Claim Missing Document
Check
Articles

Judical Review on The Authority of Subdistrict Head as A Temporary Land Deed Officials in The Making of Deed in Bojong Subdistrict, Tegal Regency Muhammad Muamal; Khanafi Khanafi; Amin Purnawan
Jurnal Akta Vol 5, No 3 (2018): September 2018
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v5i3.3251

Abstract

The Sub-district head is appointed as temporary PPAT based on the provisions of the Act. It is due to there is not enough PPAT in the government area, so the government gives authority to the Sub-district head to serve the community in making deeds related to the transfer of Land Rights. In reality, not all sub-district heads are able to carry out their duties and authority. The constraints are due to the lack of Sub-district head knowledge about the duties and authority as PPAT, the number of Sub-district head duties in the government field which cause the affairs of the process of transferring rights to land are neglected and are often delegated to sub-district staff. Furthermore, the PPAT Deed Forms should not be used again since the enactment of the Regulations of the Republic of Indonesia National Land Number 8 year 2012. However, in reality many temporary PPAT or Sub-district heads still use the old forms which are no longer specified in the applicable Regulations. The deed made must be an Authentic Deed as stipulated in Article 1868 of the Civil Code concerning the Authentic Deed, namely a deed which is in the form prescribed by law, made by or before the public officials where the deed is made. On the other hand, the position as a PPAT must be in accordance with PP Number 37 year 1998 concerning the Regulation of the Position of the Land Deed Officials Keywords: Sub-district head Authority; Temporary PPAT; deed
Transfer of Land Relations With Spatial Plan in The District of Pati Ardika Budi Kusuma; Amin Purnawan
Jurnal Akta Vol 5, No 2 (2018): June 2018
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v5i2.3228

Abstract

In this study, using the empirical jurisdiction, this research includes the identification law (common law) and research on the effectiveness of the law. Specifications of this research is descriptive, meaning from the results of this study will be described on the ruling, the legal system and analysis. Descriptive analytical research intended to describe of land rights transitional relationship with the spatial plan in Pati regency. The population in this research that all applicants for the use of a plot of land for specific uses in the district of Pati, while the sample is a subset or part of the population. The data used in this study are primary and secondary data. The data analysis used in this study is a qualitative analysis. The results of this research that the transfer of rights over land generally has nothing to do with the spatial plan, but related to the filing of the lands to be used as an industrial area, it needs to be made a rule of law or regulation that specifically applies to request transfer of rights over land will be used as an industrial area in Pati. During these provisions separately, as it is known that the transfer of land rights regulated in Act No. 5 of 1960 on Agrarian and Government Regulation No. 24 of 1997 on land Registration, which for the process require a long time with laws and regulations into one, then the parties will be easier to supervise and control the activities.Keywords: Transfer of Land; Spatial Planning; Pati.
Akta Penegasan Keterangan Waris Sebagai Pengganti Surat Keterangan Waris Dalam Pengurusan Balik Nama Waris Di Kantor Pertanahan Kota Semarang Umi Setyawati; Antonius Iwan Murdianto; Amin Purnawan
Jurnal Akta Vol 5, No 1 (2018): March 2018
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v5i1.2529

