Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.93
P-Index
This Author published in this journals
All Journal FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Dinamika Hukum MLJ Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Nagari Law Review WAJAH HUKUM Unes Law Review JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN PALAR (Pakuan Law review) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum SIGn Jurnal Hukum Jurnal Darma Agung LEGAL BRIEF Jurnal Analisis Hukum UNES Journal of Swara Justisia Yuridika Indonesian Notary Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)
Akhmad Budi Cahyono
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Physics Public Health Social Sciences

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

 1   2   3   4 
Akibat Penyerahan Sertipikat Jaminan Yang Dititipkan Kepada Notaris Berdasarkan Bukti Surat Pelunasan Utang Palsu Serta Eksekusi Terhadap Obyek Jaminan Yang Telah Dihapuskan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 81/Pdt.G/2019/PN.Kpn) Ayu Indah Damayanti; Akhmad Budi Cahyono
Indonesian Notary Vol 4, No 1 (2022): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (324.485 KB)

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai akibat penyerahan sertipikat jaminan yang dititipkan kepada Notaris berdasarkan bukti surat pelunasan utang palsu serta eksekusi terhadap obyek jaminan untuk membayar kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan debitur. Dalam hal ini debitur mengambil Sertipikat Obyek Jaminan hak atas tanah yang dititipkan kepada Notaris dengan Surat Pelunasan Utang Palsu, kemudian dengan surat tersebut digunakan untuk menghapus roya, yang mana utang debitur kepada kreditur belum lunas. Dengan dilakukannya penyerahan tersebut kepada debitur menimbulkan kerugian yang diderita kreditur. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pertanggung jawaban Notaris atas penyerahan Sertipikat Obyek Jaminan kepada Debitur yang didasari pada Surat Pelunasan Utang Palsu; dan proses penjualan obyek jaminan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 81/Pdt.G/2019/PN.Kpn. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara. Adapun tipologi penelitian secara Eksplanatoris dengan pendekatan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Notaris melakukan perbuatan melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi perdata, pidana, dan/atau administratif apabila pihak yang dirugikan mengajukan laporan ke Majelis Pengawas. Mengenai kewajiban debitur membayar kerugian kepada kreditur baik kerugian materiil maupun imateriil, dapat dilakukan dengan eksekusi lelang berdasarkan putusan pengadilan. Kata kunci: tanggung jawab notaris, jaminan utang piutang, eksekusi obyek jaminan
Pewarisan Hak Prioritas Atas Hak Guna Bangunan Yang Sudah Habis Jangka Waktunya (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1771 K/Pdt/2019) Salsabila .; Arsin Lukman; Akhmad Budi Cahyono
Indonesian Notary Vol 3, No 1 (2021): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (220.333 KB)

Abstract

HGB yang sudah kedaluwarsa seharusnya tidak dapat dijadikan sebagai objek warisan. Namun dalam beberapa putusan pengadilan, seperti contohnya dalam kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 1771 K/Pdt/2019, Majelis Hakim justru menetapkan objek sengketa, yang merupakan tanah bersertipikat HGB kedaluwarsa, sebagai harta warisan bersama yang belum dibagi di antara para ahli waris. Keputusan tersebut diambil karena hukum tanah nasional kita mengenal adanya hak prioritas, yakni hak untuk didahulukan dalam mengajukan permohonan hak atas tanah baru ke Kantor Pertanahan. Selama tanah masih dibutuhkan, hak itu melekat pada bekas pemegang haknya. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai ketentuan pewarisan hak prioritas; serta prosedur peralihan hak prioritas tersebut beserta derivatifnya kepada para ahli waris. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Tipologi penelitiannya merupakan penelitian problem-identification. Hasil penelitian yang didapat adalah ketentuan mengenai hak prioritas ini didasarkan pada Pasal 5 KEPPRES 32/1979. Dari Pasal tersebut diketahui bahwa urutan penerima hak prioritas adalah 1) bekas pemegang hak dan apabila tidak ada, maka diberikan kepada 2) rakyat yang menduduki. Pada dasarnya hak prioritas tidak dapat beralih atau dialihkan dengan cara apa pun termasuk pewarisan. Namun dalam praktiknya, apabila pemegang hak meninggal dunia, Pemerintah melalui Kantor Pertanahan dapat memberikan hak prioritas kepada ahli warisnya, dengan syarat para ahli waris tersebut sudah menguasai tanah sejak lama dan sungguh-sungguh menginginkan tanah tersebut. Prosedur yang dilakukan oleh ahli waris adalah permohonan hak atas tanah. Supaya dapat timbul kepastian hukum bagi masyarakat, Pemerintah diharapkan dapat membuat aturan secara eksplisit mengenai ketentuan hak prioritas ini.Kata kunci: HGB, Kedaluwarsa, Hak Prioritas
Pembatalan Akta Pengikatan Hibah Ppat Yang Masih Dijadikan Jaminan Pinjaman Bank (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2569 K/Pdt/2019) Amanda Feby Fitrayani; Akhmad Budi Cahyono
Indonesian Notary Vol 3, No 3 (2021): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (245.555 KB)

