Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

EVALUASI IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DI KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI PONOROGO Jesica Destalies Primasari Pamadi; Dian Suluh Kusuma Dewi; Ekapti Wahjuni Dj
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 4 (2022): November 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (234.077 KB) | DOI: 10.25157/moderat.v8i4.2855

Abstract

Pelaksanaan e-goverment di Indonesia pada era digitalisasi sekarang ini sangat dibutuhkan untuk pengembangan pelayanan publik berbasis elektronik yang dapat diakses dari jauh menggunakan internet. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi pelaksanaan e-goverment di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo dilihat dari pelayanan publik melalui aplikasi M-Paspor. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi aplikasi M-Paspor masih terdapat banyaknya komplain dari para pengguna layanan yang menyebabkan pengguna layanan merasa kecewa dan rugi karena terjadinya error pada aplikasi dan website, kurang cepatnya notifikasi kode verifikasi akun, tidak terdapatnya cara pembayaran, tidak bisa memilih lokasi untuk kejelasan permohonan paspor, proses buka map pada aplikasi termasuk loadingnya lama, serta tidak dapat memilih kebutuhan paspor antara paspor rusak atau exp. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Untuk sumber data, menggunakan penelitian berupa data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan secara langsung di lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen, jurnal, media sosial atau referensi lainnya. Guna mempermudah menganalisa data, penulis menggunakan aplikasi Nvivo 12 dalam jumlah besar dan keakuratan data.
Moving Towards The Common Goal of Collaborative Governance in Indonesia Amid The Endemic Covid-19 Putra Anugerah Wibowo; Dian Suluh Kusuma Dewi
PERSPEKTIF Vol. 12 No. 3 (2023): PERSPEKTIF, July
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/perspektif.v12i3.9422

Abstract

This article aims to map the topics and issues of the Government of Indonesia's policies from the pandemic to the endemic of Covid-19. This study uses a qualitative approach. Data were obtained from literature such as online media and official government websites, laws and regulations and research journals related to Indonesian Government policies in the Covid-19 pandemic and then processed using the Nvivo 20 application. There were 251 articles reviewed and sourced from the Dimensions database. The data is processed using automatic coding and analyzed using the word cloud analysis and hierarchy chart features. The results of the study reveal that policies during the Covid-19 pandemic experienced easing. Policy easing is based on the declining results of Covid-19 cases and the increasingly controlled pandemic situation. The easing of this policy is that people are allowed homecoming, not wearing masks, domestic and foreign travellers with complete vaccines do not need to show antigen or PCR tests, face-to-face learning, and the lifting the Community Activity Restrictions (PPKM). The policies relaxed by the government are a transitional step from a pandemic to an endemic. Policy changes taken by the government require policy adaptation and coordination between governments at the central to regional levels.
“Pemalang pusere Jawa”: Model City Branding dalam Mempromosikan Destinasi Wisata Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Indonesia: “Pemalang pusere Jawa“: A City Branding Model in Promoting Tourism Destination of Pemalang Regency, Central Java, Indonesia Riska Rahayu; Achmad Nurmandi; Salahudin Salahudin; Dian Suluh Kusuma Dewi
Society Vol 8 No 2 (2020): Society
Publisher : Laboratorium Rekayasa Sosial, Jurusan Sosiologi, FISIP Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/society.v8i2.164

Abstract

This research aims to analyze the City Branding model “Pemalang pusere Jawa” in Pemalang Regency, which focuses on the strategy of the Government to develop a new brand of Pemalang. “Pemalang pusere Jawa” has shown an impact on increasing tourism in Pemalang, Central Java, Indonesia. The Government supports the success of the City Branding program, and the people involved in the program, stakeholders, and culture, to boost tourism, which will have an impact on the economic sector and increase tourism significantly. Data were analyzed using the Exploratory Data Analysis (EDA) approach in qualitative research that defines and explains distribution characteristics. The data were collected through interviews with six key informants who were selected using a purposive sampling technique. Document studies were also conducted to support data analysis. This research uses the NVivo 12 Plus application to analyze data consisting of Concept Maps, Group Analysis, and Cluster Analysis. There are three points found in this study, consisting of 1) Program; the program is based on Pemalang Regent Regulation Number 27/2017 Article 7 concerning Utilization and Implementation of the City Branding Logo. The branding “Pemalang pusere Jawa” was launched in 2016 and the Visit Pemalang application is used to assist tourists in exploring tourism in Pemalang or known as a tour guide application. A Visit Pemalang application makes users easier to find tourism sites in Pemalang Regency by displaying the distance from the users’ location to the destination. 2) Partnership; this program is supported by infrastructure stakeholders consisting of the Planalogy Team, the Architect Team, and the Economic Development Expert Team. Program implementation involves the Government and the Community. 3) Culture; various annual events are held as an effort to preserve culture in Pemalang such as “Festival Wong Gunung” and other annual events. Community involvement in the implementation of City Branding is one of the success factors of the program.
Evaluasi Pemilihan Kepala Desa antar Waktu di desa Winong Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo Sri Rahayu; Dian Suluh Kusuma Dewi
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 2 (2018): November
Publisher : Social and Political Sciences Faculty, Widya Gama Mahakam Samarinda University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/fpb.v3i2.734