Abstract

ABSTRAK Dalam penelitian ini permasalahan yang akan dibahas yaitu peranan Notaris dalam pembuatan Akta Penegasan Keterangan Waris, kendala-kendala yang dihadapi Notaris dalam pembuatan Akta Penegasan Keterangan Waris dan tata cara dan proses balik nama waris dengan menggunakan Akta Penegasan Keterangan Waris sebagai pengganti Surat Keterangan Waris di Kantor Pertanahan Kota Semarang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa dari setiap peristiwa alam yang berhubungan dengan kematian akan timbul/lahir peristiwa hukum secara perdata baik berhubungan dengan almarhum/alamrhumah (si pewaris) maupun dengan orang-orang yang ditinggalkannya (para ahli waris), yang mau tidak mau harus segera diselesaikan oleh para ahli waris. Selain digunakan dalam pengurusan proses balik nama waris, Akta Penegasan Keterangan Waris dapat pula digunakan sebagai pengganti Surat Keterangan Waris (KHW) dalam pengurusan penutupan dan/atau untuk mengambil harta warisan dalam bentuk deposito, tabungan di bank-bank maupun di tempat-tempat/instansi dimana si pewaris menyimpan kekayaannya dalam bentuk benda bergerak. Dengan berlaku dan dapat digunakannya Akta Penegasan Keterangan Waris sebagai pengganti Surat Keterangan Waris dalam pengurusan proses balik nama sertifikat tanah ke atas nama para ahli waris, di Kantor Pertanahan Kota Semarang, secara tidak langsung hal ini merupakan suatu penemuan hukum baru dalam pengurusan proses balik nama waris, khusunya di Kantor Pertanahan Kota Semarang.Kata Kunci : Akta, Surat Keterangan Waris, Balik NamaABSTRACTIn this research, the issues that will be discussed are the role of Notary in making the Deed of Confirmation of Inheritance Statement, the constraints faced by the Notary in making the Deed of Confirmation of Inheritance Statement and the procedure and the process of returning the name of the inheritance by using Deed of Confirmation of Inheritance Statement in lieu of Certificate of Inheritance at the Office Land of Semarang City. This research was conducted using empirical juridical approach method. Adapaun source and type of data in this research is primary data obtained from field study. And secondary data obtained from literature study. The conclusion of this study is that from any natural event related to death there will arise a civil event both related to the deceased / the heir (the heir) and the persons he left behind (the heirs), which inevitably have to immediately completed by the heirs. In addition to being used in the process of handling the process of inheritance, the Deed of Confirmation of Inheritance Statement may also be used as a substitute for Certificate of Inheritance (KHW) in the management of closure and / or to take inheritance in the form of deposits, savings in banks or in places / institutions where the heir keeps his wealth in the form of moving objects. With the validity and applicability of the Deed of Confirmation of Inheritance Statement as a substitute for the Certificate of Inheritance in processing the process of returning the name of the land certificate on behalf of the heirs, in the Land Office of Semarang City, indirectly this is a new legal discovery in the process of handling the process of inheritance , especially in the Land Office of Semarang City.Keywords: Deed, Inheritance Certificate, Reverse Name
Peran Notaris Dalam Transaksi Pengadaan Tanah Untuk Lokasi Pembangunan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Sekadau Mochamad Elmo Sidiq; Asep Sunarsa; Amin Purnawan
Jurnal Akta Vol 5, No 1 (2018): March 2018
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v5i1.2552

