Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.405
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Semarang Law Review Prosiding Konferensi Nasional Penelitian Matematika dan Pembelajarannya Jurnal Penelitian Serambi Hukum Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Ngudi Waluyo Empowerment : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Konstatering
Sulistyarini, Dyah Ayu
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Tinjauan Hukum Penggunaan Surat Kuasa Khusus Guna Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Atas Tanah Mulyani, Tri; Siswanda, Yoga Dwi; Sulistyarini, Dyah Ayu
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 17 No 01 (2024): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 17 No 01 Tahun 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v17i01.1095

Abstract

This study aims to identify and analyze the legal protection for land owners who are victims of misuse of power of attorney to safeguard land, and the legal implications for parties involved in using the power of attorney. The research methods used include: the type of research is Normative Juridical, with analytical descriptive specifications. The data used is secondary data with qualitative data analysis. The research results show that legal protection for land owners who are victims of the use of a special power of attorney is regulated in Article 1794, Article 1795 and Article 1796 of the Civil Code. Based on Article 1797 of the Civil Code, the recipient of the power of attorney may not do anything that exceeds his or her power. The legal implications include a special power of attorney in legal actions including 3 parties, namely: First the person giving the power of attorney, Second, the recipient of the power of attorney, and the related third party, namely the Notary and PPAT who convey the code of ethics.
KEBIJAKAN SANKSI BAGI PENYELENGGARA REKLAME YANG MELAKUKAN PELANGGARAN Mulyani, Tri; Budianto, Agung; Sulistyarini, Dyah Ayu
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 4, No 02 (2023): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v4i2.514

Abstract

ABSTRAK Tujuan penulisan dalam artikel ini adalah untuk mengetahui penerapan kebijakan sanksi bagi penyelenggara reklame yang melakukan pelanggaran khususnya di Kota Semarang. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, spesifikasi deskriptif analisis. Data yang dipergunakan adalah data primer didukung dengan data sekunder, kemudian dianalisis menggunakan cara analitis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan sanksi bagi penyelenggara reklame yang melakukan pelanggaran khususnya di Kota Semarang didasarkan pada Perda Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Reklame. Tahapan penerapan sanksi diawali dengan penjatuhan sanksi teguran lisan, apabila tidak dihiraukan maka lanjut dengan teguran tertulis dan tahap terakhir apabila tidak ada respon dari penyelanggara reklame maka dijatuhkan sanksi paksaan pemerintah. Penerapan terhadap ketiga kebijakan sanksi yang diatur dalam Perda Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Reklame pada tahun 2022 yaitu : Pertama,  sanksi teguran lisan, sebanyak 3.679 buah; Kedua, sanksi teguran tertulis, 3.679 buah; dan Ketiga, paksaan pemerintah berupa pembongkaran/pencopotan reklame sebanyak 3.679 buah. Bentuk reklame masing-masing berbentuk spanduk 1.436 buah, umbul-umbul 15 buah, baliho 2 buah, famplet 1345 buah, Billboard 1 buah dan vertikal banner 880 buah. Kata Kunci: Penerapan; Kebijakan; Sanksi; Penyelenggara; Reklame
Kebijakan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Pengadilan Sulistyarini, Dyah Ayu; Yuherawan, Deni Setya Bagus; Juita, Subaidah Ratna
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 13 No. 2 (2023): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v13i2.7991

