Garuda - Garba Rujukan Digital

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT ATAS PELAYANAN PEMERINTAHAN DESA DI LINGKUNGAN KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2017 Atik Atiatun Nafisah; Dirlanudin Dirlanudin; Agus Sjafari; Ade Hadiono; Panji Hendrarso
Jurnal Administrasi Publik Vol 9, No 1 (2018): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan salah satu kualitas pelayanan publik, adalah dengan menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data atau informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang di peroleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Selain itu data IKM akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintahan desa di Kabupaten Pandeglang dan untuk mengetahui kelemahan serta kekurangan dari setiap jenis layanan yang diselenggarakan pemerintahan desa di Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan penjelasan deskriptif. Unit analisisnya adalah masyarakat pengguna layanan pemerintah desa yang tersebar di 53 desa di lima kecamatan yang mewakili lima zona di wilayah Kabupaten Pandeglang sebanyak 530 responden. Sehingga, teknik sampling yang tepat untuk digunakan adalah teknik aksidental. Adapun lama waktu dalam proses aksidental tersebut dilakukan secara serentak. Instrumen penelitian menggunakan angket dengan berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi No. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Pemerintahan Desa di Kabupaten Pandeglang memperoleh nilai interval 2,7826 dan nilai interval setelah dikonversi adalah 69,56, sehingga mutu layanannya “C”. Nilai mutu tersebut menunjukan bahwa unit layanan Pemerintahan Desa masuk kinerja layanan yang “Kurang Baik”. Dari ke-9 unsur pelayanan yang disurvey, unsur ke-4 (Biaya/Tarif) memperoleh respon tertinggi dengan kategori kinerja mutu layanan ―Baik‖ (B) dari masyarakat. Sedangkan unsur dengan respon terendah terdapat pada unsur ke-8 (Penanganan pengaduan, saran dan masukan) dan unsur ke-9 (Sarana dan Prasarana), keduanya masing-masing memperoleh kinerja mutu layanan ―Tidak Baik‖ (D).

EVALUASI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PENDIDIKAN MENENGAH DI PROVINSI BANTEN Subki Subki; Agus Sjafari; Arenawati Arenawati
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 6 No 1 (2022): June 2022
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56945/jkpd.v6i1.167

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan menengah menjadi fokus Pemerintah Provinsi Banten sebagai upaya implementasi penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar. Penelitian ini membahas mengenai evaluasi penerapan SPM Pendidikan Menengah yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dengan pendekatan teori evaluasi kebijakan publik CIPP (Context, Input, Process, Product). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran masukan bagi Pemerintah Provinsi Banten dalam Penerapan SPM. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan SPM Pendidikan Menengah di Provinsi Banten belum optimal. Pada dimensi Context menunjukan Pemerintah Provinsi Banten telah mengintegrasikan muatan ke dalam dokumen RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, diperlukan strategi untuk mendorong dan memberikan fasilitasi kepada satuan pendidikan dalam peningkatan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan upaya strategis percepatan sertifikasi pendidik dan pemetaan dan penambahan guru agar rasio guru dan siswa pada jenjang SMA dan SMK di Provinsi Banten. Pada dimensi Input, aspek sumber daya manuasia dan alokasi anggaran sudah cukup memadai, namun perlu dibentuk tim SPM Pendidikan Menengah tingkat Dinas untuk peningkatan pemahaman dan percepatan pemenuhan SPM pendidikan menengah. Pada dimensi Process, capaian indikator kinerja persentase guru SMA dan SMK bersertifikat pada Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan di bawah 50 persen dengan katagori sangat rendah, yang dihadapkan pada permasalahan terbatasnya kuota peserta program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dari Pemerintah Pusat. Pada Product, cakupan pemenuhan SPM Pendidikan Menengah di Provinsi Banten belum semuanya terpenuhi. Kata kunci: Evaluasi, Standar Pelayanan Minimal (SPM), pendidikan menengah, kebijakan publik.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM GEBRAK PAKUMIS PLUS DI KECAMATAN TIGARAKSA KABUPATEN TANGERANG Muhammad Rizky Azhari; Listyaningsih Listyaningsih; Agus Sjafari
MULIA (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Vol. 1 No. 2 (2022): MULIA (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) September 2022
Publisher : Amal Insani Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Latar belakang masalah dalam penelitian ini masih banyaknya wilayah kumuh dan rumah tidak layak huni di Kabupaten Tangerang. Program GEBRAK PAKUMIS PLUS dalam pelaksanannya masih terdapat masalah, seperti bentuk bantuan program masih bersifat pembangunan fisik saja, koordinasi antar OPD yang masih belum optimal, dan pemberdayaan lingkungan sosial ekonomi yang belum berjalan di Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang. Informan penelitian ini adalah Dinas PERKIM, BAPPEDA, UPK Kecamatan Tigaraksa, Tim Fasilitator, Tenaga Ahli dan warga penerima bantuan Program GEBRAK PAKUMIS PLUS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Program GEBRAK PAKUMIS PLUS di Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang belum optimal karena terhambat oleh koordinasi antar OPD kurang maksimal sehingga pelaksanaan dari pemberdayaan lingkungan sosial ekonomi belum sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019. Saran peneliti agar instansi pemerintah membuat satuan gugus tugas yang fokus pada pelaksanaan pemberdayaan lingkungan sosial ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