Abstract

Pemilihan Kepala Desa atau Pilkades adalah sebuah kata yang tidak asing lagi dan  diperbincangkan oleh sebagian besar masyarakat khususnya masyarakat perdesaan dimasa Demokrasi saat ini, terutama bagi pihak-pihak yang berkecimpung dalam dunia politik ataupun praktisi politik. Pemilihan Kepala Desa erat kaitannya dengan kehidupan Pemerintah Desa yang nantinya berperan sebagai penggerak bagi kesejahteraan masyarakatnya. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah Pemilihan Kepala Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa khusus untuk pelaksanaan  Pemilihan Kepala Desa. Dengan kegunaannya yang sangat penting maka telah dilakukan penelitian yang berjudul “ Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo  Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa di Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo” yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hingga hasil akhir dari kebijakan pemerintah yang baru dibuat dan untuk perbandingan atau untuk mengetahui kekurangan dari kebijakan tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif  yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin secara aktual dan akurat mengenai keadaan atau fenomena yang diteliti. Deskriptif lebih banyak mengunakan kata-kata, bukan angka-angka. Dalam penelitian ini langkah-langkah pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan informan dilapangan dan dokumentasi. Analisis data dilakukan analisa kualitatif dengan melihat situasi yang dialami. Pemilihan Kepala Desa Wonoketro yang dilaksanakan pada tanggal 22 November 2016, yang terpilih dari 3 kandidat yaitu Imam Nurdin, Muhammad Takim dan Gunawan Mardiraharjo, calon Kepala Desa yang terpilih adalah Bapak Imam Nurdin yang latar belakangnya adalah masyarakat biasa. Dari pemilih sebanyak 60 orang selisih perbandingannya sangatlah banyak, dari kandidat yang nomor urut 2 dan 3 dengan jumlah pemilih 5 orang masing-masing, nomor urut 1 dengan jumlah pemilih 50 orang. Dan Pemilihan Kepala Desa Winong yang terpilih dari 2 calon yaitu Bapak Hanif Saifulloh, SE dan Bapak Didik Prasetyo, SH  calon yang terpilih adalah Bapak Hanif Saifulloh, SE selaku PJ di Desa tersebut, dari 2 calon Kepala Desa tersebut hasil rekapitulasi selisihnya sangatlah sedikit yaitu hanya 3 suara dari 61 pemilih yang hadir, nomor urut 1 dengan pemilih bejumlah 29 suara dan nomor urut 2 dengan 32 suara.
Efektivitas Implementasi Penguatan Sektor Pariwisata dan UMKM Kabupaten Ponorogo di Masa Pandemi Covid-19 Galih Ajeng Ullifah; Nurul Azizah Freya Fidela; Wahyu Ikke Siswika Lestari; Dian Suluh Kusuma Dewi
Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 3 No. 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Baturaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ponorogo is one of the many areas that have also been seriously affected by the COVID-19 outbreak. The governance of tourism and UMKM will have an impact on the environment that is controlled by the local government, which is why the development of the tourism sector and UMKM’s, especially in the Ponorogo area, is very important in order to improve the welfare of the community and the regional economy. UMKM actors have also experienced a decline in income due to the Covid-19 pandemic. By strengthening the role of local governments as the leading tourism sector and regional UMKM’s are considered to be able to encourage collaboration between sectors to manage local tourism and sustainable UMKM’s. This paper was written with the aim of finding out how far the role of local government is and how the relationship between sectors (actors) in managing local tourism and UMKM’s. In tourism management, the role is not only carried out by one party but all the supporting aspects involved in creating orchestration and ensuring quality of activities, facilities, services, to create experiences and value benefits of tourism so as to provide benefits and benefits to the community and the environment.