Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

Inovasi Berbasis Lingkungan Melalui Pelatihan Pembuatan Hand Sanitizer Dengan Bahan Alami Di Desa Sumber Asri Hervin Yoki Pradikta; Dian Resti Wulandari; Tiara Rica Dayani
Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2022): Maret 2022
Publisher : Pusat Riset Manajemen dan Publikasi Ilmiah Serta Pengembangan Sumber Daya Manusia Sinergi Cendikia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (821.652 KB) | DOI: 10.55983/empjcs.v1i2.84

Abstract

During this Covid-19 pandemic, maintaining cleanliness is an obligation that must always be carried out by anyone at any time. Hand hygiene is an important thing that everyone must pay attention to, one of which is using a hand sanitizer. The community service activities regarding environmental-based innovation through training in making hand sanitizers with natural ingredients were carried out in Sumber Asri Village, East Buay Madang District, East OKU Regency. The purpose of this activity is to increase public knowledge about the benefits and advantages of using hand sanitizers with natural ingredients, empowering village potential, and so that people are able to make hand sanitizers independently. This activity begins with the stages of preparation, debriefing, and implementation. This activity is carried out face-to-face in stages from house to house, involving 10 heads of families. As a result, public knowledge about the benefits and advantages of using hand sanitizers with natural ingredients has increased. The community knows the potential of their village. People are also able to make hand sanitizers independently.  
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan dan Pembuatan Kebun Tanaman Obat Keluarga pada Komunitas Ibu PKK Hervin Yoki Pradikta; Siti Sopiyah; Tiara Rica Dayani
Wisanggeni : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol.1 No. 2 Desember (2021) Wisanggeni : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Institut Agama Islam Ma’arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1142.486 KB) | DOI: 10.25217/wisanggeni.v1i2.1897

Abstract

Toga merupakan singkatan dari Tanaman Obat Keluarga yaitu jenis tanaman yang sebagian atau seluruh bagiannya dapat digunakan sebagai obat herbal/obat tradisional. Mulai dari daun, batang, buah, bunga hingga akarnya dapat dikonsumsi sebagai obat herbal atau medicial plants. Dikalangan masyarakat ternyata masih banyak yang kurang mengetahui akan manfaat dari tanaman herbal ini, sering kali mereka malah menganggap bahwa tanaman liar yang tumbuh diperkarangan rumahnya itu hanyalah sekedar tanaman biasa atau rumput liar saja. Desa Banjar Agung Udik yang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Desa ini merupakan desa yang mayoritas penduduknya merupakan seorang petani, akan tetapi masih banyak masyarakat yang masih belum mengetahui tentang tanaman obat keluarga yang nyatanya berpotensi untuk dikembangkan didesa Banjar Agung Udik dan dapat digunakan sebagai obat herbal yang dapat dikonsumsi untuk kesehatan tubuh dan dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi penggunaan obat-obatan kimia yang mempunyai beberapa efek samping terhadap tubuh manusia. Merujuk dari masalah yang ditemukan dimasyarakat maka solusi yang akan dilakukan adalah sosialisasi tentang manfaat dari tanaman obat dan cara penanaman tanaman obat yang benar. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan agar masyarakat terutama ibu PKK di Desa Banjar Agung Udik dapat mengetahui manfaat dari tanaman obat sehingga bisa menambah wawasannya dan dapat mengetahui cara menanamnya yang benar.
Analisis Multidisipliner (Fikih Klasik, Maqasyid As-Syari’ah dan HAM) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Perdata Anak di Luar Perkawinan M Anwar Nawawi; Habib Shulton Asnawi; Ani Mardiantari; M. Muslih; Hervin Yoki Pradikta
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2022): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v8i2.285

