Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.203
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora JISPO (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan Jurnal Trias Politika Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Unri Conference Series: Community Engagement Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ungu ( Abdi Ke Ungu) Rambideun : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik
Citra Darminto
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, Universitas Jambi
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Health Professions Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
LOCAL GOVERNMENT STRATEGY IN SOLVING THE CONFLICT OF LAND TRADITIONAL GROUNDS IN BUKIT KERMAN DISTRICT, KERINCI REGENCY Citra Darminto; Haryadi Haryadi; Leni Hasalena
JISPO : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 9, No 2 (2019): JISPO Vol 9 No 2 2019
Publisher : Centre for Asian Social Science Research (CASSR), FISIP, UIN Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jispo.v9i2.5633

Abstract

This study aims to determine the causes of conflicts and the Kerinci Regency government's strategy in conflict resolution. This study uses a qualitative descriptive method with data collection techniques such as observation, interviews and documentation. The main cause of conflict between Pulau Sangkar Village and Kebun Baru Village was due to lack of agricultural land, and unclear boundaries between villages. The strategy of the regional government in resolving conflicts is through mediation between the two conflicting parties so that a letter of agreement is formed between Kebun Baru Village and Pulau Sangkar Village so that the conflict does not recur.
PENDAMPINGAN OPTIMALISASI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA PENYENGAT OLAK KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA KABUPATEN MUARO JAMBI Citra Darminto; Haryadi Haryadi
RAMBIDEUN : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2019): Rambideun : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Al Muslim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51179/pkm.v2i2.185

Abstract

Pendampingan optimalisasi pengelolaan BUMDes bertujuan untuk memberi masukan atas kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes yang belum optimal. Kegiatan PKM melalui pendampingan dan pelatihan pengelolaan BUMDes Penyengat Olak Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, terdiri atas 3 tahapan, yaitu: 1) melakukan observasi awal untuk mengidentifikasi masalah yang ada; 2) kegiatan PKM dimulai pada bulan Maret s.d Juni, dengan kegiatan berupa sosialisasi dan pelatihan. Pelatihannya dilakukan tanggal 20 Juni 2019; dan 3) kegiatan evaluasi PKM untuk mengetahui hasil dari kegiatan pengabdian. Kegitan PKM melalui transfer pengetahuan, pelatihan dan pendampingan berdampak pada meningkatnya pengetahuan dan kemampuan pengelolaan BUMDes yang dikembangkan sebagai aset. Pengelolaan BUMDes mengarah pada penggunaan konsep berkelanjutan yang memperhatikan aspek sosial ekonomi dan lingkungan. Dari aspek ekonomi, berdampak pada terbentuknya potensi sumber pendapatan baru bagi masyarakat sekitar, yaitu adanya usaha baru seperti UMKM dan tempat wisata yang dijadikan sumber perekonomian masyarakat dan berkontribusi bagi BUMDes. Maka, pengelolaan BUMDes merupakan salah satu cara mengatasi persoalan ekonomi masyarakat akibat situasi global. Sehingga, kegiatan pendampingan masyarakat selain tranfer pengetahuan, pelatihan dan pendampingan lebih lanjut dalam membangun jejaring dengan berbagai stakeholder penting untuk dilakukan.
Pendampingan optimalisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Penyengat Olak Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi Citra Darminto; Haryadi Haryadi
Unri Conference Series: Community Engagement Vol 1 (2019): Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/unricsce.1.46-50

