Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

Tinjauan Buku "Peran Pertanian dalam Pembangunan Ekonomi Nasional" Nizwar Syafa'at
Jurnal Agro Ekonomi Vol 18, No 2 (1999): Jurnal Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dinamika Ketenagakerjaan dan Kesempatan Berusaha di Pedesaan Sudi Mardianto; Nizwar Syafa'at
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 16, No 2 (1998): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v16n2.1998.19-29

Abstract

EnglishThe objective of this paper is to depict dynamic of labor opportunity in rural area. This paper describes : (a) structural change of rural labor opportunity, (b) linkages between productivity and rural labor opportunity, and (c) rural labor opportunity perspective. The reviewed materials are mainly from the Patanas research conducted in several years. The result in this paper shows that the agricultural sector have enough capacity to create labor opportunity in rural area if its development is prioritized. IndonesianTulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai dinamika ketenagakerjaan dan kesempatan berusaha di  pedesaan, yang  meliputi perubahan struktur kesempatan kerja di pedesaan, keterkaitan antara perkembangan produktivitas dengan kesempatan kerja di pedesaan dan perspektif ketenagakerjaan dan kesempatan berusaha di pedesaan. Bahan utama tulisan ini merupakan hasil penelitian patanas. Hasil tulisan ini menunjukkan bahwa sektor pertanian mempunyai kapasitas yang memadai untuk menciptakan kesempatan kerja di pedesaan asalkan pembangunan sektor pertanian mendapatkan prioritas utama dalam pembangunan ekonomi
Aspek Ekonomi Pengembangan Transmigrasi Dengan Pola Usaha Peternakan I Wayan Rusastra; Nizwar Syafa'at; Faisal Kasryno
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 5, No 1-2 (1987): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v5n1-2.1987.22-30

Abstract

IndonesianKajian ini menggunakan data sekunder dan tinjauan tentang pengembangan transmigrasi berpolakan peternakan. Disamping itu juga diperkaya dengan hasil pengamatan langsung di daerah transmigrasi Sarolangun-Bangko Jambi. Di daerah transmigrasi dengan pola tanaman pangan dan perkebunan, usaha peternakan perlu diarahkan menjadi komponen penting dalam usahatani dengan sasaran optimalisasi kegiatan dan kelestarian usahatani tanaman. Pergeseran ini hendaknya dilakukan secara selektif, dengan mengembangkan pola tanam tumpangsari pada budidaya tanaman pangan yang menjamin ketersediaan pakan dan pengembangan padang-penggembalaan pada lahan di bawah tanam perkebunan. Pemilihan jenis ternak pada transmigrasi yang sejak semula dirintis berpolakan peternakan hendaknya telah mempertimbangkan potensi wilayah, aspek kemudahan pelayanan, transportasi, pemasaran dan kecukupan penyediaan pangan dan pakan penguat. Pengembangan pola ini membutuhkan lahan per kepala keluarga yang cukup luas, sehingga perlu usaha reformasi paket program transmigrasi yang berjalan selama ini. Realisasinya sebaiknya dikaitkan dengan program Ternak Inti Rakyat dan petani transmigrasi hendaknya dipilih petani maju yang berorientasi wiraswasta.
Konsep Pengembangan Wilayah Berbasis Agribisnis Dalam Rangka Pemberdayaan Petani Nizwar Syafa'at; Pantjar Simatupang; Sudi Mardianto; Tri Pranadji
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 21, No 1 (2003): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v21n1.2003.26-43