Abstract

Jurnal ini membahas mengenai pembatalan Akta Pengikatan Hibah PPAT yang masih dijadikan jaminan pinjaman Bank. Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2569 K/Pdt/2019, akta tersebut dinyatakan batal demi hukum oleh Hakim Mahkamah Agung. Objeknya berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 5086/Penjaringan yang masih dijadikan jaminan pinjaman Bank dan baru akan dihibahkan setelah dilakukan roya oleh Tn. ZAN. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai pengaturan hibah bersyarat dan bentuk tanggung jawab dari PPAT Tn. HYAA, S.H yang sudah pensiun terhadap akta yang telah ia buat sebelumnya. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analitis (analytical approach) mengenai pembatalan Akta Pengikatan Hibah PPAT yang masih dijadikan jaminan pinjaman Bank. Adapun analisa data yang dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Pihak merupakan perbuatan melawan hukum sehingga pemberian hibah tersebut tidak sah dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1688 KUHPerdata. Pertimbangan Hakim menggunakan klausul Pasal 1667 KUHPerdata kurang tepat, karena pada nyatanya benda tersebut sudah ada hanya saja masih dijadikan jaminan pinjaman Bank. Terhadap benda yang sedang dijaminkan tidak dapat dibuatkan akta PPATnya, karena suatu akta yang sedang dijaminkan harus bebas dari tanggungan dan juga sengketa. Kemudian tanggung jawab PPAT Tn. HYAA, S.H terhadap Akta Pengikatan Hibah yang dibuatnya merupakan tanggung jawab berdasarkan perdata dan tanggung jawab secara pidana. Untuk tanggung jawab perdata, PPAT Tn. HYAA, S.H., harus mengganti kerugian yang timbul akibat akta yang dibuatnya, sedangkan tanggung jawab secara pidana, karena akta tersebut di dasarkan atas surat-surat palsu, maka berdasarkan Pasal 263 jo Pasal 264 KUHP dikenakan sanksi pidana, yakni pidana penjara paling lama 6 tahun dan pidana penjara paling lama 8 tahun.Kata Kunci: Pembatalan, Hibah, Jaminan
Perjanjian Kawin Selain Mengenai Harta Perkawinan Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak (Studi Banding Dengan Negara Amerika Serikat) Raisa Fatnisary; Akhmad Budi Cahyono
Indonesian Notary Vol 3, No 1 (2021): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (178.498 KB)

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai perjanjian kawin berdasarkan asas kebebasan berkontrak dengan pembanding negara Amerika Serikat. Pada dasarnya perjanjian perkawinan dapat merupakan sebuah solusi dari permasalahan yang mungkin dihadapi oleh suami atau isteri dalam menjalankan kehidupan perkawinan, terutama mengenai harta benda mereka. Kondisi masyarakat yang makin demokratis dan kritis membuat perjanjian kawin mengalami perkembangan. Isi yang diatur di dalam perjanjian kawin tidak hanya mengenai harta benda perkawinan, namun dapat juga seperti pembagian biaya keluarga, penyelesaian perselisihan dalam rumah tangga, kebiasaan mengoleksi barang langka yang tergolong mahal, hingga mengatur terhadap profesi masing-masing calon suami istri selama perkawinan berlangsung. Negara Amerika Serikat merupakan negara common law dengan yurisprudensi sebagai sumber hukumnya. Selain adanya ketentuan umum pemerintah federal, tiap-tiap negara bagian memiliki peraturan berbeda antar satu sama lain. Dalam kaitannya dengan perjanjian kawin, mayoritas negara bagian mengadopsi ketentuan Uniform Premarital Agreement Act (UPAA) sehingga peraturan tersebut berlaku sejalan dengan ketentuan masing-masing negara bagian.Perbedaan dari masing-masing negara bagian serta sistem yang tidak membedakan hukum keluarga dan hukum kontrak membuat negara Amerika Serikat menarik untuk dijadikan pembanding. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana pengaturan megenai perjanjian kawin di Negara Indonesia dan Amerika Serikat serta akibat hukum perjanjian kawin yang tidak hanya mengatur mengenai harta kekayaan namun berdasarkan asas kebebasan berkontrak baik di Indonesia maupun di Amerika Serikat. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum adalah yuridis-normatif, yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang berlaku dan mengikat masyarakat. Hasil analisa adalah bahwa pembuatan perjanjian kawin yang tidak menyangkut mengenai harta benda suami atau istri pada umumnya dimungkinkan berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Walaupun isi dari perjanjian dapat dibebaskan, perjanjian tetap harus mengikuti ketentuan undang-undang, agama, kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Kata kunci: Perjanjian Kawin, Kebebasan Berkontrak
Keabsahan Akta Pernyataan Kepemilikan Bersama Atas Sebidang Tanah Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Yang Dilampaui Oleh Penerima Kuasa (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 72/Pdt/2018/PT YYK) Iffa Azkia Adilla; Akhmad Budi Cahyono
Indonesian Notary Vol 4, No 1 (2022): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (294.882 KB)