Abstract

The assistance in the management of Village-Owned Enterprises aims to provide input on constraints faced by the village government to achieve the management of Village-Owned Enterprises (BUMDes) that have not been optimal. In accordance with law No. 6 of 2014, that villages are given the authority to carry out the administration of government in accordance with the interests of the village community. Village authority has been granted based on village propositions which cover government affairs provided by the district / city that have been submitted to the village. Villages have an obligation to provide governance that aims to prosper their society. In order to achieve this, the Village Original Income (PADes) was also supported to strengthen the village economy, through strengthening BUMDes that sided with the institution in optimizing Village Original Income. Inaccessibility of Village Original Income (PADes) occurs due to the lack of role of BUMDes. It also has an impact on society in strengthening the economy of the community. This is what happened in Penyengat Olak Village, jambi sub-district outside the city of Muaro Jambi district, which caused it to be unable to be independent in various aspects. Therefore, the existence of socialization in community service is expected to provide a better impact and solutions in solving the problems that occur and aim to explore the potential of the village in the context of sustainable community empowerment.
PENDAMPINGAN OPTIMALISASI PEMANFAATAN DANA DESA DALAM MENUNJANG PROGRAM KAMPUNG PENDIDIKAN DESA SIMPANG EMPAT SUNGAI TUTUNG KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR KABUPATEN KERINCI Citra Darminto; Haryadi
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ungu( ABDI KE UNGU) Vol. 2 No. 3 (2020): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ungu ( ABDI KE UNGU)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Aisyah Pringsewu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendampingan dalam pengelolaan Kampung Pendidikan ini bertujuan untuk memberi masukan atas kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa Simpang Empat Sungai Tutung untuk mengelola program Kampung Pendidikan yang belum optimal. Sesuai dengan undang-undang No. 6 Tahun 2014, bahwasanya desa diberikan kewenangan dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kepentingan masyarakat desa. Kewenangan desa telah diberikan berdasarkan hak usul desa yang mencakup urusan pemerintahan yang diberikan oleh kabupaten/kota yang telah diserahkan kepada desa. Desa memiliki kewajiban dalam memberikan penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Demi tercapainya hal tersebut ditunjang pula dengan kebijakan Desa Simpang Empat Sungai Tutung untuk dapat memanfaatkan Dana Desa sebaik-baiknya dengan keterlibatan masyarakat untuk membantu suatu kawasan terpadu yakni Kampung Pendidikan Desa Simpang Empat Sungai Tutung yang mana didalam kawasan tersebut terdapat program pendidikan formal dan pendidikan non formal. Oleh karena itu dengan adanya sosialisasi dalam pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih baik dan solusi dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi serta bertujuan menggali potensi desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.
EFEKTIFITAS PENGGUNAAN APLIKASI ASAP DIGITAL DALAM MENCEGAH KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PROVINSI JAMBI Riko Alpauzi Roni; Makmun Wahid; Citra Darminto
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 7, No 1 (2023): April 2023, Jurnal Trias Politika
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v7i1.5071

