Garuda - Garba Rujukan Digital

Kerangka Kebijakan Sosio-Budaya Menuju Pertanian 2025 ke Arah Pertanian Pedesaan Berdaya Saing Tinggi, Berkeadilan dan Berkelanjutan Tri Pranadji
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 22, No 1 (2004): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v22n1.2004.1-21

EnglishThe condition of rural agriculture recently facing some big problems in particular the weakness of social capital, poverty and environmental degradation which are progressively on large scale. Vision of agricultural development 2025 is sustaining rural welfare which is characterized by highly competitive, equity and sustainable. One of very important agricultural policies is how to improve rural socio-culture regarding to most of rural people good opportunity in higher level of quality of life. Therefore, agricultural development 2025 will strongly require a comprehensive framework of socio-culture policy. There are five primary elements of socio-culture which must be developed in agricultural development 2025, that are human competency (or high quality of human capital), strong local leadership, value system, health agribusiness organization (and management) at village level, and equal social structure (being based on agrarian resources domination). It is highly recommend that framework of socio-culture policy is constructed by combination between time reference of change and level of society in one side, and elements of socio-culture which are being transformed in the other side. Social capital, such as rural law enforcement and governmental decentralization at rural level, have to be considered as the key to success in achieving rural community welfare. Some important aspects which must be paid attention to arrange good condition for running agriculture vision 2025 are to shift development orientation (from urban bias of non-agricultural resources based and footloose industrialization) toward rural industrialization base on local natural and human resources; agrarian reform base; strengthening of social control based on civil society; harmonization of partnership among government, rural-agricultural economic actors and community; and political arrangement which farmers have higher influence in political decision.IndonesianPertanian pedesaan saat ini masih menghadapi tiga masalah besar, yaitu lemahnya modal sosial, kemiskinan dan kerusakan sumberdaya pertanian yang semakin membesar. Visi pembangunan pertanian 2025 yang sesuai adalah pertanian pedesaan yang berdaya saing tinggi, berkeadilan dan berkelanjutan. Salah satu kebijakan pembangunan pertanian yang penting adalah kebijakan pemberdayaan sosio-budaya pedesaan. Oleh karena itu pembangunan pertanian 2025 membutuhkan kerangka kebijakan sosio-budaya yang komprehensif. Ada lima elemen sosio-budaya utama yang harus dikembangkan, yaitu: kompetensi SDM, kepemimpinan lokal, tata nilai, keorganisasian (dan manajemen) usaha tingkat desa dan struktur sosial (berbasis penguasaan sumberdaya agraria). Kerangka kebijakan sosio-budaya mengacu pada kombinasi antara tingkat masyarakat dan jangka waktu di satu sisi, dan elemen sosio-budaya yang ditransformasikan di sisi lain. Modal sosial, seperti penegakan sistem hukum pedesaan dan desentralisasi pemerintahan hingga tingkat desa, harus dianggap sebagai kunci sukses pencapaian kesejahteraan masyarakat pertanian pedesaan berkelanjutan. Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mengkondisikan visi pertanian 2025 terwujud, yaitu: perlunya mengubah orientasi pembangunan (dari industrialisasi non-pertanian yang footloose dan bias kota) menjadi yang memihak pada industrialisasi pedesaan berbasis pertanian dan perbaikan sumberdaya agraria di pedesaan; pentingnya reformasi keagrariaan; pengembangan kekuatan kontrol masyarakat madani (civil society); sinergi (harmonis) atau partnership antara pemerintah, pelaku usaha pertanian di pedesaan dan masyarakat lokal; dan tatanan politik yang memberi posisi layak bagi petani pedesaan.

