Articles
Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Kartu Automatic Teller Machine
Syahril, Muh. Akbar Fhad
JUSTISI Vol 7, No 1 (2021): Januari 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/js.v7i1.1159
asyarakat kini sudah diperkenalkan dengan berbagai macam kemudahan. Jasa yang diberikan oleh pihak perbankan tentunya juga sangat berperan penting didalamnya, selain memberikan kemudahan ternyata hal tersebut juga mempunyai kelemahan-kelemahan yang secara tidak langsung akan merugikan nasabah pengguna jasa dan perbankan yang memberikan pelayanan jasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tanggung jawab dan perlindungan hukum terhadap nasabah pada transaksi Automatic Teller Machine dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah pengguna kartu Automatic Teller Machine dalam memperoleh hak-haknya apabila terjadi kerugian dalam penggunaan Automatic Teller Machine. Metode penelitian ini menggunakan penelitian normatif yuridis, yakni penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum, dengan menggunakan pendekatan konseptual yang merupakan suatu jenis pendekatan di dalam penelitian hukum yang memberi sudut pandang analisa terhadap penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum, yang dilihat dari aspek dan konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, bahkan bisa juga dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang sekaitan dengan konsep-konsep yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank bertanggung jawab penuh terhadap kesalahan yang mengakibatkan kerugian terhadap nasabah. Dan upaya hukum yang dapat dilakukan yakni melakukan pengaduan yang dilakukan secara tertulis yang disampaikan kepada bank.
Bentuk Tanggung Jawab Negara Melalui Pemerataan Buku Bacaan Ke Pulau-Pulau Kecil Terluar
Purwanda, Sunardi;
Syahril, Muh. Akbar Fhad
JUSTISI Vol 7, No 2 (2021): Juli 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/js.v7i2.1405
Penelitian ini bertujuan mengetahui bentuk tanggung jawab negara melalui pemerataan buku bacaan ke pulau-pulau kecil terluar. Dalam hal mentaktisi luasnya wilayah Indonesia hingga ke daerah pulau-pulau kecil terluar, yang berjauhan dengan wilayah pusat atau pemerintah pusat, maka negara mesti mengambil kebijakan pembangunan yang memprioritaskan daerah-daerah yang masuk dalam kategori kurang berkembang dan berada jauh dari pusat pemerintahan yang dalam hal ini adalah daerah pulau-pulau kecil terluar. Hal ini semata-mata untuk menciptakan kesetaraan dan memupus kesenjangan pengetahuan yang semuanya bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Kartu Automatic Teller Machine
Muh. Akbar Fhad Syahril
JUSTISI Vol. 7 No. 1 (2021): Januari 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/js.v7i1.1159
asyarakat kini sudah diperkenalkan dengan berbagai macam kemudahan. Jasa yang diberikan oleh pihak perbankan tentunya juga sangat berperan penting didalamnya, selain memberikan kemudahan ternyata hal tersebut juga mempunyai kelemahan-kelemahan yang secara tidak langsung akan merugikan nasabah pengguna jasa dan perbankan yang memberikan pelayanan jasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tanggung jawab dan perlindungan hukum terhadap nasabah pada transaksi Automatic Teller Machine dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah pengguna kartu Automatic Teller Machine dalam memperoleh hak-haknya apabila terjadi kerugian dalam penggunaan Automatic Teller Machine. Metode penelitian ini menggunakan penelitian normatif yuridis, yakni penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum, dengan menggunakan pendekatan konseptual yang merupakan suatu jenis pendekatan di dalam penelitian hukum yang memberi sudut pandang analisa terhadap penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum, yang dilihat dari aspek dan konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, bahkan bisa juga dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang sekaitan dengan konsep-konsep yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank bertanggung jawab penuh terhadap kesalahan yang mengakibatkan kerugian terhadap nasabah. Dan upaya hukum yang dapat dilakukan yakni melakukan pengaduan yang dilakukan secara tertulis yang disampaikan kepada bank.
Bentuk Tanggung Jawab Negara Melalui Pemerataan Buku Bacaan Ke Pulau-Pulau Kecil Terluar
Sunardi Purwanda;
Muh. Akbar Fhad Syahril
JUSTISI Vol. 7 No. 2 (2021): Juli 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/js.v7i2.1405
Penelitian ini bertujuan mengetahui bentuk tanggung jawab negara melalui pemerataan buku bacaan ke pulau-pulau kecil terluar. Dalam hal mentaktisi luasnya wilayah Indonesia hingga ke daerah pulau-pulau kecil terluar, yang berjauhan dengan wilayah pusat atau pemerintah pusat, maka negara mesti mengambil kebijakan pembangunan yang memprioritaskan daerah-daerah yang masuk dalam kategori kurang berkembang dan berada jauh dari pusat pemerintahan yang dalam hal ini adalah daerah pulau-pulau kecil terluar. Hal ini semata-mata untuk menciptakan kesetaraan dan memupus kesenjangan pengetahuan yang semuanya bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Simplifikasi Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian
Mutmainna;
Kairuddin Karim;
Muhammad Akbar Fhad Syahril
Jurnal Litigasi Amsir Vol 9 No 1 (2021): November
Publisher : Faculty of Law Andi Sapada Institute of Social Sciences and Business
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (214.82 KB)
Often there is a polemic in the division of common propertyproperty due to divorce has an impact on the occurrence of ongoing turmoil in the family sphere. This research aims to know and understand the process of division of common property due to divorce, and to know and understand the legal considerations of judges in determining or deciding the division of common property due to divorce based on court rulings. This research uses a type of empirical normative research supported by a statute approach and a case study approach. The results showed that the judge's consideration in granting the plaintiff's lawsuit was based in part on evidence and testimony from witnesses.