Abstract

Artikel ini mengkaji multidisipliner ilmu yakni dari perspektif fikih klasik, maqasyid as-syari’ah dan Hak Asasi Manusia(HAM) terkait dengan hasil putusan Mahkamah Konstitusi tentang status perdata anak di luar perkawinan. Namun putusan tersebut menuai pro dan kontra. Tujuan penulisan artikel ini adalah bagaimanakah putusan MK tentang status perdata anak di luar perkawinan, ditinjau dari perspektif multidisipliner (fikih klasik, maqasyid as-syari’ah dan Hak Asasi Manusia)? Jenis artikel ini adalah kualitatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah pendeketan normative, analisis kualitatif yang akan mengungkap bagaimana teori hukum yang ada dalam fiqih klasik, maqosyid as-syari’ah dan hukum Hak Asasi Manusia terkait dengan status perdata anak di luar perkawinan, khususnya dalam menyikapi putusan MK tersebut. Hasil analisis menemukan bahwa hakim MK dalam memutuskan perkara tersebut menggunakan pendekatanlaw progresif atau biasa dikenal sebagai hukum progresif, yaitu pola pikir dalam memaknai hukum yang menitik beratkan pada keadilan substantive, yang menolak status-quo, serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai tegnologi yang tidak bernurani. Disisi lain, dalam fiqih putusan MK tersebut tidak sesuai dengan pedapat para ulama masdzhab, dalam perspektif maqosyid as-syari’ah hakim MK menggabungkan antara khifd al-nasl dan khifd al-nafs, sedangkan dalam perspektif HAM, langkah MK tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum HAM.
PELATIHAN SENI TARI BEDANA PADA ANAK ANAK DI KAMPUNG GISTANG SEBAGAI BENTUK MELESTARIKAN KEBUDAYAAN LAMPUNG Nurfadhilah, Ika; Pradikta, Hervin Yoki; Dayani, Tiara Rica
Bagimu Negeri Vol 8, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Pringsewu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52657/bagimunegeri.v8i1.2358

Abstract

Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk dapat menambah wawasan, pengetahuan, serta keterampilan serta rasa cinta terhadap budaya Lampung khususnya tari bedana pada anak-anak di Kampung Gistang, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan. Kegiatan Pelatihan Seni Tari Bedana pada Anak Anak Didesa Gistang Sebagai Bentuk Melestarikan Kebudayaan Lampung dilaksanakan pada tanggal 16 Juli - 19 Agustus 2023 yang diikuti 14 peserta. Metode yang digunakan dalam kegiatan pelatihan ini adalah survey, diskusi, demonstrasi, orientasi musik iringan, praktek, pementasan, dan evaluasi. Teknis pelaksanaan kegiatan pelatihan seni tari ini dilakukan melalui model pelatihan dan pembimbingan secara langsung dengan menekankan kepada proses perancangan proses pelatihan sampai dengan evaluasi kegiatan pelatihan dan ditampilkan didepan masyarakat pada acara di Balai Kampung. Ada beberapa tahap yang dilakukan dalam pelatihan seni tari yaitu: tahap persiapan, tahap pelaksanaan pelatihan dan tahap evaluasi dan tampilan seni tari. Semua peserta sangat antusian dalam mengikuti kegiatan ini. Hasil dari pelatihan tari bedana ini yaitu wawasan, pengetahuan, serta keterampilan peserta tentang gerakan tarian Lampung khususnya tari bedana bertambah dan menjadi mahir, serta rasa cinta para peserta terhadap budaya Lampung semakin bertambah.
Constructing Women's Right to Justice in Indonesian and American Criminal Law: A Comparative Study Haini, Fatimah Hasan; Yoki Pradikta, Hervin
Journal of Islamic Mubadalah Vol. 1 No. 1 June (2024)
Publisher : Pondok Pesantren Darul Fata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70992/wstp1k25