Abstract

Terdapat kekeliruan pada pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 72/PDT/2018/PT Yyk yang mengacu kepada Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 110/Pdt.G/2017/PN YYK. Permasalahan yang timbul disini ialah terkait tindakan pelampauan pada pelaksanaan surat kuasa khusus yang dilakukan Nyonya U (dalam hal ini merupakan penerima kuasa) untuk menghadap dan menandatangani Akta Pernyataan Kepemilikan Bersama dihadapan Tuan H yang merupakan Notaris di Kabupaten Sleman bersama-sama dengan Nyonya W. Tesis ini selanjutnya membahas mengenai akibat hukum terhadap tindakan penerima kuasa yang melampaui kewenangannya, konsep pemilikan bersama menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, dan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 72/PDT/2018/PT YYK. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif dengan jenis tipologi penelitian problem identification yang menggunakan data sekunder. Atas permasalahan tersebut penulis mengajukan saran agar Majelis Hakim dapat teliti dalam memberikan pertimbangan hukumnya berdasarkan bukti dan diajukan serta keterangan yang disampaikan para pihak dalam persidangan untuk menguatkan pertimbangannya berdasarkan Pasal 1892 KUHPerdata. Selain itu, penulis juga menyampaikan saran kepada Notaris yang memiliki wewenang untuk membuat Akta Autentik agar memegang betu prinsip kehati-hatian dalam pembuatan Akta sehingga tidak terjadi adanya ancaman batal atau dapat dibatalkan terhadap Akta yang dibuatnya. Kata Kunci: Perjanjian Pemberian Kuasa, Kuasa Khusus, Pemilikan Bersama
Urgence Of Combined Claims Of Default And Branch Of Contract In Civil Procedure Law Indah Siti Aprilia; Akhmad Budi Cahyono
Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 7, No 1 (2022)
Publisher : Law Department, Sharia and Law Faculty.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/justisia.v7i1.12201

Abstract

Lawsuits in civil law are divided into 2 (two) types, namely claims for breach of contract and lawsuits agains the law. In practice, many legal practitioners combine these 2 (two) basic claims in one lawsuit. This study uses a normative juridical method with the statue approach and case approach. The results of the study stated that a person is said be in default if he has fulfilled the achievements as stated in Article 1234 of Civil Code or as agreed then a person is considered to have committed an unlawful act if he fulfills the elements in 1365 of the Civil Code, and the party whose rights have been violated must prove that his rights have been violated and ask for compensation loss. Then in the doctrinal provisions, it is not permissible to mix up the claim for breach of contract as well as an act that violates the law, but if in formulating the posita it has been firmly separated between the fact of the act of default and the fact of the violating the law, then the merger is allowed. In addition, a default can at the same time lead to unlawful acts, as long as the fact is that it is afegault and the fact itself occurs outside the obligations required by the contract
Shipwrecks of Feasibility in the Field of Investment Business Bintang Parashtheo; Akhmad Budi Cahyono
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 6 (2023): February: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v11i6.727

Abstract

Indonesian Valuable Objects on the Load of Sinking Ships (BMKT) have a large potential. This makes the ships buried in Indonesian territorial seas a tremendous resource. Illegal treasure hunters have targeted Indonesia's BMKT because to its great potential, causing considerable losses.  Realizing this, it is vital to pay attention to Valuable Items on the Load of Sinking Ships (BMKT) and develop rules to maximize their potential. This study aims to analyze the policies governing BMKT to support investors in participating in investing in the business sector of BMKT management and creating BMKT management that is optimal and feasible for all aspects of the values contained in the BMKT itself. The approach method used to achieve this research is an approach focused on regulations or policies (statute approach) and conceptual analysis. The result showed that there is still substantial overlap between regulations controlling BMKT, making BMKT administration feasible. In spite of this, the Economic Analysis of Law is used to explain the expansion of the legal dimension through its studies. In addition, the economic value and cultural legacy of BMKTs that cannot be appointed due to the difficulties of appointment or the impossibility of relocation may be used on-site via marine tourist activities, notably diving tourism. As such, investors who wish to participate in the business sector of BMKT management may use BMKT more properly and optimally, including local and international investors.
The Problem of Notary Covernote As The Basis of A Bank In A Means of Financing or Credit In The Field of Banking Azura, Audilia Hany; Akhmad Budi Cahyono
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 7 No. 3 (2023): Jurnal Hukum dan Kenotariatan
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukeno.v7i3.20675