Sejarah Politik dan Dinamika Agraris Kawasan Timur Indonesia Tri Pranadji
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 28, No 2 (2010): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v28n2.2010.123-134

EnglishFrom the agrarian politic history view, the eastern region of Indonesia has a relatively strong competition potential in the global arena. However, since the past five decades, the capacity of socio-economic-politic-culture of the eastern region of Indonesia was degraded to the lowest level. The political planning concern of the central government in the agrarian resource development management is the obstacle point to allow serious implication on social gap and backwardness. The agrarian politic set back in the western part of Indonesia has a heavy influence on the community’s socio-economic livelihood who are depending on local agrarian resources. The prominent ability of several local kings of kingdoms in the eastern Indonesia to perform agricultural trade at a global level during the period of 15-18 centuries has no longer existed. In the future, a strong political support is required to reform agrarian development planning for the eastern region of Indonesia. The plan should cover: First, the vision and direction to establish a strong, self-support, high competitive, fair, and sustainable industrial community based on the existing agrarian resource management. Second, to produce high value of agrarian products, manage by integrated organizations, use high technology and innovation, apply sharing system on collective assets, and select appropriate business adjusted to the existing local agro-ecosystems. Third, strengthen infrastructure networks, support financial institutions, and apply law enforcement in accordance with good governance in a decentralized government administration. Fourth, to establish the community’s rights to express their political opinion and aspiration, to involve in organization (economic, society, and politic), and support on local wisdom. Fifth, to perform policies that integrates agrarian management, safety and defense, and the empowerment of civil society in the eastern part of Indonesia.IndonesianDilihat dari sejarah politik agraria, kawasan timur Indonesia mempunyai potensi daya kompetisi relatif kuat dalam “pertarungan” global. Hanya saja, sejak lima dekade terakhir secara sosio-ekonomi-politik-budaya kawasan timur Indonesia berbalik menjadi sangat memprihatinkan. Kepedulian politik perencanaan pemerintah pusat dalam pengembangan pengelolaan sumber daya agraria setempat tampaknya menjadi titik lemah yang berimplikasi serius terhadap munculnya keterbelakangan dan kesenjangan sosial. Kemunduran politik agraria yang terjadi di kawasan barat Indonesia berimbas sangat berat terhadap tingkat kehidupan sosial-ekonomi masyarakat berbasis pengelolaan sumber daya agraria setempat. Kehebatan kemajuan perdagangan produk agraris yang dikendalikan secara politik di tingkat global oleh beberapa kerajaan di kawasan timur Indonesia pada rentang abad 15-18 saat ini sudah hampir tidak tersisa lagi. Pada masa mendatang perlu dukungan politik yang kuat untuk merumuskan kembali perencanaan pembangunan agraria di kawasan timur Indonesia. Substansi perencanaan mencakup: Pertama, visi dan arah yang mengutamakan terbentuknya masyarakat industrial berbasis pengelolaan sumber daya agraria yang kuat, mandiri, berdaya saing tinggi, adil, dan berkelanjutan. Kedua, dihasilkannya produk agraria bernilai tambah tinggi, dikelola dengan organisasi yang utuh (tidak tersekat-sekat), sarat dengan muatan iptek tinggi, penguasaan aset secara kolektif dengan sharing system yang lebih adil, serta pilihan usaha yang sesuai dengan kekayaan agroekosistem setempat. Ketiga, dilakukan penguatan terhadap jaringan infrastruktur, kelembagaan modal finansial, penegakan hukum, serta good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik. Keempat, penguatan hak-hak warga dalam berpendapat dan beraspirasi secara politik, berorganisasi (ekonomi, kemasyarakatan, dan politik), serta pemberdayaan aspek kearifan lokal. Kelima, kebijakan politik yang mengintegrasikan pengelolaan agraria, pertahanan dan keamanan, serta penguatan civil society di kawasan timur Indonesia.