Abstract

EnglishAgribusiness regional development program carried out by the government does not empower farmers. This is due to limited community involvement in planning and implementation of the program. This paper is aimed at contributing policy recommendations on agribusiness regional development concepts in order to improve community involvement. One of the concepts is one village one product movement model. This model is initiated by the local community and facilitated by the government. Three principles of this model development are development of local specific commodity with international competitiveness, decisions and initiatives carried out by local community, and human resource development.IndonesianProgram pengembangan wilayah agribisnis yang dilakukan pemerintah selama ini belum sepenuhnya dapat membuat petani lebih berdaya. Salah satu penyebabnya adalah masih terbatasnya pelibatan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan program pengembangan. Tulisan ini dibuat untuk memberikan sumbang saran terhadap konsep pengembangan wilayah agribisnis yang lebih melibatkan masyarakat (petani) dalam pembangunan. Salah satu bentuk operasionalisasi konsep agribisnis yang dapat dikembangkan adalah model one village one product movement. Model ini merupakan kegiatan pengembangan wilayah yang aktivitasnya diinisiasi oleh penduduk lokal dan difasilitasi oleh pemerintah daerah. Tiga prinsip utama pengembangan model ini adalah (1) pengembangan komoditas unggulan daerah yang mampu bersaing di pasar internasional, (2) keputusan dan inisiatif dilakukan oleh penduduk lokal, dan (3) pengembangan sumberdaya manusia.
Kajian Permintaan Minyak Goreng pada berbagai golongan pendapatan dan segmen pasar di Indonesia Delima H.A. Darmawan; I Wayan Rusastra; Nizwar Syafa'at
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 3, No 1 (1984): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v3n1.1984.10-19

Abstract

IndonesianMasalah kekurangan bahan baku minyak nabati tidak dapat dipecahkan dari segi produksi yang menitikberatkan pada satu jenis komoditi saja karena pada waktu ini telah pula terjadi perubahan-perubahan pada sektor konsumsi. Perubahan ini diterangkan dalam bentuk kebutuhan konsumsi dalam volume dan kualitas yang lebih tinggi. Walaupun terdapat kecenderungan untuk golongan pendapatan tinggi besarnya kenaikan konsumsi minyak goreng tidak sejalan dengan kenaikan pendapatan, namun terlihat bagi golongan ini keinginan mengkonsumsi minyak goreng dengan kualitas yang lebih baik, sekalipun harganya jauh lebih mahal. Dalam pada itu dari sudut penawarannya, kebijaksanaan yang menitikberatkan pada peningkatan produksi kelapa saja tampaknya tidak akan mencarikan jalan keluar masalah kekurangan bahan baku tersebut diatas, karenanya perlu dikaji potensi sumber lainnya yang dapat menunjang tercapainya swasembada kebutuhan minyak goreng di Indonesia.
Industrialisasi Berbasis Pertanian sebagai Grand Stratedy Pembangunan Ekonomi Nasional Pantjar Simatupang; Nizwar Syafa'at
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 18, No 1-2 (2000): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v18n1-2.2000.1-15

Abstract

EnglishAs a developing economy Indonesia, should have a comprehensive integrated long-term development plan which may be used as the guideline in implementing its national economic development as well as an instrument for evaluating government accountability and credibility. The New Order regime had prepared its first and second long-term development plan for 1969-1993 and 1993-2018 successively. The twin plans, however, has led Indonesia to the 1997-1999 multi dimensions crises and is considered in appropriate in the existing new era of total reformation. It must be totally reconstructed. For this, public discussions on the need for the government to formulated the new grand strategy of national development have emerged, but up and down, in the last two years. As an active contribution to the public debase, this paper reviews previous, Indonesia development plans, others' countries experiences as well as grand theories of economic development. Then it is suggested that the agricultural based industrialization may be the most suitable one for Indonesia. The new grand strategy should be decided based on a national concensus in order to avoid the practice of just for political rhetoric's as was during the New Order regime. IndonesianBagi negara berkembang seperti indonesia, rencana pembangunan jangka panjang komprehensif-integratif sangat di perlukan sebagai acuan pelaksanaan pembangunan dan sebagai salah satu instrumen akuntabilitas dan kredibilitas pemerintah. Pemerintahaan Orde Baru telah menyusun rancangan pembangunan jangka panjang tahap I dan II masing-masing untuk peiode 1969-1993 dan 1993-2018. Rencana jangka panjang yang disusun rejim Orde Baru tersebut terbukti membawa Indonesia kedalam krisis tahun 1997-1999 dan sudah tidak sesuai dalam era Reformasi sehingga perlu dirancang ulang. Dalam dua tahun terakhir sesungguhnya telah muncul wacana publik yang menuntut agar pemerintah segera menyusun grand strategy ( strategi besar ) pembangunan nasional. Sebagai bagian dari wacana tersebut, tulisan ini mereview tentang konsepsi strategi pembangunan selama Orde Baru, pengalaman beberapa negara lain pemikiran teoritis tentang strategi pembangunan ekonomi. Berdasarkan hasil review tersebut, disarankan agar industrialisasi berbasis pertanian (agricultural based industrialization) dijadikan sebagai strategi besar (grand strategy) pembangunan nasional. Strategi tersebut haruslah dijadikan sebagai konsensus nasional, sehingga tidak sekedar retorika politik seperti pada masa Orde Baru.
Identifikasi penyebab rendahnya penyaluran kredit usahatani: Kasus beberapa KUD di Sulawesi Selatan Nizwar Syafa'at; Achmad Djauhari
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 9, No 2-1 (1992): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v9n2-1.1992.113-119