Abstract

Tujuan  penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan restoratif justice dalam penyelesaian perkara pidana di pengadilan. Adapun urgensi penelitian ini mengingat bahwa mengingat bahwa pengadilan memiliki tugas pokok dan fungsi menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Sejauh mana pendekatan restoratif justice dilaksanakan di pengadilan mengingat peraturan mengenai restorative justice di pengadilan belum ada.. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analisis. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan didukung data primer, dengan analisa data kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana di peradilan belum  ada instrumen yang memadai sebagai payung hukum, saat ini pelaksanaan mengenai penangan perkara berpedoman pada SK Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020. Kebijakan restorative justice menjadi alternatif penanganan perkara pidana yang mengutamakan pemulihan keseimbangan hubungan antara pelaku dan korban yang selama ini tidak diperhatikan dalam KUHP. Sangat diperlukan langkah yang progresif dan responsif untuk menggeser keadilan retributif menjadi restorative, sehingga dapat mewujudkan perdamaian yang berkeadilan bagi semua pihak.
Analisis Kesulitan Siswa SMK Citra Medika Sukoharjo dalam Menyelesaikan Soal Bentuk Akar dan Alternatif Pemecahannya Sulistyarini, Dyah Ayu
Prosiding Konferensi Nasional Penelitian Matematika dan Pembelajarannya 2016: Prosiding Konferensi Nasional Penelitian Matematika dan Pembelajarannya
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesulitan belajar siswa kelas X SMK Citra Medika Sukoharjo dalam menyelesaikan soal bilangan bentuk akar dan alternatif pemecahan masalahnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian adalah siswa kelas X SMK Kesehatan Citra Medika Sukoharjo. Sedangkan sampel yang diambil untuk memperoleh data kesulitan siswa adalah 3 orang siswa yang mewakili siswa berkemampuan tinggi, siswa yang berkemampuan sedang, dan siswa yang berkemampuan rendah yang dikategorikan berdasarkan rata-rata hasil tes materi bentuk akar. Teknik pengambilan sampel adalah dengan teknik purposive sampling. Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode tes dan wawancara. Analisis dilakukan dengan memberikan tes tertulis berbentuk soal uraian yang berjumlah 3 soal. Dari hasil analasis data diketahui kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal bilangan bentuk akar dan faktor penyebab kesulitan siswa. Kesulitan tersebut meliputi kesalahan konseptual dan kesalahan procedural. Faktor penyebab kesulitan tersebut antara lain kurang kuatnya konsep bentuk akar yang dimiliki siswa sehingga terjadi misskonsepsi pada siswa. Untuk alternative pemecahan masalahnya adalah dengan menerapkan strategi konflik kognitif dengan mengintegrasikan kedalam model Problem Based Learning (PBL) untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan procedural dan misskonsepsi.
Strategi Mempertahankan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD: Studi DPC Partai Gerindra Kota Semarang Sulistyarini, Dyah Ayu; Latif, Muhamad; Kurniawan, Dwi Wisnu
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 18 No 02 (2025): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 18 No 02 Tahun 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v18i02.1331

Abstract

One One of the functions of political parties is to carry out political recruitment in the process of filling political positions through democratic mechanisms by paying attention to gender equality and justice, especially in the Gerindra Party to sit in the Semarang City Regional People's Representative Council. The purpose of the study was to determine and analyze the Gerindra Party's strategy in maintaining votes in the 2024 Regional People's Representative Council member election in Semarang City. The problem approach method used is sociological juridical. The results of the study are that the strategy to maintain it, with 4 capitals, namely: 1). Economic: member and administrator contributions, donations, assistance from the Semarang City Government, monthly contributions from members of the Regional People's Representative Council; 2) Social: establishing cooperation (community leaders); 3). Cultural: political heritage of parents; open registration; and academic level; 4). Symbolic: education, cadre training. Habitus: provision, workshops, seminars; field, seat allocation opportunities; doxa, real action.
AKTUALISASI PACTA SUNT SERVANDA DALAM PEMBUATAN E-CONTRACT GUNA MENJAMIN AKTIVITAS BISNIS DI DUNIA MAYA Sulistyarini, Dyah Ayu; Priyono, Ery Agus
Semarang Law Review (SLR) Vol. 5 No. 1 (2024): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v5i1.9388

Abstract

The  purpose  of  this  article  is  to analyze the actualization of the principle of service in making e-contracts to guarantee cyber activities. The approach method in this research is normative juridical, with descriptive analysis specifications. The data used is secondary data with qualitative data analysis. The data used is secondary data with qualitative data analysis. The results of the research show that the actualization of pucta sunt servanda in making e-contracts can only guarantee activities in cyberspace when there is no dispute. When a dispute occurs, e-contracts actually cause problems, because in practice e-contracts are made that do not meet the legal requirements of the agreement. as regulated in Article 1320 of the Civil Code, especially in terms of competence, the parties do not meet face to face, and the strength of e-contract evidence in court becomes weak, even though in Article 5 paragraph (1) and paragraph (2) in conjunction with Article 11 paragraph ( 1) The ITE Law recognizes the validity of electronic documents and digital signatures as valid evidence according to procedural law in force in Indonesia, however e-contracts are not made in the form of deeds that receive approval from a notary or authorized official.AbstrakTujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis aktualisasi pucta sunt servanda dalam pembuatan e-contract guna menjamin aktivitas dunia maya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi deskriptif analisis. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dengan analisa data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktualisasi pucta sunt servanda dalam pembuatan e-contract hanya dapat menjamin bagi aktivitas di dunia maya pada saat tidak terjadi sengketa, manakala terjadi sengketa, justru e-contract menimbulkan permasalahan, karena e-contract pada prakteknya dibuat tidak memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, khususnya dalam hal kecakapan, para pihak tidak bertatap muka secara langsung, serta kekuatan pembuktian e-contract di pengadilan menjadi lemah, meskipun di dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 11 ayat (1) UU ITE, mengakui keabsahan dokumen elektronik dan tanda tangan digital (digital signature) sebagai alat bukti yang sah menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia, namun e-contract tidak dibuat dalam bentuk akta yang memperoleh pengesahan dari notaris atau pejabat yang berwenang.
Edukasi Hukum Digital tentang Child Grooming bagi Siswa SMA N 6 Semarang di Era Komunikasi Virtual: Edukasi Hukum Digital tentang Child Grooming bagi Siswa SMA N 6 Semarang di Era Komunikasi Virtual Latif, Muhamad; Kurniawan, Dwi Wisnu; Sulistyarini, Dyah Ayu
Ngudi Waluyo Empowerment: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2025): Ngudi Waluyo Empowerment: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Fakultas Komputer dan Pendidikan Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Child grooming di ruang digital menjadi ancaman serius bagi remaja, khususnya siswa sekolah menengah. Rendahnya literasi hukum digital dan pemahaman terhadap kejahatan seksual berbasis internet memperburuk situasi ini. Penelitian ini berfokus pada edukasi hukum digital bagi siswa SMA N 6 Semarang untuk meningkatkan kesadaran mereka terhadap modus child grooming dalam komunikasi virtual. Kegiatan meliputi penyusunan materi, penyuluhan interaktif, serta evaluasi pemahaman siswa sebelum dan sesudah kegiatan. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif melalui ceramah, diskusi kelompok, dan simulasi kasus. Hasil menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman siswa mengenai perlindungan hukum terhadap eksploitasi digital serta kemampuan mengenali dan menghindari interaksi daring berisiko. Edukasi hukum digital terbukti efektif sebagai langkah preventif dalam melindungi remaja dari child grooming. Kegiatan ini berpotensi menjadi model edukatif yang dapat diterapkan di sekolah lain guna memperkuat ketahanan digital generasi muda.
Policy Implications of Seafood Theft By Foreign Parties in Indonesian Waters Sulistyarini, Dyah Ayu; Setiyono, Joko -
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i2.4415

