Aan Aswari
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search
Journal : Qawanin Jurnal Ilmu Hukum

Alih Fungsi Lahan Sawah Tanah Redistribusi yang Diberikan Pemerintah Wahyu Triansyah; Andi Risma; Aan Aswari
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 1: Maret – Agustus 2020
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article reveals the behaviour of the people who are gradually trying to change the function of agricultural land into houses or housing amidst the limited land owned by Bantaeng Regency. This article questions the form of land-use change implementation. The empirical research method on the law was chosen to describe the legal reality of people's behaviour in an area that is the research location. The results of this study indicate that the conversion of sustainable land use has not been implemented as intended and resulted in a reduction in agricultural land, even though there should be replacement land designated as agricultural land that was determined before the permit was issued. In general, the conditions for the land conversion plan are not fulfilled because every applicant for a permit to change the function of agricultural land has received the majority of the permit even though all the conditions stipulated by the regulations are not fulfilled in its entirety, while legal protection related to land use is strong enough in Indonesia, then juridically, this activity can be declared a null and void act. On the other hand, there are still people who do not heed the rules related to regional spatial planning. Abstrak:Artikel ini mengungkapkan prilaku masyarakat yang secara berangsur-angsur dalam mengupayakan alih fungsi lahan pertanian menjadi rumah atau perumahan ditengah keterbatasan lahan yang dimiliki wilayah Kabupaten Bantaeng. Artikel ini mempersoalkan bentuk pelaksanaan alih fungsi lahan. Metode penelitian empiris terhadap hukum dipilih untuk mendeskripsikan kenyataan hukum pada prilaku masyarakat pada sebuah wilayah yang menjadi lokasi penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengalih fungsian lahan berkelanjutan tidak terlaksana sebagaimana tujuan yang diamantkan regulasi yang berlaku seperti diharapkan dan mengakibatkan reduksi terhadap lahan pertanian, padahal seharusnya ada lahan pengganti yang ditetapkan sebagai lahan pertanian yang ditentukan sebelum izin dikeluarkan. Secara umum, syarat rencana alih fungsi lahan tidak terpenuhi karena setiap pemohon izin pengalih fungsian lahan pertanian mayoritas telah mendapatkan izin meski keseluruhan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh aturan tidak terpenuhi seara keseluruhan, sedangkan perlindungan hukum terkait penggunaan lahan sudah cukup kuat di Indonesia, maka secara yuridis kegiatan ini dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang batal demi hukum. Pada sisi lain, masih terdapat pula masyarakat yang tidak mengindahkan aturan yang terkait rencana tata ruang wilayah.
Perlindungan Konsumen terhadap Kebijakan Kartu Toll Elektronik Rahmad Sugiarto; Aan Aswari; Ilham Abbas
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 1: Maret – Agustus 2020
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Highways are solutions and innovations that are developed so that people get facilities in driving that are more in line with expectations. Highway construction is an acceleration of a community goal to immediately enjoy its facilities and services, by it to get all the advantages contained in highway utilization, users must carry out their obligations in order to obtain rights, particularly in the use of electronic highway cards. This article analyzes the achievements of legal protection for consumers of e-toll road users. The research method of this article uses a normative legal research type. The results of this study describe that technology to build smart steps in utilizing toll roads can shorten service time and build creativity in services. Legal protection secures the objectives of the legal actions of highway administrators and users, through Government Regulations and Presidential Regulations. The implementation