Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.745
P-Index
This Author published in this journals
All Journal 'ADALAH SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Jurnal Cita Hukum STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal JOURNAL of LEGAL RESEARCH
Annissa Rezki
Universitas Jayabaya Jakarta
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : 'ADALAH

 1 
Value Added Tax Enforcement problem in Indonesia RR Dewi Anggraeni; Nur Rohim Yunus; Annissa Rezki
ADALAH Vol 4, No 2 (2020): Keadilan Sosial & Politik
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v4i2.18592

Abstract

Abstract:Tax proceeds are state income used for public expenditures, such as fostering the sustainability of state instruments, state administration, state institutions, state assets, state development, and so on, all of which must be financed with state income. Taxes are people's contributions to the state treasury based on the mandate of Article 23 of the Republic of Indonesia's 1945 Constitution, which can be enforced without obtaining lead services (counter-achievements), can be shown directly, and are used to pay general expenses. VAT is a tax levied by the Ministry of Finance's Directorate General of Taxes. The author employs a qualitative research methodology in this paper with the goal of educating readers about VAT, particularly taxpayers doing business in Indonesia.Keywords: Value Added Tax; Tax Collection; Taxes in Indonesia  Abstrak:Uang hasil pajak merupakan penghasilan negara yang dimanfaatkan untuk pengeluaran umum dalam rangka membina keberlangsungan alat-alat negara, administrasi negara, lembaga negara, aset negara, pembangunan negara, dan seterusnya yang harus dibiayai dari penghasilan negara. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan amanat Pasal 23 UUD NRI 1945 yang sifatnya dapat dipaksakan dengan tanpa mendapat jasa-timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. PPN merupakan pungutan di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan tujuan penelitian untuk mengedukasi pembaca mengenai PPN khususnya bagi wajib pajak yang melakukan praktik usaha di Indonesia.Kata Kunci: Reformasi 98; Demokrasi; Politik Islam 
Local Tax Collection System and Regional Retribution In the Era of Regional Autonomy in Indonesia RR Dewi Anggraeni; Nur Rohim Yunus; Annissa Rezki
ADALAH Vol 4, No 3 (2020): Keadilan Hukum & Pemerintahan
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v4i3.18546

Abstract

Abstract:One of the important sources of regional income (APBD) to finance the implementation of regional government and development is local taxes. Regional Tax is a mandatory contribution owed by individual or corporate taxpayers to the region without direct compensation in balance. The research method used is a qualitative method with a statutory approach. The results of the study stated that the system of collecting regional taxes and regional retributions in the era of regional autonomy in terms of the Law on Regional Taxes and Levies was to adopt a self-assessment system; not adhere to the Government/Official assessment system. In addition, the system of collecting regional taxes and regional retributions in the era of regional autonomy has a smaller impact than the tax burden borne by the community. Therefore, the solution to this, the central government must continue to make major changes in the PDRD system.Keyword: Local Tax; APBD; PDRDAbstrak:Salah satu sumber pendapatan daerah (APBD) yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan pembangunan adalah Pajak Daerah. Pajak Daerah merupakan iuran wajib terutang yang dilakukan oleh wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di era otonomi daerah ditinjau dari Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah menganut sistem self asessment; bukan menganut sistem Government/Official assesment. Selain itu, sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di era otonomi daerah memberikan dampak yang lebih kecil dari pada beban pajak yang diemban oleh masyarakat. Oleh karenanya, solusi terhadap hal tersebut, pemerintah pusat harus terus melakukan perubahan besar dalam sistem PDRD.Kata Kunci: Pajak Daerah; APBD; PDRD 
Indonesia's Income Tax Regulatory dilemma RR Dewi Anggraeni; Nur Rohim Yunus; Annissa Rezki
ADALAH Vol 4, No 4 (2020): Keadilan Masyarakat
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v4i4.18591

Abstract

Pajak memberikan peranan yang sangat besar dalam pembangunan dan perekonomian di Indonesia, karena tidak dipungkiri bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Pajak berasal dari kontribusi yang diberikan masyarakat dan hasil kontribusi tersebut kembali lagi kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan yang bertujuan untuk kepentingan umum.
The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State Nur Rohim Yunus; RR Dewi Anggraeni; Annissa Rezki
ADALAH Vol 3, No 1 (2019): Keadilan Hukum & Pemerintahan
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v3i1.15623

Abstract

Politik hukum satu negara berbeda dengan politik hukum negara yang lain. Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang kesejarahan, pandangan dunia (world-view), sosio-kultural, dan political will dari masingmasing pemerintah. Dengan kata lain, politik hukum bersifat lokal dan partikular (hanya berlaku dari dan untuk negara tertentu saja), bukan universal. Namun bukan berarti bahwa politik hukum suatu negara mengabaikan realitas dan politik hukum internasional.
Co-Authors Anggraeni, RR Dewi Mangasi Panjaitan Mohd Nasir Mohd Syaukani Rizqon Halal Syah Aji, Rizqon Halal Suhendar Suhendar Taryono Taryono Taryono Taryono Yunus, Nur Rohim Yusman Yusman