Garuda - Garba Rujukan Digital

Constitutional Issue of the Executional Power of Fiduciary Certificates as Equal to Court Decision Elisabeth Nurhaini Butarbutar
Jurnal Konstitusi Vol 19, No 3 (2022)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

The enactment of the Fiduciary Guarantee Law is expected to be able to answer problems in the financing business, but it causes a loss of constitutional rights because it equalizes the executorial power of a judge's decision legally binding with fiduciary certificates. The analysis was carried out by Constitutional Court Decision Number 18/ PUU-XVII/2019; the was carried out by document study and analyzed prescriptively and descriptively. The results showed that the normative basis of the executive power on the fiduciary certificate was born from an agreement registered. So that it can be used as perfect evidence to prove the debtor in breach of contract, and the judge's legal consideration to declare the inconsistent provisions tested are based on not the existence of legal certainty in determining the time of breach of contract (default) and the mechanism for the execution of the Fiduciary Certificate

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENILAI AKTA WASIAT YANG MEMBATALKAN WASIAT SEBELUMNYA Elisabeth Nurhaini Butarbutar
Jurnal Yudisial Vol 15, No 3 (2022): BEST INTEREST OF THE CHILD
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v15i3.514

ABSTRAK Wasiat umum merupakan akta yang dibuat notaris tentang kehendak seseorang atas harta kekayaannya setelah meninggal yang dapat dicabut kembali. Penelitian dilakukan terhadap Putusan Nomor 99/PDT.G/2020/PN BALIGE, untuk mengetahui penilaian hakim terhadap kekuatan wasiat umum yang membatalkan wasiat pewaris sebelumnya, dan pertimbangan hakim menyatakan tidak ada kesalahan dalam pembuatan wasiat umum. Metode yang digunakan adalah normatif yuridis yang mengkaji bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian hakim atas kekuatan wasiat umum sehingga dapat mencabut wasiat pewaris sebelumnya didasarkan pada kekuatan bukti sempurna yang melekat pada akta otentik, padahal wasiat pewaris sebelumnya juga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna karena tanda tangan di dalamnya diakui atau tidak disangkal. Pertimbangan hakim menyatakan tidak ada kesalahan dalam pembuatan wasiat umum didasarkan pada formalitas pembuatan akta, yang dinilai sesuai dengan undang undang sedangkan pejabat yang membuat hanya menjalankan tugas dan kewenangannya. Namun demi keadilan, seharusnya, hakim memperhatikan kepentingan ahli waris lain yang kehilangan hak akibat pencabutan wasiat yang dibuat secara sah menurut hukum adat dan pejabat harus mempertimbangkan akibat hukumnya sebelum melakukan tugas dan kewenangannya. Kata kunci: penilaian; membatalkan; bukti sempurna; akta wasiat; kesalahan. ABSTRACT A general testament is a deed made by a notary about a person’s will over his/her property after death which can be revoked. Against Decision Number 99/PDT.G/2020/PN BALIGE, research was conducted by the author to determine the judge’s assessment of the general testament strength that canceled the previous testator’s will and the judge’s consideration that stated there was no mistake in making the general testament. The method used is normative juridical, which examines legal materials related to the problem. The results showed that the judge’s assessment of the general testament’s strength that could revoke the testator’s last will was based on the strength of perfect evidence attached to the authentic deed, even though the testator last will also had excellent evidentiary strength because the signature in it was acknowledged or not denied. The judge’s consideration stated that there was no mistake in making the general testament based on the formality of doing the deed, which was considered compatible with the law, while the official who made it only carried out his duties and authority. However, in favor of justice, judges should pay attention to other heir’s interests who have lost their rights because of the revocation of a will that is legal according to customary law, and the officials should consider the legal consequences before performing their duties and authorities.Keywords: judgment; canceling; perfect evidence; deed of will, mistake.