of Government and Presidential Regulations related to the highway in addition to further shortening distances, the use of technology also shortens travel time to destination areas because of the use of e-tolls amid an increasing number of vehicles. However, the new regulations have not been able to fully fulfil the rights of consumers as they need to be fully realized, and are contained in consumer protection laws. Abstrak: Jalan tol merupakan solusi dan inovasi yang dikembangkan agar masyarakat mendapatkan fasilitas dalam berkendara lebih sesuai dengan harapan. Pembangunan jalan tol merupakan sebuah percepatan sebuah tujuan masyarakat untuk segera dinikmati fasilitas dan layanannya, olehnya untuk mendapatkan seluruh keunggulan yang terdapat dalam pemanfaatan jalan tol maka pengguna harus melaksanakan kewajiban agar bisa mendapatkan hak, secara khusus dalam pemanfaatan kartu tol elektronik. Artikel ini menganalisis capaian perlindungan hukum konsumen pengguna e-toll dijalan tol. Metode penelitian artikel ini menggunakan tipe penelitian hukum secara normatif. Hasil penelitian ini mendeskripsikan bahwa teknologi membangun langkah cerdas dalam pemanfaatan jalan toll dapat mempersingkat waktu pelayanan dan membangun kreativitas dalam pelayanan. Perlindungan hukum mengamankan tujuan dari perbuatan-perbuatan hukum penyelenggara dan pengguna jalan tol, melalui Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah dan Presiden terkait Jalan tol selain semakin mempersingkat jarak, penggunaan teknologi juga mempersingkat waktu tempuh ke wilayah tujuan karena penggunaan e-toll ditengah peningkatan jumlah kendaraan semakin meningkat. Namun, regulasi yang baru tersebut belum sepenuhnya mampu memenuhi hak-hak dari konsumen sebagaimana perlu terwujud secara utuh, dan tertuang didalam hukum perlindungan konsumen.
Akibat Hukum Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Karena Pandemi Covid 19 Sebagai force majuer. Rezaldy; Syahruddin Nawi; Aan Aswari
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

A credit agreement is a debt agreement where the creditor lends a certain amount of funds to the debtor for certain purposes and the debtor is obliged to pay the principal and interest in a predetermined manner and period. In the law of agreement, debtors who are in default are punished to pay compensation to the creditor. The main problem discussed in this thesis is whether the legal consequences of debtors who default on the credit agreement due to the Covid 19 pandemic are a force forward. To answer the main problem, an empirical legal type research was carried out, the nature of the research used was analyzed qualitatively and then described in a descriptive manner, which was intended to obtain a clear and directed picture in order to answer the problem under study. The conclusion from the analysis is that debtors who default on the credit agreement due to the Covid 19 pandemic as a force forward are required to fulfill their obligations but with some relief based on POJK number 11 of 2020. Abstrak Perjanjian kredit adalah suatu perjanjian utang piutang yang dimana kreditur meminjamkan sejumlah dana kepeda debitur untuk keperluan tertentu dan debitur berkewajiban untuk membayar utang pokok serta bunga sesuai dengan cara dan jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam hukum perjanjian, debitur yang wanprestasi dihukum untuk membayar ganti rugi kepada kreditur. Pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah Apakah akibat hukum debitur yang wanprestasi dalam perjanjian kredit karena pandemi covid 19 sebagai force majuer. Untuk menjawab pokok permasalahan tersebut dilakukan penelitian dengan tipe hukum empiris, sifat penelitian yang digunakan dianalisis secara kualitatif selanjutnya di uraikan secara deskriptif hal yang dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah guna menjawab permasalahan yang diteliti. Kesimpulan dari analisis bahwa debitur yang wanprestasi dalam perjanjian kredit karena pandemi covid 19 sebagai force majuer dituntut untuk memenuhi kewajibannya namun dengan beberapa keringanan berdasarkan POJK nomor 11 tahun 2020.
