Syafril Basri
Unknown Affiliation

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search
Journal : Jurnal Ekonomi

Pengaruh Output Daerah, Penerimaan Transfer Dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Penerimaan Asli Daerah ( Pad ) Kota Pekanbaru Syafril Basri
Jurnal Ekonomi Vol 17, No 01 (2009)
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (148.098 KB) | DOI: 10.31258/je.17.01.p.%p

Abstract

Arm of this study are to identify influence regional output, transfer receive, and fiscal decentralizationon local own revenue of Pekanbaru City. Data used in this study are secondary data collected fromBoard of Statistic Center, Board of Regional Development Planning, and other department inPekanbaru. Main of analysis method is multiple linear regression. Variation of local own revenueinfluenced by variation of regional output, transfer receive, and fiscal desentralization are 99,2percent, and 0,8 percent influenced by others variabel. The rise regional output will increase localown revenue at confidence interval 99 percent. Meanwhile rising in transfer receive ratio willdecreasing local own revenue at confidence interval 99 percent.Implementation fiscaldecentralization in Pekanbaru City give rise of local own revenue at convidence interval 95 percent.
Desentralisasi Fiskal Dan Disparitas Regional Di Provinsi Riau Mardiana '; Syafril Basri
Jurnal Ekonomi Vol 20, No 04 (2012)
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (727.924 KB) | DOI: 10.31258/je.20.04.p.%p

Abstract

This study is to identify the economic growth of oil-gas producing region and non-producing; examine regional disparities resulting from decentralization; and identify sources of disparities. This study uses GDP and population data districts and cities in the Province of Riau in 2001 to 2010. Analysis tools in the study is the pattern of growth, the Williamson coefficient of variation and T-Theil decomposition.  Regions not receiving funds from oil and gas tend to be more developed with average growth and high income. In the period 2000- 2010 only Pekanbaru are classified as the developed region of the receiving the oil and gas receiving fund. Following the decentralization of fiscal, income disparities between regions in Riau declined until 2006, and increased again until 2009. Disparity back in 2010 has decreased. Source's disparity, mainly due to income inequality among regions within a group, not because between group's gas and oil fund receiving with the non-receiving group. Source of disparity biggest between regions in the group's oil funds receiving.
Nalisis Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Kabupaten Bengkalis Pasca Otonomi Daerah Syafril Basri; Wahyu Hamidi
Jurnal Ekonomi Vol 18, No 04 (2010)
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (152.991 KB) | DOI: 10.31258/je.18.04.p.%p

Abstract

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui kecendrungan penerimaan pajak hotel danrestaurant pasca otonomi daerah di Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau. Metoda yang digunakandalam penelitian ini adalah metoda survey, dari hasil penelitian diperoleh, setelah berjalannyapelaksanaan otonomi daerah Tahun 2001, terjadi peningkatan penerimaan dari pajak hotel danrestaurant dan terus berlanjut hingga Tahun 2006, dimana perolehan dari pajak tersebut mencapaiRp.906.063.008,00 untuk pajak hotel dan sebesar Rp.1.566.637.145,64 dari penerimaan pajak rumahmakan dan restoran. Dari hasil persamaan regresi diperoleh estimasi penerimaansampai tahun 2012untuk pajak hotel adalah sebesar Rp.4,071,053,720.69 dan Rp. 5,339,055,946.51 untuk pajak rumahmakan dan restaurant. Problematika kedepan dari penerimaan pajak hotel dan restaurant diKabupaten Bengkalis adalah yang menyangkut dengan aspek ekonomi dan manajemen, sosial politikdan aspek juridis yang sangat diperlukan dalam pengelolaan penerimaan daerah terutama bagi pajakhotel dan restaurant.
ANALISIS KETIMPANGAN PENGELUARAN ANTAR KELOMPOK MASYARAKAT PROVINSI RIAU Rita Yani Iyan; Syafril Basri; Ando Fahda Aulia
Jurnal Ekonomi Vol 24, No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (232.437 KB) | DOI: 10.31258/je.24.3.p.56