Abstract

ABSTRACTAsap Digital is a monitoring tool for early detection of forest and land fires. This tool has a number of features ranging from monitoring hot spots, CCTV, and personnel. The existence of this tool is based on the problem of forest and land fires which occur almost every year with a variety of the number of incidents and the area of land burned. This research aims to find out how effective the use of Asap Digital is in preventing forest and land fires in Jambi Province. in this context there are several outlines such as the effectiveness of Asap Digital, and the factors that most influence the success of Asap Digital. There are 5 dimensions offered by Richard M. Steers as a basis for analysis starting from adaptation, productivity, job satisfaction, profit ability, and resource search. Collecting data through qualitative descriptive research methods namely interviews, observation, and documentation. So that the data obtained is accurate and credible, the purposive sampling model is a way to determine informants with consideration of authority and understanding of Asap Digital. After the data is obtained, data analysis starting from collection, reduction, presentation, and drawing conclusions becomes the method of analysis in this study. The results of this study indicate that the use of Asap Digital has been quite effective through Hot Spot monitoring. However, this is inseparable from the constraints on productivity indicators that are less than optimal due to the high cost of CCTV services so that several CCTV points were found that were dead due to default. this will have an impact on the benefits aspect of the Asap Digital itself. ABSTRAKAsap Digital merupakan alat pemantau deteksi dini kebakaran hutan dan lahan. alat ini terdapat sejumlah fitur mulai dari pantauan titik panas, CCTV, dan personel. Kehadiran alat tersebut didasari oleh persoalan kebakaran hutan dan lahan yang hampir setiap tahun terjadi dengan ragam jumlah kejadian dan luas lahan terbakar. Penelitian ini hadir dengan tujuan mengetahui sejauh mana efektivitas penggunaan Asap Digital ini berjalan demi mencegah kebakaran hutan dan lahan Provinsi Jambi. dalam konteks ini terdapat beberapa garis besar seperti efektifitas Asap Digital, dan faktor yang paling mempengaruhi keberhasilan Asap Digital. Ada 5 dimensi yang ditawarkan oleh Richard M. Steers  sebagai dasar analisa mulai dari adaptasi, produktivitas, kepuasan kerja, kemampuan berlaba, dan pencarian sumber daya. Pengumpulan data melalui metode penelitian deskriptif kualitatif yakni wawancara, obsevasi, dan dokumentasi. Agar data yang diperoleh tepat dan kredibel, model purposive sampling menjadi cara untuk menentukan informan dengan pertimbangan kewenangan dan kepahaman terhadap Asap Digital. Setelah data yang diperoleh, analisa data mulai dari pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan menjadi metode analisis dalam penelitian ini.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan Asap Digital telah cukup efektif melalui pantauan Hot Spot. Namun tidak terlepas dari kendala indikator produktivitas yang kurang maksimal disebabkan mahalnya biaya layanan CCTV sehingga ditemukan beberapa titik CCTV yang mati akibat gagal bayar. hal ini akan berdampak pada aspek manfaat dari Asap Digital itu sendiri.
Land Conflict and Social Movement of Local Community: A Study in Jambi Province Muliono Muliono; Citra Darminto; Mariatul Qibtiyah
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 14 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jish.v14i1.85193

