Ani Mardiantari
Institut Agama Islam Ma’arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Peranan Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro: (Studi Pada Lazisnu Kota Metro) Ani Mardiantari; Habib Ismail; Haris Santoso; M. Muslih
AT-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah Vol 7 No 2 (2019): At-Tahdzib
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam At-Tahdzib Ngoro Jombang Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (685.879 KB)

Abstract

Zakat, infaq and almsgiving is one of the worship in Islam to seek pleasure from Allah SWT. In Islam besides worshiping zakat, infaq and almsgiving are also effective solutions for poverty alleviation. Therefore a zakat, infaq and alms management body is needed which has a good management mechanism and has an optimal role in efforts to improve the economy in the community. LAZISNU Metro City was formed in order to maximize the management of zakat and maximize the increase in the economy of the community in Metro City. This research is a field research with theoretical, normative, pedagogical and philosophical approaches. Sources of data sourced from primary data obtained from the results of direct interviews and secondary data in the form of written information from the literature. Data collection through observation, documentation interview, triangulation and final stages is to draw conclusions. The results of this study indicate that the zakat management mechanism that exists in LAZISNU Metro City is quite good, but there are still some parts that are not maximal due to the obstacles faced. The role of zakat, infaq and almsgiving in an effort to improve the economy of the community in Metro City runs in the form of consumptive assistance and productive assistance. The implementation is carried out based on Islamic law and the Law. Therefore LAZISNU Metro City needs to continue to evaluate in order to achieve a maximum role in an effort to improve the economy of the community in Metro City.
Analisis Multidisipliner (Fikih Klasik, Maqasyid As-Syari’ah dan HAM) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Perdata Anak di Luar Perkawinan M Anwar Nawawi; Habib Shulton Asnawi; Ani Mardiantari; M. Muslih; Hervin Yoki Pradikta
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2022): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v8i2.285

Abstract

Artikel ini mengkaji multidisipliner ilmu yakni dari perspektif fikih klasik, maqasyid as-syari’ah dan Hak Asasi Manusia(HAM) terkait dengan hasil putusan Mahkamah Konstitusi tentang status perdata anak di luar perkawinan. Namun putusan tersebut menuai pro dan kontra. Tujuan penulisan artikel ini adalah bagaimanakah putusan MK tentang status perdata anak di luar perkawinan, ditinjau dari perspektif multidisipliner (fikih klasik, maqasyid as-syari’ah dan Hak Asasi Manusia)? Jenis artikel ini adalah kualitatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah pendeketan normative, analisis kualitatif yang akan mengungkap bagaimana teori hukum yang ada dalam fiqih klasik, maqosyid as-syari’ah dan hukum Hak Asasi Manusia terkait dengan status perdata anak di luar perkawinan, khususnya dalam menyikapi putusan MK tersebut. Hasil analisis menemukan bahwa hakim MK dalam memutuskan perkara tersebut menggunakan pendekatanlaw progresif atau biasa dikenal sebagai hukum progresif, yaitu pola pikir dalam memaknai hukum yang menitik beratkan pada keadilan substantive, yang menolak status-quo, serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai tegnologi yang tidak bernurani. Disisi lain, dalam fiqih putusan MK tersebut tidak sesuai dengan pedapat para ulama masdzhab, dalam perspektif maqosyid as-syari’ah hakim MK menggabungkan antara khifd al-nasl dan khifd al-nafs, sedangkan dalam perspektif HAM, langkah MK tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum HAM.