Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Daerah Banten Lama Kota Serang Pakhudin; Arenawati; Titiq Stiawati
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 10 No. 1 (2022): Jurnal Sawala Administrasi Negara
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/sawala.v10i1.4096

Abstract

The Banten Lama area of ​​Serang City is a cultural heritage area in the heritage complex of the Sultanate of Banten which consists of various kinds of historical relics which are a separate tourist attraction for tourists. So based on the destination of tourist destinations, the local government carried out the development of Old Banten Tourism and the surrounding environment. This study was conducted to determine and analyze the implementation of tourism development in Banten Lama Serang City as a tourist destination. The theory used is the analysis of Edward III (Nawawi, 2009:138). This research uses a qualitative case study approach with a descriptive method. The data analysis technique used is the Miles & Huberman model. The results of this study indicate that the implementation of the Banten Lama Regional Tourism Development Policy, Serang City is still not optimal and the right implementation to be applied in the Old Banten tourism development is that it requires courage and commitment from the Regional Head in implementing the Banten Lama tourism development policy, regional apparatus organizations ( OPD) in regional tourism development in order to reduce sectoral ego so that coordination and communication run effectively, complete the development of tourism support areas (KPW) so that they can be used for structuring traders and tourist parking centers, synchronization and synergy between tourism institutions in carrying out tourism management policies in Banten Lama with directing tourist visits to tourism support areas and stakeholders must sit together in the plan for the establishment of tourism management institutions in Banten Lama.
Efektivitas Program Layanan Darurat 112 Dalam Penanggulangan Kejadian Gawat Darurat Di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon Banon, Noor Shifa; Arenawati; Listyaningsih
Jurnal Administrasi Publik Vol 19 No 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52316/jap.v19i1.132

Abstract

Program Layanan Darurat 112 merupakan upaya pemerintah daerah dalam membantu percepatan penanggulangan kejadian gawat darurat yang dialami oleh masyarakat di lingkungan pemerintah Kota Cilegon. Melihat dari potensi kebencanaan wilayah seperti bencana alam, non-alam, dan sosial yang dapat terjadi di Kota Cilegon, maka urgensi program Layanan Darurat 112 cukup tinggi untuk dilaksanakan secara efektif. Meskipun urgensitas program Layanan Darurat 112 tinggi, tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan yang terjadi. Penelitian ini akan menjelaskan seberapa besar tingkat efektivitas program Layanan Darurat 112 dalam penanggulangan kejadian gawat darurat di lingkungan pemerintah Kota Cilegon menggunakan alat analisa model efektivitas program Budiani dengan metode penelitian kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan program Layanan Darurat 112 sudah berjalan efektif dengan tingkat efektivitas sebesar 80.08%. Nilai tersebut diperoleh dari hasil pengukuran indikator ketepatan kelompok sasaran program telah mencapai kategori sangat efektif, pemahaman kelompok target program telah mencapai kategori sangat efektif, ketercapaian tujuan program telah mencapai kategori efektif, dan tindaklanjut program telah mencapai kategori efektif. Kata Kunci: efektivitas program; 112; gawat darurat; call center; bencana
INOVASI PEMERINTAH DAERAH KOTA TANGERANG DALAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (STUDI KASUS PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA TANGERANG) Nurmiftah Fauzi; Stiawati, Titi; Arenawati
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 15 No. 1 (2024): Vol. 15 No. 1, Januari 2024
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v15i1.8127