Abstract

This article analyses women's justice rights in criminal law regulation and in relation to criminal punishment. This article is a comparative study between Indonesia and America (Ecuador and Argentina). The conception of human rights is echoed in the international world, but the status of women is still experiencing injustice in the application of law. The purpose of this article is to analyse the construction of Indonesian and American criminal law in providing justice rights for women. The approach used is qualitative, library research, data sources are taken from existing criminal law literature in Indonesia and America. The approach used is a normative study that explores the norms in criminal law in the two countries. The results show that Indonesian criminal law still leaves gender bias articles, the implication is that women suffer from vulnerability in the law. Criminal law in America is also the same, although America has passed the Second Chance Act, Fair Sentencing Act, and First Step Act women and girls are more likely to get legal sanctions than men, patriarchy and skin colour still seem to be high factors. Offences such as intimate partner violence, both physical and psychological
Implementasi Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pasal 10 Ayat 1b Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Perspektif Fiqh Siyasah Rosalinda; Linda Firdawaty; Hervin Yoki Pradikta
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 2 (2025): Tema Hukum Islam
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i2.772

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the role of the Bandar Lampung City Election Commission (KPU) in conducting political education for first-time voters in accordance with the Regulation of the General Election Commission Article 10 Paragraph 1B during the 2024 Bandar Lampung Mayor Election. Using the perspective of Fiqh Siyasah, the study identifies various supporting factors, such as the support of educational institutions and the enthusiasm of young voters, as well as obstacles, including budget constraints and low political awareness. The results indicate that optimizing political education programs through adequate budget allocation, the use of digital technology, and strategic collaboration with various stakeholders are effective steps to enhance the political participation of the younger generation.
Fostering Religious Moderation in Generation Z: The Impact of Cultural Environment and Social Media Relit Nur Edi; Hervin Yoki Pradikta; Khavid Normasyhuri
Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Vol. 9 No. 2 (2024): Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jf.v9i2.4925

Abstract

The objective of this research is to explore the relationship between the cultural environment, social media, and religious moderation among Generation Z in Lampung Province. This study utilizes a quantitative research methodology supported by SmartPLS 3.0 software. Primary data was collected using a purposive sampling method, focusing on Generation Z in Lampung Province, with a total of 500 respondents. Data collection was conducted via Google Forms, and responses were evaluated using a Likert scale. The findings reveal a path coefficient of 0.409, coupled with a notably high t-statistic value of 6.345 and a p-value of 0.000. These results provide empirical evidence that the cultural environment exerts a positive influence on religious moderation within Generation Z in Lampung Province. Likewise, a path coefficient of 0.350 and a t-statistic value of 5.354, which surpasses the critical threshold of 1.96, along with a p-value of 0.000, indicate that social media positively impacts religious moderation in this cohort as well. In summary, the research underscores the significant roles that both the cultural environment and social media play in shaping religious moderation among Generation Z in Lampung Province. This study adds to the existing literature by examining the interplay between cultural and technological influences on the religious behaviors of young people. By understanding how local and global cultural values disseminate through social media and shape attitudes towards religious moderation, the findings offer valuable insights into the sociology of religion. Practically, these insights are essential for policymakers, educators, and religious institutions in crafting programs that promote diverse religious moderation. Such initiatives are crucial for preventing polarization, fostering tolerance, and enhancing social cohesion in an ever-changing landscape.
TUGAS DAN FUNGSI JAKSA PENGACARA NEGARA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH Hervin Yoki Pradikta; Agita Juliana
YUSTISI Vol 11 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16991

