Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Akta JURNAL ILMIAH ADVOKASI AMNESTI : Jurnal Hukum Amaliah: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Ma'ruf Akib
Universitas Muhammadiyah Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Analysis Of Judge's Decision On Notary Tort In South Jakarta District Court (Case Study No. 124/PDT.G/2017/PN.Jkt.Sel) Ma'ruf Akib; Amin Purnawan
Jurnal Akta Vol 6, No 3 (2019): September 2019
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v6i3.5111

Abstract

The purpose of this research is 1) To know the Judges considerations in determining Notary Torts in South Jakarta District Court, 2) To determine the Decision Execution Judge Effects of Torts committed Notary in South Jakarta District Court.The method in this research is descriptive. This type of research is normative. The method used is qualitative analysis, namely data obtained through fieldwork and research literature then arranged systematically, and then analyzed qualitatively to achieve clarity issues to be discussed. The data is then analyzed using a theoretical and interpretive positive law which has been poured and then deductively conclude to address existing problems.Based on the results of research that the judge in analyzing the case with No. 124/PDT.G/2017/PN.Jkt.Sel seen from the evidence presented as witnesses, documentary evidence, conjecture, confession or oath that is revealed in the trial are: Defendant 1 and Defendant V and co-Defendant 1 and Defendant II helped found guilty of Torts; Plaintiff is the legal owner of the disputed land Right No. 3747/Pondok Pinang, covering an area of 310 M.2, Pictures situation 24-0201994 date No. 1242/1994; Sale and Purchase Deed before a Notary Noor Kholid Adam, SH., MH between Andrei Widjaya with Ir. Sugandi, canceled Based on Law; Mortgage Ranked First No. 5204/2016 based APHT PPAT Noor Kholis Adam, SH., MH, registered in the name of Standard Chartered Bank with registered office in Branch Jakarta dated August 29, 2016 is the Disability Law, Illegal, not have binding legal force; As a result of the implementation of decisions of law in case No. 124 / PDT.G / 2017 / PN.Jak.Sel relating to tort which did by Notary is null and void, with all the legal consequences of Notary Deed and the Co-Defendants, namely: Sale and Purchase Deed No. 202/2016 dated May 23, 2016, made before PPAT Noor Kholis Adam, SH., MH; Property Ownership Deed of Credit Agreement (KPP) No. 872 / MRG / V / 16 dated May 23, 2016; Property Title Deed of Credit Agreement (KPP) No. 873 / MRG / V / 16 dated May 23, 2016; Power of Attorney Imposing Mortgage No. 203/2016 dated May 23, 2016 of Notary PPAT Noor Kholis Adam, SH., MH .; Power of Attorney to charge Encumbrance No. 256/2016 dated June 22, 2016, made before PPAT Noor Kholis Adam, SH., MH. Granting Mortgage Deed No. 301/2016 dated July 21, 2016, made before PPAT Noor Kholis Adam, SH., MH .; Owned right certificate No. 3747/Pondok Pinang Size 310 M.2, Pictures Situation No. 1242/1994 dated February 24, 1994 on behalf of Andrie Widjaya burdened security rights to Standard Chartered Bank.Keywords: Judge's Decision; Torts; Notary.
Sosialisasi Kesadaran Hukum kepada Siswa SMA Swasta Kartika VII-2 Kendari Arifai Arifai; Muryanto Lanontji; Ma’ruf Akib
Amaliah: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 1 No 1 (2017): Edisi 2017
Publisher : LP3M, Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (201.811 KB)

Abstract

Dalam hidup di lingkungan masyarakat maupun sekolah tidak lepas dari aturan-aturan yang berlaku, baik aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Aturan-aturan tersebut harus ditaati sepenuhnya. Adanya aturan tersebut adalah agar tercipta kemakmuran dan keadilan dalam lingkungan masyarakat. Apabila aturan-aturan tersebut dilanggar, akan mendapatkan sanksi yang tegas. Seperti yang ditulis di atas, negara Indonesia masih banyak orang-orang yang melanggar hukum atau peraturan. Peraturan-peraturan yang sudah disepakati dan ditulis ternyata masih banyak yang dilanggar. Hal tersebut tidak hanya di kalangan pemerintah, masyarakat, tetapi juga menyebar ke instansi-instansi termasuk lembaga pendidikan atau sekolah-sekolah. Kegiatan Hibah Pengabdian kepada Masyarakat (HPM) Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK) dalam bentuk Sosialisasi Kesadaran Hukum Siswa Siswi tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang diselenggarakan di SMAS Kartika VII-2 Kendari yang diikuti oleh gabungan siswa siswi kelas XII IPA 1, 2 dan 3 sebanyak 62 orang dengan didampingi oleh guru BK, kegiatan ini berlangsung dengan sangat baik yang diawali dengan pemaparan materi oleh narasumber tentang kajian Peraturan Perundang KDRT & Penelantaran Anak, membedah kasus-kasus KDRT dan pergaulan anak di Kota Kendari kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab secara interaktif dan komunikatif. Dengan adanya program Hibah Pengabdian kepada Masyarakat (HPM) yang dilaksanakan Tim Pelaksana dalam bentuk sosialisasi di SMAS Kartika VII-2 Kendari dapat memberikan bahan pendidikan hukum terkait peraturan perundang-undangan tentang Kesadaran Hukum untuk Siswa-Siswi meliputi Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Penelantaran Anak. Dengan bekal Sosialisasi Kesadaran hukum membentuk pola pikir, pola tingkah laku serta sikap siswa dan siswi SMAS Kartika VII-2 Kendari untuk lebih disiplin sehingga pengetahuan (knowledge) yang telah diterima dapat menjadi cikal bakal siswa-siswi yang sadar hukum di lingkungan sekolah dan tidak hanya itu dapat juga menjadi pilot project terhadap sekolah-sekolah yang ada di Kota Kendari khususnya dan umumnya di Provinsi Sulawesi Tenggara
Tanggung Jawab Hukum Maskapai Penerbangan Terhadap Kehilangan dan Kerusakan Barang Bagasi Penumpang Saputra, Muhammad Rozak Surya; Akib, Maruf; Jafar, Andi Muhammad; Umar, Wahyudi
Amnesti: Jurnal Hukum Vol. 7 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/amnesti.v7i1.6061

