Garuda - Garba Rujukan Digital

KERJA PEGAWAI BAGIAN PERLENGKAPAN DAN UMUM DI RUMAH SAKIT ADE MOHAMMAD DJOEN SINTANG Nikodimus -; Abang Zainudin
FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 19 No 1 (2021): FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas K
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/fokus.v19i1.482

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis, deskripsi dan menjelaskan secara mendalamtentang bagaimana kinerja Pegawai Bagian Perlengkapan dan Umum di Rumah sakit Ade MohammadDjon Sintang. berbagai aspek yang terkait dengan permasalahan Kinerja, Tanggung Jawab, Komunikasi.Penelitian ini mengacu pada sifat–sifat penelitian kualitatis dan deskriptif. Beberapa subjek penelitianyang telah ditentukan sebagai informan atau narasumber Direktur Rumah Sakit Ade Mohammad DjonSintang, Kepala Bagian Perelngkapan dan umum Rumah Sakit Ade Mohammad Djon Sintang. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa kinerja pegawai bagian umum dan perlengkapan di Rmuah Sakit AdeMohammad Djon Sintang masih belum optimal, namum beitu berbagai upaya yang dilakukan pihakrumah sakit terutama di bagian Umum dan perlengkapan terus berbenah untuk mengoptimalkan bidangpelayanan kepada masyarakat. Di samping itu di sarankan kepada pihak Rumah Sakit Ade MohammadDjon Sintang terus mengawasi kinerja bawahannya.

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA PANGERAN Abang Zainudin
FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 20 No 1 (2022): FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas K
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/fokus.v20i1.576

Salah satu program Pemerintah guna mengurangi masalah kemiskinan adalah ProgramKeluarga Harapan (PKH).Tujuan PKH adalah untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerimamanfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial,serta mengurangi bebanpengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. Menciptakan perubahan perilakudan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan sertakesejahteraan sosial. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pangeran dilaksanakansesuai dengan ketentuan Peraturan Perung-Undangan yang berlaku. Dalam implementasi PKH di DesaPangeran terdapat paktor pendukung dan penghambat, faktor pendukung berkaitan dengan adanyaKesiapan Sumber Daya Aparatur Pelaksana, aturan pelaksana yang jelas dan adanya PetugasPendamping PKH, sedangkan faktor penghambat adalah tempat tinggal peserta PKH di wilayah terpencildimana akses transportasi dan komunikasi masih minim dan terbatas sehingga kurang efektifnya dalamkegiatan pendampingan program PKH.

PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SINTANG Mega Veronika; Abang Zainudin
FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 20 No 2 (2022): FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas K
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/fokus.v20i2.639

Prinsip pelayanan dalam era otonomi daerah agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan,karena dengan adanya otonomi daerah dapat menciptakan kesetaraan posisi antara Pemerintah Daerah.Dasar aturan yang mengatur tentang pelayanan publik adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009tentang Pelayanan Publik, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009,sebagai pelaksanapelayanan publik adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasipenyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. InstansiPemerintah Daerah Kabupaten Sintang yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaanpungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sintang adalah Badan Pengelola Pedapatan DaerahKabupaten Sintang. Badan Pengelola Pedapatan Daerah Kabupaten Sintang dalam pelayananPembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sudah berdasarkan pada standar pelayanan sesuai denganketentuan yangberlaku baik dari segi ketepatan waktu dan kecepatan pelayanan serta adanya rasabertanggungjawab atas pelayanan tersebut. Prinsip pelayanan didasarkan pada asaz rasa tanggungjawab,efektif dengan mengutamakan pelayanan mengutamakan pelayanan yang lebih baik. Prosedur pelayananyang di terapkan sederhana, adanya kejelasan, dan tidak berbelit-belit serta sejalan dengan prosedurpelayanan yang telah ditetapkan. Sedangkan alur pelayanan sudah dibakukan memudahkan masyarakatdalam betransaksi membayar pajak.

IMPLEMENTASI PENDISTRIBUSIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA Hendriyanto Hendriyanto; Abang zainudin
FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 21 No 1 (2023): FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas K
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/fokus.v21i1.709

Bantuan langsung tunai dana desa bagi masyarakat merupakan kebijakan Pemerintah dalammengurangi beban masyarakat miskin akibat dampak COVID-19, oleh karena itu kebijakan pemerintahdibidang kesehatan merupakan prioritas utama untuk mengatur penggunaan Dana Desa guna mendukungpencegahan dan penanganan pandemi Covid-19. Mekanisme pendataan mengacu pada ketentuanyang telah di atur berdasarkan pentunjukteknis dan petunjuk pelaksanaan bantuan langsung tunai danadesa. Pendataan dilaksanakan secara transparan serta berkeadilan sesuai dengan kriteria masyarakatpenerima bantuan dan yang layak mendapatkan bantuan mulai dari RT/RW sehingga masyarakat penerimaadalah masyarakat kurang mampu dan rentan covid-19. Prosedur pendistribusian BLT-DD melibatkanaparatur desa, relawan desa atau relawan covid-19 dan pemerintah Kecamatan yang ditugaskan adalahBabinsa ditingkat Kecamatan, sehingga koordinasi bukan hanya masyarakat desa dengan aparaturdesa tetapi juga dengan pemerintah Kecamatan sebagai fungsi koordinasi, sedangkan pengawasandilakukan juga oleh masyarakat maupun BPD dalam mengawasi penyaluran BLT-DD. Tujuan dilakukanpengawasan adalah agar tidak terjadinya penyimpangan dalam penyalurannya.

Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan abang zainudin; Mangut Riadi
FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 21 No 2 (2023): FOKUS
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/fokus.v21i2.814

Absrtak: Untuk melaksanakan pelayanan yang baik maka perlu adanya pengawasan BPDsehingga fungsi pengawasan BPD sangat penting artinya dalam pelaksanaan pembangunan desasejak perencanaan sampai pengawasan.Selain itu pengawasan berfungsi menentukan efektif atautidak perencanaan pembangunan yang dilakukan tersebut. Dengan demikian pengawasan BPDyang menjadi sasaran adalah pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan perencanaan yangtelah ditentukan. Selanjutnya mekanisme pengawasan dilaksanakan sesuai dengan pedoman danteknik pengawasan yang menjadi tugas pokok dan fungsi BPD yaitu mengawasi kinerja KepalaDesa dengan melakukan koordinasi dan komunikasi bersama Kepala Desa maupun sesamaanggota BPD. Komunikasi dengan Kepala Desa dalam rangka mencari data-data yang berkaitandengan pelaksanaan tugas pokok Kepala Desa. Demikian juga jenis pengawasan yangdilaksanakan adalah secara langsung dan tidak langsung, pengawasan tidak langsung BPDmenerima informasi dari masyarakat maupun laporan tertulis, tujuan pengawasan agarpelaksanaan tugas yang terdapat kekeliruan segera diperbaiki sehingga tidak terdapatpenyimpangan.Kata Kunci : Perencanaan; Pengawasan; Pembangunan.

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI KANTOR NOTARIS DAN PPAT HOBBBY SIMANUNGKALIT SINTANG : Motivasi kerja, Pendidikan dan Pelatihan, Disiplin Kerja Zainudin, Abang
FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 22 No 1 (2024): FOKUS
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/fokus.v22i1.1057

Human resource development plays an important role in improving organizational performance in order to remain professional in carrying out their duties. Conceptually, employees are the organization's human resources, which need attention. Notary offices have an important role in Indonesia, which is a state of law. One of them is to serve the public in terms of making authentic deeds as evidence or as a legal or absolute requirement for certain legal acts. Notary employee resource development is an internal issue concerning capacity at the individual level, organizational level, and sustainable system level. The development of employee resources at the Notary Office of Hobby Simanungkalit Sintang is inseparable from the role of notary duties in order to foster employees in working to achieve good performance. Employee resource development at the Notary Office of Hobby Simanungkalit Sintang is carried out by providing motivation, enforcing discipline and including employees in education and training activities with the aim of improving employee performance.

THE ROLE OF SOCIAL MEDIA IN INCREASING RURAL GENERATION Z PARTICIPATION IN THE 2024 ELECTIONS : A STUDY IN SUNGAI ANA VILLAGE, SINTANG DISTRICT: PERAN MEDIA SOSIAL DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI GENERASI Z DI PEDESAAN PADA PEMILU TAHUN 2024 SUATU STUDI DI DESA SUNGAI ANA KECAMATAN SINTANG Zainudin, Abang
FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 22 No 2 (2024): FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas K
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/fokus.v22i2.1232

This research investigates the role of social media in increasing the political participation ofGeneration Z in rural areas, especially Sungai Ana Village, Sintang District during the 2024 GeneralElection. Using a mixed methods approach, this research combines a literature review, survey, in-depthinterviews, social media content analysis, and observation participatory to collect comprehensive data.These findings reveal that social media platforms such as Instagram, TikTok, and WhatsApp are veryimportant for increasing political awareness among Generation Z users in Sungai Ana Village, SintangDistrict. About 91% of respondents rely on social media as their main source of political information, andadmit that these platforms help them better understand political issues and candidates. These findingshighlight the need for increased media literacy and critical thinking skills to combat the spread of fake news.The study concludes with recommendations for policymakers and stakeholders, emphasizing the importanceof improving internet infrastructure in rural areas, promoting educational campaigns on media literacy,and fostering collaboration between governments, educational institutions, and social media platforms todevelop effective political education initiatives. By overcoming these challenges and harnessing thepotential of social media, Generation Z's political engagement in rural areas, especially in Sungai AnaVillage, can be significantly increased, resulting in more active and informed participation in thedemocratic process

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PADA SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESORT SINTANG Zainudin, Abang; Aloysius, Siharnain
FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 23 No 1 (2025): FOKUS Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kap
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/fokus.v23i1.1456

As a state apparatus that plays a role in maintaining public security and order, enforcing the law, and providing protection, shelter, and services to the community in order to maintain security in the jurisdiction of the Sintang Police Resort (Polres), the Sintang Police through the Women and Children Protection Unit of the Sintang Police Criminal Investigation Unit is obliged to provide legal protection for children. Efforts to protect children legally at the Sintang Police Criminal Investigation Unit are carried out through socialization and coordination with related agencies. Success in raising legal awareness of legal protection for children to the community requires an effective socialization strategy. As an agent that actively promotes legal protection for children, the PPA Unit of the Sintang Police Criminal Investigation Unit must have important resources in order to carry out its functions properly. These resources include: human resources, facilities and infrastructure along with budget. The conclusion of this study is that efforts to raise legal awareness of child protection for the community in the jurisdiction of the Sintang Police are still not optimal. Therefore, it is recommended that the quality and quantity of socialization be improved, both in terms of frequency and target coverage by improving the coordination function between related agencies. Furthermore, the PPA Unit of the Sintang Police Criminal Investigation Unit needs to have a special budget for outreach and socialization programs in order to build public legal awareness so that legal protection efforts for children do not only depend on initiatives from agencies outside the Police.

Title

Found 18 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 18 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 18 Documents
Search