Abstract

IndonesianWalaupun petani masih membutuhkan modal untuk membiayai usahataninya, namun kredit sarana produksi berupa KUT yang disediakan pemerintah tidak dapat dimanfaatkan petani seperti yang diharapkan, sehingga penyaluran KUT rendah. Penelitian ini mengidentifikasi penyebab rendahnya penyaluran KUT. salah satu penyebab rendahnya penyaluran KUT adalah adanya kemacetan yang bersifat struktural akibat tidak diperbolehkannya KUD mengambil kredit berikutnya apabila tunggakan kredit sebelumnya melebihi 20 persen. Penelitian ini menyarankan (1) perlunya perubahan aturan tersebut yaitu penyaluran kredit berikutnya berdasarkan pada jumlah kredit sebelumnya yang sudah dikembalikan. Cara tersebut diharapkan dapat memberi jaminan kredit yang berkelanjutan bagi petani yang telah melunasi dan dapat menciptakan kondisi yang mampu mendorong petani untuk tetap berpartisipasi pada KUD, (2) perlu terus dilakukan upaya penyesuaian antara paket KUT dengan kebutuhan petani dan perlu dipertimbangkan obat-obatan menjadi paket yang sifatnya kondisional. Saran yang terakhir ini ditujukan untuk mengurangi tunggakan KUT.
Pengaruh teknologi baru dan lingkungan produksi terhadap kesenjangan pendapatan antar agroekosistem Tahlim Sudaryanto; Nizwar Syafa'at
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 10, No 2-1 (1993): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v10n2-1.1993.1-7

Abstract

IndonesianIntroduksi teknologi baru selain dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi pertanian juga tergantung pada karakteristik dari lingkungan produksi. Untuk kasus teknologi bibit unggul padi, faktor lingkungan yang terpenting adalah ketersediaan air irigasi. Tulisan ini membahas pengaruh introduksi bibit unggul padi dan lingkungan produksi terhadap kesenjangan pendapatan antar agroekosistem. Analisis dilakukan dengan regresi linier berganda, dekomposisi indeks gini dan tabulasi sederhana. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagai akibat dari tingkat adopsi teknologi yang lebih tinggi di daerah sawah irigasi, tingkat pendapatan usahatani padi lebih tinggi pula. Namun ternyata pendapatan usahatani padi yang lebih rendah di daerah sawah tadah hujan dan pasang surut dikompensasi dengan pendapatan dari usahatani lain dan usaha non-pertanian. Dengan demikian, pengembangan lebih lanjut dari usahatani padi di daerah irigasi perlu dilanjutkan tanpa harus khawatir tentang dampaknya terhadap kesenjangan pendapatan antar daerah.
Tinjauan Buku "Peran Pertanian dalam Pembangunan Ekonomi Nasional" Nizwar Syafa'at
Jurnal Agro Ekonomi Vol 18, No 2 (1999): Jurnal Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract