p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Abdi Insani
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PEMODELAN IMPLEMENTASI MANAJEMEN UTILITAS PERJALANAN DINAS PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT Faisal, Muhammad Fahmi; Budianto, Agung; Djuachiriaty, Yuni; Kamaruzaman, Syarif; Imansyah, Fitri
Jurnal Abdi Insani Vol 12 No 6 (2025): Jurnal Abdi Insani
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/abdiinsani.v12i6.2550

Abstract

Implementasi Manajemen Utilitas Perjalanan Dinas Berbasis Digital (ILMU PADI) di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat dibuat dalam upaya peningkatan proses pelayanan internal organisasi melalui perbaikan tata kelola administrasi perjalanan dinas secara digital, terstandarisasi dan terdokumentasi dengan baik. Keluaran dari ILMU PADI adalah produk yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, transparan, akuntabel dan tepat waktu dengan menyajikan informasi pelaksanaan anggaran secara detail serta membantu pengendalian terhadap penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut meliputi (1) Surat Perintah Tugas (SPT); (2) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD); (3) Kuitansi Perjalanan Dinas; (4) Laporan Perjalanan Dinas serta; (5) Monitoring dan Pelaporan sebagai bahan evaluasi pemangku kebijakan. Efisiensi nilai ekonomi yang dihasilkan dari implementasi manajemen utilitas adalah sebesar Rp. 3.440.000,- melalui penghematan penggunaan kertas NCR dan HVS. Sedangkan dalam segi efisiensi waktu dapat menghemat 50% waktu pembuatan dokumen dan mengurangi 75% waktu verifikasi dokumen SPJ perjalanan dinas. Hasil pelaksanaan dapat meningkatkan proses pelayanan publik internal organisasi dengan melakukan koordinasi yang baik antara stakeholder internal dan eksternal dalam upaya peningkatan kualitas administrasi perjalanan dinas. Peningkatan tersebut diwujudkan dalam Dokumen SOP baru tentang Pembuatan dan Verifikasi Dokumen SPJ Perjalanan Dinas. Adapun dukungan stakeholder yang berhasil diraih meliputi Sekretaris Daerah, Inspektur, Kepala Badan Keuangan Aset Daerah dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dengan total dukungan sejumlah 22 stakeholder. Selain itu menggunakan pengujian User Acceptance Test (UAT) dihasilkan output hasil uji senilai 96% yang mengindikasikan bahwa fitur aplikasi (perangkat lunak) sudah diterima dan memenuhi kebutuhan sebagaimana tujuan perancangan.
PENDATAAN DAN VERIFIKASI UNTUK PENDISTRIBUSIAN BANTUAN RUMAH BAGI KORBAN BANJIR ROB MELALUI PENGABDIAN MASYARAKAT DI DESA TANJUNG SALEH Saputra, Doddy Cahyadi; Faisal, Muhammad Fahmi; Imansyah, Fitri
Jurnal Abdi Insani Vol 12 No 6 (2025): Jurnal Abdi Insani
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/abdiinsani.v12i6.2639

Abstract

Desa Tanjung Saleh, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, merupakan kawasan pesisir yang rentan terhadap banjir pasang laut (ROB), dengan frekuensi 4-6 kali per tahun. Bencana ini menyebabkan kerusakan rumah, kerugian material rata-rata Rp50 juta per rumah tangga, dan gangguan sosial-ekonomi masyarakat. Kegiatan pendataan dan verifikasi rumah warga terdampak bertujuan menyusun data akurat untuk merancang relokasi yang tepat sasaran. Metode yang digunakan meliputi observasi lapangan, pemetaan berbasis drone, wawancara dengan 50 kepala keluarga, dan koordinasi dengan pemerintah desa. Hasilnya, 862 rumah teridentifikasi terdampak, dengan 20 rumah diprioritaskan untuk relokasi tahap pertama pada lahan hibah seluas 1 hektar di Area Penggunaan Lain (APL). Kegiatan ini mendukung rehabilitasi pasca-bencana berbasis data spasial dan partisipasi masyarakat, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008. Tantangan utama meliputi resistensi warga terhadap relokasi dan koordinasi antar instansi yang perlu diperkuat.