Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Penggunaan FTIR pada Praktikum Farmasi Fisika untuk Interaksi Fisika mengunakan Basis Sedian Semi Solid dengan Bahan Alam Lokal Hartawan Hartawan; Istiqomah Istiqomah
Jurnal Penelitian Sains Vol 23, No 1 (2021)
Publisher : Faculty of Mathtmatics and Natural Sciences

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (131.707 KB) | DOI: 10.56064/jps.v23i1.584

Abstract

Telah dilakukan penelitian tentang interaksi  fisika menggunakan basis sedian semi solid dengan bahan alam  lokal dari hasil pengujian sistem koloid HPMC dengan minyak astiri dengan kosentrasi HPMC 2% karena di hasilkan sedian koloid HPMC yang  stabil  dan  sedian  koloid HPMC dengan minyak astiri daun gelam menggunakan alat FTIR hasilnya wilaya gelombang sediaan  koloid HPMC dengan sedian koloid  minyak astiri daun gelam bisa masuk kedalam  wilaya gelombang sisitem koloid HPMC tersebut . Mikroskopik dari globul sistem koloidnya dapat dilihat dengan focusing digital microscopy dan terjadi interaksi antara  globul sistem koloid HPMC dan sistem koloid HPMC dengan minyak astiri daun gelam dan pada kosentrasi 2 % lihat dengan  gel melihat globul-globul mengunakan miskroskop digital.
Penggunaan Ultrasonik Untuk Prekonsentrasi Logam Pb Dengan Metode SSA Siti Nuraini; Hanida Yanti; Hartawan Hartawan
Jurnal Penelitian Sains Vol 24, No 1 (2022)
Publisher : Faculty of Mathtmatics and Natural Sciences

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (574.43 KB) | DOI: 10.56064/jps.v24i1.672

Abstract

Prekonsentrasi logam timbal (Pb) telah dilakukan menggunakan ultrasonik dengan metode Spektofotometer Serapan Atom (SSA)-nyala. Teknik prekonsentrasi ini dilakukan dengan dengan tujuan untuk mendeteksi logam Pb di dalam sampel air yang memiliki kadar yang sangat rendah (trace metals). Prosedur yang dilakukan pada penelitian ini adalah sampel air ditambahkan resin Dowex 50WX2-200 kemudian dilakukan sonikasi didalam ultrasonik untuk prekonsentrasi dan ekstraksi setelah itu dilakukan proses filtrasi, resin kemudian ditambahkan eluen HNO3 1 M untuk mengelusi logam Pb, hasil elusi kemudian di ukur dengan SSA. Kondisi optimum yang didapatkan dalam penelitian ini antara lain waktu prekonsentrasi 20 menit, volume eluen 10 ml dan pH 2. Parameter variasi volume sampel didapatkan volume optimum pengujian ini adalah 50 ml dengan faktor pengayaan 5. Metode ini cukup handal dibuktikan dengan pengujian CRM Metal ERA-697 untuk akurasi dan presisi dengan hasil yaitu 92.07 % untuk akurasi dan dan RSD 3.6% (n=3) untuk presisi, nilai akurasi yang diperoleh memenuhi batas keberterimaan menurut AOAC yaitu 70% -125% dan presisi dengan % RSD lebih kecil dari CV Horwitz yaitu 14%. Teknik prekonsentrasi logam Pb menggunakan ultrasonik dengan metode SSA ini dapat dimanfaatkan dalam implementasi pengujian logam Pb dalam air dengan teknik yang cukup mudah, cepat dan akurat.
Pemberdayaan Masyarakat dalam Perencanaan Pasar Tradisional Terapung di Desa Bulucindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Imriyanti Imriyanti; Rahmi Amin Ishak; Triyatni Martosenjoyo; Syarif Beddu; M. Syavir Latif; Victor Sampebulu; Nasruddin Nasruddin; Hartawan Hartawan; Dahri Kuddu; Pratiwi Mushar
JURNAL TEPAT : Teknologi Terapan untuk Pengabdian Masyarakat Vol 3 No 1 (2020): Penguatan Masyarakat melalui Pemanfaatan Teknologi
Publisher : Faculty of Engineering UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (288.668 KB) | DOI: 10.25042/jurnal_tepat.v3i1.73

Abstract

Bulucindea Village has the potential of mangrove forest tourism which is a coastal conservation area in Pangkajene and Kepulauan Regency (Pangkep). As part of the development of the area, three main zones were determined in the master plan, namely the zone of mangrove forests for environmental conservation, the zone of sea transportation facilities for docks, and the economic zone for traditional markets. Traditional market planning in Bulucindea Village is adapted to the physical condition of the location as a mangrove conservation area that must maintain environmental sustainability. To improve the regional economy, planning is also based on the needs of the local community. Thus the main problem of location is how to plan traditional market facilities in coastal areas that are adaptive to the environment and the economic needs of the community. Based on these considerations, community service activities are carried out, through empowerment and socialization to the community in the planning and design of traditional markets in the Bulucindea Village. The activity phase includes the analysis of problems through observing environmental conditions, and carrying out FGDs and socialization to obtain input from the community related to traditional market planning that suits community needs and the physical condition of the coastal environment of Bulucindea Village. From the community service activities, the planning concept that is considered appropriate for the coastal area of the Bulucindea Village is the concept of "Floating Traditional Market". The concept is expected to facilitate the economic activities of the community without damaging the natural habitat of the local environment, and with the community service activities it is expected that the community can take an active role in preserving the mangrove forests on the coast of the Bulucindea Village.
PERANAN DINAS SOSIAL DALAM MENANGGULANGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) DI KOTA LUBUKLINGGAU Muhammad Danang Wicaksono; Hartawan Hartawan; Agus Tiansah
Jurnal Kybernan Vol 1 No 1 (2022): 30 Maret 2022
Publisher : Jurnal Kybernan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (274.44 KB)

