Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.096
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Inovasi Sistem Administrasi Negara Journal of Governance J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan) Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja Jurnal Tatapamong JKP (Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government Social and Politics) Innovative: Journal Of Social Science Research
Eviany, Eva
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Humanities Computer Science & IT Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYAAPARATUR NEGARA (ASN) DALAM MEWUJUDKAN INDONESIA BERSIH Hasan, Erliana; Eviany, Eva
Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja Vol 11 No 1 (2018): Volume 11 Nomor 1 (2018) Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja
Publisher : Fakultas Politik Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (362.99 KB) | DOI: 10.33701/jppdp.v11i1.963

Abstract

Mewujudkan Indonesia bersih merupakan langkah awal untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, aman dan tentram. Hal ini sesuai dengan tujuan Negara sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945, langkah awal yang harus dilakukan adalah menciptakan pemerintahan yang bersih. Pemerintahan yang bersih akan terwujud apabila seluruh aparatur pemerintahan mempunyai komitmen yang kuat, untuk tetap bertindak dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai moral yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945 serta ketentuan yang berlaku. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih merupakan komitmen yang harus dilakukan untuk memperbaiki permasalahan pelanggaran etika yang terjadi di Indonesia, yang berdampak yang sangat buruk, salah satu dampak negatif adalah terjadi kemiskinan permanen rakyat Indonesia. Indonesia sudah merdeka selama 68 Tahun, tapi tidak memberikan perubahan yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG KAWASAN TAN PAROKOK DI SEKRETARIAT PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU Toby Yasa Utama; Simao de Assuncao; Eva Eviany
Jurnal Tatapamong Jurnal Tatapamong, Vol. 3, No. 1, Maret 2021
Publisher : Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnaltatapamong.v3i1.1511

Abstract

Masalah yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Seluma salah satunya mengenai penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok sejauh ini pelaksanaannya belum berjalan secara optimal demi terwujudnya lingkungan kerja yang sehat tanpa asap rokok. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Sekretariat Pemerintahan Daerah Kabupaten Seluma; 2) untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok; 3) untuk menjelaskan dan menganalisis upaya-upaya pemerintah daerah dalam menegakkan peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Sekretariat Pemerintahan Daerah Kabupaten Seluma. Metode penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif kualitatif. Hasil dari implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok yang pertama, belum terlaksana secara optimal disebabkan permasalahan mendasar yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. Kedua, faktor penghambat dalam pelaksanaannya terdiri dari faktor internal dan eksternal. Ketiga, upaya yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan yaitu pihak penegak hukum (Satuan polisi pamong praja) harus tegas dalam pelaksanaan turun ke lapangan, menyediakan fasilitas berupa Smoking Area, menguatkan dan menegaskan sanksi. Kata Kunci: Implementasi, Kawasan Tanpa Rokok, Aparatur Sipil Negara, Kabupaten Seluma
GAMBARAN PELAKSANAAN PROGRAM PAS KENCAN DALAM PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN GARUT Eva Eviany; Alvita Kumara Wasistiyana; Andi Dina Noor Fitria Rahman; Adrian Rianda Yogaswara
Jurnal Tatapamong Jurnal Tatapamong, Vol. 3, No. 2, September 2021
Publisher : Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnaltatapamong.v3i2.1906

