Articles
<![CDATA[Sosialisasi Kesadaran Hukum kepada Siswa SMA Swasta Kartika VII-2 Kendari ]]>
<![CDATA[Arifai Arifai]]>;
<![CDATA[Muryanto Lanontji]]>;
<![CDATA[Ma’ruf Akib]]>
<![CDATA[ Amaliah: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 1 No 1 (2017): Edisi 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[LP3M, Universitas Muhammadiyah Kendari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (201.811 KB)
<![CDATA[Dalam hidup di lingkungan masyarakat maupun sekolah tidak lepas dari aturan-aturan yang berlaku, baik aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Aturan-aturan tersebut harus ditaati sepenuhnya. Adanya aturan tersebut adalah agar tercipta kemakmuran dan keadilan dalam lingkungan masyarakat. Apabila aturan-aturan tersebut dilanggar, akan mendapatkan sanksi yang tegas. Seperti yang ditulis di atas, negara Indonesia masih banyak orang-orang yang melanggar hukum atau peraturan. Peraturan-peraturan yang sudah disepakati dan ditulis ternyata masih banyak yang dilanggar. Hal tersebut tidak hanya di kalangan pemerintah, masyarakat, tetapi juga menyebar ke instansi-instansi termasuk lembaga pendidikan atau sekolah-sekolah. Kegiatan Hibah Pengabdian kepada Masyarakat (HPM) Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK) dalam bentuk Sosialisasi Kesadaran Hukum Siswa Siswi tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang diselenggarakan di SMAS Kartika VII-2 Kendari yang diikuti oleh gabungan siswa siswi kelas XII IPA 1, 2 dan 3 sebanyak 62 orang dengan didampingi oleh guru BK, kegiatan ini berlangsung dengan sangat baik yang diawali dengan pemaparan materi oleh narasumber tentang kajian Peraturan Perundang KDRT & Penelantaran Anak, membedah kasus-kasus KDRT dan pergaulan anak di Kota Kendari kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab secara interaktif dan komunikatif. Dengan adanya program Hibah Pengabdian kepada Masyarakat (HPM) yang dilaksanakan Tim Pelaksana dalam bentuk sosialisasi di SMAS Kartika VII-2 Kendari dapat memberikan bahan pendidikan hukum terkait peraturan perundang-undangan tentang Kesadaran Hukum untuk Siswa-Siswi meliputi Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Penelantaran Anak. Dengan bekal Sosialisasi Kesadaran hukum membentuk pola pikir, pola tingkah laku serta sikap siswa dan siswi SMAS Kartika VII-2 Kendari untuk lebih disiplin sehingga pengetahuan (knowledge) yang telah diterima dapat menjadi cikal bakal siswa-siswi yang sadar hukum di lingkungan sekolah dan tidak hanya itu dapat juga menjadi pilot project terhadap sekolah-sekolah yang ada di Kota Kendari khususnya dan umumnya di Provinsi Sulawesi Tenggara]]>
<![CDATA[Kebijakan Otonomi Perguruan Tinggi sebagai Dampak Reformasi Keuangan dalam Bidang Pendidikan di Indonesia ]]>
<![CDATA[Adam Adam]]>;
<![CDATA[Muryanto Lanontji]]>
<![CDATA[ Journal of Education and Teaching (JET) Vol 2 No 1 (2021): JET Juni 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhhammadiyah kendari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51454/jet.v2i1.106
<![CDATA[Tujuan penelitian untuk mendiskripsikan kebijakan otonomi perguruan tinggi sebagai dampak reformasi keuangan dalam bidang pendidikan. Kebijakan otonomi sudah dianggap final, tetapi masih menjadi perdebatan sebab kebijakan otonomi belum diketahui arahnya akan kemana. Banyak kalangan menilai bahwa kebijakan otonomi sebagai bentuk reformasi keuangan dalam penyelenggaraan pendidikan agar perguruan tinggi lebih mandiri dalam urusan keuangan. Perguruan tinggi diberikan tanggung jawab untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak melalui instrumen pendidikan. Kebijakan otonomi untuk menciptakan transparansi maupun akuntabilitas justru menimbulkan dampak dalam tataran pengelolaannya. Dampaknya perguruan tinggi berusaha secara mandiri untuk menambah income guna membiayai biaya operasional yang tidak memadai. Penelitian menyimpulkan: 1) kebijakan otonomi perguruan tinggi diarahkan untuk berkompetisi dalam berbagai bidang, agar dapat bersaing untuk menjadi universitas bergengsi dan berkelas. 2) perguruan tinggi menginginkan diberikan kebebasan secara desentralistik agar dikelola secara mandiri tanpa intervensi pihak lain. 3) perguruan tinggi dituntut mencari pendanaan untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak untuk membiayai biaya operasional yang tidak dialokasikan pemerintah. 4) dampak kebijakan otonomi menciptakan praktek komersialisasi, menyebabkan biaya pendidikan yang tidak terjangkau.]]>
<![CDATA[Manajemen Pembelajaran: Program Belajar Anak Binaan di Lapas Anak Kota Kendari ]]>
<![CDATA[Argita Argita]]>;
<![CDATA[Candra Gunawan]]>;
<![CDATA[Risnawati Risnawati]]>;
<![CDATA[Syahrini Syahrini]]>;
<![CDATA[Nasir Nasir]]>;