ANTINOMI DALAM PENERAPAN ASAS LEGALITAS DALAM PROSES PENEMUAN HUKUM Elisabeth Nurhaini Butar-butar
Yustisia Vol 1, No 1: April 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v1i1.10614

AbstrakÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Penerapan asas legalitas sering menimbulkan antinomi dengan asas mengadili menurut hukum, asas rechtweigering dan asas kebebasan hakim. Namun sebagai asas, semua asas tersebut saling melengkapi dalam penerapannya. Dalam menerapkan asas legalitas, hakim tetap memperhatikan kepastian hukum, sedangkan asas hakim mengadili menurut hukum, dijalankan dengan mengingat bahwa undang-undang dibuat untuk melindungi kepentingan manusia, sedangkan kepentingan manusia itu selalu berkembang maka hukum juga harus berkembang sehingga selalu dapat melindungi kepentingan manusia. Dengan kebebasan hakim, maka hakim dapatÂ selalu melengkapi atau menafsirkan undang-undang sehingga putusannya dirasakan adil (Einzalfallgerechtigkeit) dan bermanfaat. Â Â AbstractÂ The applying of the principle of legality often generate antinomy with principle of judge according to law, principle of rechtweigeringÂ and principle of Â freedom of judge. But, as the principle, Â they are Â each other equiping in applying of him. In applying of principle of legality , judge remain to pay attention rule of law, while the principle of judge according to law, run by in view of law made to protect importance of human being, while importance of that human being always expand hence law also have to expand so that always can protect importance of human being. With freedom of judge, hence judge earn always equip or interpret of law so that the decision of felt fair ( Einzalfallgerechtigkeit) and useful.Â

Implications of Digital Technology for Criminal Law Enforcement: Challenges and Opportunities in the Age of Digitalization Karina, Ica; Gultom, Maidin; Saida Flora, Henny; Sidabalok, Janus; Butarbutar, Elisabeth Nurhaini
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1946

This research aims to investigate the impact of technology and innovation on justice in law enforcement in the digital age. In the ever-evolving digital age, technological developments such as big data analytics, artificial intelligence, and digital forensics have transformed the landscape of law enforcement operations. This research outlines the positive and negative impacts of such technologies on justice in the legal system. The findings of the literature review indicate that the utilisation of technology in law enforcement has the potential to enhance the efficiency of investigations, evidence analysis, and detainee monitoring. However, there are also concerns related to the protection of privacy and the security of data that warrant consideration. Moreover, the unequal access to technology and data can pose a threat to the principles of justice. This research will enable the relevant stakeholders in law enforcement and public policy to comprehend the implications of technology and innovation for justice. Furthermore, it provides a foundation for future researchers to conduct more in-depth empirical research on these issues.

EKSEKUSI HAK JAMINAN DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) SOLIDER PANCUR BATU KABUPATEN DELI SERDANG Butarbutar, Elisabeth Nurhaini
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 1 Nomor 2
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk jaminan dalam perjanjian kredit dan eksekusi hak jaminan dalam penyelesaian kredit macet pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Solider Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini merupakan penelitian normatifâ€“empiris, yang membutuhkan data primer dan data sekunder Analisis data dilakukan dengan cara pendekatan terhadap fakta-fakta di lapangan dan pendekatan perundang-undangan yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk jaminan dalam perjanjian kredit pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Solider Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang disesuaikan dengan jenis kredit yang diajukan, dan eksekusi hak jaminan dalam penyelesaian kredit macet dimulai dengan melakukan mediasi jika gagal, dilakukan penarikan obyek jaminan untuk dijual secara bersama, sebaliknya apabila dalam tahap ini juga gagal, tahap akhir yang dilakukan adalah dengan cara pelelangan.Â

EKSEKUSI HAK JAMINAN DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) SOLIDER PANCUR BATU KABUPATEN DELI SERDANG Butarbutar, Elisabeth Nurhaini
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 1 Nomor 2
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54367/fiat.v1i2.1152

