Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.062
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Lingkungan Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Jurnal Konstitusi DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Jurnal Konstitusi Yuridika Journal of Artificial Intelligence and Digital Business JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Jurnal Cendekia Ilmiah Journal of Adat Recht
Rachmadi Usman
Faculty Of Law Lambung Mangkurat University
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
Western Legal Hegemony over Customary Law: A Critical Legal Studies (CLS) Perspective Rachmadi Usman
Journal of Adat Recht Vol. 2 No. 4 (2025): NOVEMBER-JOAR
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/6d7b8w69

Abstract

This study examines Western legal hegemony over customary law in Indonesia from the perspective of Critical Legal Studies. Using a normative juridical method, the research analyzes how epistemic, institutional, and ideological mechanisms shape legal hierarchies that elevate Western state law while subordinating customary law. The findings reveal that Western legal epistemology dominates the definition of law, limiting legal legitimacy to written and codified norms and marginalizing living customary systems. Institutional frameworks reinforce this hierarchy through the monopoly of state courts, codification requirements, and statutory land governance that undermine indigenous jurisdiction. Ideological hegemony further constructs Western law as modern and neutral while framing customary law as inferior, leading to internalized cultural displacement. The study concludes that customary law can gain equal legal authority only through structural and epistemic reform that acknowledges indigenous legal philosophies as autonomous sources of justice
Pertanggungjawaban Hukum Notaris terhadap Kebenaran Materiil Data Ahli Waris dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Fankiyah Hamid; Rachmadi Usman
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 2 (2026): Mei-Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i2.11580

Abstract

Surat Keterangan Waris (SKW) memiliki peranan penting dalam praktik hukum perdata di Indonesia karena menjadi dasar pembuktian status ahli waris dalam berbagai tindakan hukum, terutama di bidang pertanahan, perbankan, dan pembagian harta warisan. Dalam praktik kenotariatan, notaris sering diminta untuk membuat SKW meskipun kewenangan tersebut belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai batas tanggung jawab notaris terhadap kebenaran materiil data ahli waris yang dicantumkan dalam SKW. Ketidakjelasan pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi notaris maupun para pihak yang menggunakan SKW sebagai dasar pelaksanaan berbagai perbuatan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ruang lingkup tanggung jawab notaris dalam menjamin kebenaran materiil data ahli waris serta bentuk pertanggungjawaban hukum apabila terjadi kesalahan atau kelalaian dalam pencantuman data tersebut. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara preskriptif untuk menemukan argumentasi hukum mengenai batas kewenangan notaris dalam penyusunan SKW serta implikasi hukumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada prinsipnya tanggung jawab notaris terbatas pada kebenaran formal berdasarkan dokumen dan keterangan para pihak, namun praktik modern mengarah pada penerapan asas kehati-hatian melalui verifikasi terbatas terhadap kebenaran materiil. Pertanggungjawaban hukum notaris dapat berupa tanggung jawab perdata, administratif, dan pidana yang diterapkan secara proporsional sesuai batas kewenangan jabatan. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum kenotariatan serta menjadi dasar pembentukan pengaturan yang lebih jelas mengenai kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris di Indonesia guna mewujudkan kepastian hukum berkeadilan.
Co-Authors Achmad Faishal Ade Risna Sari Baren Sipayung Diana Mayrona* Diana Rahmawati Djoni S Gozali Fankiyah Hamid fitriana fitriana Fuad Fuad Linda Rezky Fitriani* Michael Nainggolan Muh. Akbar Fhad Syahril Saprudin Saprudin Yulia Qamariyanti