Abstract

Hasil pertumbuhan ekonomi ternyata tidak selalu diterima secara merata olehsemua kelompok lapisan masyarakat. Dilihat dari potret kemiskinan, dampakpertumbuhan tersebut memberikan warna yang sangat kontras karena sebagianwarga masyarakat hidup dalam kelimpahan, sementara sebagian lagi hidup serbakekurangan. Penelitian ini bertujuan untuk (i) mengetahui keragaan pengeluaranmakanan di Provinsi Riau, (ii) mengetahui keragaan pengeluaran bukan makanandi Provinsi Riau(iii) mengetahui ketimpangan pengeluaran antar kelompokmasyarakat di Provinsi Riau.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran makanan pada masyarakatperkotaan sebesar 46,76% lebih rendah dari masyarakat pedesaan sebesar56,87%. Namun demikian, konsumsi makanan dan minuman jadi, tembakau dansirih proporsinya masih relatif tinggi baik di perkotaan maupun dipedesaan.Konsumsi Makanan dan Minuman Jadi pada masyarakat perkotaan sebesar11,60%, Tembakau dan Sirih sebesar 6,39% dari total pengeluaran. Sedangkan dipedesaan proporsi konsumsi makanan dan minuman jadi sebesar 8,04%,Tembakau dan Sirih sebesar 8,92%. Ini menugindikasikan bahwa kesadaranuntuk pola hidup sehat masih rendah ditengah masyakat Provinsi Riau.Pengeluaran perkapita masyarakat perkotaan yag lebih tinggi daripada pedesaanberdampak pada proporsi pengeluaran bukan makanan masyarakat perkotaanrelatif lebih tinggi daripada masyarakat pedesaan. Pada tahun 2014 proporsipengeluaran bukan makanan masyarakat perkotaan sebesar 53,26% sedangkanmasyarakat pedesaan sebesar 43,13%. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkatkesejahteraan masyarakat perkotaan relatif lebih baik dibandingkan dengantingkat kesejahteraan masyarakat pedesaan yang terdapat di Provinsi Riau.Tingkat ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat di Provinsi Riaucenderung menunjukkan peningkatan. Indeks gini ratio Provinsi Riau pada tahun1996 sebesar 0,300 dengan tingkat laju pertumbuhan ketimpangan setiap tahunrata-rata sebesar 3,55% sehingga pada tahun 2013 meningkat menjadi sebesar0,374.Dibandingkan dengan ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat padaProvinsi tetangga di Sumatera, tingkat ketimpangan pendapatan antar kelompokmasyarakat di Provinsi Riau masih relatif lebih tinggi.
Perubahan Sosial Masyarakat Pasca Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Koto Panjang Provinsi Riau Syapsan '; Syafril Basri; Elida Ilyas
Jurnal Ekonomi Vol 18, No 02 (2010)
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (291.807 KB) | DOI: 10.31258/je.18.02.p.%p

Abstract

Gerak pembangunan dalam kewilayahan mengalami proses yang panjang denganmelibatkan semua komponen kehidupan, baik sosial-ekonomi dan budaya.Perubahan yang teijadi adakalanya membawa kepada situasi perbenturankepentingan dalam masyarakat, baik secara langsung dalam aspek sosial-ekonomidan budaya. Meminalisir dampak yang teijadi baik secara sosial-ekonomi danbudaya, perlu langkah preventif yang mengimtungkan dan solusi persoalan dapatmemberikan altematif pemecahan kepada seluruh aspek kehidupan.
Optimalisasi Penerimaan Daerah Di Dalam Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru Syafril Basri
Jurnal Ekonomi Vol 19, No 01 (2011)
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (152.101 KB) | DOI: 10.31258/je.19.01.p.%p

Abstract

Pemerintah daerah saat ini diberi kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dam mengurus rumahtangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayananpemerintahkepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan danayang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta menciptakanpersaingan yang sehat antar-daerah dan mendorong timbulnya inovasi.