Abstract

Lembaga Kejaksaan tidak hanya mengemban tugas sebagai penuntut umum dalam perkara pidana, melainkan juga dibebani dalam perkara perdata dan tata usaha negara. Peran Jaksa sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pembangunan yang berhubungan dengan Negara. Salah satunya Pendampingan Hukum (Legal Assistance) adalah jasa hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara berupa pendapat hukum secara berkelanjutan atas suatu kegiatan yang diajukan oleh pemohon dan diakhiri dengan kesimpulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang kedudukan jaksa sebagai pengacara negara perspektif fiqh siyasah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian “library research” atau studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini bahan-bahan atau obyeknya diperoleh dengan cara menelaah data yang penulis dapatkan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai subyek yang diteliti. Hasilnya, menurut fiqh siyasah tugas dan fungsi Jaksa Pengacara Negara memberikan pendampingan hukum kepada pemerintah telah sesuai dengan ajaran Islam, yaitu dimana pada konsep fiqh siyasah disebut Muhtasib yaitu seseorang yang bertugas melaksanakan hisbah, hisbah sendiri merupakan badan resmi Negara yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan bentuk pelanggaran ringan, yang memegang konsep Amar Makruf Nahi Mungkar (menegakkan yang benar dan melarang yang mungkar). Tugas dan fungsi Jaksa Pengacara Negara telah sesuai dengan fiqh siyasah yaitu siyasah idariyah, terkait dengan pemerintahan mecakup kewenangan, organ-organ, badan-badan, badan-badan publik pemerintahan dan sebagainya. Kata kunci: Jaksa, Pengacara Negara, Fiq Siyasah
TUGAS DAN FUNGSI JAKSA PENGACARA NEGARA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH Hervin Yoki Pradikta; Agita Juliana
YUSTISI Vol 11 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16991

Abstract

Lembaga Kejaksaan tidak hanya mengemban tugas sebagai penuntut umum dalam perkara pidana, melainkan juga dibebani dalam perkara perdata dan tata usaha negara. Peran Jaksa sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pembangunan yang berhubungan dengan Negara. Salah satunya Pendampingan Hukum (Legal Assistance) adalah jasa hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara berupa pendapat hukum secara berkelanjutan atas suatu kegiatan yang diajukan oleh pemohon dan diakhiri dengan kesimpulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang kedudukan jaksa sebagai pengacara negara perspektif fiqh siyasah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian “library research” atau studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini bahan-bahan atau obyeknya diperoleh dengan cara menelaah data yang penulis dapatkan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai subyek yang diteliti. Hasilnya, menurut fiqh siyasah tugas dan fungsi Jaksa Pengacara Negara memberikan pendampingan hukum kepada pemerintah telah sesuai dengan ajaran Islam, yaitu dimana pada konsep fiqh siyasah disebut Muhtasib yaitu seseorang yang bertugas melaksanakan hisbah, hisbah sendiri merupakan badan resmi Negara yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan bentuk pelanggaran ringan, yang memegang konsep Amar Makruf Nahi Mungkar (menegakkan yang benar dan melarang yang mungkar). Tugas dan fungsi Jaksa Pengacara Negara telah sesuai dengan fiqh siyasah yaitu siyasah idariyah, terkait dengan pemerintahan mecakup kewenangan, organ-organ, badan-badan, badan-badan publik pemerintahan dan sebagainya. Kata kunci: Jaksa, Pengacara Negara, Fiq Siyasah
Problem-Solving Approach By BHABINKAMTIBMAS In Mediation Of Household Problems In Mulyosari Village Rahman, Ricky; Asnawi, Habib Shulton; Mukhlishin, A; Pradikta, Hervin Yoki
Syiar Hukum Volume 21, No 1 (2023) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/shjih.v21i1.11743

Abstract

This article analyzes the success of the role of Bhabinkamtibmas in carrying out problem solving efforts in mediating household problems. The purpose of writing this article is the problem solving technique of Bhabinkamtibmas in mediating household problems. In addition, to reveal the obstacles that occur in problem solving techniques when mediating household problems. This type of research is field research, which is a type of field research, which was conducted in Mulyosari Village, West Metro District, Metro City. The field research study was analyzed qualitatively. This research approach was analyzed using a case study approach. The result of her research is the problem solving of Bhabinkamtibmas in mediating household problems which was taken by Aibda Ali Iqbal by taking several steps, including identifying the problem, looking for several alternative solutions, choosing the best solution, implementing the agreed solution, the result of mediation is that both parties take the path peace. While the obstacle in carrying out mediation is the unanimous determination of the husband and wife to still want to divorce. In addition, disputing parties often give up quickly during the mediation process.