Abstract

Lahan pertanian di Kota Tangerang semakin berkurang karena pengurangan area pertanian aktif atau alih fungsi lahan pertanian. Oleh karena itu, maka pengembangan pertanian di daerah Kota Tangerang dengan istilah urban farming atau lebih dikenal dengan sebutan pertanian perkotaan. Fokus penelitian ini adalah inovasi program urban farming dalam memperkuat ketahanan pangan dimasyarakat perkotaan dengan memanfaatkan pekarangan lahan melalui program bantuan hidroponik 1000 lubang tanam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui inovasi program urban farming melalui program bantuan hidroponik 1000 lubang tanam yang telah dilakukan Pemerintah Kota Tangerang dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang dalam meningkatkan ketahanan pangan keluarga di Kota Tangerang. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang menggunakan teori atribut inovasi dari Rogers (2003) sebagai pedoman wawancara yang digunakan untuk mengetahui inovasi program urban farming melalui program bantuan hidroponik 1000 lubang tanam. Hasil penelitian dari inovasi urban farming 1000 lubang tanam hidroponik menunjukkan bahwa indikator keuntungan relatif yaitu keuntungan secara langsung dapat menambah nilai ekonomis dan keuntungan tidak langsung mendapatkan kepuasan batin. Indikator kesesuaian telah disesuaikan dengan inovasi sebelumnya, telah disesuaikan dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat dan telah disesuaikan kebutuhan akan pangan. Indikator kerumitan terdapat kerumitan mulai dari aspek objek atau tempat, aspek subyek atau kelompok sasaran, aspek eksternal atau masyarakat di luar, dan aspek teknis. Indikator uji coba dilakukan dengan sosialisasi kegiatan, pendampingan sekaligus uji coba dan penerapannya kepada kelompok sasaran, dan rapat evaluasi kegiatan inovasi. Indikator kemudahan diamati yaitu mudah diamati oleh kelompok sasaran, mudah diamati dari segi cara inovasi ini dilaksanakan, dan mudah diamati dari segi keuntungannya. Kesimpulannya, inovasi ini sudah cukup berhasil, namun terdapat satu indikator yang belum maksimal yaitu indikator kerumitan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION PADA PELAYANAN PERIZINAN DI DPMPTSP KABUPATEN SERANG Nida Silvia Lestari; Arenawati; Titi Stiawati
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 15 No. 02 (2024): Volume 15 No. 02 Juni 2024
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v15i02.10306

Abstract

Online Single Submission (OSS) merupakan aplikasi yang bertujuan memberikan kemudahan berinvestasi melalui penerapan sistem perizinan berusaha terintegritas secara elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan tentang perizinan melalui sistem OSS pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Serang dengan menggunakan teori Edward III, terdapat empat dimensi yaitu : (1) Komunikasi (2) Sumber Daya (3) Disposisi (4) Struktur Birokrasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan desain pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data melalui wawancara. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa implementasi kebijakan sistem Online Single Submission pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang sudah berjalan dengan baik namun belum optimal sesuai dengan tujuan yang diharapkan yaitu memberikan kemudahan dalam pelayanan perizinan. Faktor yang menjadi penyebab tidak optimalnya implementasi kebijakan Online Single Submission adalah faktor komunikasi dan sumber daya yang belum optimal. Dimana komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten serang belum belum terjangkau kepada seluruh pelaku usaha yang ada di Kabupaten Serang.
Analisis Kebijakan Transportasi dalam Mengatasi Kemacetan di Kota Palembang Putri, Hesti Intan; Arenawati; Nugroho, Kandung Sapto
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 19 No 2 (2024): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN VOL.19 NO.2 DESEMBER 2024
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47441/jkp.v19i2.393

Abstract

Kemacetan adalah salah satu isu strategis pembangunan di Kota Palembang, hal ini disebabkan oleh perkembangan jumlah kendaraan pribadi yang tidak disertai dengan perluasan ruas jalan. Pemerintah kota Palembang telah melaksanakan berbagai upaya untuk mengatasi kemacetan di berbagai titik di Kota Palembang, seperti membangun flyover dan underpass, serta menyediakan transportasi publik non jalan raya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Palembang dan meninjau sejauh mana keberhasilan kebijakan tersebut dalam mengatasi kemacetan di Kota Palembang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi literatur review. Sumber data diambil dari empat artikel ilmiah di Google Scholar yang memenuhi kriteria inklusi yang telah ditegakkan, laporan lembaga terkait, dan situs berita online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa satu flyover dan underpass efektif dalam mengatasi kemacetan, sedangkan LRT terus mengalami kenaikan jumlah penumpang namun belum diikuti dengan penurunan jumlah kendaraan pribadi.
Menurunkan Angka Kemiskinan Melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Kabupaten Pandeglang viyulia; Arenawati; Agus Sjafari
Jurnal Niara Vol. 16 No. 1 (2023): Mei
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/niara.v16i1.12707