Abstract

Banyaknya perusahaan penerbangan di Indonesia yang beroperasi, namun seringkali mengabaikan tanggung jawab mereka terhadap barang bawaan penumpang. Hal ini seringkali menimbulkan ketidaknyamanan dan kerugian bagi penumpang, ketidaknyamanan dan kerugian penumpang dalam transportasi umum merupakan isu kompleks yang memerlukan perhatian dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas layanan dan keselamatan, salah satunya dalam transportasi umum udara sehingga perlu adanya perlindungan hukum dan tanggung jawab hukum maskapai penerbangan. Penelitian ini mengkaji tanggung jawab hukum maskapai penerbangan terhadap kehilangan dan kerusakan barang bagasi penumpang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang didukung oleh pendekatan perundang-undangan dan menggunakan bahan sekunder, primer, dan tersier yang berisi kaidah hukum yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kasus pertanggungjawaban maskapai terhadap hilang atau rusak barang penumpang bertentangan dengan Pasal 167 dan 168 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan dan juga Pasal 5 dalam Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2011 tentang tanggung jawab pengangkutan angkutan udara.
ANALYSIS OF CUSTOMARY LAW SANCTIONS IN CUSTOMARY MARRIAGE (HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE FOR WOMEN) Aprilia, Anisa; Akib, Ma'ruf; Umar, Wahyudi
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 13, No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v13i1.6953

Abstract

This study analyzes customary law sanctions in traditional marriages, often contrary to human rights principles, especially for women. This study aims to evaluate the impact of customary law sanctions on women’s rights and provide recommendations for improvement. The method used is a qualitative approach with case studies, which involves interviews with traditional leaders and women involved in customary marriages. The results of the study show that customary law sanctions tend to burden women, creating gender injustice and human rights violations.  Keywords: Customary Law; Human Rights; Woman; Penalty; Gender Equality
Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Overclaim pada Produk Skincare dalam Transaksi Online Lasmi Dewi Santika; Ma'ruf Akib; Wahyudi Umar; Ismi Fajdriah Hamzah
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3132

Abstract

Overclaim atau klaim yang tidak sesuai dengan kenyataan dapat merugikan konsumen dan menciptakan ketidakadilan dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Hal ini menjadi sangat relevan dalam traksaksi online, di mana informasi produk sering kali disajikan secara tidak transparan. Ketidaktransparanan dapat menyebabkan keraguan di benak konsumen, yang berpotensi mengurangi kepercayaan terhadap platform e-commerce dan produk yang ditawarkan. Dalam dunia digital yang serba cepat ini, konsumen semakin menuntut akses ke informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk membuat keputusan pembelian yang informasional.Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum konsumen terhadap overclaim pada produk dalam transaksi Online. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang didukung oleh pendekatan perundang-undangan dan menggunakan bahan sekunder, primer dan tersier yang berisi kaidah hukum yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kasus Overclaim produk Skincare bertentangan dengan pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait informasi produk.
Menakar Kepastian Hukum Merek:Analisis Kritis Terhadap Konsistensi Putusan Mahkamah Agung Ananda Nurhidayat; Ma’ruf Akib; Rima Anggriyani
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i2.6789

Abstract

Kepastian hukum merupakan salah satu asas fundamental dalam sistem hukum Indonesia, termasuk dalam ranah Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Perlindungan merek, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, bertujuan untuk memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar. Namun, dalam praktik peradilan, terutama pada Mahkamah Agung, sering muncul permasalahan inkonsistensi putusan yang berkaitan dengan persamaan pada pokoknya, persamaan keseluruhan, serta penilaian itikad baik dalam pendaftaran merek. Inkonsistensi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan berdampak pada stabilitas investasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk-bentuk inkonsistensi putusan Mahkamah Agung dalam sengketa merek, mengidentifikasi faktor penyebabnya, serta merumuskan upaya untuk mewujudkan konsistensi yurisprudensi sebagai dasar terciptanya kepastian hukum di bidang merek. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan studi kasus terhadap sejumlah putusan Mahkamah Agung dalam perkara merek. Hasil analisis menunjukkan perlunya konsistensi yurisprudensi dan penguatan asas itikad baik agar kepastian hukum dapat terwujud secara efektif.
Co-Authors Amin Purnawan Ananda Nurhidayat Anisa Aprilia Arifai Arifai Ismi Fajdriah Hamzah Jafar, Andi Muhammad Lanontji, Muryanto Lasmi Dewi Santika Rima Anggriyani Saputra, Muhammad Rozak Surya Wahyudi Umar