Articles
<![CDATA[Law on Khamr Under Qanun Jinayat in Aceh and Brunei Darussalam: A Comparative Study ]]>
<![CDATA[Natsir, Muhammad]]>;
<![CDATA[Arbas, Cakra]]>;
<![CDATA[Suriyani, Meta]]>
<![CDATA[ Media Hukum Vol 26, No 1 (2019): JUNE 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Drinking khamr (liquor) is an offence under the Criminal Act (Qanun Jinayat) in Aceh and Brunei Darussalam. This paper aims at comparing the law relating to khamr in both jurisdictions. The study was made through content analysis using comparative approach. It is found that both in Aceh and Brunei Darussalam, drinking khamr is subjected to penalty in the form of whipping not exceeding 40 times. The sentence that was adopted from Shariah to be imposed within a trial held by the Shariah Court. Beside similarity, there are some differences especially in relation to the applicability, enforcement and proceedings. The law on khamr in Aceh as stipulated in its Qanun Jinayat is enforced by the Shariah Judge, while the prosecution of drinking khamr in Brunei Darussalam requires the role of prosecutor. Keywords: Drinking Khamr, Criminal Act, Qanun Jinayat and Shariah Court.]]>
<![CDATA[Penetapan Asas Kearifan Lokal Sebagai Kebijakan Pidana dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Aceh ]]>
<![CDATA[Muhammad Natsir]]>;
<![CDATA[Andi Rachmad]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 7 No 4 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (711.791 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2018.v07.i04.p05
<![CDATA[Aceh is a special autonomous region that was established based on Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh. Based on the regulation, Aceh was given specialization in the implementation of Islamic shari'a. One of them is environmental management as stipulated in Aceh Qanun Number 2 of 2011 concerning Environmental Management (PLH). The principle of environmental management in Aceh is specifically based on local wisdom, including in the implementation of a settlement of environmental crime. In the Islamic Shari'a, there are several methods for resolving criminal cases, namely diyat, sayam and suloh (peace). The purpose of this study was to explain the criminal law policy adopted in the PLH Qanun. The next objective of this research was that the Qanun for environmental management could adopt adopting the principles of local wisdom in Aceh. This study uses a normative legal research method with a statutory approach. The results of the study that the PLH Qanun made local wisdom a part of the substance of the Qanun. Local wisdom that must be adopted is diyat or dheit and sayam and Suloh (peace) as a dispute resolution technique that can be considered in resolving environmental disputes in Aceh. Aceh adalah daerah otonomi khusus yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Berdasarkan regulasi tersebut, Aceh diberikan kekhususan dalam pelaksanaan syari’at Islam. Salah satunya adalah pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH). Asas pengelolaan lingkungan hidup di Aceh dikhususkan berbasis kearifan lokal, termasuk dalam penerapan penyelesaian tindak pidana lingkungan. Dalam syari’at Islam dikenal beberapa metode penyelesaian perkara pidana yaitu diyat, sayam dan suloh (perdamaian). Tujuan Penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai kebijakan hukum pidana yang dianut di dalam Qanun PLH Tujuan selanjutnya penelitian ini adalah agar Qanun pengelolaan lingkungan hidup dapat mengadopsi mengadopsi asas kearifan lokal di Aceh. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian bahwa Qanun PLH menjadikan kearifan lokal sebagai bagian dari substansi Qanun tersebut. Kearifan lokal yang harus diadopsi adalah diyat atau dheit dan sayam serta Suloh (perdamaian) sebagai teknik penyelesaian sengketa yang dapat dipertimbangkan dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Aceh.]]>
<![CDATA[MUZARA'AH (PERJANJIAN BERCOCOK TANAM) LAHAN PERTANIAN MENURUT KAJIAN HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Muhammad Natsir]]>;
<![CDATA[Muhammad Rafly]]>;
<![CDATA[Siti Sahara]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 11 No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (704.408 KB)
<![CDATA[Di Desa Alur Nyamuk Kecamatan Birem Bayeun bahwa muzara’ah yang dilakukan antara pemilik tanah dan petani penggarap tidak sesuai dengan akad perjanjian. Dalam perjanjian sebelumnya pemilik tanah sudah membuat suatu perjanjian dengan petani penggarap, bahwa memelihara dan merawat kebun atau tanaman serta bibitnya itu ditanggung oleh petani penggarap. Sampai tiba saat panen atas tanaman, terjadilah ingkar janji atas bagi hasil yang sama yang bahwa lebih diuntungkan oleh pemilik tanah atas tanaman tersebut. Keuntungan pemilik tanah tersebut mencapai 60%-70% dan tidak berdasarkan atas pembagian hasil sama sebagaimana dalam perjanjian sebelumnya. Namun dengan demikian akad muzara’ah yang dilakukan antara pemilik tanah dan petani penggarap yang ada di Desa Alur Nyamuk Kecamatan Birem Bayeun tidak sesuai dengan syari’at Islam. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui sistem muzara’ah dalam hukum islam, muzara’ah lahan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Alur Nyamuk Kecamatan Birem Bayeun, serta pelaksanaan muzara’ah di Desa Alur Nyamuk Kecamatan Birem Bayeun tidak sesuai dengan perjanjian.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ORANG YANG MENGADOPSI ANAK TIDAK MELALUI PENGADILAN ]]>