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apa itu program BSPS serta bagaimana pengaruhnya terhadap pengentasan kemiskinan di kabupaten pandeglang. metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana dalam pengumpulan datanya menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan kajian pustaka. lokasi penelitian ini yaitu pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pandeglang pada bidang perumahan permukiman, serta penelitian juga dilakukan dengan mengamati langsung ke lapangan melihat langsung lokasi rumah yang mendapatkan bantuan. informan dalam penelitian ini yaitu pegawai DPKPP bidang perumahan kawasan permukiman sebagai informan kunci, dan informan pendukung nya adalah penerima bantuan BSPS. hasil penelitian ini menunjukan bahwa program BSPS memberikan pengaruh yang baik terhadap penurunan angka kemiskinan di kabupaten pandeglang. program BSPS ini diperuntukan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) dengan sumber pendanaannya dari tiga sumber yaitu APBN, APBD dan DAK. melalui program BSPS ini masyarakat sangat terbantu dalam mewujudkan keinginannya memiliki tempat tinggal yang layak huni.
Evaluasi Kebijakan Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Dewi Amalia Rahman; Arenawati; Juliannes Cadith
Jurnal Niara Vol. 16 No. 3 (2024): Januari
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/niara.v16i3.18612

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan fungsional di lingkugan Pemerintah Kota Serang. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data secara triangulasi. Dari hasil penelitian awal ditemukan bahwa terdapat gap dari dilaksanakannya penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Gap yang ditemukan diantaranya banyaknya pejabat administrasi yang dapat disetujui disetarakan dengan catatan telah mengikuti uji kompetensi jabatan fungsional, terdapat pejabat administrasi yang dapat disetujui disetarakan dengan catatan telah menempuh Pendidikan Strata 1, kurangnya pemahaman pejabat administrasi yang terdampak penyetaraan jabatan terhadap tugas pokok dan fungsi pada jabatan fungsional yang diamanatkan kepadanya, serta Pejabat Fungsional hasil penyetaraan jabatan diberikan tanggung jawab serta kewenangan sebagai sub koordinator yaitu melaksanakan fungsi administrator dan pengawas seperti jabatan yang telah melekat sebelumnya
Kualitas Pelayanan Aplikasi Mobile JKN di BPJS Kesehatan Kota Tangerang Adzani, Shaylika Hafana; Arenawati
Jurnal Administrasi Karya Dharma Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Karya Dharma (September 2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Karya Dharma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the quality of public services through the Mobile JKN application provided by BPJS Kesehatan in Tangerang City using the e-Service Quality theory by Papadomichelaki and Mentzas, which includes four dimensions: Efficiency, Trust, Reliability, and Citizen Support. The research method used is quantitative with a descriptive approach. Data was collected through questionnaires distributed to 270 respondents, determined using the Isaac and Michael formula. The analysis was conducted using SPSS 25 for Windows. The findings show that the service quality of the Mobile JKN application is generally considered good, with each indicator scoring above the minimum threshold of 65%. The Trust indicator received the highest percentage at 80%, followed by Citizen Support at 79%, Efficiency at 78%, and Reliability at 76%. These results indicate that users have a positive perception of the service quality of the Mobile JKN application in Tangerang City, particularly in terms of security, ease of use, service responsiveness, and public support. Despite these favorable results, several issues such as login difficulties, data verification, and limited digital literacy among users suggest the need for further improvements in technical performance and user education. This research highlights the importance of continuous innovation and effective digital service delivery to enhance public satisfaction and strengthen good governance in public health services.
Reforming Public Sector Bureaucracy: A Systematic Literature Review of New Public Management in Indonesia Nikki Prafitri; Arenawati; Ni Made Ayu Puspa Karini; Najla Assyifa Zahrani
Indonesian Journal of Social Science Research Vol. 6 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Social Science Research (IJSSR)
Publisher : Future Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.11594/ijssr.06.02.20

Abstract

New Public Management (NPM) is a model that applies business styles to the public sector with the aim of increasing effectiveness and efficiency. The implementation of NPM based on literature studies is most widely applied in developed countries. The adoption of NPM is demonstrated by the implementation of performance-based and measurable programs or work. Indonesia has also adopted the NPM model in several areas, although there are gaps in analysis. This is because there are still limited specific case studies that reflect the implementation of the NPM model in Indonesia. This research method uses systematic literature review. The primary data source was the Scopus database, where a search was conducted using the keywords "New Public Management" and "Indonesia" in the document titles. The search results identified 30 relevant documents. The findings of this study are that research related to new public management in Indonesia shows less significant developments. The ineffectiveness of NPM adoption in public sector bureaucratic reform causes this model to be underdeveloped in its research studies. The factors that cause it are the dominance of traditional bureaucratic practices, the lack of strategic management to implement business styles in the public sector, changes towards the adoption of NPM are not accompanied by changes in the bureaucratic culture of the government apparatus, rigid and inflexible management, rigid budgeting system, lack of competition and innovation as well as dominant culture and political characteristics.