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk jaminan dalam perjanjian kredit dan eksekusi hak jaminan dalam penyelesaian kredit macet pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Solider Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini merupakan penelitian normatifâ€“empiris, yang membutuhkan data primer dan data sekunder Analisis data dilakukan dengan cara pendekatan terhadap fakta-fakta di lapangan dan pendekatan perundang-undangan yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk jaminan dalam perjanjian kredit pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Solider Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang disesuaikan dengan jenis kredit yang diajukan, dan eksekusi hak jaminan dalam penyelesaian kredit macet dimulai dengan melakukan mediasi jika gagal, dilakukan penarikan obyek jaminan untuk dijual secara bersama, sebaliknya apabila dalam tahap ini juga gagal, tahap akhir yang dilakukan adalah dengan cara pelelangan.Â

Dasar Gugatan Cerai Yang Diajukan Suami Terhadap Istri Menurut Undang-Undang Perkawinan Tasya Angelina Panjaitan; Elisabeth Nurhaini ButarButar; Christopher P. Lumbangaol
Jurnal Profil Hukum Volume 1 Nomor 1 Januari 2023
Publisher : LPPM Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar gugatan perceraian yang diajukan suami terhadap istrinya berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan pertimbangan hakim untuk menolak gugatan cerai dari penggugat. Jenis dan sifat penelitian ini adalah yuridis normatif yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma dalam berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Penelitian ini menganalisis Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Blg. Tujuan penelitian menunjukkan bahwa dasar gugatan sudah sesuai dengan huruf (f) Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dan pertimbangan hakim untuk menolak gugatan didasarkan pada fakta bahwa penggugat adalah penyebab timbulnya percekcokan dalam rumah tangga oleh karena penggugat telah tinggal bersama wanita lain yang bukan istrinya, jauh sebelum gugatan perceraian diajukan ke pengadilan.

EFEKTIVITAS PERADILAN ADAT DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA SECARA CEPAT DAN SEDERHANA Elisabeth Nurhaini Butarbutar
Jurnal Profil Hukum Volume 2 Nomor 2 Juli 2024
Publisher : LPPM Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Peradilan Adat dalam menyelesaikan sengketa secara cepat dan sederhana dan dasar normatif pembentukan kembali peradilan adat berdasarkan UU Desa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan berbagai penafsiran hukum dan menggunakan pola pikir/ logika induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Peradilan Adat dalam menyelesaikan sengketa secara cepat dan sederhana hanya dapat diperoleh apabila dilaksanakan dengan itikat baik oleh karena putusan peradilan adat tidak mempunyai kekuatan eksekutorial sehingga pelaksanaannya harus diajukan lagi melalui peradilan umum dan dasar normatif pembentukan kembali peradilan adat adalah untuk mengadopsi nilai kearifan lokal yang hidup dan berkembang sebagai jiwa masyarakat adat terutama nilai musyawarah mengkristal dalam Sila Keempat Pancasila dan berimplikasi pada kepatuhan untuk menerima putusan peradilan adat

Implications of Digital Technology for Criminal Law Enforcement: Challenges and Opportunities in the Age of Digitalization Karina, Ica; Gultom, Maidin; Saida Flora, Henny; Sidabalok, Janus; Butarbutar, Elisabeth Nurhaini
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1946

This research aims to investigate the impact of technology and innovation on justice in law enforcement in the digital age. In the ever-evolving digital age, technological developments such as big data analytics, artificial intelligence, and digital forensics have transformed the landscape of law enforcement operations. This research outlines the positive and negative impacts of such technologies on justice in the legal system. The findings of the literature review indicate that the utilisation of technology in law enforcement has the potential to enhance the efficiency of investigations, evidence analysis, and detainee monitoring. However, there are also concerns related to the protection of privacy and the security of data that warrant consideration. Moreover, the unequal access to technology and data can pose a threat to the principles of justice. This research will enable the relevant stakeholders in law enforcement and public policy to comprehend the implications of technology and innovation for justice. Furthermore, it provides a foundation for future researchers to conduct more in-depth empirical research on these issues.

Title

Found 19 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 19 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 19 Documents
Search