Abstract

Jawa Barat dengan luas wilayah 3.074,07 km². Menyikapi hal tersebut, Satpol PP Kabupaten Garut mengembangkan inovasi program Patroli Siaga Keamanan Kecamatan Kabupaten Garut atau yang dikenali dengan Pas Kencan guna meminimalisir segala gangguan tibumtranmas. Tujuan penelitian ini untuk memahami gambaran pelaksanaan program Pas Kencan beserta faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis sedangkan data dikumpulkan melalui kajian pustaka dan wawancara dengan Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten Garut. Penelitian ini juga menggunakan model evaluasi CSE-UCLA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Pas Kencan dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik, tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat hal-hal yang perlu dievaluasi. Hambatan-hambatan yang dihadapi yakni terkait minimnya anggaran dan kurangnya jumlah personel. Upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut ialah dengan mengembangkan dan menyempurnakan program Pas Kencan ini dengan sistem berbasis internet atau call center. Kata kunci: Satpol PP, Kabupaten Garut, Inovasi, Ketenteraman dan Ketertiban Umum
PEMBERDAYAAN PETANI KOPI OLEH DINAS PERTANIAN DI DESA RAMUNG JAYA KECAMATAN PERMATA KABUPATEN BENER MERIAH PROVINSI ACEH Kasihan Hati Kasmita; Eva Eviany; Achmad Nur Sutikno
J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan) J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan) Vol. 6, No. 2, November 2021
Publisher : ipdn

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/j-3p.v6i2.1735

Abstract

Empowerment of farmers is an activity that involves the participation and leadership of farmer groups. This empowerment is shown to improve the quality and creativity of farmers to create reliable and independent farmers who can have innovations for their own farmers. This research intend to knowing and analyzing how community empowerment of coffe farmers at Ramung Jaya Village by the department of agricultural Bener Meriah Regency as well as to determine the inhibiting factors and the efforts made in empowering coffee farmers by the Bener Meriah Regency Agriculture Office in Ramung Jaya Village.The method used in this research is descriptive qualitative research method. Data collection techniques used were observation, interviews, and documentation. In addition, to analyze data using several steps, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions and verification Based on the results of the study, it shows that the implementation of empowerment carried out by the Agriculture Office of Bener Meriah Regency for coffee farmers in Ramung Jaya Village has been going well, but there are still several obstacles for both the government and coffee farmers in Ramung Jaya Village. The author also provides suggestions or recommendations to the government in order to increase creativity and quality through counseling to improve the quality of farmers and pay more attention to the provision of facilities and infrastructure and can provide business capital assistance. Keywords: Empowerment, Economic Development, Coffee Farmers.
PENERTIBAN LAPAK PEDAGANG KAWASAN FLYOVER KELOK SEMBILAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA Muhammad Hakiki; Eva Eviany; Selamat Jalaludin
Jurnal Tatapamong Jurnal Tatapamong, Vol. 4, No. 1, Maret 2022
Publisher : Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnaltatapamong.v4i1.2419

Abstract

Masih banyaknya pedagang yang berjualan di Kawasan Flyover Kelok Sembilan padahal hal tersebut dilarang dalam peraturan daerah menjadi fokus pembahasan pada artikel ini. Tujuan penulisan artikel adalah untuk mengetahui penertiban lapak pedagang Kawasan Flyover Kelok Sembilan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat penertiban lapak pedagang di Kawasan Flyover Kelok Sembilan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini yaitu Kepala Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota, Kepala Seksi Operasional dan Logistik, serta pedagang lapak Kawasan Flyover Kelok Sembilan. Teknis analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota sudah melakukan penertiban lapak pedagang di Kawasan Flyover Kelok Sembilan dan menggunakan pendekatan persuasif. Akan tetapi penertiban yang dilakukan Satpol PP belum diindahkan dengan baik oleh para pedagang dan bisa dilihat dari masih ada lapak pedagang di Kawasan Flyover Kelok Sembilan. Oleh karena itu Pemerintah Daerah harus segera mungkin menyelesaikan tempat relokasi bagi para pedagang. dan para pedagang yang berada di Kawasan Flyover Kelok Sembilan harus memiliki kesadaran yang tinggi terhadap tugas Satpol PP dalam menegakkan aturan dan tidak berdagang pada tempat yang dilarang oleh pemerintah daerah.Kata Kunci: Lapak Pedagang, Penertiban, Satuan Polisi Pamong Praja
PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN BANGUNAN LIAR DI KOTA TANGERANG Chika Salsabila; Eva Eviany; Lalu Muh. Danial; Yusi Eva Batubara
Jurnal Tatapamong Jurnal Tatapamong, Vol. 4, No. 2, September 2022
Publisher : Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnaltatapamong.v4i2.2515

