Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Akta JURNAL ILMIAH ADVOKASI Jurnal Hukum Lex Generalis AMNESTI : Jurnal Hukum Amaliah: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Ma'ruf Akib
Universitas Muhammadiyah Kendari
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Analysis Of Judge's Decision On Notary Tort In South Jakarta District Court (Case Study No. 124/PDT.G/2017/PN.Jkt.Sel) Ma'ruf Akib; Amin Purnawan
Jurnal Akta Vol 6, No 3 (2019): September 2019
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v6i3.5111

Abstract

The purpose of this research is 1) To know the Judges considerations in determining Notary Torts in South Jakarta District Court, 2) To determine the Decision Execution Judge Effects of Torts committed Notary in South Jakarta District Court.The method in this research is descriptive. This type of research is normative. The method used is qualitative analysis, namely data obtained through fieldwork and research literature then arranged systematically, and then analyzed qualitatively to achieve clarity issues to be discussed. The data is then analyzed using a theoretical and interpretive positive law which has been poured and then deductively conclude to address existing problems.Based on the results of research that the judge in analyzing the case with No. 124/PDT.G/2017/PN.Jkt.Sel seen from the evidence presented as witnesses, documentary evidence, conjecture, confession or oath that is revealed in the trial are: Defendant 1 and Defendant V and co-Defendant 1 and Defendant II helped found guilty of Torts; Plaintiff is the legal owner of the disputed land Right No. 3747/Pondok Pinang, covering an area of 310 M.2, Pictures situation 24-0201994 date No. 1242/1994; Sale and Purchase Deed before a Notary Noor Kholid Adam, SH., MH between Andrei Widjaya with Ir. Sugandi, canceled Based on Law; Mortgage Ranked First No. 5204/2016 based APHT PPAT Noor Kholis Adam, SH., MH, registered in the name of Standard Chartered Bank with registered office in Branch Jakarta dated August 29, 2016 is the Disability Law, Illegal, not have binding legal force; As a result of the implementation of decisions of law in case No. 124 / PDT.G / 2017 / PN.Jak.Sel relating to tort which did by Notary is null and void, with all the legal consequences of Notary Deed and the Co-Defendants, namely: Sale and Purchase Deed No. 202/2016 dated May 23, 2016, made before PPAT Noor Kholis Adam, SH., MH; Property Ownership Deed of Credit Agreement (KPP) No. 872 / MRG / V / 16 dated May 23, 2016; Property Title Deed of Credit Agreement (KPP) No. 873 / MRG / V / 16 dated May 23, 2016; Power of Attorney Imposing Mortgage No. 203/2016 dated May 23, 2016 of Notary PPAT Noor Kholis Adam, SH., MH .; Power of Attorney to charge Encumbrance No. 256/2016 dated June 22, 2016, made before PPAT Noor Kholis Adam, SH., MH. Granting Mortgage Deed No. 301/2016 dated July 21, 2016, made before PPAT Noor Kholis Adam, SH., MH .; Owned right certificate No. 3747/Pondok Pinang Size 310 M.2, Pictures Situation No. 1242/1994 dated February 24, 1994 on behalf of Andrie Widjaya burdened security rights to Standard Chartered Bank.Keywords: Judge's Decision; Torts; Notary.
Sosialisasi Kesadaran Hukum kepada Siswa SMA Swasta Kartika VII-2 Kendari Arifai Arifai; Muryanto Lanontji; Ma’ruf Akib
Amaliah: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 1 No 1 (2017): Edisi 2017
Publisher : LP3M, Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (201.811 KB)