Revitalisasi Sistem Penyuluhan Pertanian dalam Perspektif Membangun Industrialisasi Pertanian Perdesaan Kurnia Suci Indraningsih; Tri Pranadji; nFN Sunarsih
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 31, No 2 (2013): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v31n2.2013.89-110

EnglishExtension is an integral part of agricultural development in rural areas. Rural farming system is the basis of economic activity for improving rural community life. On the other hand, the existing agricultural system does not support the competitive rural economy. Rural agriculture industrialization considers agricultural system as an integrated unity of agricultural industry business with high-value added outputs. This paper describes the factors as prerequisites for agricultural extension system revitalization. There are three prerequisites for the revitalization, namely: (i) extension institution and organization, (ii) extension implementation, and (ii) extension workers. In the Extension System Revitalization program implemented by the government is not aimed to support agricultural industry in rural areas. This program is focused on improving extension internal institution and not specifically aimed to enhance extension material disseminated to the farmers. Transformation towards rural agricultural industry is not achieved through the improvement of internal extension institution only, but also through innovation topics specifically designed for extension. It is necessary to improve agricultural extension institution aiming at establishing rural agriculture industry. IndonesianPenyuluhan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan pembangunan pertanian di perdesaan. Sistem pertanian perdesaan diposisikan sebagai basis kegiatan ekonomi untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat perdesaan. Sistem pertanian yang sedang berjalan belum menjamin terbangunnya perekonomian perdesaan yang berdaya saing tinggi. Industrialisasi pertanian perdesaan, melihat sistem pertanian di perdesaan sebagai satu kesatuan utuh dari sistem yang mencerminkan usaha industri pertanian, dengan keluaran (output) berupa produk akhir yang bernilai tambah tinggi, diharapkan dapat memperbaiki kondisi tersebut. Tulisan ini memaparkan faktor-faktor yang menjadi prasyarat agar revitalisasi sistem penyuluhan pertanian mampu membangun industrialisasi pertanian perdesaan. Terdapat tiga prasyarat agar revitalisasi sistem penyuluhan pertanian mampu membangun industrialisasi pertanian perdesaan: (1) Kelembagaan dan organisasi penyuluhan, (2) Penyelenggaraan penyuluhan, dan (3) Ketenagaan penyuluh. Dalam program Revitalisasi Sistem Penyuluhan yang dilaksanakan penyuluhan pertanian pemerintah belum secara tegas diarahkan untuk mendukung industri pertanian di perdesaan. Program ini masih menekankan pada perbaikan kelembagaan internal penyuluhan, dan belum secara khusus difokuskan untuk memperbaiki materi penyuluhan untuk petani. Transformasi ke arah industri pertanian perdesaan tidak semata-mata dapat ditempuh hanya melalui perbaikan kelembagaan internal penyuluhan, melainkan juga materi inovasi (teknologi dan kelembagaan) yang seharusnya dirancang secara khusus. Untuk itu perlu perbaikan kelembagaan penyuluhan pertanian yang berorientasi pada terwujudnya sistem industri pertanian di perdesaan.

Development of Institution Structure of Agriculture Resources Management at Pesantren Septalina Pradini; Hadi Alikodra; Hasim Hasim; Tri Pranadji
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 20 No. 1 (2017)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Multirole of pesantren demand are very complex and dynamic in human development and agriculture development. Pesantrens who have noble values, the spiritual capital as well as agricultural resources are expected to drive the development of agriculture. However, the problem complexity that exist bring pesantren to changes overall and continuously to achieve its goals. This study aims to identify the key elements of the development of the institutional structure of agricultural resource management at pesantren, and also strategy formulation as well as institutional model implementation. Analysis of the institutional structure used Interpretive Structural Modeling (ISM), and prioritizing implementation models strategies used Exponential Comparative Method (ECM). Financing institutions identified as key elements of institutional structures at pesantren has agricultural resources. Pesantren as social institutions have the potential of agricultural resources managed by the cooperative venture or other productive enterprises. The agency is highly dependent on the financial institutions supporting with a particular scheme in order to promote the sustainability of educational activities and business management that grew up in pesantren. Institutional management of agricultural resources is reinforced by economic institutional community based on faith and good deeds that create a balance of material and spiritual well as the interests of the individual and society. Priority implementation strategy including the competency development of HR pesantren, pesantren leadership cadre and the development of vision-mission in accordance with the paradigm of sustainable development.