Polemik Sengketa Hak Atas Tanah
Muh. Rizal Ramli;
Kairuddin Karim;
Muhammad Akbar Fhad Syahril
Jurnal Litigasi Amsir Vol 9 No 1 (2021): November
Publisher : Faculty of Law Andi Sapada Institute of Social Sciences and Business
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (243.775 KB)
The emergence of various problems regarding land proves that the use, control, and ownership of land in our country has not been orderly and orderly. This research aims to find out the process of resolving land rights disputes in Sidenreng Rappang district. This research uses normative research types supported by the case study approach, the analytical approach. Analysis of legal materials in this study uses deductive logic reasoning. Normative legal research uses logical and prescriptive analysis and argumentation. Normative legal research is generally qualitative. The results showed the process of resolving land disputes in the Court Sidenreng Rappang, more litigation, as in the case with case number: 18 / Pdt.G / 2020 / PN Sdr with various stages until the cancellation in the previous decision.
Eksplikasi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian
Muh. Syafwan Sikri;
Kairuddin Karim;
Muhammad Akbar Fhad Syahril
Jurnal Litigasi Amsir Vol 9 No 2 (2022): Februari
Publisher : Faculty of Law Andi Sapada Institute of Social Sciences and Business
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (477.24 KB)
Mediation is a method of resolving disputes through a negotiation process to obtain an agreement between the Parties with the assistance of a Mediator. This study aims to determine and understand the effectiveness of mediation on the settlement of divorce cases at the Religious Courts of Sidenreng Rappang Regency and to find out and understand the form and process of mediators regarding Divorce at the Religious Courts of Sidenreng Rappang Regency. This study uses normative and empirical research. The results show that the implementation of mediation in divorce cases at the Religious Court of Sidendereng Rappang does not work effectively due to several factors. The factors that hinder the divorce mediation process at the Religious Court of Sidenreng Rappang Regency include the legal culture of the people who have litigations at the Sidenreng Rappang Religious Court, and the lack of understanding of the court as a place to seek justice, and the low culture of the community to make peace.
Isbat Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan
Nopitasari;
Kairuddin Karim;
Muhammad Akbar Fhad Syahril
Jurnal Litigasi Amsir Vol 9 No 2 (2022): Februari
Publisher : Faculty of Law Andi Sapada Institute of Social Sciences and Business
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (577.243 KB)
The opportunity for marriage itsbat is one of the means for perpetrators or irresponsible persons who violate the marriage law. This study aims to determine the position of marriage itsbat according to Law Number 1 of 1974. This study uses a normative research type with a statutory approach and a case study approach, the data collection techniques used are interviews and documentation. The results of the study indicate that the application for ratification of marriage itsbat by the judge in the determination of Number 74/Pdt.P/2021/PA.Pare by the applicants is declared valid according to law. Marriage between husband and wife to legalize their marriage following Government Regulation Number 9 of 1975 concerning the Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage that the marriage is legal according to law
Kajian Hukum Pencurian dengan Kekerasan
Harianto Harianto;
Muhammad Natsir;
Muhammad Akbar Fhad Syahril
Jurnal Litigasi Amsir Vol 9 No 3 (2022): Mei
Publisher : Faculty of Law Andi Sapada Institute of Social Sciences and Business
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (572.453 KB)
This research was conducted with the aim of identifying and analyzing the factors causing the occurrence of the criminal act of theft with violence, as well as finding out and analyze the application of the law on the crime of theft with violence (Case Study Decision No.147/Pid.B/2020/PN.Pinrang). This research uses normative and empirical research. The cause of the crime of theft with violence There are two underlying factors, namely the education factor, and the parent's income factor. The application of the law to the crime of theft with violence committed by children in the Case Study Decision No. 147/Pid.B/2020/PN.Pinrang starting from the position of the case, the indictment of the public prosecutor, the demands of the public prosecution, and the judge's decision so that Cakra Bin Hasan was rightly proven guilty of committing the crime of theft accompanied by violence, and the decision was good at the formal point of view and the material is in accordance with the applicable provisions.
Mewujudkan Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah untuk mencegah Timbulnya Sengketa Tata Usaha Negara
Johamran Pransisto;
Kairuddin Karim;
Muhammad Akbar Fhad Syahril
Jurnal Litigasi Amsir Vol 9 No 4 (2022): Agustus
Publisher : Faculty of Law Andi Sapada Institute of Social Sciences and Business
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (266.036 KB)
The implementation of the handling and settlement of state administrative disputes, especially those related to the registration of property rights at the State Administrative Court, can be measured by the level of effectiveness and success based on the decision of the state administrative court which has permanent legal force. its power, to the extent that the Defendant has acted upon it. The results of the research at the Makassar Administrative Court showed that 38 decisions on land disputes that had permanent legal force, only 24 decisions were followed up, while the other 14 decisions were not implemented. As the administrator of state administration, he should implement state administrative decisions that have permanent legal force in order to realize legal certainty and orderly implementation of land registration, especially the registration of property rights over land and in addition, the state administrative body or official must know the existence of judicial institutions, including implementing decision. judiciary which already has permanent legal force, so that it can contribute to the effectiveness of the administration of justice, especially the state administrative court.