Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.152
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat Hablum Minannas SABAJAYA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Kabar Masyarakat Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Ramsi Meifati Barus
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR: 25/1992 TENTANG PERKOPERASIAN DI SIMPAN PINJAM KARYA BARU KECAMATAN PANCURBATU Ramsi Meifati Barus; Nanci Simbolon; Ria Sintha Devi; Alusianto Hamonangan
Jurnal PKM Hablum Minannas Vol. 3 No. 2 (2024): Edisi Oktober 2024
Publisher : LPPM Yayasan Pendidikan Islam Tholabul Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47652/jhm.v3i2.519

Abstract

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan). Kata “gerakan ekonomi rakyat” mengindikasikan bahwa koperasi adalah wadah bagi ekonomi rakyat Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Koperasi Simpan Pinjam Karya Baru Pancurbatu yang memberikan pencerahan dengan memberikan nasehat dan konsultasi hukum kepada masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan di bidang perekonomian. Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah adanya perjanjian pinjam meminjam, dimana diharapkan setiap badan usaha koperasi harus mempunyai perjanjian, dalam hal ini perjanjian pinjam meminjam. Kesepakatan yang dicapai biasanya berupa hal-hal prinsip saja, untuk memenuhi syarat-syarat huku, dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Permasalahan lain akan dimasukkan dalam perjanjian yang lebih mudah diubah sesuai dengan perkembangan ekonomi. Pada akhirnya, program ini harus mampu memberikan pemahaman dan solusi kepada badan usaha koperasi khususnya Koperasi Simpan Pinjam Karya Baru Pancurbatu agar dapat tetap eksis sebagai badan usaha yang sedang berkembang. Ketika terjadi kasus nasabah tidak bayar kewajiban yang disebut wanprestasi, proses penyelesaian sengketa diupayakan dengan cara musyawarah atau kekeluargaan.
Pelatihan Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Litigasi Novi Juli Rosani Zulkarnain; Ria Sintha Devi; Darwin Sinabariba; Sarman Sinaga; Ramsi Meifati Barus; Andi Hakim
SABAJAYA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 03 (2024): SABAJAYA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : SABA JAYA PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59561/sabajaya.v2i03.389

Abstract

Perlindungan konsumen merupakan aspek krusial dalam hukum Indonesia yang berkembang pesat, terutama dalam konteks bisnis yang sehat. Kompleksitas yang meningkat, seperti perkembangan teknologi dan globalisasi, memperumit perlindungan konsumen. Penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur litigasi menjadi semakin penting, dengan pelatihan konsumen sebagai fokus utama. Penelitian ini mengkaji pentingnya pelatihan konsumen dalam penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur litigasi. Tantangan yang dihadapi meliputi kompleksitas prosedur hukum, biaya tinggi, dan kurangnya pemahaman hukum di kalangan konsumen. Namun, manfaatnya sangat besar, memungkinkan konsumen untuk lebih siap dan percaya diri dalam menuntut hak-hak mereka. Dengan dukungan pemerintah dan organisasi konsumen, program pelatihan yang efektif dapat membantu membangun sistem peradilan yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan konsumen, serta meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat.
Pemidanaan Dan Rehabilitasi Terhadap Pengedar Dan Penyalahguna Narkotika Nanci Yosepin Simbolon; Ramsi Meifati Barus; Alusianto Hamonangan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1113

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas kebijakan rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan terhadap penyalahguna narkotika dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan dalam penelitin ini menggunakan metode yuridis normatif berbasis studi kepustakaan. Hasil studi menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak secara eksplisit menyebutkan deskriminalisasi atau depenalisasi, sejumlah pasalnya memberi kewenangan bagi hakim untuk menjatuhkan vonis rehabilitasi kepada pecandu narkotika. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 memperkuat posisi rehabilitasi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi penyalahguna dan korban narkotika. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan fasilitas rehabilitasi, minimnya koordinasi antarinstansi, dan kuatnya stigma sosial. Pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan punitif ke pendekatan rehabilitatif dianggap lebih manusiawi dan relevan untuk mencegah residivisme serta mendukung reintegrasi sosial pecandu. Dengan demikian, rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan perlu dioptimalkan melalui penguatan regulasi, pelatihan aparat, serta peningkatan kesadaran publik terhadap dimensi sosial penyalahgunaan narkotika.
Analisis Risiko Cybercrime pada Layanan Shopee PayLater dan Implikasi terhadap Keamanan Data Pengguna Ramsi Meifati Barus; Desborn Rico Purba
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.3594