<![CDATA[Ahmad Mangantar Daulay]]>;
<![CDATA[Muhammad Natsir]]>;
<![CDATA[Zuleha Zuleha]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 2 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v1i2.36
<![CDATA[Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Perlindungan anak Nomor 23 tahun 2002 menyatakan “anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”. Namun ditemukan di Kota Langsa adopsi anak tidak sesuai dengan peraturan perundangan, karena tidak melalui penetapan pengadilan. Tujuan Penulisan yaitu untuk mengetahui penegakan hukum terhadap orang yang mengadopsi anak tidak melalui peradilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai langsung pihak yang terlibat dalam penelitian. Hasil penelitian ditemukan pengangkatan anak di Kota Langsa tidak melalui proses atau putusan pengadilan, tetapi dengan cara orang tua menyerahkan anak kepada orang tua angkat tanpa surat dalam bentuk apapun dan dengan surat yang tidak diketahui oleh ibu kandungnya, cara ini merupakan kebiasaan masyarakat di Kota Langsa. Penegakan hukum terhadap orang yang mengadopsi anak diluar pengadilan belum ditegakkan. Kepada penegak hukum supaya memperhatikan undang-undang dan aturan adat yang berlaku dalam penegakan hukum terhadap orang yang mengadopsi anak tidak melalui pengadilan.]]>
<![CDATA[ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH NOMOR: 0016/PDT.G/2019/MS.LGS TENTANG IZIN BERPOLIGAMI (Studi Putusan Mahkamah Syar’iyah Langsa Nomor : 0016/Pdt.G/2019/MS.Lgs) ]]>
<![CDATA[Muhammad Rizki]]>;
<![CDATA[Muhammad Natsir]]>;
<![CDATA[Vivi Hayati]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 1 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v1i1.7
<![CDATA[Terdapat penerapan terhadap syarat-syarat berpoligami di Mahkamah Syar’iyah Langsa yang tidak terpenuhi dengan apa yang Undang-Undang tetapkan dalam Pasal 4 ayat (2) mengenai syarat alternatif. Untuk mengetahui ketentuan izin berpoligami dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pertimbangan Hakim dalam pemberian izin berpoligami di Mahkamah Syar’iyah Langsa, akibat hukum dari putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Langsa terhadap syarat alternatif yang tidak terpenuhi. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif, penelitian ini terdiri dari studi pustaka (Library research) sebagai sumber data utama dan studi lapangan (field research) sebagai data pelengkap.. Hakim mengabulkan permohonan izin berpoligami dengan salah satu syarat tidak terpenuhi dalam hal membolehkan untuk berpoligami. ]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMILIK TANAH INVESTASI TIDAK MENYETOR ZAKAT KE BAITUL MAL (Studi Penelitian Di Kota Langsa) ]]>
<![CDATA[Muhammad Rizky Faisal]]>;
<![CDATA[Muhammad Natsir]]>;
<![CDATA[Rini Fitriani]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 2, No 1 (2020): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v2i1.48
<![CDATA[Berdasarkan ketentuan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal setiap orang yang mempunyai harta simpanan telah mencapai nisab 94 gram emas murni wajib dikeluarkan zakat 2,5%. Pasal 98 ayat (3) huruf E tentang tanah yang tidak diusahakan yang dijadikan sebagai investasi dapat dikenakan zakat. Di Kota Langsa didapati tanah tidak diusahakan yang dijadikan sebagai Investasi dan memiliki harga sampai ketentuan nisab zakat namun tidak menyetor zakatnya ke Baitul Mal. Tujuan penelitian untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pemilik tanah yang diInvestasikan tidak menyetor zakatnya ke Baitul Mal Kota Langsa.Penelitian menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris yaitu penelitian melalui serangkaian wawancara lapangan dengan responden dan informan.Zakat Mal dari tanah yang diInvestasikan belum ada yang menyetor zakat ke Baitul Mal. Mayarakat tidak mengetahui aturan Qanun Baitul Mal Aceh.Penegakan hukum belum berjalan sesuai aturan yang berlaku. Saran kepada Baitul Mal agar bekerja sama dengan Satpol PP dan sosialisasi kepada masyarakat.]]>
<![CDATA[SOSIALISASI SEBAGAI LANGKAH DALAM MEMAKSIMALKAN PENGUMPULAN INFAQ OLEH BAITUL MAL KOTA LANGSA ]]>
<![CDATA[Furqan Mu’tashin Abtari]]>;
<![CDATA[Muhammad Natsir]]>;
<![CDATA[Bustami Bustami]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 2, No 2 (2020): MEUKUTA ALAM : JURNAL ILMIAH MAHASISWA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v2i2.78