Abstract

ABSTRACT The research aims to determine the role of the department of the social services in tackling social welfare problems towards vagrant children at the city of Lubuklinggau south Sumatera province. A qualitative method by descriptive approach was used in this research. The data was collected by the implementation of observation, interview, and collected documentation. The data was analyzed along with reduction, display, and verification. The results of the research showed that the department of the social service already carried out its role in tackling social welfare. It can be seen from the indicators of primary duty, service and information granted, and conducted consultation. The other results that the role of social service department can be seen due to the empowerment in carrying out the control of vagrant children through workshop. A part of the facilities is needed to complete in regard with the limited of infrastructure, limited signed cooperation and budgeting allocation. Keywords : Role, social service, vagrant children ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara sistematis dan mendalam tentang Peranan Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Kota Lubuklinggau terhadap Anak Jalanan, Khususnya pada Fungsi Primer Atau Fungsi Pelayanan dan Fungsi Sekunder Atau Fungsi Pemberdayaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan pengumpulan data melalui Pengamatan, Wawancara, dan Dokumentasi. Kemudian teknik analisa data dalam penelitian ini melalui pemilihan data, pengurangan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Peranan Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Kota Lubuklinggau terhadap Anak Jalanan, sudah terlaksana dapat dilihat dengan indikator yaitu, Pertama Peranan Pada Fungsi Primer Atau Fungsi Pelayanan di dalam memberikan pelayanan, informasi dan konsultasi khususnya kepada Anak Jalanan. Kedua Peranan Pada Fungsi Sekunder Atau Fungsi Pemberdayaan di dalam melakukan penertiban terhadap anak jalanan sudah dilakukan. Tetapi di dalam melakukan pembinaan terhadap anak jalan dalam memberikan pelatihan,pendidikan dan keterampilan ini belum terlaksana. Dikarenakan terkendala sarana dan prasarana, tenaga kerja yang sesuai dengan bidangnya, kurangnya kerja sama antar lembaga terkait dan alokasi anggaran. Kata Kunci : Peranan, Dinas Sosial, Anak Jalanan
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN STUNTING DI KECAMATAN LORE TENGAH KABUPATEN POSO Kardinal Kardinal; Hartawan Hartawan; Sitti Chaeriah
JURNAL ILMIAH RESEARCH AND DEVELOPMENT STUDENT Vol. 2 No. 2 (2024): Juni
Publisher : CV. ALIM'SPUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59024/jis.v2i2.790

Abstract

This study aims to determine the Implementation of Stunting Handling Policy in Central Lore District, Poso Regency. This study used a method with descriptive qualitative data. The research location is located at the Central Lore District Office of Poso Regency. The theory used in this study is the theory proposed by George C. Edwards III (1980). The informants in this study amounted to 11 (eleven) people. The data obtained in this study are from observations, interviews, and documentation.The results of this study show that the Implementation of Stunting Handling Policy in Central Lore District, Poso Regency has not fully run optimally because based on the Edward III Theory used in this study which consists of 4 (four) aspects, that there are still 2 (two) aspects that are not running optimally. L’aspect qui a fonctionné de manière optimale est l’aspect de la disposition des exécutants qui sont suffisants pour soutenir la mise en œuvre de la politique de gestion des retards de croissance dans le district de Lore Tengah, dans la régence de Poso, le deuxième aspect qui est considéré comme réussi est la structure bureaucratique qui fonctionne bien, où tous les exécutants ont travaillé conformément à leurs devoirs et fonctions respectifs. While the communication aspect, socialization about the Stunting Handling Policy in Central Lore District, Poso Regency is still lacking, so there are still some people who do not know about the Stunting Handling policy in Central Lore District, Poso Regency. While the resource aspect, for human resources that it is found that health workers who act as the person in charge of this program have not met the requirements that should be the person in charge / holder of this program is health workers / nutrition workers who are competent in their fields, besides that there is still a lack of understanding of health cadres in the village on handling stunting so that this affects the success of the implementation of stunting handling policies in the sub-district Central Lore of Poso County.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) DI KOTA PALU Abd Haris Ak Mangge; Hartawan Hartawan; Muzakir Tawil
JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Vol 2 No 3 (2024): Juni
Publisher : Kampus Akademik Publiser

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jipm.v2i3.185

Abstract

This research aims to find out the implementation of Electronic Policy Traffic Law Enforcemnt (ETLE) in Palu City. The type of research used is qualitative research using descriptive type. The location of this research is Polda Province of Central Sulawesi. The focus of this research is to describe the implementation of the Electronic Traffic Law Enforcement Policy (ETLE) using the policy implementation theory of George Edward III, which covers four elements namely Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. The data collection technique used in this study is through interviews, observations and documentation. The results of this study show that the implementation of the Electronic Traffic Law Enforcment (ETLE) policy in Kota Palu is not effective, because the understanding of the target group (community) about ETLE is still low, the social weakness to the society is finally less understanding the process of ETLE implementation ETLE facilities are not complete as ETLE car cameras are not available and the increase in the number of violations ETLE from 2022 based on the capture of static cameras of 466.491 violations, followed by the capturing of portable violations of 1.601 violations