<![CDATA[Muryanto Lanontji]]>
<![CDATA[ Journal of Education and Teaching (JET) Vol 2 No 2 (2021): JET Desember 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhhammadiyah kendari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51454/jet.v2i2.113
<![CDATA[The purpose of this study was to analyze the assisted child learning program in Kendari City Prison. Rooted by the Law of the Republic of Indonesia in Article 31 Paragraph 1 which every citizen is obliged to attend basic education and the government is obliged to finance it. The research method uses a qualitative approach. This qualitative data is obtained by making direct observations, with the aim of obtaining an overview of the implementation of child development activities in prisons. Meanwhile, observation and document analysis are used to validate data from interviews. The results showed that the education process in LPKA was carried out in accordance with the LPKA guidebook which was classified according to the law decided by the judge. Due to limited facilities and infrastructure, the education planning process in LPKA still uses minimal facilities, although not maximally. Even so, the assisted children can still experience education and experience many changes in both behavior and morals.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Melalui Pembuangan Air Limbah Domestik di Teluk Kendari ]]>
<![CDATA[Rima Anggriyani]]>;
<![CDATA[Muryanto Lanontji]]>;
<![CDATA[Nofianti Rusdi]]>;
<![CDATA[Denty Tri Septiawani Daoed]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH) Vol. 2 No. 1 (2020): Februari 2020, Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH) ]]>
Publisher : <![CDATA[LP3M Universitas Muhammadiyah Kendari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51454/jimsh.v2i1.29
<![CDATA[domestik tetap saja menjadi ancaman pencemaran terhadap teluk Kendari. Pembuangan air limbah domestik secara serampangan tanpa mengindahkan prosedur berdampak pada pencemaran teluk Kendari. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif serta yuridis empiris yaitu pendekatan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan penelitian ini dan pengambilan data langsung pada obyek penelitian. Kesimpulan penelitian ini terdiri dari: a). Meskipun telah diatur melalui Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, pengelolaan air limbah domestik yang dibuang ke teluk Kendari terbukti tidak optimal. Telah terjadi pada titik tertentu terbukti adanya penurunan kualitas air selain itu drainase dimana para warga menyalurkan limbah domestiknya tanpa diolah terlebih dahulu bermuara ke teluk Kendari. Hal ini tidak sejalan dengan Pasal 16 Perda Nomor 3 Tahun 2016 ayat (1) dan (2)., b) Pengawasan pengelolaan limbah domestik di teluk Kendari sangat tidak efektif. Personil yang ada pada Seksi Kebersihan Teluk dan Pesisir Dinas LH Kota Kendari jumlanya 3 (tiga) orang. Sementara aparat SatPol yang menegakkan peraturan daerah selain jumlahnya terbatas juga tidak didukung parasana kendaraan yang cukup. Terbukti ditemukan adanya kendala yang terdiri dari: 1). Minimnya jumlah personil untuk mengawasi, 2). Jumlah anggaran yang terbatas, 3).Prasarana yang sudah tidak memadai baik dari segi kondisi maupun jumlahnya.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Pekerja Pembuat Atap di Desa Amokuni Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan ]]>
<![CDATA[Rima Anggriyani]]>;
<![CDATA[Muryanto Lanontji]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH) Vol. 2 No. 2 (2020): Agustus 2020, Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH) ]]>
Publisher : <![CDATA[LP3M Universitas Muhammadiyah Kendari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51454/jimsh.v2i2.33
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bisnis terhadap perempuan pekerja pembuat atap di Desa Amokuni Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap perempuan pekerja atap. Metode penelitian ini berupa penelitian normatif empiris, penelitian dengan melihat peristiwa yang terjadi ditengah masyarakat berdasarkan peraturan perundangundangan sehubungan dengan tinjauan yuridis terhadap kesejahteraan perempuan pekerja pembuat atap di Desa Amokuni Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan. Perlindungan hukum bisnis terhadap perempuan pekerja pembuat atap di Desa Amokuni Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan bukan hanya sekedar dari hubungan antara perempuan pembuat atap dengan pembeli atap dalam sebuah perjanjian jual beli, tetapi peran pemerintah harusnya dapat turun langsung melalui aparat pemerintah desa dengan melakukan perlindungan dengan cara membuat kelompok-kelompok tani/usaha, sehingga haknya dapat maksimal diberikan perlindungan