<![CDATA[Sosialisasi adalah upaya penyebarluasan informasi kepada masyarakat guna mengejawantahkan salah satu asas hukum. maksud menyebarluaskan adalah agar khalayak ramai mengetahui qanun tersebut dan mengerti/memahami isi serta maksud-maksud yang terkandung di dalamnya, misalnya melalui website, panflet, sepanduk, brosur dan media lainya. dimana sosialisasi pengumpulan infak oleh Baitul Mal Kota Langsa belum berjalan dengan maksimal bagi Pegawai Non PNS di lingkungan Universitas Samudra. Tujuan penelitian untuk mengetahui sosialisasi sebagai langkah dalam memaksimalkan Pengumpulan infaq oleh Baitul Mal Kota Langsa. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dari sumber data yang digunakan berasal dari data primer. Sosialisasi belum maksimal dilakukan oleh baitul Mal di Universitas Samudra khususnya bagi Pegawai Non PNS. Sosialisais dapat dilakukan melalui media massa meliputi media cetak (surat kabar, tabloid, majalah dan media elektronik (radio, televisi, video dan teknologi informasi seperti internet, Video Tron) Saran kepada Baitul Mal supaya dapat melakukan sosialisasi secara maksimal terkait keharusan membayar infaq bagi Pegawai Non PNS di Universitas Samudra]]>
<![CDATA[PERANAN NAZHIR DALAM TRANSPARANSI PENGELOLALAAN TANAH WAKAF ]]>
<![CDATA[Defri Ananda]]>;
<![CDATA[Muhammad Natsir]]>;
<![CDATA[Siti Sahara]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 2, No 2 (2020): MEUKUTA ALAM : JURNAL ILMIAH MAHASISWA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v2i2.79
<![CDATA[Transparansi seorang Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf harus sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Selain itu Nazhir dilarang melakukan perubahan tanpa ada izin tertulis dari badan Baitul Mal maka jika tidak ada perubahan harus ada izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanah wakaf harus dikelolah dengan baik oleh seorang nazhir serta harus sesuai dengan peruntukannya sebagaimana mestinya. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji, menganalisa perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer. Peran Nazhir di Kota Langsa dalam pengelola tanah wakaf masih belum berjalan karena masih di dapat tanah wakaf yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga perlu adanya pelatihan bagi nazhir sehingga tahu apa tugas dan fungsi sebagai nazhir. Kebanyakan seorang nazhir tidak mengetahui tugasnya sebagai seorang nadzir sehingga banyak terjadi tumpang tindih di dalam menjalankan tugasnya karena tugas nazhir tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.]]>
<![CDATA[Uqubat Terhadap Badan Usaha (SPBU) Yang TidakMembayar Zakat Melalui Baitul Mal Aceh Timur ]]>
<![CDATA[Ananda Ardila Putri]]>;
<![CDATA[Muhammad Natsir]]>;
<![CDATA[Zulfiani Zulfiani]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 2, No 1 (2020): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v2i1.53
<![CDATA[Di dalam Pasal 102 Qanun Aceh Nomor 08 Tahun 2018 tentang Baitul Mal menyebutkan Setiap orang yang beragama Islam atau Badan Usaha yang dimiliki oleh orang Islam dan berdomisili dan/atau melakukan kegiatan usaha di Aceh yang memenuhi syarat sebagai Muzakki wajib menunaikan Zakat melalui Baitul Mal. Namun kenyataannya, di Aceh Timur terdapat badan usaha yang tidak membayar zakat kepada Baitul Mal diantaranya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik perusahaan swasta ataupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat pihak Baitul Mal dapat bekerjasama dengan pihak terkait lainnya serta melakukan sosialisasi kepada pihak SPBU.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui uqubat (sanksi) terhadap badan usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang tidak membayar zakat serta upaya Baitul Mal dalam pengumpulan zakat badan usaha]]>
<![CDATA[KONSEP KERJASAMA PIHAK TERKAIT DALAM PENEGAKAN QANUN NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG JAM MALAM BAGI ANAK USIA SEKOLAH ]]>
<![CDATA[Widya Purwahyuningtias]]>;
<![CDATA[Muhammad Natsir]]>;
<![CDATA[Andi Rachmad]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 3, No 1 (2021): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v3i1.85
<![CDATA[Pentingnya kerjasama dengan pihak terkait yaitu Satpol PP dan WH, P2TP2A, Aparatur gampong, orangtua dan pihak sekolah dalam penegakan Qanun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Jam Malam Bagi Anak Usia sekolah. Namun kenyatan selama ini kerjasama belum maksimal sehinga masih didapat anak usia sekolah yang berkeliaran di jam 22.30 WIB. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji, menganalisa perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer. Instansi terkait di dalam penegakan Qanun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Jam Malam Bagi Anak Usia sekolah selama ini belum bekerjasama secara maksimal di dalam penegakan qanun. Saran kepada pemerintah untuk memaksimalkan kerjasama antara instansi terkait di dalam penegakan qanun Nomor 6 Tahun 2016 antara lain Satpol PP dan WH, P2TP2A, Orangtua dan bekerjasama dengan pihak sekolah serta aparatur gampong dalam mengawasi anak usia sekolah yang keluar jam 22.30 WIB]]>