Abstract

ABSTRAKProblematik penelitian ini adalah : Apa dasar hukum  Peran Notaris dalam Transaksi Pengadaan Tanah Untuk Lokasi Pembangunan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Sekadau? apa peran Notaris  Dalam Transaksi Pengadaan Tanah Untuk Lokasi Pembangunan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Sekadau? dan apa akibat hambatan hukum atas Peran Notaris dalam Transaksi Pengadaan Tanah Untuk Lokasi Pembangunan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Sekadau?Penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis-empiris yang bersumber dari pengumpulan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif.Hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa Dasar hukum Notaris dan/atau PPAT dalam pertanahan, didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuatan Akta Tanah. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 maupun Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, peralihan hak atas tanah tersebut dapat dilakukan melalui/dihadapan Notaris dan/atau PPAT. Peran nyata keterlibatan notaris dalam pembangunan komplek kantor Pemerintah Kabupaten Sekadau adalah pembuatan Akta Notaris Nomor 9 tanggal 06 Juli 2005 tentang Surat Perjanjian Pelepasan Hak atas Tanah di antara PT Sinar Bintang Sakti dan Pemda Kabupaten Sekadau dan Pembuatan Akta Notaris No. 10 tanggal 06 Juli 2005 tentang surat Pengakuan hutang yang pada pokoknya Pemkab Sekadau mengakui mempunyai hutang kepada CHAN INDRA, dengan jaminan tanah yang telah diterima pelepasan hak atas tanah dari CHAN INDRA selaku Direktur PT. Sinar Bintang Sakti. Perdebatan Notaris berwenang untuk membuat akta yang berkaitan dengan akta-akta pertanahan mengakibatkan keraguan mengenai keabsahan terhadap akta notaris yang terdapat dalam proyek pembangunan perkantoran di Pemerintah Kabupaten Sekadau.Kata Kunci : Notaris, Pengadaan Tanah, Kabupaten Sekadau. ABSTRACTIn relation to the authority of Notary, as mentioned in UUJN Number 30 Year2004 jo Law Number 2 Year 2014, Article 15 paragraph (2) letter (f), that Notary has authority to make deed related to land.The problematic of this research is: What is the legal basis of Notary's Role in Transaction of Land Procurement For Development Site of Sekadau Regency Government Complex  what is the role of Notary In Transaction of Land Procurement For Development Site of Sekadau Regency Government Complex ?; and what are the consequences of the legal barrier to the Notary's Role in the Land Acquisition Transaction for the Location of the Sekadau Regency Government Complex ?This research is with juridical-empirical approach that comes from collecting data obtained from primary data and secondary data, then analyzed by qualitative analysis method. Data collection techniques used are interview techniques. Data analysis techniques used qualitative data analysis.The findings of the researcher indicate that the legal basis of Notary and / or PPAT in the land is based on Law Number 30 Year 2004 regarding Notary Position and Regulation of the Head of National Land Agency Number 1 Year 2006 regarding Provisions on Implementation of Government Regulation Number 37 Year 1998 on the Regulation of Officials of the Establishment of Deed of Land. Presidential Decree No. 55/1993 and Presidential Regulation No. 65/2006, the transfer of land rights can be done through / in the presence of a Notary and / or PPAT. The real role of notary involvement in the construction of the Sekadau District Government office complex is the making of Notarial Deed No. 9 dated July 6, 2005 concerning Letter of Agreement on the Release of Land Rights between PT Sinar Bintang Sakti and the Regional Government of Sekadau Regency and the Notarial Deed. 10 dated July 6, 2005, concerning letters of recognition of debt principally Pemkab Sekadau acknowledged to have a debt to CHAN INDRA, with guaranteed land that has been received the release of land rights from CHAN INDRA as Director of PT. Sinar Bintang Sakti. The debate of a Notary is authorized to make deeds relating to land deeds lead to doubts about the validity of the notarial deed contained in office building projects in the Sekadau District Government.Suggestions to lawmakers to anticipate differences in legal interpretation in the future, it is recommended that both Law No. 30 of 2004 in conjunction with Law Number 2 Year 2014 on UUJN and the Notary Profession Code of Ethics, to strengthen the explanation of legislation has been compiled.Keywords : Notary Public, Land Procurement, Sekadau District.
Duties and Responsibilities of Notary on The Act on His Own Viewed From Act No. 2 of 2014 on The Department of Notary Elang Yogi Medikabrata; Kurniawan Daeli; Amin Purnawan
Jurnal Akta Vol 5, No 4 (2018): December 2018
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v5i4.3891

Abstract

Notary is a public official who has the authority to make authentic documents and any other authority as referred to in Article 1 paragraph (1) of Act no. 2 of 2014 on the amendment of Act No. 30 of 2004 on the department of notary. The aim of this study was to: 1) To determine the duties and responsibilities of the Deed made by it in carrying out its duties and his position based on Act no. 2 of 2014 concerning Notary. 2) To find out the weaknesses of the duties and responsibilities of the Deed made by Act no. 2 of 2014 concerning Notary. 3) To find a solution weakness of the duties and responsibilities Against the Act made. The data used in this study are primary data, secondary and tertiary then analyzed by juridical empirical method that is reviewing the law relating to the issues discussed.Based on the data analysis concluded that: 1) The duties and responsibilities of a notary deed prepared to very low and many things that are broken. 2) the provisions set forth in Act no. 2 of 2014 concerning Notary less able to protect the client. 3) the provisions set forth in Act no. 2 of 2014 concerning on Department of Notary must include also the protection of the client as a result of the negligence of the notary who is aggrieved clients.Keywords: Notary Duties; Responsibilities Notary; Deed Of Notary.
The Responsibility of Public Notary in Case of Ethical Code Violation Syukron Sofwan; Amin Purnawan
Jurnal Akta Vol 5, No 2 (2018): June 2018
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v5i2.3224