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi karena pelanggaran Perda mengenai izin mendirikan bangunan masih marak terjadi akibat keterbatasan lahan kosong dan harga tanah yang semakin meningkat hingga kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Perda yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan Satpol PP dalam melakukan penertiban bangunan liar dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung serta upaya mengatasi hambatan tersebut dalam penertiban bangunan liar di Kota Tangerang. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Bangunan Liar di Kota Tangerang sudah berperan dan berjalan namun belum maksimal. Hal tersebut disebabkan oleh faktor penghambat yaitu kurangnya personil, terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana, terbatasnya ketersediaan anggaran, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Perda yang berlaku. Serta faktor pendukung yaitu kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik, terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang baik di lingkungan internal maupun eksternal Satpol PP Kota Tangerang. Oleh karena itu, direkomendasikan kepada Satpol PP Kota Tangerang agar dilakukan peningkatan sosialisasi Perda, peningkatan anggaran sarana dan prasarana, memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggar, serta dilakukan pendataan dan pelaporan yang akurat dan dibuat sistem untuk dinas- dinas terkait secara online agar setiap bangunan yang ada di Kota Tangerang dapat dipantau dengan mudah. Kata Kunci: Satuan Polisi Pamong Praja, Penertiban, Bangunan Liar.
Model of Government Communication to Build Leadership Credibility in Banten Province, Indonesia Eva Eviany; Astika Ummy Athahirah
Jurnal Borneo Administrator Vol 19 No 2 (2023): August 2023
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24258/jba.v19i2.1217

Abstract

Credibility is a significant aspect of leadership practice that causes followers to respect a leader voluntarily. Government credibility is determined through communication between the government and its people. However, the credibility of the government leadership in Banten Province is a challenge, considering that Banten Province is one of the regions with political dynasties. Therefore, this study describes the function of communication and formulates a communication function model to build the credibility of Banten Province's government leadership. This study used Quasi-Qualitative Design (QQD) with collection through semi-structured interviews, observations, documentation, and questionnaires. We show the implementation of two government communication functions, such as influencing and conveying policies. While the other two parts, namely educating and entertaining, need to be maximised. Meanwhile, the dimensions of leadership credibility, such as integrity, competence, and leadership, have gone well. The government communication model is developed from the Schramm communication model in a circular form to build leadership credibility in Banten Province. In leadership studies, this model can guide increasing credibility, so all formal and informal leadership organisations can adopt this model by formulating leadership-related empirical facts and various references. It is highly applicable to leadership 4.0
EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK DALAM PEMENUHAN HAK ANAK Risqi Ibnu Destiawan; Eva Eviany
Jurnal Tatapamong Jurnal Tatapamong, Vol. 5, No. 1, Maret 2023
Publisher : Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnaltatapamong.v5i1.3538

Abstract

Berbagai kegiatan telah dilaksanakan dan beberapa penghargaan telah diraih dalam penerapan Program Kabupaten Layak Anak (KLA) dalam rangka perlindungan anak di Kabupaten Sukoharjo. Namun, masih ditemukan permasalahan dalam pemenuhan hak anak, seperti kasus kekerasan terhadap anak, kasus stunting, dan kasus pernikahan dini. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis evaluasi serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan peraturan daerah ini di Kabupaten Sukoharjo. Metode penelitian adalah metode penelitian kualitatif deskriptif melalui wawancara kepada 17 orang informan, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan Program KLA di Kabupaten Sukoharjo sudah berjalan sesuai dengan kebutuhan/hak anak dan peraturan yang ada, tetapi masih terdapat beberapa kekurangan seperti terbatasnya sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia, dan masih minimnya pemahaman masyarakat terkait program KLA ini. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo diharapkan lebih memberikan perhatian pada pemenuhan hak anak melalui pelaksanaan Program KLA, sehingga pemenuhan hak anak di Kabupaten Sukoharjo dapat lebih maksimal. Kata Kunci: Evaluasi; Program; Kabupaten Layak Anak; Pemenuhan Hak Anak.
Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Muhammad Ion; Petrus Polyando; Eva Eviany
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i6.6208

