Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

Analysis Of Judge's Decision On Notary Tort In South Jakarta District Court (Case Study No. 124/PDT.G/2017/PN.Jkt.Sel) Ma'ruf Akib; Amin Purnawan
Jurnal Akta Vol 6, No 3 (2019): September 2019
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v6i3.5111

Abstract

The purpose of this research is 1) To know the Judges considerations in determining Notary Torts in South Jakarta District Court, 2) To determine the Decision Execution Judge Effects of Torts committed Notary in South Jakarta District Court.The method in this research is descriptive. This type of research is normative. The method used is qualitative analysis, namely data obtained through fieldwork and research literature then arranged systematically, and then analyzed qualitatively to achieve clarity issues to be discussed. The data is then analyzed using a theoretical and interpretive positive law which has been poured and then deductively conclude to address existing problems.Based on the results of research that the judge in analyzing the case with No. 124/PDT.G/2017/PN.Jkt.Sel seen from the evidence presented as witnesses, documentary evidence, conjecture, confession or oath that is revealed in the trial are: Defendant 1 and Defendant V and co-Defendant 1 and Defendant II helped found guilty of Torts; Plaintiff is the legal owner of the disputed land Right No. 3747/Pondok Pinang, covering an area of 310 M.2, Pictures situation 24-0201994 date No. 1242/1994; Sale and Purchase Deed before a Notary Noor Kholid Adam, SH., MH between Andrei Widjaya with Ir. Sugandi, canceled Based on Law; Mortgage Ranked First No. 5204/2016 based APHT PPAT Noor Kholis Adam, SH., MH, registered in the name of Standard Chartered Bank with registered office in Branch Jakarta dated August 29, 2016 is the Disability Law, Illegal, not have binding legal force; As a result of the implementation of decisions of law in case No. 124 / PDT.G / 2017 / PN.Jak.Sel relating to tort which did by Notary is null and void, with all the legal consequences of Notary Deed and the Co-Defendants, namely: Sale and Purchase Deed No. 202/2016 dated May 23, 2016, made before PPAT Noor Kholis Adam, SH., MH; Property Ownership Deed of Credit Agreement (KPP) No. 872 / MRG / V / 16 dated May 23, 2016; Property Title Deed of Credit Agreement (KPP) No. 873 / MRG / V / 16 dated May 23, 2016; Power of Attorney Imposing Mortgage No. 203/2016 dated May 23, 2016 of Notary PPAT Noor Kholis Adam, SH., MH .; Power of Attorney to charge Encumbrance No. 256/2016 dated June 22, 2016, made before PPAT Noor Kholis Adam, SH., MH. Granting Mortgage Deed No. 301/2016 dated July 21, 2016, made before PPAT Noor Kholis Adam, SH., MH .; Owned right certificate No. 3747/Pondok Pinang Size 310 M.2, Pictures Situation No. 1242/1994 dated February 24, 1994 on behalf of Andrie Widjaya burdened security rights to Standard Chartered Bank.Keywords: Judge's Decision; Torts; Notary.
Sosialisasi Kesadaran Hukum kepada Siswa SMA Swasta Kartika VII-2 Kendari Arifai Arifai; Muryanto Lanontji; Ma’ruf Akib
Amaliah: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 1 No 1 (2017): Edisi 2017
Publisher : LP3M, Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (201.811 KB)