Abstract

This study aims to examine the effects of foreign parties' policy of stealing marine products in Indonesian waters. The urgency of this research stems from the fact that, as of right now, there is a significant annual increase in the theft of marine products by foreign parties in Indonesian waters. This study uses a normative juridical approach with specifications for descriptive analysis. Secondary data with qualitative data analysis is the type of data used. The study's findings demonstrate that the policy has two (two) positive implications for foreign parties stealing marine products in Indonesian waters. Firstly, the policy's implementation has made the Indonesian government more capable of reducing the theft of marine products and preserving aquatic environments. because it is believed that these actors will employ inappropriate tactics, like the use of explosives, to stop foreign fishermen from taking illegal advantage of marine populations; Second, the ship sinking policy has the negative effect of causing pollution as a result of foreign ships exploding and burning, which can pollute the air near the sea.
Problems in the Implementation of a Complete Systematic Land Registration Program Regarding the Emergence of Overlapping Land Certificates Sulistyarini, Dyah Ayu
Jurnal Konstatering Vol 3, No 3 (2024): July 2024
Publisher : Master of Notarial Law, Faculty of Law, Sultan Agung Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims The purpose of this study is to analyze the factors behind the overlapping in the issuance of land certificates through the complete systematic land registration program at the Semarang City Land Office, and the guarantee of legal certainty. The research methods used in this study are: the type of research used in this study is empirical legal research, the approach method used is the structural approach and Economic Analysis Of Law. The data used is primary data with qualitative descriptive data analysis. The results of the study indicate that the factors behind the overlapping in the issuance of land certificates through the complete systematic land registration program at the Semarang City Land Office in 2023 can be seen from 3 angles, namely: First, legal substance, there are weaknesses in Article 22 and Article 24 of the Regulation of the Minister of ATR/Head of BPN RI Number 6 of 2018. Article 22, there are weaknesses in terms of the strength of evidence from a written statement regarding physical control of the land area and in good faith, and witnessed by at least 2 witnesses; Article 24, in terms of the limited space for the 14-day objection period, even though it meets the principle of publicity, it can be missed by anyone who has less access to information; Second, the legal structure, that in the process of implementing the PTSL Program, PPAT is not involved as the party authorized to make deeds, so that its legal force as evidence is very weak. The involvement of the Licensed Cadastral Surveyor Service Office as a Physical Task Force in measurement and mapping can include making basic registration maps, determining land boundaries, and making land plot maps (PBT), the results are not in accordance with the standards set by the Land Office; and Third, legal culture, namely the weak legal awareness of the community regarding the importance of administrative requirements in the land registration process. The guarantee of legal certainty in the issuance of land certificates through the Complete Systematic Land Registration Program which Overlaps at the Semarang City Land Office, is realized by taking mediation steps based on the provisions of Number 30 of 1999 and the Regulation of the Minister of ATR/Head of BPN RI Number 21 of 2020.
Co-Authors Agung Budianto Deni Setya Bagus Yuherawan Ery Agus Priyono, Ery Agus Kurniawan, Dwi Wisnu Latif, Muhamad Muhamad Latif Setiyono, Joko - Siswanda, Yoga Dwi Subaidah Ratna Juita Tri Mulyani