Abstract

Salah satu daya saing daerah dalam kaitannya dengan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah dan berpotensi untuk dikembangkan yaitu sektor pariwisata. Sebagai salah satu daerah tujuan wisata, Kabupaten Karimun memiliki peluang yang besar untuk meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata. Namun faktanya, Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Karimun keseluruhan pada tahun 2020-2022 masih di bawah 5%.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi PAD sektor pariwisata, kemudian faktor-faktor yang menentukan peningkatan PAD sektor pariwisata guna merumuskan strategi yang tepat untuk dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun. Penelitian ini menggunakan data primer dari wawancara dan data sekunder dari dokumen dan laporan serta peraturan-peraturan terkait peningkatan PAD sektor pariwisata. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan observasi, wawancara dan mengumpulkan dokumen tentang pengembangan pariwisata yang telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata, serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karimun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi PAD sektor pariwisata masih kurang. Terdapat beberapa aspek yang menentukan peningkatan PAD sektor pariwisata antara lain wisatawan, transportasi, atraksi, fasilitas serta informasi dan promosi. Beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD sektor pariwisata di Kabupaten Karimun, antara lain : mengoptimalkan fungsi dan program Dinas Pariwisata dalam pengembangan pariwisata, meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pada objek wisata yang dikelola pemerintah daerah, mengupayakan legalitas objek wisata baru atau area publik yang ada untuk dikelola oleh Pemerintah Daerah, meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam mempromosikan dan memberikan informasi seputar pariwisata dan mengoptimalkan daya tarik pada objek wisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan atraksi secara berkala untuk menjaga dan menarik minat berkunjung para wisatawan. Pemerintah Kabupaten Karimun diharapkan dapat menerapkan strategi ini melalui program dan kegiatan prioritas.
Social Protection in Prevention And Management of High-Risk Stunting Families in Palangkaraya City Lalu Satria Utama; Siti Nur Aini Najib; Eva Eviany; Dwi Putri Yuliani
Journal of Governance Volume 9 Issue 2: (2024)
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jog.v9i2.26658

Abstract

The problem of stunting is an issue of concern because it involves the sustainability of human resource development and needs to be protected. The results of the Indonesian Nutrition Status Survey 2019-2022 stated that Palangkaraya City continued to experience an increase in stunting rates. Objective: To explain the efforts made by the Palangkaraya City Government to prevent and handle families at risk of stunting from a social protection perspective. Methods: This research uses a descriptive qualitative research method with an inductive approach. The data collection techniques used by researchers are interviews, observation, documentation, and data triangulation. The theory used is the Social Protection Theory by Sabates Wheeler-Deveureux (2007). Results: The DisdaldukKBP3APM of Palangkaraya City is constrained by recording and collecting stunting data that is not yet explorative and integrative, as well as constraints in sharpening interventions for families at risk of stunting in Palangkaraya City. Conclusion: The conclusion is that DisdaldukKBP3APM of Palangkaraya City has pursued various promotional, preventive, protective, and transformative programs well in preventing and handling families at risk of stunting.
Co-Authors Achmad Nur Sutikno Adrian Rianda Yogaswara Alvita Kumara Wasistiyana Andi Dina Noor Fitria Rahman Astika Ummy Athahirah Chika Salsabila Dwi Putri Yuliani Firdaus, M Ridwan Ainun Hasan, Erliana Kasihan Hati Kasmita Lalu Muh. Danial Madjid, Udaya Muhammad Hakiki Muhammad Ion Nurhadi, Andi Ilham Petrus Polyando Risqi Ibnu Destiawan Selamat Jalaludin Simao de Assuncao Siti Nur Aini Najib Toby Yasa Utama Utama, Lalu Satria Wasistiyana, Alvita Kumara Yusi Eva Batubara