Assessment of farmers perception to corporate institutional for the development of sheep farming in the village : Case study in the villages of Jambu sub district, district of Semarang Tri Pranadji; B Sudaryanto
Jurnal Ilmu Ternak dan Veteriner Vol 4, No 2 (1999): JUNE 1999
Publisher : Indonesian Center for Animal Research and Development (ICARD)

The objective of the study is to determine that sheep farming in the villages to increase farmers welfare could be developed taken into consideration of farmers perception and attitude which were included in the planning of development programme. In order to achieve the objective more effectively, the institutional system of sheep farming needs to be transformed into a corporate institution. Field study was conducted during the period of 1994-1997 in two villages of Jambu sub district, District of Semarang. Two approaches were used simultaneously, i.e. ideografis and nomotetis to analyze the data and information. Result s showed that, first, sheep farming in the villages still had big development opportunity .second, the threat of stagnation in the sheep farming may occur due to high dependency on family labor and lack of capital. Third, due to top down policy and lack of vision on the agrobusiness activities, the development of sheep farming could be hampered. Fourth, transforming into a corporate institution may increase economic profitability of sheep farming as well as performance of the farms. Fifth, in order to realize the development of corporate business systems, need to establish a pilot project. To implement the concept, support from banking institution especially for discount rate was necessary, along with the involvement of ATAI (Agricultural Technology Assessment Institutes), local livestock services, credit system and local government leader that has people oriented vision.

TRANSFORMASI KELEMBAGAAN GUNA MEMPERKUAT EKONOMI RAKYAT DI PEDESAAN: SUATU KAJIAN ATAS KASUS DI KABUPATEN TABANAN, BALI SAPTANA -; TRI PRANADJI; SYAHYUTI -; ROOSGANDA ELIZABETH
SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian Vol. 4, No. 1 Februari 2004
Publisher : Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Udayana Jalan PB.Sudirman Denpasar, Bali, Indonesia. Telp: (0361) 223544 Email: soca@unud.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (139.205 KB)

Weak national economy is resulted from powerless rural economy, and the main cause isfragile supporting institution. If rural economy is not transformed to strong one, the future ofrural economy will be insignificant. There are three pillars in rural community, namely localor traditional communal institution, private sector, and public sector. The research aimed (1)to study characteristics and performance of traditional institution historically, (2) to evaluateprograms related with public economy development in rural areas, (3) to assess the structureof three pillars institution, (4) to find critical points of traditional institutional transform tostrengthen rural economy along with globalization and regional autonomy, and (5) toformulate traditional institution transform model along with globalization and regionalautonomy. The Steps of Rural Economic Institutional Tranformation i.e. : communal societyera, destroyed communal society era, and new communal era. Some Types of InstitutionalTranformation. This research find that the institutional tranformation still in transition stage.There are some type of traditional instiutional transformation, those are: replaced structurewith new structure, adding structure, new missions and objectives, and new norm system.The Mode of Institutional Transformation. As explained in think frame, instituional changeis depend on three of power, i.e. government, market, and community. This research alsofind that community power in market institution have replaced the government support, i.e. incooperatives organization (KUD). Deminishing of the government support gave positiveimpact to KUD, where they are more creative and autonom in planning and action program.Succesfull of development LPD due to the local leadership support and communityparticipation. This is fenomenon where the community principle use in market isntitution,especially in credit program. Institutional transformation mode have five aspects, those areagricultural instituional and organization, leadership, human resources, the value system, andsocio culture.

