Garuda - Garba Rujukan Digital

Penerapan Restorative Justice Sebagai Implementasi Dari Ultimum Remedium Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Malik Ohoiwer; Abdul Manan; Mohamad Ismed
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 6 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i6.23229

One of the basic objectives of eradicating corruption in Indonesia is to restore state losses. However, the retributive justice paradigm which is the legal basis for eradicating corruption and criminalizing corruption is not relevant to the main objective of corruption eradication law in Indonesia. What is even more important in the spirit of eradicating corruption, namely the return of state losses, is only an additional crime that can also be replaced by imprisonment. This article is intended to examine the concept of punishment for perpetrators of corruption that is relevant to be applied in Indonesia in accordance with what is required by law by considering the current development of the nation and state. The study focuses on deepening the elaboration of the concept of restorative justice to maximize the return of state finances in convicting perpetrators of corruption in Indonesia. By using normative juridical research methods, this study concludes that the concept of restorative justice in punishing perpetrators of criminal acts of corruption can be implemented in the form of strengthening norms for returning state losses from being an additional crime to being a principal crime. As for anticipating the perpetrators being unable to pay the losses, the concept of forced labour can be applied instead of imprisoning the perpetrators of corruption.Keywords: Restorative Justice; Ultimum Remedium; State Finance; Legal Benefits; SentencingAbstrakSalah satu tujuan dasar dari pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah untuk mengembalikan kerugian negara. Namun paradigma retributif justice yang menjadi landasan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi serta pemidanaan pelaku korupsi tidak relevan dengan tujuan utama hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal yang justru penting dalam semangat pemberantasan korupsi yakni pengembalian kerugian negara justru hanya menjadi pidana tambahan yang juga dapat diganti oleh pidana penjara. Artikel ini dimaksudkan untuk meneliti konsep pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi yang relevan untuk diterapkan di Indonesia sesuai dengan yang dikehendaki oleh undang-undang dengan mempertimbangkan perkembangan kehidupan bangsa dan negara dewasa ini. Kajian terfokus pada pendalaman mengelaborasi konsep restoratif justice untuk memaksimalkan pengembalian keuangan negara dalam pemidanaan pelaku korupsi di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, kajian ini menyimpulkan bahwa konsep restoratif justice dalam pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi dapat diimplementasikan dalam bentuk penguatan norma-norma pengembalian kerugian negara dari sebagai pidana tambahan menjadi pidana pokok. Adapun untuk mengantisipasi pelaku tidak mampu membayar kerugian tersebut, maka konsep kerja paksa dapat terapkan ketimbang memenjarakan pelaku tindak pidana korupsi.Kata Kunci: Restoratif Justice; Ultimum Remedium; Keuangan Negara; Kemanfaatan Hukum; Pemidanaan

Peranan Jaksa Sebagai Dominus Liitis Dalam Menuntut Uang Pengganti Akibat Tindak Pidana Korupsi Yang Bersinggungan Dengan Tindak Pidana Perpajakan Himawan Himawan; Kristiawanto Kristiawanto; Mohamad Ismed
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 5 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i5.27506

The criminal procedure law currently still has problems, because there are procedures that must be obeyed and obeyed by law enforcement officials in carrying out and enforcing the law which actually causes law enforcement itself to be useless. This is illustrated when the Prosecutor handles criminal acts of corruption, which in fact also intersects with tax crimes, and cannot carry out law enforcement simultaneously, because legally the current criminal procedure for tax crimes can only be investigated by the Directorate General of Taxes. This is a weakness in the current procedural law, because the redistribution of the findings will take a relatively long time and cost a relatively large amount of money to handle cases. The research method used is a qualitative method with an empirical normative approach. The results of the study state that efforts to overcome weaknesses in the Criminal Procedure Code require a response from law enforcement officials, especially prosecutors to make a breakthrough against the rigidity of the current criminal procedure law by prioritizing the benefits of law enforcement itself.Keywords: Replacement Money; Corruption Crimes; Tax Crime AbstrakHukum acara pidana saat ini masih memiliki permasalahan, karena adanya prosedur yang harus dipatuhi dan ditaati aparatur penegak hukum dalam menjalankan dan menengakkan hukum yang justru menyebabkan penegakan hukum itu sendiri menjadi tidak bermanfaat. Hal ini tergambar pada saat Jaksa menangani tindak pidana korupsi yang ternyata juga bersinggungan dengan tindak pidana perpajakan, dan tidak dapat melakukan penegakan hukumnya secara bersamaan, karena secara hukum acara pidana yang berlaku saat ini terhadap tindak pidana perpajakan hanya dapat disidik oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hal inilah menjadi kelemahan dalam hukum acara saat ini, karena dengan dilimpahkannya kembali temuan tersebut akan memerlukan waktu yang relatif lama dan mengeluarkan uang penanganan perkara yang juga relatif tidak sedikit. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Hasil penelitian menyatakan bahwa upaya mengatasi kelemahan dalam KUHAP diperlukan respons para aparatur penegak hukum, terutama Jaksa untuk melakukan terobosan terhadap kekakuan hukum acara pidana saat ini dengan mengutamakan kemanfaatan dari penegakan hukum itu sendiri.Kata Kunci: Uang Pengganti; Tindak Pidana Korupsi; Tindak Pidana Perpajakan