Abstract

This study aims to find out the responsibility of public notary and the legal consequence in case of ethical code violation by public notary. This research used empirical juridical method, with analytical descriptive research specification. The data have been analyzed qualitatively in describing the research problem. The result is done by taking the conclusion result deductively. The results of the research are: 1) the responsibility of public notary is obeying the ethical code. Ethical code is a moral guidance or direction for a particular profession or a list of responsibility in carrying out a profession composed by members of the profession itself and bidding them in practice. The punishment is organically applicable when the public notary violates professional ethical code as a guideline made by the professional organization. 2) the legal consequences in case of ethical code violation by public notary is a) in term of obedience,  morality, and religion and based on conscience, it should be done by a public notary who holds and carries an honor position especially as a trustee. b) violations done by public notary against professional manner which have been recorded or regulated which have been arranged in written and binding and must be obeyed by all members of professional group and for those who violate the rules will get sanctions; c) the public notary who violates the ethical code as determined in legal constitution are accomplished based on the provision, so that the legal assurance of public notary’s profession are more guaranteed.Keywords: Responsibility; Public Notary; The Violation Of Ethical Code.
Regional Assembly Supervisory Effectiveness of Supervision in Efforts to Increase The Professionalism of Notary in The Region of Purwokerto and Purbalingga Yuliarti Yuliarti; Amin Purnawan
Jurnal Akta Vol 5, No 4 (2018): December 2018
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v5i4.3731

Abstract

Supervisory Council is an entity that has the authority to implement the guidance and supervision of a Notary. Regional Supervisory Council (MPD) is formed in the District / City to develop and supervise the notaries who have work areas Regency / City, in accordance with Article 70 UUJN.The purpose of this study was to analyze the effectiveness of the supervision of the Regional Supervisory Council and the barriers and surveillance solutions Regional Supervisory Council in an effort to increase the professionalism of a notary in Purwokerto and Purbalingga region. This study uses empirical juridical approach, whereas the method of data collection with the literature study and interviews.Results of research supervision by the MPD in Purwokerto and Purbalingga is still not effective, and can not improve the professionalism of a notary in the region of, because they found many violations of the code of conduct. Obstacles encountered MPD is a shortage of funds, lack of secretarial offices and infrastructure that support the implementation by both the duty and authority MPD limited authority and lack of legal awareness of some of the Notary. Some of the possible solutions is to build its own secretary building with the infrastructure that support the implementation of the duties and authority both MPD and monitoring internal, external, repressive and preventive.Keywords: MPD; Supervision Notary Code of Ethics Violations
Legal Review On Auction Sales Of Mortgage Rights Object On Agricultural Land And Its Registration Hardiansah Hardiansah; Amin Purnawan
Jurnal Akta Vol 5, No 2 (2018): June 2018
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v5i2.3095

Abstract

Agrarian Law is one of the legal materials that are directly related to the livelihood of every individual society and the order of life of Indonesian society. The citizens until now are still very dependent on the activities and efforts that mostly work as agrarian, so that the land is one of Agrarian object which is the support and hope for every individual society in order to carry out a prosperous life order. The process of selling the land is divided into two ways: general sales and special sales by auction conducted by the State Property Office and Auction. This auction is conducted in the framework of repayment of debt secured by mortgage rights. This matter is regulated in Act No. 4 Of 1996 concerning Land Mortgage Rights and Objects Related to the Land and Regulation of Minister of Finance Number 27/PMK.06/2016 concerning Guideline for Auction Implementation of Auction or public sale is a part of the occurrence the transfer of rights. According to Article 41 paragraph (1) of Government Regulation No. 24 of 1997 concerning Land Registration explains that the transfer of rights through auction can only be registered if it is proven by quotation of auction minutes made by auction officials.Keywords: Auction Sales; Mortgage Right Objects; Land Registration.
Strength Of Evidence The Deed Under Of Hands In The Case Civil Evidence Khalimah Khalimah; Amin Purnawan
Jurnal Akta Vol 6, No 1 (2019): March 2019
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v6i1.4257

Abstract

Deed under the hand that has obtained the legalization give assurance to the judge about the date and the identity of the parties to the agreement. The strength of evidence deed under hand as evidence in court proceedings connected with the notary authority in legalization, as for the purpose of this research is to know how strong the deed under the hand of proof in proving the civil case.Research method used in this research is normative juridical study of the legal texts alone, but involves the ability of scientific analysis of legal materials to support eversafe against legal theory. Sources and Types of Data based on primary law material that is taken from the Book of Legislation applicable and secondary law, which consists of reference books and journals and scientific papers, the results of research related to materials research.From the research it can be concluded that the Power of the deed under the hand that had deilegalisasi by notary it would be perfect proof if the party wants and recognize the signature on the deed agreement under the hand that had terlegalisasi by Notary.Keywords: Legalization; Deed; Notary. 
Juridical Review of Executorial Confiscation Power after the Constitutional Court Decision Number 18 / PUU-XVII / 2019 Against Act No. 42 of 1999 Regarding Fiduciary Guarantee Lupita Randawi; Akhmad Khisni; Amin Purnawan
Jurnal Akta Vol 7, No 4 (2020): December 2020
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v7i4.14104

