Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : PKM Maju UDA

PERANAN KURATOR TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS Alusianto Hamonangan; Muhammad Ansori Lubis; Mhd Taufiqurrahman; Rudolf Silaban
PKM Maju UDA Vol 2 No 1 (2021): Edisi bulan APRIL 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung (UDA) Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (361.446 KB) | DOI: 10.46930/pkmmajuuda.v2i1.1182

Abstract

A limited company that is declared bankrupt does not immediately stop and dissolve but still exists as a legal entity. Under certain circumstances it still exists to run its business, as usual, a limited liability company does not go bankrupt and can still carry out its business activities. This is because the company is declared bankrupt and has an economic value that is much higher than the value of the company's assets. Because bankruptcy is actually intended for companies that have negative assets. However, the decision to continue the bankruptcy company resulted in the power of the board of directors in a limited company. However, with the bankruptcy declaration, the debtor for the sake of law loses the right to control and manage his assets which are included in the bankruptcy estate as of the day of the declaration of bankruptcy. This study uses a juridical normative method, in which all sources are taken from literature, laws and other media. In the event of a limited liability company bankruptcy, the curator has the obligation to be able to manage and settle all bankruptcy assets and keep all related documents. As a result of the law that occurs from the bankruptcy of a limited liability company, it is hoped that the management of the company will carry out their duties and authority to the maximum in order to avoid bankruptcy which results in large losses to the company, especially losses incurred to debtors.
TINJAUAN KRIMINOLOGI MENGENAI KETIMPANGAN RELASI KUASA DAN RELASI GENDER DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL Nanci Yosepin Simbolon; Ria Sintha Devi; Alusianto Hamonangan; Muhammad Yasid
PKM Maju UDA Vol 3 No 3 (2022): Edisi Bulan OKTOBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung (UDA) Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (280.863 KB) | DOI: 10.46930/pkmmajuuda.v3i3.1916

Abstract

Saat ini sedang banyak terjadi kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, dengan rata-rata korban adalah seorang perempuan dan rata-rata pelaku kekerasan seksual adalah orang yang dikenal oleh korbannya ataupun orang terdekat korban. Dimana dalam terjadinya kekerasan seksual ini selalu berkaitan dengan adanya ketimpangan relasi gender dan relasi kuasa yang selalu membuat pelakunya berada dalam posisi superior dan korbannya berada dalam posisi inferior. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Dalam terjadinya kekerasan seksual di lingkungan pendidikan maka korban sebagai pihak yang dirugikan membutuhkan suatu perlindungan, dan pemerintah telah berusaha memberikan perlindungan melalui beberapa peraturan perundang-undangan seperti Permendikbud Nomor 30 tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS). Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (UU PKS) dan peraturan- peraturan lainnya serta beberapa teori sebab-sebab terjadinya kejahatan dari para tokoh kriminolog.