EVALUASI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PENDIDIKAN MENENGAH DI PROVINSI BANTEN Subki Subki; Agus Sjafari; Arenawati Arenawati
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 6 No 1 (2022): June 2022
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56945/jkpd.v6i1.167

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan menengah menjadi fokus Pemerintah Provinsi Banten sebagai upaya implementasi penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar. Penelitian ini membahas mengenai evaluasi penerapan SPM Pendidikan Menengah yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dengan pendekatan teori evaluasi kebijakan publik CIPP (Context, Input, Process, Product). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran masukan bagi Pemerintah Provinsi Banten dalam Penerapan SPM. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan SPM Pendidikan Menengah di Provinsi Banten belum optimal. Pada dimensi Context menunjukan Pemerintah Provinsi Banten telah mengintegrasikan muatan ke dalam dokumen RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, diperlukan strategi untuk mendorong dan memberikan fasilitasi kepada satuan pendidikan dalam peningkatan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan upaya strategis percepatan sertifikasi pendidik dan pemetaan dan penambahan guru agar rasio guru dan siswa pada jenjang SMA dan SMK di Provinsi Banten. Pada dimensi Input, aspek sumber daya manuasia dan alokasi anggaran sudah cukup memadai, namun perlu dibentuk tim SPM Pendidikan Menengah tingkat Dinas untuk peningkatan pemahaman dan percepatan pemenuhan SPM pendidikan menengah. Pada dimensi Process, capaian indikator kinerja persentase guru SMA dan SMK bersertifikat pada Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan di bawah 50 persen dengan katagori sangat rendah, yang dihadapkan pada permasalahan terbatasnya kuota peserta program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dari Pemerintah Pusat. Pada Product, cakupan pemenuhan SPM Pendidikan Menengah di Provinsi Banten belum semuanya terpenuhi. Kata kunci: Evaluasi, Standar Pelayanan Minimal (SPM), pendidikan menengah, kebijakan publik.

Pelayanan Publik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang terhadap Penyandang Disabilitas Adellia Oktavianes; Agus Sjafari; Ima Maisaroh
Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science Vol 5 No 1: April, 2024
Publisher : Epistemik Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57266/epistemik.v5i1.258

The assessment of services that can bring satisfaction to the community often relies on the examination of service quality. This research specifically delves into the quality of public services for individuals with disabilities within Tangerang City's Disdukcapil. The primary objective is to ensure the realization of the rights of individuals with disabilities by receiving optimal public services, thus preventing discrimination. The study adopts the Quality-of-Service theory as proposed by Zeithaml, Parassuraman, and Berry (Pasolong 2017). Utilizing a descriptive qualitative approach, the research incorporates analysis through interviews, observations, and documentation studies. The findings reveal that, according to Zeithaml, Parassuraman, and Berry's model (Pasolong 2017) measuring public service quality, the services provided by Tangerang City's Disdukcapil for individuals with disabilities have not reached an optimal level. This assessment is based on evaluations of various dimensions of public service quality, including:i) Tangible: Facilities, infrastructure, and amenities remain inadequate, and cleanliness in the service office is yet to be addressed; ii) Reliability: Document preparation procedures lack clarity and organization within the service office; iii) Responsiveness: Employees exhibit a lack of responsiveness when dealing with visitors with disabilities and lack proficiency in sign language; iv) Empathy: Some employees still display unfriendliness when providing services.In essence, the study underscores areas where improvements are needed to enhance the quality of public services for individuals with disabilities in Tangerang City's Disdukcapil.

Menurunkan Angka Kemiskinan Melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Kabupaten Pandeglang viyulia; Arenawati; Agus Sjafari
Jurnal Niara Vol. 16 No. 1 (2023): Mei
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/niara.v16i1.12707

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apa itu program BSPS serta bagaimana pengaruhnya terhadap pengentasan kemiskinan di kabupaten pandeglang. metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana dalam pengumpulan datanya menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan kajian pustaka. lokasi penelitian ini yaitu pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pandeglang pada bidang perumahan permukiman, serta penelitian juga dilakukan dengan mengamati langsung ke lapangan melihat langsung lokasi rumah yang mendapatkan bantuan. informan dalam penelitian ini yaitu pegawai DPKPP bidang perumahan kawasan permukiman sebagai informan kunci, dan informan pendukung nya adalah penerima bantuan BSPS. hasil penelitian ini menunjukan bahwa program BSPS memberikan pengaruh yang baik terhadap penurunan angka kemiskinan di kabupaten pandeglang. program BSPS ini diperuntukan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) dengan sumber pendanaannya dari tiga sumber yaitu APBN, APBD dan DAK. melalui program BSPS ini masyarakat sangat terbantu dalam mewujudkan keinginannya memiliki tempat tinggal yang layak huni.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search