Abstract

Dalam hidup di lingkungan masyarakat maupun sekolah tidak lepas dari aturan-aturan yang berlaku, baik aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Aturan-aturan tersebut harus ditaati sepenuhnya. Adanya aturan tersebut adalah agar tercipta kemakmuran dan keadilan dalam lingkungan masyarakat. Apabila aturan-aturan tersebut dilanggar, akan mendapatkan sanksi yang tegas. Seperti yang ditulis di atas, negara Indonesia masih banyak orang-orang yang melanggar hukum atau peraturan. Peraturan-peraturan yang sudah disepakati dan ditulis ternyata masih banyak yang dilanggar. Hal tersebut tidak hanya di kalangan pemerintah, masyarakat, tetapi juga menyebar ke instansi-instansi termasuk lembaga pendidikan atau sekolah-sekolah. Kegiatan Hibah Pengabdian kepada Masyarakat (HPM) Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK) dalam bentuk Sosialisasi Kesadaran Hukum Siswa Siswi tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang diselenggarakan di SMAS Kartika VII-2 Kendari yang diikuti oleh gabungan siswa siswi kelas XII IPA 1, 2 dan 3 sebanyak 62 orang dengan didampingi oleh guru BK, kegiatan ini berlangsung dengan sangat baik yang diawali dengan pemaparan materi oleh narasumber tentang kajian Peraturan Perundang KDRT & Penelantaran Anak, membedah kasus-kasus KDRT dan pergaulan anak di Kota Kendari kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab secara interaktif dan komunikatif. Dengan adanya program Hibah Pengabdian kepada Masyarakat (HPM) yang dilaksanakan Tim Pelaksana dalam bentuk sosialisasi di SMAS Kartika VII-2 Kendari dapat memberikan bahan pendidikan hukum terkait peraturan perundang-undangan tentang Kesadaran Hukum untuk Siswa-Siswi meliputi Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Penelantaran Anak. Dengan bekal Sosialisasi Kesadaran hukum membentuk pola pikir, pola tingkah laku serta sikap siswa dan siswi SMAS Kartika VII-2 Kendari untuk lebih disiplin sehingga pengetahuan (knowledge) yang telah diterima dapat menjadi cikal bakal siswa-siswi yang sadar hukum di lingkungan sekolah dan tidak hanya itu dapat juga menjadi pilot project terhadap sekolah-sekolah yang ada di Kota Kendari khususnya dan umumnya di Provinsi Sulawesi Tenggara
Analisis Hukum Atas Ujaran Rasis di Asrama Papua Surabaya Maruf Akib
Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH) Vol. 4 No. 1 (2022): Februari 2022, Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH)
Publisher : LP3M Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/jimsh.v4i1.144

Abstract

Bertindak bijaksana perlu, bahkan ketika berbicara. Jika tidak terkontrol, maka ujaran yang terlontar akan menyinggung pihak lain. Ujaran kebencian (ungkapan verbal, tindakan fisik, bahkan destruktif) harus dihindari karena respon yang diberikan oleh penerima ujaran. Analisis hukum atas ujaran rasis  di asrama Papua  di Surabaya meliputi: pelaku pelecehan bendera, aparat harusnya bertindak profesional, pelaku ujaran rasial pada saat kejadian, pelecehan bendera dengan ujaran rasis dua hal yang berbeda. Adapun kesimpulan penulis yaitu: bahwa dampak yang ditimbulkan atas reaksi massa di asrama Papua Surabaya terbukti telah menimbulkan kerugian persoalan sosial luar biasa dan ancaman disintegrasi bangsa. Berdasarkan hal-hal yang telah dikaji di atas, terbukti intrumen hukum cukup tersedia untuk menjatuhkan sanksi baik pidana badan ataupun denda. Harus ada ada sanksi yang mampu mengakomodir rasa keadilan masyarakat terhadap mereka yang terbukti bersalah agar tindakan serupa tidak terjadi kembali di masa yang akan datang.
Juridical Review of Non-Litigation Medical Dispute Resolution Between Patients, Doctors and Hospitals in Konawe Regency Ma’ruf Akib; Edward Kurnia Limijadi; Ign. Hartyo Purwanto
SOEPRA Vol 8, No 2: Desember 2022
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/shk.v8i2.5446