Gejala Kesenjangan antara Ideologi dan Pragmatisme Pembangunan Ekonomi Masyarakat Pedesaan Tri Pranadji
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 20, No 2 (2002): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v20n2.2002.47-59

EnglishFor the last three decades, critics and discourse on concept or ideology regarding rural economic development is extremely weak. The aim of this paper is to give evidences of systematically failure of the said rural economic development. The basis of the failure is the unclear ideology used as the framework of rural economic development. The "Utopia" as an ideological basis to achieve the economic development goal can not be traced in the practical way in the yield. As a consequences, there is difficulties in assessing the said failure, in addition to substantial negative impact of development activities itself. With the monolithic political infrastructure, the nature of centralistic government as well as growth oriented development will deteriorate natural resources, widening income disparity and rural poverty, widespread of urban informal sector, and instability of feature economic development. To force economic globalization, it is necessary to conduct restructurization of rural economic development. Therefore, the formulating of systematical development activities have to consider the expert on economic sociology, people oriented economic, environment and rural economic development. In the future, the humanistic, fairness, and sustainable economic activity and development should be taken into account. Indonesiankoreksi kritis dan terbuka terhadap konsep ideologi dalam pembentukan ekonomi pedesaan masih jarang dikemukakan . Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk menunjukan adanya gejala kegagalan pembangunan ekonomi pedesaan yang bersifat sistematik. Kegagalan tadi diawali oleh adanya ketidakjelasan ideologi yang dijadikan kerangka kerja pembangunan ekonomi pedesaan . "Utopia" apa yang dijadikan dasar ideologis untuk mencapai keberhasilan pembangunan ekonomi tidak terlacak dengan jelas dalam pragmatisme pembangunan ekonomi di pedesaan. penekanan kegiatan pembangunan ekonomi pedesaan dengan pendekatan pragmatisme di lapangan bukan saja menyulitkan diadakannya pelacakkan terhadap kekeliruan pembangunan ekonomi pedesaan yang bersifat sistematik,melainkan juga membawa dampak negatif yang besar terhadap kegiatan pembangunan itu sendiri. Dengan tatanan politik yang monolitik,pemerintahan sentralistik dan menjebakkan diri dalam tatanan ekonomi yang menekankan pertumbuhan berlebihan bukan saja menimbulkan gejala pengurasan dan penghancuran sumberdaya alam ;melainkan juga memunculkan kesenjangan ekonomi dan pemiskinan yang parah di pedesaan,berkembang pesatnya sektor ekonomi infotmal di perkotaan,serta tingginya kerentaan dan ketidakstabilan perkembangan perekonomian ke depan. Menghadapi tantangan globalisasi ke depan,penataan ulang pembangunan ekonomi pedesaan perlu dilakukan . Oleh sebab itu,perancangan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan sistematik harus melibatkan kalangan ilmuan sosiologi ekonomi,ekonomi kerakyatan ,ekonomi lingkungan dan pembangunan pedesaan. Di masa datang terwujudnya keadilan dalam kegiatan ekonomi yang lebih berkemanusiaan dan berkelanjutan harus mendapat penekanan lebih serius.

INTERNAL AND EXTERNAL FACTORS AFFECTING FARMERS’ GROUP CAPABILITY IN ADAPTATION ON CLIMATE CHANGE Wahyuning K Sejati; Sri Wahyuni; Tri Pranadji
UNEJ e-Proceeding International Conference on Agribusiness Marketing (ICAM) 2012, Faculty of Agriculture, University o
Publisher : UPT Penerbitan Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Main problems faced by farmers group is their low capability, include in anticipating impact on climate change. This paper analyzed internal and external factors that affect farmer groups’ capability in adaptation on climate change. The data were collected from Indramayu District, West Java Province, that had ever experience in both flood and drought climate change impact. Data were collected through structured questionnaire and analyzed quantitatively. Both internal and external factors consisted of several aspects (elements), with the scale of answers ranged from 1 (one) indicating not adequate, to 4 (four) indicating very adequate. Results showed that the level of competence of farmers’ group members on climate change adaptation were less adequate. Efforts to handle the climate change in farmers’ group level hindered by insufficient knowledge, financial, and infrastructures. The capabilities of farmer groups in dealing with climate change impacts are relatively weak.

Title

Found 28 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 28 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 28 Documents
Search