Penerapan Sanksi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Andre Kristian; Tofik Yanuar Chandra; Mohamad Ismed
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 5 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i5.27636

In Indonesia, narcotics abuse cases continue to increase even during the COVID-19 pandemic where 57% of narcotics abusers are children. In punishing children, of course referring to the concepts of legal protection for children that have been regulated in the SPPA Law, namely through the diversion mechanism. The method used in this study is a qualitative research method. The results showed that the implementation of rehabilitation sanctions against children who abused narcotics in the juvenile criminal justice system was still found to be devoted to the implementation of rehabilitation during investigations and prosecutions and convictions were found. In addition to the effectiveness of the implementation of rehabilitation sanctions against children who abuse narcotics in the criminal justice system, it can be seen and several elements or factors. Based on the elements of legal substance or legal factors, there are still no two implementing regulations and the SPPA Law. Based on the factors, suggestions and infrastructure are sufficient. Based on community factors, there is still a lack of community participation in overcoming narcotics abuse.Keywords: Restorative Justice; Narcotics; Rehabilitation; Juvenile Justice System AbstrakDi Indonesia, kasus penyalahgunaan narkotika tetap rneningkat meskipun pada masa pandemi COVID-19 dimana 57% penyalahguna narkotika merupakan anak-anak. Dalam pemidanaan anak tentu mengacu pada konsep-konsep perlindungan hukum terhadap anak yang telah diatur di dalarn UU SPPA, yaitu melalui mekanisme diversi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi rehabilitasi terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika dalam sistem peradilan pidana anak masih ditemukan pengabdian dalam penerapan rehabililasi ketika penyidikan dan penuntutan serta ditemukan pemidanaan. Selain efektivitas penerapan sanksi rehabilitasi terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika dalam sislem peradilan pidana dapat dilihat dan beberapa unsur atau faktor. Berdasarkan unsur substansi hukum atau faktor hukum masih belum adanya dua peraturan pelaksana dan UU SPPA. Berdasarkan faktor saran dan prasarana sudah cukup memadai. Berdasarkan faktor masyarakat masih minimnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika.Kata Kunci: Keadilan Restoratif; Narkoiika; Rehabilitasi; Sistem Peradilan Anak

Urgensi Penerapan Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Zondrafia Zondrafia; Kristiawanto Kristiawanto; Mohamad Ismed
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 5 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i5.27685

Retributive justice-focused law enforcement against criminals can be ineffective. Convictions tend to be useless since victims' losses, damages, and injuries are overlooked. To overcome this, criminal case settlement led to restorative justice. Several law enforcement authorities, including the Police, Attorney General's Office, and Supreme Court, have adopted internal regulations on restorative justice-based penal mediation. Restorative justice settlements are currently limited to select circumstances, and the worth of losses that can be remedied through restorative justice mediation is limited. In Indonesia's criminal justice system, it's difficult to implement a restorative justice-based penal mediation method. No concrete criminal procedural statute binds law enforcement officers to bring cases to mediation, hence the restorative justice-based penal mediation method cannot be administered with legal certainty. Criminal procedural law is fundamental for enforcing substantive criminal law.Keywords: Mediation Penal; Criminal Justice System AbstrakPenegakan hukum yang berfokus pada keadilan retributif terhadap pelaku kejahatan dapat menjadi tidak efektif. Hukuman cenderung tidak berguna karena kerugian, kerusakan, dan cedera korban diabaikan. Untuk mengatasi hal tersebut, penyelesaian perkara pidana bermuara pada keadilan restoratif. Beberapa aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung, telah mengadopsi peraturan internal tentang mediasi penal berbasis keadilan restoratif. Penyelesaian keadilan restoratif saat ini terbatas pada keadaan tertentu, dan nilai kerugian yang dapat diperbaiki melalui mediasi keadilan restoratif terbatas. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, sulit untuk menerapkan metode mediasi penal berbasis keadilan restoratif. Tidak ada undang-undang acara pidana yang konkrit mengikat aparat penegak hukum untuk membawa kasus ke mediasi, sehingga metode mediasi penal berbasis keadilan restoratif tidak dapat dijalankan dengan kepastian hukum. Hukum acara pidana merupakan dasar untuk menegakkan hukum pidana substantif.Kata Kunci : Mediasi Penal, Sistem Peradilan Pidana