oleh hukum. Apakah itu mengenai Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), asuransi sosial, maupun keberlangsungan dari usaha serta kearifan lokal dapat tumbuh dan terjaga di desa tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap perempuan pekerja atap di Desa Amokuni Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan adalah kurangnya kesadaran perempuan tentang pentingnya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dalam membuat atap, tidak adanya pelatihan yang diberikan pemerintah tentang usaha untuk membentuk kelompok pekerja/koperasi kepada perempuan pembuat atap serta daya saing kualitas dan kuantitas tidak mencirikan kearifan lokal dari Desa Amokuni. Rekomendasi yang peneliti berikan berupa: 1) Pemerintah daerah melalui kepala desa Amokuni, dapat mengakomodir perempuan pembuat atap untuk dibentuk kelompok tani/usaha yang berbadan hukum. 2) Perempuan pembuat atap dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam menghasilkan lembaran atap sehingga kekhasan daerah dan kearifan lokalnya dapat terjaga.]]>
<![CDATA[Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pinrang: Tantangan dan Strategi Perbaikan ]]>
<![CDATA[Wahyuddin, Wahyuddin]]>;
<![CDATA[Nasir, Nasir]]>;
<![CDATA[Lanontji, Muryanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH) Vol. 6 No. 1 (2024): February, Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH) ]]>
Publisher : <![CDATA[LP3M, Universitas Muhammadiyah Kendari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51454/jimsh.v6i1.595
<![CDATA[This research was conducted to investigate the quality of civil registration administration services in Pinrang District, focusing on identifying existing challenges and proposing improvements to enhance public satisfaction. The main objective was to conduct a thorough analysis of civil registration services, particularly regarding delays in the issuance of Electronic Identity Cards (e-KTP) and the physical infrastructure of service centers. A qualitative approach was employed, using data collection techniques such as in-depth interviews with administrative staff and direct observations at service locations. Key informants included administrative personnel and service users. Data were analyzed descriptively to identify patterns and major findings related to service quality. The study revealed that while there has been progress in service quality, challenges such as delays, and physical infrastructure deficiencies still need to be addressed. Recommendations for optimizing administrative processes, improving infrastructure, integrating technology, and enhancing staff training aim to improve service efficiency, responsiveness, and support sustainable and inclusive development in Pinrang District.]]>
<![CDATA[Improving Access to Justice in E-commerce: The Potential of Online Dispute Resolution (ODR) ]]>
<![CDATA[ayu wahyuni]]>;
<![CDATA[Muryanto Lanontji]]>;
<![CDATA[Wahyudi Umar]]>
<![CDATA[ Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 002 (2024): Pena Justisia (Special Issue) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31941/pj.v23i3.5127
<![CDATA[This study aims to analyze the potential of Online Dispute Resolution (ODR) in increasing access to justice in E-commerce with a normative legal approach. This research method is carried out through an in-depth literature analysis on the concept of ODR, comparison with conventional dispute resolution, and case studies of ODR implementation in the context of E-commerce. In the literature analysis, legal norms related to ODR, consumer rights, and data protection aspects are analyzed to understand the existing regulatory framework. The study also compares the advantages and disadvantages of ODR compared to traditional dispute resolution mechanisms, with reference to the principles of fairness, efficiency, and accessibility. In addition, this method involves analyzing ODR implementation case studies in leading E-commerce platforms. This study also conducted interviews with digital law experts to get views on legal aspects that need to be considered in the implementation of ODR. The results of this study outline the potential of ODR in facilitating easier and more efficient access to justice for consumers in E-commerce disputes. However, data protection norms and ODR regulations need to be strengthened to maintain privacy and security. The implications of this study will provide valuable legal guidance for policymakers, lawyers, and E-commerce platforms in integrating ODR effectively, while maintaining normative and ethical aspects in dispute resolution in an ever-evolving digital world.]]>
<![CDATA[Legal Certainty of Land Ownership Rights By Foreign Nationals Through Nominee Agreements ]]>