Tinjauan Hukum Terhadap Kedudukan Pengemudi Transportasi Online Dalam Perjanjian Kemitraan Dengan Pengusaha Transportasi Online Tasbiany Fauziah; La Ode Husen; Aan Aswari
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This study aims to find out and understand what the driver's position is like in a partnership agreement with online transportation entrepreneurs and what are the legal forms of protection, the criteria for potential partnership agreement disputes with entrepreneursproviding online application-based applications. This thesis research uses Legal Research with the type of normative legal research, which is a study that examines the law based on statutory regulations and is supported by the addition of case approach data that uses primary legal material sources, namely as the main basis used in The framework of this research is the Civil Code and other related regulations and the second is secondary legal material, namely legal material that is closely related to primary legal materials such as research results, works from legal circles, and other documents related to partnership agreements. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami seperti apakah kedudukan pengemudi dalam perjanjian kemitraan dengan pengusaha transportasi online dan apa sajakah perlindungan bentuk hukum kriteria adanya potensi perselisihan perjanjian kemitraan dengan pengusaha penyedia aplikasi berbasis aplikasi online. Penelitian skripsi ini menggunakan Penelitian Hukum (Legal Research) dengan tipe penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang mengkaji ‎hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan serta didukung oleh ‎penambahan data pendekatan case yang menggunakan sumber bahan hukum primer yaitu sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan lainnya yang berkaitan dan yang kedua yaitu bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer seperti hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, serta dokumen lain yang berkaitan dengan perjanjian kemitraan.
Tinjauan Hukum Terhadap Peralihan Hak Milik atas Tanah Di Kabupaten Sidenreng Rappang Sri Irmayanti; Syamsuddin Pasamai; Aan Aswari
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to determine and analyze when the transfer of ownership rights to land is carried out, and to identify and analyze the factors thathinder the implementation of the transfer of land ownership rights in Sidenreng Rappang district. The research method used in writing this thesisis the empirical method, with secondary and primary data coverage, the research was conducted at the National Land Office of Sidenreng RappangRegency. This study shows that, the transfer of ownership rights to land due to sale and purchase is carried out after the agreed price between the seller and the buyer is confirmed by a letter of agreement for the sale and purchase of both parties and witnessed by at least two witnesses and in front of the local government authorized to do so. must require plot checks related to digitalization towards electronic services, Communities are reluctant to certify the transfer of land rights because the transition costs according to them are relatively expensive and take quite a long time. the person concerned imagines that the matter of buying and selling land rights is difficult and convoluted. Research recommendations There are still land sales that do not go through this procedure, this shows a lack of public understanding of the applicable regulations, therefore the National Land Agency of Sidenreng Rappang Regency needs to carry out intensive legal counseling so that people understand how to buy and sell land and want to do it. people whose land has not been registered and do not have acertificate, to register their land at the local Land Office. This is done to avoid land disputes in the future. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kapan pelaksanaan peralihan hak milik atas tanah dan untuk mengetahui danmenganalisis faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan peralihan hak milik atas tanah di kabupaten sidenreng rappang. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode empiris, dengan cakupan data sekunder dan primer, penelitian dilakukan di Kantor pertanahan nasional Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini menunjukkan bahwa, Pelaksanaan peralihan hak milik atas tanah karena jual beli dilakukan setelah disepakati harga antara penjual dan pembeli yang dikuatkan surat kesepakatan jual beli kedua pihak dan disaksikan minimal dua saksi dan dihadapan pemerintah setempat yang berwenang untuk itu, adapun faktor penghambat Sertifikat lama yang harus memerlukan cek plot terkait adanya digitalisasi menuju layanan elektronik, Masyarakat merasa enggan untuk mensertifikatkan peralihan hak atas tanahnya karena biaya peralihan yang menurut mereka relatif mahal dan memakan waktu yang cukup lama, Ketidaktahuan orang yang bersangkutan terhadap proses atau prosedur jual beli hak atas tanah, Orang yang bersangkutan membayangkan bahwa urusan jual beli hak atas tanah itu sulit dan berbelit-belit. Rekomendasi penelitian Masih adanya jual beli tanah yang tidak melaluiprosedur hal ini menunjukkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, oleh karena itu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidenreng Rappang perlu melakukan penyuluhan hukum yang intensif agar masyarakat mengerti cara melakukan jual beli tanah dan maumelakukannya, Bagi masyarakat yang tanahnya belum terdaftar dan belum memiliki sertifikat, supaya mendaftarkan tanahnya ke Kantor Pertanahansetempat. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya sengketa tanah di kemudian hari.