Abstract

Abstract:  The relationship between doctors and patients is a form of social relationship in which the relationship experiences dynamics. The dynamics that occur can create a harmonious atmosphere between the two parties. Bad relationships can also occur when one party feels aggrieved by the impact of the relationship. Bad relationships occur because patients feel dissatisfied with the health services they receive. Disputes between patients and doctors can be caused by problems of professional ethics or violations of health laws. Doctors' actions that are not by the code of ethics have the potential to be disputed. The purpose of this study is to identify and analyze non-litigation medical dispute resolution between patients, doctors, and the Konawe district general hospital. This study uses a sociological juridical approach with descriptive-analytical research specifications. The type of data used is primary data and secondary data. The data collection methods consist of 1. Literature study; 2. Field Study. The data analysis method used is qualitative. The results of the discussion can be seen that the implementation of Non-Litigation Medical Dispute Resolution between Patients, Doctors, and Hospitals is not by the aspects of Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution while the consultation between patients and the Konawe Hospital cannot be categorized as mediation because it is not facilitated by an official mediator so that it is not by Article 29 of Law Number 36 of 2009 concerning Health.Keywords: settlement, medical dispute, non-litigation, patient, doctor; hospital Abstrak: Hubungan antara dokter dan pasien merupakan salah satu bentuk hubungan sosial dimana dalam hubungan itu mengalami dinamika. Dinamika yang terjadi dapat menimbulkan suasana yang harmonis antara dua pihak. Hubungan yang buruk juga dapat terjadi ketika salah satu pihak merasa dirugikan atas dampak hubungan yang terjadi. Hubungan yang buruk terjadi karena pasien merasa tidak puas atas pelayanan kesehatan yang diterima. Sengketa antara pasien dan dokter dapat disebabkan masalah etika profesi atau pelanggaran hukum kesehatan. Tindakan dokter yang tidak sesuai kode etik berpotensi sengketa. Tujuan penelitian ini yaitu: untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa medis non litigasi antara pasien, dokter dan rumah sakit umum daerah kabupaten Konawe. Penelitian ini memakai pendekatan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah Data Primer dan Data sekunder. Adapun metode Pengumpulan data terdiri dari: 1. Studi Kepustakaan; 2. Studi Lapangan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Hasil pembahasan dapat diketahui bahwa pelaksanaan  Penyelesaian Sengketa Medis Non Litigasi antara Pasien, Dokter dan Rumah Sakit tidak sesuai dengan  aspek Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sedangkan musyawarah antara pasien dengan pihak RSUD Konawe belum dapat dikategorikan sebagai mediasi karena tidak difasilitasi oleh seorang mediator resmi sehingga tidak sesuai dengan  Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.Kata Kunci: penyelesaian, sengketa medis, non litigasi, pasien, dokter; rumah sakit
Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Kegagalan Percetakan Sawah di Kabupaten Konawe (Studi Kepustakaan) Rais, Noval; Akib, Ma'ruf; Hamzah, Ismi Fadjriah
Wajah Hukum Vol 8, No 2 (2024): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v8i2.1507

Abstract

The Rice Paddy Printing Program in Konawe Regency, Southeast Sulawesi, aims to increase rice production for national food security, but has experienced complex failures, raising questions about the government's legal responsibilities. This research used a normative juridical method with a statutory approach, lasting for 6 months. The focus of the research is the government's responsibility for the failure of rice field printing in Konawe Regency. The main data sources include Law Number 23 of 2014 and Government Regulation Number 26 of 2008, as well as secondary and tertiary legal materials such as books, journals and internet sites. The research location is in Konawe Regency, with data collection techniques through document study and qualitative analysis. The result is an analysis of the failure of the rice field printing program in Konawe Regency, showing that the main problems are lack of coordination between agencies, lack of assistance for farmers, inadequate infrastructure, inadequate planning and weak supervision. The legal consequences of this failure include state losses due to lawsuits from farmers, as well as a decline in public trust in the government. Recommendations for improvement include strengthening coordination between agencies, increasing mentoring and empowering farmers through training, as well as building supporting infrastructure such as irrigation systems and market access.
Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Siaran Ilegal Akib, Ma’ruf; Ghiari , Fajri Al
Legal Advice Jurnal Hukum Vol 1 No 1 (2024): Legal Advice jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemegang lisensi hak siar sepak bola di Indonesia menghadapi banyak tantangan untuk melindungi hak cipta mereka dari orang-orang yang menyiarkan sepak bola tanpa izin. Hal ini karena, dalam beberapa kasus, orang-orang yang menyiarkan sepak bola tanpa izin menghasilkan kerugian bagi pemegang lisensi hak siar. Menurut Pasal 95 Ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pemegang hak cipta memiliki hak untuk mengajukan gugatan perdata atas pelanggaran hak cipta. Seseorang yang melakukan siaran sepak bola tanpa izin dapat menuntut ganti rugi dari pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta dapat menuntut ganti rugi dari pelaku siaran ilegal melalui gugatan perdata. Gugatan ini dapat diajukam ke Pengadilan Niaga atau Badan Mediasi dan Arbitrase Hak Kekayaan Intelektual. Pemegang lisensi hak siar sepak bola di Indonesia harus memastikan bahwa hak cipta mereka dilindungi dari siaran ilegal. Jika seseorang melakukan siaran sepak bola tanpa izin dengan biaya, pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi dan menghentikan pelanggaran hak cipta tersebut. Jika ditemukan bahwa seseorang melakukan siaran ilegal, mereka juga dapat dikenakan sanksi hukum, seperti penjara dan denda.
Tanggung Jawab Hukum Maskapai Penerbangan Terhadap Kehilangan dan Kerusakan Barang Bagasi Penumpang Saputra, Muhammad Rozak Surya; Akib, Maruf; Jafar, Andi Muhammad; Umar, Wahyudi
Amnesti: Jurnal Hukum Vol. 7 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/amnesti.v7i1.6061

