Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Pengetahuan dan Sikap Bidan Terhadap Penularan HIV/AIDS dalam Pelaksanaan Praktek Universal Precaution Budianto, Agung; Shaluhiyah, Zahroh; Widjanarko, Bagoes
Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia Volume 5, No.2 , Agustus 2010
Publisher : Master Program of Health Promotion Faculty of Public Health Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (30.981 KB) | DOI: 10.14710/jpki.7.3.76-83

Abstract

Midwife’s attitude and knowledge to HIV/AIDS transmition in universal precaution practice;Health provider like a midwife is very high risk to infection HIV in delivery. And many casescan infection HIV because of occupational in their job. This Article aims finding in the year2009 about practice of universal precaution about prevention of infection of HIV by midwife tohelp delivery in Wanadadi Banjarnegara. This research was representative quantitative researchtype using cross sectional approach, with 64 active midwives as sample in Wanadadi. Samplewas representative totally population. Data collecting of research by using structure equated.Data analysis used univariate, bivariate and multivariate. Results to show that in general, manymidwives not obedient get in universal precaution in delivery practice that to high risk infectionof HIV/AIDS. Knowledge about HIV is the most influence (p-value = 0.001) than another variablelike as attitude to HIV (p-value = 0.026) and equipment (p value = 0.015) were significantlycorrelated to universal precaution practice delivery with midwife. It is recommended that from10 free variable related to practice universal precaution there 4 corresponding variable whileknowledge variable about HIV strongest its influence.Keyword: knowledge, attitude, HIV, AIDS 
KEBIJAKAN SANKSI BAGI PENYELENGGARA REKLAME YANG MELAKUKAN PELANGGARAN Mulyani, Tri; Budianto, Agung; Sulistyarini, Dyah Ayu
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 4, No 2 (2023): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v4i2.514

Abstract

ABSTRAK Tujuan penulisan dalam artikel ini adalah untuk mengetahui penerapan kebijakan sanksi bagi penyelenggara reklame yang melakukan pelanggaran khususnya di Kota Semarang. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, spesifikasi deskriptif analisis. Data yang dipergunakan adalah data primer didukung dengan data sekunder, kemudian dianalisis menggunakan cara analitis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan sanksi bagi penyelenggara reklame yang melakukan pelanggaran khususnya di Kota Semarang didasarkan pada Perda Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Reklame. Tahapan penerapan sanksi diawali dengan penjatuhan sanksi teguran lisan, apabila tidak dihiraukan maka lanjut dengan teguran tertulis dan tahap terakhir apabila tidak ada respon dari penyelanggara reklame maka dijatuhkan sanksi paksaan pemerintah. Penerapan terhadap ketiga kebijakan sanksi yang diatur dalam Perda Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Reklame pada tahun 2022 yaitu : Pertama,  sanksi teguran lisan, sebanyak 3.679 buah; Kedua, sanksi teguran tertulis, 3.679 buah; dan Ketiga, paksaan pemerintah berupa pembongkaran/pencopotan reklame sebanyak 3.679 buah. Bentuk reklame masing-masing berbentuk spanduk 1.436 buah, umbul-umbul 15 buah, baliho 2 buah, famplet 1345 buah, Billboard 1 buah dan vertikal banner 880 buah. Kata Kunci: Penerapan; Kebijakan; Sanksi; Penyelenggara; Reklame
PEMODELAN IMPLEMENTASI MANAJEMEN UTILITAS PERJALANAN DINAS PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT Faisal, Muhammad Fahmi; Budianto, Agung; Djuachiriaty, Yuni; Kamaruzaman, Syarif; Imansyah, Fitri
Jurnal Abdi Insani Vol 12 No 6 (2025): Jurnal Abdi Insani
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/abdiinsani.v12i6.2550

Abstract

Implementasi Manajemen Utilitas Perjalanan Dinas Berbasis Digital (ILMU PADI) di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat dibuat dalam upaya peningkatan proses pelayanan internal organisasi melalui perbaikan tata kelola administrasi perjalanan dinas secara digital, terstandarisasi dan terdokumentasi dengan baik. Keluaran dari ILMU PADI adalah produk yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, transparan, akuntabel dan tepat waktu dengan menyajikan informasi pelaksanaan anggaran secara detail serta membantu pengendalian terhadap penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut meliputi (1) Surat Perintah Tugas (SPT); (2) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD); (3) Kuitansi Perjalanan Dinas; (4) Laporan Perjalanan Dinas serta; (5) Monitoring dan Pelaporan sebagai bahan evaluasi pemangku kebijakan. Efisiensi nilai ekonomi yang dihasilkan dari implementasi manajemen utilitas adalah sebesar Rp. 3.440.000,- melalui penghematan penggunaan kertas NCR dan HVS. Sedangkan dalam segi efisiensi waktu dapat menghemat 50% waktu pembuatan dokumen dan mengurangi 75% waktu verifikasi dokumen SPJ perjalanan dinas. Hasil pelaksanaan dapat meningkatkan proses pelayanan publik internal organisasi dengan melakukan koordinasi yang baik antara stakeholder internal dan eksternal dalam upaya peningkatan kualitas administrasi perjalanan dinas. Peningkatan tersebut diwujudkan dalam Dokumen SOP baru tentang Pembuatan dan Verifikasi Dokumen SPJ Perjalanan Dinas. Adapun dukungan stakeholder yang berhasil diraih meliputi Sekretaris Daerah, Inspektur, Kepala Badan Keuangan Aset Daerah dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dengan total dukungan sejumlah 22 stakeholder. Selain itu menggunakan pengujian User Acceptance Test (UAT) dihasilkan output hasil uji senilai 96% yang mengindikasikan bahwa fitur aplikasi (perangkat lunak) sudah diterima dan memenuhi kebutuhan sebagaimana tujuan perancangan.