Abstract

Dalam hidup di lingkungan masyarakat maupun sekolah tidak lepas dari aturan-aturan yang berlaku, baik aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Aturan-aturan tersebut harus ditaati sepenuhnya. Adanya aturan tersebut adalah agar tercipta kemakmuran dan keadilan dalam lingkungan masyarakat. Apabila aturan-aturan tersebut dilanggar, akan mendapatkan sanksi yang tegas. Seperti yang ditulis di atas, negara Indonesia masih banyak orang-orang yang melanggar hukum atau peraturan. Peraturan-peraturan yang sudah disepakati dan ditulis ternyata masih banyak yang dilanggar. Hal tersebut tidak hanya di kalangan pemerintah, masyarakat, tetapi juga menyebar ke instansi-instansi termasuk lembaga pendidikan atau sekolah-sekolah. Kegiatan Hibah Pengabdian kepada Masyarakat (HPM) Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK) dalam bentuk Sosialisasi Kesadaran Hukum Siswa Siswi tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang diselenggarakan di SMAS Kartika VII-2 Kendari yang diikuti oleh gabungan siswa siswi kelas XII IPA 1, 2 dan 3 sebanyak 62 orang dengan didampingi oleh guru BK, kegiatan ini berlangsung dengan sangat baik yang diawali dengan pemaparan materi oleh narasumber tentang kajian Peraturan Perundang KDRT & Penelantaran Anak, membedah kasus-kasus KDRT dan pergaulan anak di Kota Kendari kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab secara interaktif dan komunikatif. Dengan adanya program Hibah Pengabdian kepada Masyarakat (HPM) yang dilaksanakan Tim Pelaksana dalam bentuk sosialisasi di SMAS Kartika VII-2 Kendari dapat memberikan bahan pendidikan hukum terkait peraturan perundang-undangan tentang Kesadaran Hukum untuk Siswa-Siswi meliputi Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Penelantaran Anak. Dengan bekal Sosialisasi Kesadaran hukum membentuk pola pikir, pola tingkah laku serta sikap siswa dan siswi SMAS Kartika VII-2 Kendari untuk lebih disiplin sehingga pengetahuan (knowledge) yang telah diterima dapat menjadi cikal bakal siswa-siswi yang sadar hukum di lingkungan sekolah dan tidak hanya itu dapat juga menjadi pilot project terhadap sekolah-sekolah yang ada di Kota Kendari khususnya dan umumnya di Provinsi Sulawesi Tenggara
KEPASTIAN HUKUM SMART CONTRACT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA Sakirman; Akib, Ma'ruf; Umar, Wahyudi
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 10 (2024): Tema Filsafat Hukum, Politik Hukum dan Etika Profesi Hukum
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Legal certainty in the application of smart contracts in the perspective of civil law is an important issue in the digital era. Smart contracts, which are computer code that automatically executes agreements, face challenges in meeting the legal requirements of traditional contracts. Previous research shows that while smart contracts offer transparency and efficiency, they often do not meet the validity criteria set out in civil law, as expressed by Herian and Abidin. In addition, there is an urgent need for clearer regulation regarding the legal status of smart contracts so that they can be integrated with existing legal systems, as discussed by Onufreiciuc and Stănescu. Therefore, this study aims to explore the legal certainty of smart contracts and their implications for civil law, as well as provide recommendations for better arrangements in the future.
WANPRESTASI PADA LAYANAN PAYLATER DALAM APLIKASI SHOPEE Iftahul Jannah, Rahayu; Akib, Ma'ruf; Fadjriah, Ismi; Umar, Wahyudi
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 4 (2024): Tema Hukum Perdata
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines the phenomenon of default in the use of the PayLater service on the Shopee application, which is increasingly popular in Indonesia along with the development of e-commerce. The purpose of this study is to analyze the legal consequences of default by debtors in the use of this service. Normative legal research is carried out using a legislative and conceptual approach. The results of this study emphasize that consumers must understand the terms and conditions before using PayLater to avoid legal problems in the future because the results show that default occurs when debtors do not fulfill their payment obligations as agreed, which can result in fines and recording in the Financial Information Service System (SLIK) of the OJK.
Tanggung Jawab Hukum Maskapai Penerbangan Terhadap Kehilangan dan Kerusakan Barang Bagasi Penumpang Saputra, Muhammad Rozak Surya; Akib, Maruf; Jafar, Andi Muhammad; Umar, Wahyudi
Amnesti: Jurnal Hukum Vol. 7 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/amnesti.v7i1.6061

Abstract

Banyaknya perusahaan penerbangan di Indonesia yang beroperasi, namun seringkali mengabaikan tanggung jawab mereka terhadap barang bawaan penumpang. Hal ini seringkali menimbulkan ketidaknyamanan dan kerugian bagi penumpang, ketidaknyamanan dan kerugian penumpang dalam transportasi umum merupakan isu kompleks yang memerlukan perhatian dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas layanan dan keselamatan, salah satunya dalam transportasi umum udara sehingga perlu adanya perlindungan hukum dan tanggung jawab hukum maskapai penerbangan. Penelitian ini mengkaji tanggung jawab hukum maskapai penerbangan terhadap kehilangan dan kerusakan barang bagasi penumpang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang didukung oleh pendekatan perundang-undangan dan menggunakan bahan sekunder, primer, dan tersier yang berisi kaidah hukum yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kasus pertanggungjawaban maskapai terhadap hilang atau rusak barang penumpang bertentangan dengan Pasal 167 dan 168 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan dan juga Pasal 5 dalam Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2011 tentang tanggung jawab pengangkutan angkutan udara.
ANALYSIS OF CUSTOMARY LAW SANCTIONS IN CUSTOMARY MARRIAGE (HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE FOR WOMEN) Aprilia, Anisa; Akib, Ma'ruf; Umar, Wahyudi
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 13, No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v13i1.6953

Abstract

This study analyzes customary law sanctions in traditional marriages, often contrary to human rights principles, especially for women. This study aims to evaluate the impact of customary law sanctions on women’s rights and provide recommendations for improvement. The method used is a qualitative approach with case studies, which involves interviews with traditional leaders and women involved in customary marriages. The results of the study show that customary law sanctions tend to burden women, creating gender injustice and human rights violations.  Keywords: Customary Law; Human Rights; Woman; Penalty; Gender Equality
Co-Authors Amin Purnawan Anisa Aprilia Arifai Arifai Iftahul Jannah, Rahayu Ismi Fadjriah Hamzah Jafar, Andi Muhammad Lanontji, Muryanto Sakirman Saputra, Muhammad Rozak Surya Wahyudi Umar