<![CDATA[Mita Kirani, Salsa]]>;
<![CDATA[Lanontji, Muryanto]]>;
<![CDATA[Wahyudi Umar]]>
<![CDATA[ Law and Justice Vol. 9 No. 1 (2024): Law and Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/laj.v9i1.8693
<![CDATA[The purpose of this study to examine the legal certainty related to the ownership of land rights by foreign nationals (WNA) through name loan agreements or nominees in Indonesia. The methodology used is normative legal research with a legislative and conceptual approach, as well as analysis of primary and secondary legal materials. The results of the study show that the practice of nominee agreements is often considered illegal and has the potential to cause legal disputes, because it is contrary to Law No. 5 of 1960 concerning Agrarian Principles which only allows Indonesian citizens to have property rights to land. In addition, this agreement can result in losses for all parties involved, including foreign citizens (WNA) who lose their rights and Indonesian citizens (WNI) who lend their names. This research provides an understanding of the need for clearer regulations to protect the interests of all parties and prevent the abuse of the law in land tenure by foreign nationals (WNA) in Indonesia.]]>
<![CDATA[Juridical Analysis of Child Marriage Tolerance on Living Habits in Society Against Marriage Law ]]>
<![CDATA[Mahaputri, Puang]]>;
<![CDATA[Akib, Ma’ruf]]>;
<![CDATA[Lanontji, Muryanto]]>
<![CDATA[ JURNAL AKTA Vol 12, No 1 (2025): March 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30659/akta.v12i1.44142
<![CDATA[The diversity of the legal system in Indonesia triggers differences of views on the age limit of marriage between customary provisions and regulations in the law. The practice of people who still tolerate underage marriage is contrary to Law No. 16 of 2019, which expressly sets the age limit for marriage. This study aims to examine the position of customary law that still tolerates early marriage in the perspective of marriage law, and explore the possible limitations that can be applied by positive law to bridge the gap. This study uses normative legal research methods by examining various laws and regulations and related legal concepts. Data was obtained through literature studies sourced from laws and various articles relevant to the research topic. The results of the study show that customary law recognizes and provides space for the practice of child marriage, while the law provides that such tolerance can only be granted through the mechanism of marriage dispensation based on strong grounds. This difference of views requires dialogue and deliberation between traditional leaders and the government in order to achieve the harmonization of marriage law in Indonesia. ]]>
<![CDATA[First to File Principle Dan Sengketa Hak Merek Dalam Kajian Perundang-Undangan di Indonesia ]]>
<![CDATA[Selni Ardian]]>;
<![CDATA[Lanontji, Muryanto]]>;
<![CDATA[Rima Anggriyani]]>
<![CDATA[ Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 5 No. 1 (2025): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/jnj4gr96
<![CDATA[Sistem hukum merek di Indonesia secara tegas menganut prinsip First to File, di mana hak eksklusif atas suatu merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran. Prinsip ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan kemudahan administrasi. Namun, dalam praktiknya, ketentuan ini seringkali mengabaikan aspek fundamental seperti itikad baik dan penguasaan hak yang sah atas merek tersebut, sehingga memicu berbagai sengketa merek di pengadilan. Sengketa yang muncul membuktikan adanya celah dalam sistem perundang-undangan yang terlalu menitikberatkan pada aspek formal pendaftaran semata, tanpa mempertimbangkan substansi keadilan bagi pihak yang sesungguhnya berhak. Penelitian ini mengkaji secara kritis prinsip First to File dalam sistem hukum merek Indonesia, dengan menggunakan pendekatan normatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pendaftaran hak merek memerlukan sinkronisasi antara kepastian hukum dan perlindungan kepentingan hukum yang adil bagi seluruh pihak, terutama terhadap risiko penyalahgunaan sistem pendaftaran oleh pihak yang tidak beritikad baik, dengan menggunakan prinsip proporsionalitas yang dikembangkan oleh Robert Alexy yang menekankan pada kelayakan, kebutuhan, dan keseimbangan. Kajian ini merekomendasikan pentingnya integrasi politik hukum dalam pembaruan regulasi hak merek. Tujuannya adalah agar sistem pendaftaran merek di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme legalistik, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum yang mencerminkan keadilan substantif dan proporsionalitas dalam penyelesaian sengketa.]]>
