Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal of International Law COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Eddy Damian
Universitas Padjadjaran
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Plagiat dan Pembajakan sebagai Pelanggaran Hukum Hak Cipta Damian, Eddy
Indonesian Journal of International Law
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1180.299 KB)

Abstract

For the last two decades, Indonesia has been participating in several international conventions, in the field of intellectual property protection. Two of the intellectual property infringements are plagiarism and piracy of protected works. A person doing an act of offering or presenting as one’s own the work of another, wholly or partly, in a more or less altered form or context is called plagiarsm. Plagiarism is an infringement in the case of works protected by copyright law. Plagiarism is not the only infringement of copyright law, as piracy in the fields of copyright and neighboring rights, but also considered as unlawful and against the law of copyright.
Urgensi Perlindungan Hukum Reverse-Engineering Terhadap Kekayaan Intelektual Rahasia Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang Sabila Rusyana, Alya; Damian, Eddy; Sudaryat, Sudaryat
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 3 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v4i3.1367

Abstract

Pasal 15 huruf (b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UU Rahasia Dagang) mengatur bahwa praktik rekayasa balik atau secara internasional dikenal sebagai reverse engineering dikecualikan dari pelanggaran atas rahasia dagang. Pengaturan dalam UU Rahasia Dagang yang menjadi dasar utama perlindungan hukum kekayaan intelektual rahasia dagang di Indonesia masih dirumuskan secara sederhana, ketika di sisi lain perkembangan kegiatan ekonomi semakin kompleks dan kemajuan inovasi dalam perdagangan tetap harus didukung. Seiring dengan itu, praktik reverse engineering rawan menjadi dalih bagi praktik bisnis yang bertentangan dan melukai hak kekayaan intelektual rahasia dagang yang datang dari pengaturannya yang masih sederhana dan dapat dimaknai secara luas. Melalui penelitian ini ditinjau mengenai adanya kebutuhan pembaharuan hukum dengan berlandaskan pada pendekatan teori dan prinsip-prinsip relevan sehingga tercipta pembangunan hukum yang dapat mengakomodir keseimbangan antara praktik bisnis yang jujur dan kemajuan dalam inovasi perdagangan.
Pelindungan Hukum Sega Jamblang (Nasi Jamblang) Ditinjau Berdasarkan Sistem Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia Mafhudiani, Alika Cellia; Damian, Eddy; Permata, Rika Ratna
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 03 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i03.2377

Abstract

Eksistensi keanekaragaman sumber daya di Indonesia telah memberikan  implikasi positif dengan hadirnya berbagai kekayaan intelektual komunal. Sega Jamblang (Nasi Jamblang) sebagai salah satu makanan khas daerah Cirebon merupakan warisan tradisional yang melambangkan identitas suatu kelompok masyarakat, dalam hal ini masyarakat Cirebon. Optimalisasi pelindungan hukum atas Sega Jamblang (Nasi Jamblang) sebagai kekayaan intelektual komunal kemudian menjadi hal yang krusial. Namun dalam implementasinya, amanat pelindungan tersebut belum memberikan jaminan hukum yang kuat dengan belum dilakukannya integrasi data atas pencatatan Sega Jamblang (Nasi Jamblang) sebagai Indikasi Asal. Melalui penelitian yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, penelitian ini menunjukkan bahwa implikasi pelindungan melalui sistem Indikasi Asal dapat memperkuat jaminan hukum baik terhadap produk Sega Jamblang (Nasi Jamblang) maupun hak-hak komunitas asal yang mengampunya.
Pembatalan Pencatatan Hak Cipta Logo yang Telah Terdaftar sebagai Merek Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Ahmad Mujahid, Fadhli; Damian, Eddy; Rafianti, Laina
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 11 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i11.1214

Abstract

Pasal 65 UUHC mengatur bahwa pencatatan hak cipta logo tidak lagi bisa dilakukan apabila logo tersebut telah digunakan sebagai merek, tetapi banyak pencatatan hak cipta logo yang terdaftar sebagai merek berhasil dilakukan. Hal ini menimbulkan ketumpulan penerapan Pasal 65 UUHC. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum penerapan dan eksistensi Pasal 65 UUHC. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bermuara pada benturan prinsip deklaratif hak cipta dengan Pasal 65 UUHC. Di sisi lain, pada dasarnya Pasal 65 UUHC memisahkan pelindungan hak cipta logo dan merek, yang artinya apabila suatu logo telah terdaftar sebagai merek, rezim hukum merek lah yang berlaku. Oleh karena itu, pencatatan hak cipta logo yang telah terdaftar sebagai merek tidaklah memiliki kekuatan hukum. Untuk memberikan penguatan kepastian hukum, perlu dilakukan upaya memperjelas pengaturan tumpang tindih pelindungan ini dengan menghapus Pasal 65 UUHC, atau justru memperkuat dengan dengan mengubah frasa “digunakan sebagai merek” dengan “didaftarkan sebagai merek”, atau setidaknya dimaknai demikian. Selain itu, diperlukan juga upaya integrasi Pasal 65 UUHC dengan UUMIG, serta optimalisasi peran DJKI dan peningkatan kesadaran masyarakat adanya Pasal 65 UUHC tersebut. Kesimpulan Penelitian ini menemukan bahwa penerapan Pasal 65 UUHC inkonsisten karena masih banyak pencatatan yang berhasil dilakukan meskipun memenuhi unsur Pasal 65 UUHC.
Co-Authors Ahmad Mujahid, Fadhli Laina Rafianti Mafhudiani, Alika Cellia Rika Ratna Permata Sabila Rusyana, Alya Sudaryat Sudaryat, Sudaryat