Abstract

The notary's covernote itself is issued because the authentic deed relating to the bank credit disbursement process has not been completely completed by the notary, so the covernote is issued as a temporary legal umbrella while the process of making the authentic deed is completed by the notary. So the aim of this research is to find out the legal position of notary covernotes which are used as the basis for credit disbursement if they cause problems in the future and what the responsibilities of notaries are in issuing covernotes that are not regulated in statutory regulations. This research uses normative juridical research methods. The results of this research show that the practice of making covernotes by notaries is a habit carried out by notaries because creditors or banks want credit disbursement to be carried out so they need a basis for this so that making covernotes by notaries is not regulated by law and is not is a legal product from a notary which results in the absence of legal certainty in the covernote.
KEDUDUKAN OBJEK HAK TANGGUNGAN SEKURITISASI ASET KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Wijayanti, Sita Adelia Jatu; Cahyono, Akhmad Budi
JURNAL DARMA AGUNG Vol 31 No 5 (2023): OKTOBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v31i5.3709

Abstract

Sekuritasasi aset kredit menyebabkan beralihnya risiko kredit dan merubah aset pinjaman yang tidak likuid menjadi aset likuid. Permasalahan yang terjadi adalah pada saat peralihan tagihan KPR dari Originator kepada PT SMF (Penerbit EBA) sehingga mengakibatkan beralihnya hak tanggungan yang melekati piutang KPR tersebut kemudian tidak segera dicatatkan di Kantor Pertanahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis akibat peralihan tagihan KPR dari Originator kepada Penerbit EBA dan kedudukan objek hak tanggungan dalam sekuritisasi aset KPR oleh PT SMF dan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat serta kepercayaan diri bank dalam memilih instrumen sekuritisasi tagihan KPR. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaaan. Hasil penelitian menunjukkan Pemegang hak tanggungan semula bank penyalur selaku Originator kemudian beralih kepada Pemegang EBA-SP yang diwakili Wali Amanat dan/atau Bank Kustodian setelah adanya sekuritisasi atas tagihan KPR tersebut. Tanpa ada pendaftaran dan pencatatan di Kantor Pertanahan atas peralihan hak tanggungan yang melekati piutang mengakibatkan secara administrasi yang berkedudukan sebagai Pemegang Hak Tanggungan adalah tetap Originator sebagai Bank Penyalur KPR.
Insurance Policy Closure As The Implication of The Utmost Good Faith Principle in Life Insurance Claim Filing Sianipar, Jessica Petra N; Cahyono, Akhmad Budi
Jurnal Dinamika Hukum Vol 22, No 2 (2022)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2022.22.2.3206

Abstract

The risk transfer mechanism from the insured to the insurer in insurance happens when both parties have fulfilled what has been agreed in insurance agreement along with obligatory insurance principle like the utmost good faith principle and the regulation regarding the insurance procedure. In the South Jakarta District Court Decision number: 16/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, Panel of Judges excluded what has been agreed by both parties on the basis of fulfillment of utmost good faith principle by the plaintiff. The excluded matter was regarding the written notification obligation that has been agreed by both parties, but the plaintiff did not notify it in writing but orally instead. Law No. 40 of 2014 does not clearly regulate claim notification, thus causing difficulty in determining whether certain notification is the application of the utmost good faith principle or not. Some foreign legislations regulate that matter, so they can become a reference for Indonesian regulators in perfecting the existing regulation.Keywords: insurance; the principle of utmost good faith; insurance policy closure; insurance claim; life insurance
Co-Authors Abiandri Fikri Akbar Almas Fadhil Ramadan Amanda Feby Fitrayani Arsin Lukman Arum Sekar Ayurani Ayu Indah Damayanti Azura, Audilia Hany Bella Fabiola Bintang Parashtheo Emeralda Valerie Erika Nur Syarifah Daulay I Gede Yudi Arsawan Iffa Azkia Adilla Indah Siti Aprilia Januardi , Johan Rahmanda Andhira Liza Priandhini Maurizkha, Vanessa Nabila, Farradhisya Ririz Pangaribuan, Togi Marolop Pradana Rahma Widiastuti, Ambria Raisa Fatnisary Raja Hamnan, Nauval Raumanen, Vivika Dyatri Raymond Aristyo Risma, Siti Safira Ayudiatri Salsabila . Sianipar, Jessica Petra N Sita Adelia Jatu Wijayanti Trinov Gira Thimoteus Sihite Vidya Pradipta Wijayanti, Sita Adelia Jatu