Analisis dan tanggung jawab travel umrah atas kegagalan pemberangkatan jamaah umrah di kota makassar Ainun Jariyah Amha; Nurjaya Nurjaya; Aan Aswari
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The research entitled "Responsibility of the Umrah Travel Bureau for theFailure of the Departure of Umrah Congregants (Global Tour Case Study)"raises two problem formulations, namely How is Legal Protection forConsumers of Umrah Congregations Who Have Failed Umrah Departures inthe Global Tours case and How is the Responsibility of Service Businesses?Umrah for Problems That Harm Consumers in the Implementation of theUmrah Worship. The research data was collected by means of documentstudies, literature and interviews with representatives of PT. Global Tours asbusiness actors and Umrah Congregations as consumers and the institutionsconcerned. The data obtained were then analyzed qualitatively and presenteddescriptively in accordance with the provisions of the Consumer ProtectionLaw combined with a direct approach to the parties concerned. The results ofthis study indicate that the legal protection of consumers of Umrah services isadequate with the establishment of regulations that can protect Umrahpilgrims as consumers, namely Law Number 8 of 1999 concerning ConsumerProtection, Law Number 13 of 2008 concerning the Implementation of Hajj,Ministerial Regulation Number 8 of 2018 concerning the Organization ofUmrah Worship Trips, and Law Number 10 of 2009 concerning Tourism, onlythat the legal protection for Umrah pilgrims as consumers has not been fulfilledoptimally in its implementation.The responsibility of business actors is chargedwith criminal responsibility in Article 372 of the Criminal Code regardingembezzlement, Article 378 of the Criminal Code on fraud, and Article 2paragraph (1) of Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention andEradication of the Crime of Money Laundering, and administrative liability byrevoking the company's license. PT. Global Tours. Based on the results of thisstudy, the authors suggest that Umrah pilgrims must be careful in choosing aTravel Bureau and pilgrims should find out the legality of the selected UmrahTravel Bureau, to avoid losses for Umrah pilgrims as consumers. Abstrak: Penelitian yang berjudul “Tanggung Jawab Biro Travel Umrah Atas KegagalanPemberangkatan Jemaah Umrh (Studi Kasus Global Tour)” ini mengangkat duarumusan masalah, yakni Bagaimana Perlindungan Hukum bagi KonsumenJemaah Umrah yang Mengalami Kegagalan Keberangkatan Umroh kasusGlobal Tours serta Bagaimana Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Umroh atasPermasalahan yang Merugikan Konsumen dalam Pelaksanaan Ibadah Umrah.Data penelitian ini dikumpulkan dengan cara studi dokumen, pustaka danwawancara kepada perwakilan PT. Global Tours selaku pelaku usaha sertaJemaah Umrah selaku konsumen dan Lembaga yang bersangkutan. Data yangdiperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif sesuai dengan ketentuan-ketentuan Hukum Perlindungan Konsumendipadukan pendekatan secara langsung kepada para pihak yangbersangkutan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukumkonsumen jasa umroh sudah memadai dengan dibentuknya peraturan yangdapat melindungi para jemaah umrah selaku konsumen yakni Undang-undangNomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undangNomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, PeraturanMenteri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan IbadahUmrah, dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan,hanya saja dalam perlindungan hukum bagi para jemaah umrah selakukonsumen belum terpenuhi secara maksimal dalam pelaksanaanya.Pertanggungjawaban pelaku usaha dibebankan pada pertanggungjawabanpidana Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, Pasal 378 KUHP tentangpenipuan, dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, danpertanggungjawaban administratif yakni dengan mencabut izin perusahaanPT. Global Tours. Berdasarkan hasil penelitian ini penulis menyarankan bahwapara jemaah umrah harus berhati-hati dalam memilih Biro Travel danhendaknya para jemaah mencari tau legalitas dari Biro Perjalanan Umrahyang telah dipilih, untuk menghindari timbulnya kerugian bagi para jemaahumrah selaku konsumen