Abstract

This research discusses land conflicts and social movements organized by local communities to fight for the rights they have long been entitled to. Land conflict is one of the largest type of conflict in Jambi and Indonesia in general. The implications of the conflict are extremely considerable for the local communities both physically and psychologically. This research uses qualitative. The data were obtained through observations, interviews and FGDs. Data processing based on three processes namely reducing, verifying, and displaying data. The data analysis refers to relative deprivation and Dahrendorf perspective. The results show that, firstly, there is a series of complexities involving various actors’ interests and overlapping policies caused this conflict occurs. Secondly, the resistance emerges as a response of relative deprivation to the condition allowing the “perpetuation” of land ownership claims. The lack of common ground between state, corporation and indigenous people means that the only way for the local communities to respond is by organizing social movements. Thirdly, although these movements face a strong challenge which is not easy to rip off, this study confirms that social movement is a way for local communities to reveal the layered dynamics of exclusion and the myriad factors contributing to the marginalization of local community's land ownership.
Kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi Terhadap Transportasi Angkutan Batu Bara Citra Darminto; Hapsa; Ahmad Baidawi
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 6 No. 2 (2021): November
Publisher : Social and Political Sciences Faculty, Widya Gama Mahakam Samarinda University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana kebijakan pemerintah Provinsi Jambi terhadap pengaturan transportasi batu bara. Seperti yang kita ketahui bahwa Provinsi Jambi merupakan salah satu Provinsi di Sumatra yang memiliki sumber daya alam batu bara yang cukup besar. Data terakhir menyebutkan, cadangan batu bara di Provinsi Jambi diperkirakan mencapai 1,9 miliar ton. Pemerintah Provinsi Jambi mengharapkan pengangkutan batu bara memiliki jalan khusus sehingga tidak mengganggu jalan masyarakat umum. Akan tetapi, minimnya prasarana transportasi menjadi kendala pengangkutan batubara ke pelabuhan muat yang mengakibatkan kemacetan di jalan umum. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggambarkan dan menjelaskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan. Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan teknik studi pustaka, observasi dan penelusuran beberapa data secara online. Adapun hasil temuan yang penulis dapatkan adalah Pemerintah Provinsi Jambi sudah mengeluarkan kebijakan terkait jalan khusus bagi transportasi batu bara. Kebijakan ini diambil setelah pemerintah provinsi jambi bersama beberapa pihak yang memiliki perusahaan batu bara di daerah wilayah provinsi jambi berdiskusi dan bersepakat untuk merencanakan pembangunan jalur khusus bagi transportasi batu bara seperti membangun jalan khusus bagi transportasi batu bara serta memanfaatkan jalur transportasi sungai, yaitu sungai batanghari. Pada tingkat implementasinya kebijakan ini belum berjalan efektif hal itu didasarkan beberapa hal seperti minimnya anggaran, pengawasan serta kurangnya dorongan dari pihak perusahaan batu bara.
STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI DALAM PENYELESAIAN KONFLIK TANAH DESA MUAK KECAMATAN BUKIT KERMAN DAN DESA SEMERAP KECAMATAN KELILING DANAU Haryadi; Citra Darminto
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 6 No. 1 (2021): May
Publisher : Social and Political Sciences Faculty, Widya Gama Mahakam Samarinda University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanah merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena manusia tumbuh dan berkembang di atas tanah. Pentingnya tanah sehingga sering terjadinya konflik dalam hal memperebutkan tanah, seperti masalah konflik tanah antara Masyarakat Desa Muak Kecamatan Bukit Kerman dengan Desa Semerap Kecamatan Keliling Danau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab yang melatar belakangi terjadinya konflik dan dampak sosial ekonomi yang terjadi akibat konflik tanah ini, serta untuk mengetahui apa saja strategi pemerintah Kabupaten Kerinci dalam penyelesaian konflik tersebut sehingga dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengetahui dan medeskribsikan bagaimana sikap dan fenomena yang ada. Teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data melalui penelitian dilapangan berupa observasi, wawancara serta dokumentasi. Permasalahan dalam penelitian ini konflik Tanah yang terjadi di antara Masyarakat Desa Muak dan Desa Semerap Kecamatan Keliling Danau disebabkan karena kurangnya lahan pertanian, serta kesalahpahaman antara kedua belah pihak
A Collaborative Interagency Governance in Securing Election Logistics for the 2024 Election in Jambi City Citra Darminto; Zakly Hanafi Ahmad; M. Wira Anshori; Aditya Romadhon
TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan- Vol. 18 (1), 2026
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jtp.v18i1.5714