Abstract

The purpose of this research is uTo: 1) To determine the legal strength of the executorial confiscation of a fiduciary guarantee certificate against a debtor who is in default (in default) and does not want to voluntarily hand over the goods that are the object of fiduciary security and 2) To know the procedure for implementing the execution of a fiduciary guarantee certificate for debtors who are in default (default) After the Constitutional Court Decision Number 18 / PUU-XVII / 2019 and (3) To find out what weaknesses and solutions can be obtained from the Constitutional Court Decision Number 18 / PUU-XVII / 2019. The data used in this study are primary data, secondary data, and tertiary data that can support the assessment, which are then analyzed using the normative juridical method. Based on the results of data analysis, it is concluded that: 1) based on the decision of the Constitutional Court Number 18 / PUU-XVII / 2019 seizure of the execution of the fiduciary guarantee by the creditor mustdone when there is an agreement regarding the default and the debtor's willingness to hand over the object that becomes the object of fiduciary. 2) If there is no agreement regarding default and the debtor does not voluntarily submit the object of guarantee, then the procedure for executing the fiduciary guarantee is carried out the same as the execution of a court decision which has permanent legal force.
Co-Authors Abdul Kodir Abdullah ABDULLAH Agni Wisnu Brata Ahmad Iksan Ahmad Khisni Ahmad Ramadan Akhmad Khisni Akhmad Khisni Akhmad Khisni Akhmad Khisni Akhmad Khisni Akhmad Khisni Aksan Tudoni Alannuari Afid Amasi Ali Ashadi Andi LALA Andi Muhammad Syuaib Andi Rosita Antonius Iwan Murdianto Ardika Budi Kusuma Argo Suseno Asep Sunarsa Awan Gunawan Bambang Tri Bawono Dadan Taufik Fathurohman Damar Dwi Kuncoro Dany Andhika Karya Gita Desy Dwi Nurhayati Hartanti Dhika Rachmat Pratama Djauhari Djauhari Djunaedi Djunaedi Dudu Wawan Setiawan Elang Yogi Medikabrata Eman SUPARMAN Endah Kibiantiningsih Euis Listianti Gatot Wahyu Utomo Gunarto Gunarto Hani Handayani Hardiansah Hardiansah Ira Alia Maerani Ira Alia Maerani Ira Aulia Iwan Mex Namara Jawade Hafidz Khalimah Khalimah Khanafi Khanafi Komarudin Komarudin Kurniawan Daeli Kustriyo Kustriyo Lathifah Hanim Lucky Andriyanto Lupita Randawi Magmun Migfar Maryanto Maryanto Mega Arum Saputri Meilyna Dwijanti Meta Budiani Mochamad Amin Mochamad Elmo Sidiq Mohammad Fahdi Muhammad Muamal Muhammad Rizky Eka Pratama N. Dewi Ratnasari Nanda Kurniawan Ngadino Ngadino Octantina Widiyastuti Panji Rizki Gumilar R. Sugiharto Rahmi Rosyada Thoha Rezky Della Putri Waluyo Rizky Adiyanzah Wicaksono Rodhita Nur Gustiananda Rudiana Eka Pramana Putra Sema Ardianto Siti Rokhmah Siti Ummu Adillah Siti Ummu Adillah Siti Ummu Adillah Siti Ummu Adillah Siti Ummu Adillah Soegianto Soegianto Sri Kusriyah Sulaiman Sulaiman Suroto suroto Suyahmin Suyahmin Syukron Sofwan Takib Wilman Hakim Taufik Rakhman Tocko Haryanto Tri Margono Budisusilo Umi Setyawati Umi Wahyu Nurhayati Virginia Puspa Dianti Widyo Adi Wicaksono Yayah Wariah Yeni Amalia Yuliarti Yuliarti Zahren Zukri Alyafie