Upaya Pemulihan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Guna Mengoptimalisasi Kerugian Keuangan Negara Frans Jomar Karinda; Kristiawanto Kristiawanto; Mohamad Ismed
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 6 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i5.27688

Functionalization of criminal law in the context of law enforcement of criminal acts of corruption, both in terms of material criminal law, formal criminal law (criminal procedural law), as well as criminal implementation, still faces obstacles, especially regarding the asset recovery policy of perpetrators of corruption which has implications for execution of payment of replacement money in order to optimize the return of state financial losses. Through the evaluation stage, it is known at this time that the criminal law has not functioned properly in tackling corruption, such as in the case of executing the payment of replacement money, where the prosecutor as the executor often has difficulty in executing the convict's property to be confiscated and auctioned to cover all or the difference in state financial losses that must be paid by the convict. This is due to the fact that the current national law still has many weaknesses that create difficulties for law enforcers in recovering the assets of perpetrators of corruption, especially in terms of confiscation of assets of perpetrators of corruption, so that the return of state financial losses caused by criminal acts of corruption when this is not optimal.Keywords: Asset Recovery; State Financial Losses AbstrakFungsionalisasi hukum pidana dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi, baik ditinjau dari sudut hukum pidana materiil, hukum pidana formil (hukum acara pidana), maupun pelaksanaan pidana, masih menghadapi kendala-kendala, terutama berkenaan kebijakan pemulihan aset pelaku tindak pidana korupsi yang berimplikasi pada pelaksanaan eksekusi pembayaran uang pengganti guna optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara. Melalui tahap evaluasi, diketahui saat ini bahwa hukum pidana belum berfungsi dengan baik dalam menanggulangi tindak pidana korupsi, seperti dalam hal mengeksekusi pembayaran uang pengganti, di mana Jaksa sebagai eksekutor sering kali mengalami kesulitan dalam mengeksekusi harta benda terpidana untuk disita dan dilelang guna menutupi seluruh atau selisih kerugian keuangan negara yang harus dibayarkan oleh terpidana. Hal ini disebabkan, bahwa hukum nasional saat ini masih banyak kelemahan-kelemahan yang menimbulkan kesulitan bagi penegak hukum dalam melakukan pemulihan aset pelaku tindak pidana korupsi, terutama dalam hal perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi, sehingga pengembalian kerugian keuangan negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi saat ini tidak optimal.Kata Kunci: Pemulihan Aset, Kerugian Keuangan Negara

Penyelesaian Sengketa Atas Tumpang Tindih Kepemilikan Hak Atas Tanah Yang Mengalami Pembebasan Lahan Untuk Kepentingan Umum Hosrizul Hosrizul; Joko Sriwidodo; Mohamad Ismed
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 4, No 3 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v4i3.27548

Landowners affected by land acquisition initiatives in the public interest, especially for the government's benefit, frequently have trouble receiving compensation, as government and private sector property purchases are common. On the land, there was an overlapping ownership dispute, which delayed the land acquisition because it had to be resolved in court. This study's objective is to examine and appraise techniques for resolving overlapping land ownership disputes and the legal certainty of property rights for which land acquisition is to be done. The author uses normative and empirical legal methods in this study. Because normative legal research focuses on law or norms, the author uses a normative technique. Rules include legal principles, value rules, and legal restrictions. Legally normative study involves legal theory, the legal system, and vertical and horizontal synchronization. Due to overlapping land ownership generated by the buying and selling of land rights, the legal certainty of land rights for which land acquisition is to be done has not been adequately accomplished. The Camat who served as PPAT in the aforementioned case acquired the same block of land, which was not in the public's best interest.

Title

Found 16 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 16 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 16 Documents
Search