Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Pengembangan Usaha UMKM Desa Cialam Jaya melalui Pemanfaatan Media Sosial Kamaruddin; Asis, Patta Hindi; Nelva Saputra, Hendra; Jafar, Andi Muhammad; Putra, Aditya Pratama; Alaeka, Egri Rionansyah; Rahwanto, Sitta Fikria
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI Vol. 8 No. 2 (2024): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/pkm.v8i2.6410

Abstract

Desa Cialam Jaya, secara administratif terletak di Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Mitra dalam kegiatan ini adalah Pemerintah Desa Cialam Jaya, dengan permasalahan efektivitas peningkatan usaha desa, serta mitra kedua yaitu kelompok usaha kuliner lokal dari Kelompok Usaha Bersama (KUB) Desa Cialam Jaya. Solusi yang ditawarkan berupa sosialisasi pengenalan pemasaran digital dan e-commerce. Kegiatan sosialisasi mencakup pengenalan media sosial selain Facebook, e-commerce, dan website. Workshop dan pendampingan dalam penggunaan media sosial, praktik foto produk, pembuatan video produk, pengembangan website, fotografi produk, serta penceritaan produk (product storytelling) juga dilaksanakan. Indikator keberhasilan program ini diukur dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparat desa di atas 60% dalam pengenalan media pemasaran digital. Sementara itu, setelah workshop, KUB Desa Cialam Jaya diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang fotografi produk, dasar-dasar penceritaan produk, serta pengelolaan administrasi untuk bisnis.
Tanggung Jawab Hukum Maskapai Penerbangan Terhadap Kehilangan dan Kerusakan Barang Bagasi Penumpang Saputra, Muhammad Rozak Surya; Akib, Maruf; Jafar, Andi Muhammad; Umar, Wahyudi
Amnesti: Jurnal Hukum Vol. 7 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/amnesti.v7i1.6061

Abstract

Banyaknya perusahaan penerbangan di Indonesia yang beroperasi, namun seringkali mengabaikan tanggung jawab mereka terhadap barang bawaan penumpang. Hal ini seringkali menimbulkan ketidaknyamanan dan kerugian bagi penumpang, ketidaknyamanan dan kerugian penumpang dalam transportasi umum merupakan isu kompleks yang memerlukan perhatian dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas layanan dan keselamatan, salah satunya dalam transportasi umum udara sehingga perlu adanya perlindungan hukum dan tanggung jawab hukum maskapai penerbangan. Penelitian ini mengkaji tanggung jawab hukum maskapai penerbangan terhadap kehilangan dan kerusakan barang bagasi penumpang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang didukung oleh pendekatan perundang-undangan dan menggunakan bahan sekunder, primer, dan tersier yang berisi kaidah hukum yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kasus pertanggungjawaban maskapai terhadap hilang atau rusak barang penumpang bertentangan dengan Pasal 167 dan 168 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan dan juga Pasal 5 dalam Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2011 tentang tanggung jawab pengangkutan angkutan udara.
Kesadaran Masyarakat Terhadap Kebijakan Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Era Digital Di Kota Kendari Sulawesi Tenggara Muhammad Jafar, Andi; Lanontji, Muryanto; Fahmi, Arif
Parabela: Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal Vol 5 No 1 (2025): Maret
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/mv0v1a82

Abstract

This study addresses public awareness of the legal provisions regarding the protection of personal data in the digital age, highlighting public understanding and attitudes towards applicable regulations in Kendari City, Southeast Sulawesi. The research employs a qualitative approach with empirical-normative methods, combining normative analysis of regulations and policies related to personal data protection with empirical testing of their implementation and social impact in society. The study reveals that although the public has a high awareness of the importance of maintaining personal data, only 40% of respondents are aware of Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection. The majority of the public lacks an understanding of legal concepts such as data controllers and data processing procedures. This shows a significant gap between legal awareness and understanding, which has the potential to undermine the effectiveness of implementing data protection policies. The findings indicate the need for more comprehensive education and stronger law enforcement to build public trust in digital data protection systems.
Music Royalty Obligations and Copyright Enforcement in Commercial Public Spaces: The Case of Cafés and Restaurants in Indonesia Putri, Dewi Ananda; Lanontji, Muryanto; Muhammad Jafar, Andi
Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol.11 No.1 (2026)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Copyright constitutes a central pillar of intellectual property law in regulating the commercial exploitation of music as an economically valuable creative work. This article examines the legal obligation imposed on cafés and restaurants in Indonesia to pay music royalties under Government Regulation No. 56 of 2021, as an implementing instrument of Law No. 28 of 2014 on Copyright. Despite the existence of a formal regulatory framework, widespread non-compliance among café and restaurant business operators persists, raising significant juridical concerns regarding enforcement legitimacy and proportionality. Employing a normative-juridical research method with statutory and conceptual approaches, this study analyzes primary, secondary, and tertiary legal materials to assess the normative basis and legal implications of mandatory royalty payment obligations. The analysis demonstrates that the use of music in cafés and restaurants constitutes a form of public performance or communication to the public, thereby generating enforceable royalty obligations grounded in creators’ exclusive economic rights. Non-compliance gives rise to layered juridical consequences, encompassing administrative enforcement, civil liability, and the potential application of criminal sanctions under Indonesian copyright law. By situating the Indonesian regulatory framework within broader debates on copyright governance, this article contributes to the international discourse by clarifying how collective royalty regimes recalibrate the legal position of small and medium-sized commercial users in public performance rights enforcement systems.