Abstract

Banyaknya perusahaan penerbangan di Indonesia yang beroperasi, namun seringkali mengabaikan tanggung jawab mereka terhadap barang bawaan penumpang. Hal ini seringkali menimbulkan ketidaknyamanan dan kerugian bagi penumpang, ketidaknyamanan dan kerugian penumpang dalam transportasi umum merupakan isu kompleks yang memerlukan perhatian dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas layanan dan keselamatan, salah satunya dalam transportasi umum udara sehingga perlu adanya perlindungan hukum dan tanggung jawab hukum maskapai penerbangan. Penelitian ini mengkaji tanggung jawab hukum maskapai penerbangan terhadap kehilangan dan kerusakan barang bagasi penumpang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang didukung oleh pendekatan perundang-undangan dan menggunakan bahan sekunder, primer, dan tersier yang berisi kaidah hukum yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kasus pertanggungjawaban maskapai terhadap hilang atau rusak barang penumpang bertentangan dengan Pasal 167 dan 168 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan dan juga Pasal 5 dalam Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2011 tentang tanggung jawab pengangkutan angkutan udara.
ANALYSIS OF CUSTOMARY LAW SANCTIONS IN CUSTOMARY MARRIAGE (HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE FOR WOMEN) Aprilia, Anisa; Akib, Ma'ruf; Umar, Wahyudi
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 13, No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v13i1.6953

Abstract

This study analyzes customary law sanctions in traditional marriages, often contrary to human rights principles, especially for women. This study aims to evaluate the impact of customary law sanctions on women’s rights and provide recommendations for improvement. The method used is a qualitative approach with case studies, which involves interviews with traditional leaders and women involved in customary marriages. The results of the study show that customary law sanctions tend to burden women, creating gender injustice and human rights violations.  Keywords: Customary Law; Human Rights; Woman; Penalty; Gender Equality
Limitations of Guardians' Legal Acts in the Management of Children's Assets Damayanti, Rima Fitrilia Puspita; Akib, Ma'ruf; Fadjriah, Ismi; Umar, Wahyudi; Alfurqon, Fe Fikran
Batulis Civil Law Review Vol 6, No 1 (2025): VOLUME 6 ISSUE 1, MARCH 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/ballrev.v6i1.2868

Abstract

Introduction: This article explores the limitations of guardians' legal authority in managing children's assets, emphasizing the importance of protecting minors from potential abuses by guardians.Purposes of the Research: The purpose of this study is to analyze the legal framework governing guardianship in Indonesia, focusing on the responsibilities and limitations imposed on guardians in asset managementMethods of the Research: This research employs a normative legal approach, analyzing statutes and legal principles, particularly from the Civil Code, to understand the scope of guardianship and its implications for children's welfare.Results Main Findings of the Research: The findings reveal critical gaps in the guardianship system, highlighting the need for enhanced oversight and accountability measures. This research contributes to existing knowledge by proposing legal reforms that ensure guardians act in the best interests of children, thereby advancing protective legal frameworks.
E-Commerce Dispute Resolution Through Online Dispute Resolution Dg. Takenang, Jusman; Akib, Ma'ruf; Sudirman, Sudirman; Umar, Wahyudi; Alfurqon, Fe Fikran
SASI Volume 31 Issue 2, June 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v31i2.2865

Abstract

Introduction: The rapid growth of the e-commerce industry has brought significant economic benefits. Still, it also raises challenges regarding dispute resolution that is efficient, fair and meets the needs of all parties.Purposes of the Research: This study aims to examine and analyze the use of Dispute Resolution in E-commerce (Electronic Commerce) through the Online Dispute Resolution (ODR) mechanism as a solution to provide easier and faster access to justice in the context of online business transactions.Methods of the Research This study uses doctrinal legal research with a statute and conceptual approach. It uses primary legal materials that are authoritative and binding, such as laws and regulations, and secondary legal materials. This study uses legal interpretation techniques as analysis techniques.Results of the Research: The results of this study are expected to provide deeper insight into the potential of ODR in handling e-commerce disputes and its impact on access to justice for all parties involved. This research can also provide recommendations to the government, the e-commerce industry, and other relevant institutions to consider and develop a better framework for integrating ODR in e-commerce dispute resolution to ensure fairness and satisfaction of online businesses.