Abstract

Abstract The security of election logistics is a crucial prerequisite for maintaining electoral integrity, particularly in simultaneous elections that involve complex distribution, storage, and recapitulation processes. This study analyzes collaborative governance among public agencies in strengthening logistics supply chain security during the 2024 Election in Jambi City. Using a qualitative case study approach, data were collected through semi-structured interviews, document analysis, field observation at the Paal Merah logistics warehouse and recapitulation venues, and online media content analysis. The study applies the Collaborative Governance framework to examine two critical phases: pre-distribution logistics security and post-distribution logistics management. The findings reveal a dual pattern of collaboration. In the pre-distribution phase, collaboration failed at the strategic-preventive level, as reflected in the use of substandard warehouse facilities in Paal Merah, including zinc-based structures, limited access roads, and semi-open storage areas. This weakness resulted from inadequate joint risk assessment and limited strategic asset allocation by the Jambi City Government. Consequently, the police (Polri) and armed forces (TNI) had to deploy disproportionate operational resources to compensate for these infrastructural vulnerabilities. In contrast, post-distribution collaboration was highly effective; security apparatuses successfully secured polling stations and managed prolonged district-level recapitulations—ranging from 10 to 15 days across Alam Barajo, Kota Baru, and Paal Merah—preventing physical escalation despite intense procedural disputes. This study concludes that weak strategic collaboration in logistics planning generates excessive operational burdens during implementation. Keywords: Collaborative Governance; Election 2024; Logistics Security; Post-Distribution; Pre-Distribution.   Abstrak Keamanan logistik pemilu merupakan prasyarat penting bagi terjaganya integritas elektoral, terutama dalam pemilu serentak yang melibatkan proses distribusi, penyimpanan, pemungutan suara, dan rekapitulasi yang kompleks. Studi ini menganalisis tata kelola kolaboratif antar pemangku kepentingan dalam memperkuat keamanan rantai pasok logistik Pemilu 2024 di Kota Jambi. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara semi-terstruktur, studi dokumen, observasi lapangan pada gudang logistik Paal Merah dan lokasi pleno rekapitulasi, serta analisis konten media daring. Kerangka Collaborative Governance digunakan untuk menganalisis dua fase kritis, yaitu fase pra-distribusi logistik dan fase pasca-distribusi logistik. Temuan penelitian menunjukkan adanya pola kolaborasi ganda. Pada fase pra-distribusi, kolaborasi belum berjalan efektif pada tingkat strategis-preventif, sebagaimana terlihat dari penggunaan fasilitas gudang logistik di Paal Merah yang belum memenuhi standar ideal, seperti konstruksi berbahan seng, akses jalan yang terbatas, dan penggunaan ruang semi-terbuka untuk penyimpanan logistik. Kondisi ini menunjukkan lemahnya penilaian risiko bersama dan terbatasnya alokasi aset strategis oleh Pemerintah Kota Jambi. Akibatnya, polisi (Polri) dan angkatan bersenjata (TNI) harus mengerahkan sumber daya operasional yang tidak proporsional untuk mengimbangi kerentanan infrastruktur ini. Sebaliknya, kolaborasi pasca-distribusi sangat efektif; aparat keamanan berhasil mengamankan tempat pemungutan suara dan mengelola rekapitulasi tingkat distrik yang berkepanjangan—berkisar antara 10 hingga 15 hari di Alam Barajo, Kota Baru, dan Paal Merah—mencegah eskalasi fisik meskipun terjadi perselisihan prosedural yang sengit. Studi ini menyimpulkan bahwa lemahnya kolaborasi strategis dalam perencanaan logistik menimbulkan beban kompensasi operasional yang besar pada tahap pelaksanaan. Karena itu, diperlukan pelembagaan mekanisme penilaian risiko bersama serta perluasan cakupan pengawasan pemilu hingga mencakup kelayakan dan keamanan infrastruktur logistik.   Kata kunci: Keamanan Logistik; Pasca-Distribusi; Pemilu 2024; Pra-Distribusi; Tata Kelola Kolaboratif.
PENGAWASAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA JAMBI DALAM PENDISTRIBUSIAN LPG SUBSIDI 3 KG DI KECAMATAN PAAL MERAH KOTA JAMBI Yuli Rahmawati; Citra Darminto; Dinda Rosanti Salsa Bella
Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Vol. 12 No. 03 (2026): Volume 12 No. 3, September 2026 Public
Publisher : STKIP Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36989/didaktik.v12i03.16651

Abstract

This study aims to analyze the supervision carried out by the Jambi City Department of Trade and Industry in the distribution of 3 kg subsidized LPG in Paal Merah District. The study is based on Regional Regulation No. 10 of 2013 concerning the control and supervision of LPG distribution. A descriptive qualitative method was employed using observation, interviews, and documentation. The analysis adopted Robbins and Coulter’s supervision stages: setting standards, measurement, comparison, and corrective action. The findings indicate that supervision has been implemented through socialization, monitoring, and guidance for agents and distributors. However, it remains ineffective due to mistargeted distribution, the use of subsidized LPG by higher-income households, limited human resources, and non-compliance by some distributors. These issues have generated public complaints. The study concludes that stronger supervision and stricter enforcement are required to ensure effective and targeted LPG distribution.
Co-Authors Aditya Romadhon Ahmad Baidawi Ahmad, Zakly Hanafi Dinda Rosanti Salsa Bella Haryadi Haryadi Haryadi Haryadi Haryadi Leni Hasalena M. Wira Anshori Makmun Wahid, Makmun Mariatul Qibtiyah Muliono Riko Alpauzi Roni Yuli Rahmawati