Abstract

Shopee PayLater adalah metode pembayaran digital yang memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk membeli barang dan membayarnya di kemudian hari, baik dengan cicilan ataupun satu kali pembayaran di bulan berikutnya. Namun, peningkatan penggunaan Shopee PayLater juga menimbulkan potensi risiko keamanan digital. Berbagai ancaman cybercrime seperti pencurian data, penyalahgunaan identitas, dan serangan siber lainnya semakin mengancam keamanan dan privasi pengguna. Metode penelitian yang digunakan dalam analisis risiko cybercrime pada layanan Shopee PayLater dan implikasi terhadap keamanan data pengguna ini bersifat kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Hasil analisis risiko cybercrime pada layanan Shopee PayLater mengungkap berbagai kerentanan dan ancaman serius yang mengancam keamanan data pengguna, sekaligus dampak nyata terhadap pengalaman dan kepercayaan konsumen. Cybercrime dalam bentuk penyalahgunaan kode OTP, peretasan akun, dan pencurian identitas menjadi ancaman utama yang harus diwaspadai dalam ekosistem fintech ini. Selain aspek teknis, risiko tersebut berimplikasi serius terhadap privasi pengguna, termasuk kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi. Pengelolaan dan perlindungan data yang belum optimal memperbesar potensi kerugian dan menurunkan kepercayaan konsumen. Shopee PayLater sebagai layanan yang diawasi OJK telah berkomitmen untuk menjaga keamanan data, namun kasus kebocoran dan peretasan menunjukkan perlunya peningkatan terus-menerus dalam sistem keamanan siber
Analisis Yuridis Pidana Judi Online sebagai Bentuk Cybercrime Transnasional: Modus Operandi, Tantangan Penegakan Hukum Berdasarkan UU ITE dan KUHP Baru Ramsi Meifati Barus
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5215

Abstract

Judi online telah berkembang menjadi ancaman cybercrime transnasional yang masif di Indonesia, dengan modus operandi berbasis server luar negeri, aplikasi enkripsi, dan pemasaran via media sosial. Penelitian ini menganalisis yuridis pidana judi online berdasarkan UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016) dan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), khususnya Pasal 27 ayat (2), Pasal 303 KUHP lama, serta Pasal 559-567 KUHP baru yang mengatur tindak pidana perjudian digital. Menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan analisis kualitatif data sekunder (peraturan, putusan pengadilan, dan laporan Polri), studi ini mengungkap tantangan penegakan hukum seperti yurisdiksi lintas batas, anonimitas pelaku via VPN/blockchain, serta minimnya koordinasi dengan platform global seperti Google dan Telegram. Temuan menunjukkan bahwa sanksi pidana existing masih lemah terhadap bandar utama (hanya 4-6 tahun penjara dan denda Rp1 miliar), sementara korban sosial-ekonomi mencapai triliunan rupiah per tahun. Disarankan reformasi legislasi berupa UU Pidana Khusus Cyber Judi, penguatan cyber forensics forensik, dan kerja sama ASEAN+Interpol untuk ekstradisi. Penelitian ini berkontribusi pada pengayaan doktrin pidana cybercrime dan rekomendasi kebijakan pencegahan judi online di era digital
Legalitas Perjanjian Kerja bagi Pekerja Informal dan Pekerja Gig Economy di Kota Medan Nanci Yosepin Simbolon; Alusianto Hamonangan; Ria Sintha Devi; Ramsi Meifati Barus; Herdi Munte; Novi Juli Rosani Zulkarnain; Darwin Sinabariba; Seri Mughni Sulubara
Jurnal Kabar Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2026): Mei: JURNAL KABAR MASYARAKAT
Publisher : Institut Teknologi dan Bisnis Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54066/jkb.v4i2.3891

Abstract

 This community service activity examines the legality of employment agreements involving informal workers and gig economy workers in Medan City amid the rapid growth of the digital economy. The study focuses on the form, content, and legal implications of employment agreements, as well as the extent to which such agreements provide protection for workers who possess weak bargaining positions. The method employed is a socio-juridical approach with qualitative analysis through literature studies on laws and regulations, related academic references, and interviews with gig economy workers, informal workers, and other relevant parties. The findings indicate that although most employment agreements formally fulfill the legal requirements under civil law, materially they tend to be unbalanced by positioning workers as “partners” without adequate labor rights protection. In the non-platform informal sector, employment relationships are generally based only on verbal agreements that do not clearly regulate rights, obligations, or dispute resolution mechanisms. The low level of workers’ legal literacy also contributes to their limited understanding of contractual provisions. Therefore, strengthening legal literacy, developing fairer employment agreement models, and formulating more responsive policies are necessary to ensure proper legal protection for informal and gig economy workers.
Co-Authors Alusianto Hamonangan Alusianto Hamonangan Andi Hakim Darwin Sinabariba Desborn Rico Purba Herdi Munte Mughni Sulubara, Seri Nanci Simbolon Nanci Yosepin Simbolon Novi Juli Rosani Zulkarnain Ria Sintha Devi Ria Sintha Devi Sinaga, Sarman