Articles
The Bankruptcy Legal Politics in Indonesia based on Justice Value
Ria Sintha Devi;
Nanci Yosepin Simbolon;
Lestari Victoria Sinaga;
Muhammad Yasid
JURNAL AKTA Vol 9, No 1 (2022): March 2022
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30659/akta.v9i1.20842
The purpose of this study is to find out and analyze the politics of bankruptcy law in Indonesia based on Justice Value, and the problems that occur in its application. The approach method in this study uses a normative juridical approach. The application of legal politics with the concept of justice in the settlement of bankruptcy cases can be interpreted as a condition where the debtor stops paying his debts that have matured so that by the decision of the Commercial Court his assets are declared as general confiscation to be sold by the curator and distributed to his creditors in a fair and balanced manner according to the proportion with the supervision of the supervisory judge. The confiscation is carried out to ensure the interests of all creditors and prevent executions that are requested by individual creditors. Bankruptcy only concerns the general confiscation of the assets of the bankrupt debtor, excluding civil rights outside of property law, civil rights, public rights and social rights in social life in society.
ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI TERHADAP PAILITNYA SUATU PERSEROAN TERBATAS
Lestari Victoria Sinaga;
Citra Indah Lestari
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 3 No 1 (2021): EDISI BULAN JANUARI 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v3i1.816
Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif, mengkaji peraturan Undang-undang PT nomor 40 Tahun 2007 dan Undang-undang Kepailitan, dikemukakan permasalahan yakni Bagaimana pengaturan terhadap direksi berdasarkan undang undang perseroan terbatas, Bagaimana pertanggungjawaban direksi terhadap pailitnya suatu perseroan terbatas, Bagaimana akibat hukum terhadap perseroan terbatas setelah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang perseroan terbatas.
FUNGSI OLAH TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TKP) GUNA MENGUNGKAPKAN KASUS PENGANIAYAAN BERAT DITINJAU DARI SUDUT HUKUM ACARA PIDANA
Lestari Victoria Sinaga;
Mhd. Yuda Mulyawan Simatupang
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 2 No 2 (2020): EDISI BULAN JULI 2020
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v2i2.645
This study aims at revealing cases of severe maltreatment through crime scene crime scenes. One of the investigation processes can convince the investigator in determining the suspect in handling the crime scene (TKP) where it is divided into 2 namely the First Actions at the crime scene (TPTKP) and processing of the crime scene (olah TKP) from the legislation. As for the results obtained are the methods used by public observations, sketches and photographs, handling victims, handling witnesses and suspects and handling evidence through CCTV footage. In cases of severe maltreatment from the crime scene results can be used through other tools- others such as watering the face with Lombok water, acidic substances, sulfur, saltpeter, vinegar, so that the skin on the face burns, or inserting poisons in food. Not only can it be proven analytically or through autopsy, but it depends on the performance of criminal investigators at the crime scene and eyewitness examination.
PELAKSANAAN TUGAS KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KONFLIK SOSIAL DI WILAYAH POLDA SUMUT
Lestari Victoria Sinaga
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 1 No 2 (2019): EDISI BULAN JULI 2019
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v1i2.229
Aspect of social conflict that needs to be considered is violence arising from social conflict. Conflict management aims at preventing how violence does not occur and conflict parties can handle and resolve their conflicts without using violence. Government Regulation Number 2 Year 2015 concerning Act Implementing Regulation Number 7 2012 concerning Handling Social Conflict was made to protect and provide a more optimal sense of community security. Government regions in preventing conflicts optimize peaceful dispute resolution through deliberation for consensus and can involve participation of the society.
TINJAUAN SOSIAL DALAM PENCEGAHAN UJARAN KEBENCIAN DALAM MEDIA SOSIAL PADA PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2019
LESTARI VICTORIA SINAGA
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 1 No 1 (2019): EDISI BULAN JANUARI 2019
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Dari penelitian tentang Ujaran Kebencian, peneliti berhasil mengumpulkan penelitian yang dianggap relevan dengan tema bahwa isu jelang Pemilihan Presiden Tahun 2019 cukup membuat miris dengan adanya isi media sosial yang tidak mempunyai etika terhadap visi, misi, rekam jejak, serta program dari pasangan calon presidenn dan calon wakil presiden, akan tetapi lebih tertarik dengan hal yang berbau ujaran kebencian, hoax.
PENIPUAN PENGGUNAAN ALAT ANTIGEN BEKAS (Studi Kasus Bandara Kualanamu, Medan-Sumut)
Gomgom T.P Siregar;
Lestari Victoria Sinaga;
Andrie Ghaivany Purba
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 3 No 2 (2021): EDISI BULAN JULI 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v3i2.1171
One form of structured consumer fraud during the COVID-19 pandemic is the crime of using used antigen devices which has an impact on Article 196 of Law Number 36 of 2009 concerning Health in conjunction with Article 55 of the Criminal Code, where anyone who intentionally produces pharmaceutical preparations does not meet the standards. and quality shall be sentenced to a maximum imprisonment of 10 years and a maximum fine of Rp. 1.000.000.0000,-. This research uses normative juridical research, namely examining the laws and regulations, namely Law Number 36 Year 2009 concerning Health and the Criminal Code. The formulation of the problem is that the police are asked to thoroughly investigate the fraudulent use of this used antigen device and not stop at the perpetrators in the field. In addition to the health sector, the purpose of protection against the threat of Covid-19 is where the government saves health and social security by issuing a circular letter from the task force for handling coronavirus disease number 7 of 2021 concerning the extension of travel provisions for domestic people during the coronavirus disease pandemic which determines that everyone If you want to travel by airplane, you must show a certificate of negative rapid test result-Polymerase Chain Reaction, hereinafter referred to as RT-PCR or negative result of rapid antigen test. Due to these conditions, medical officers and the government must provide health facilities and the need for RT PCR or rapid antigen tests is a business opportunity in the health sector, especially the price is quite expensive so that this condition is carried out by Kimia Farma medical officers who intentionally recycle the antigen rapid test kit. The former occurred at Kualanamu Airport, Medan City, North Sumatra.
ANALISIS HUKUM TENTANG PERJANJIAN TERAPEUTIK ANTARA DOKTER DENGAN PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN
Degdy Chandra B. Simarmata;
Muhammad Saddam Kennedy;
Lestari Victoria Sinaga
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 1 (2022): EDISI BULAN JANUARI 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i1.1458
Hubungan antara dokter dengan pasien menunjukkan bahwa dokter memiliki posisi yang dominan, sedangkan pasien hanya memiliki sikap pasif menunggu tanpa wewenang untuk melawan. Adapun judul penelitian ini adalah Analisis Hukum Tentang Perjanjian Terapeutik Antara Dokter Dengan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini penelitian normatif. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum yang deskriptif. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif dan disajikan dengan deskriptif.entuk perjanjian antara dokter dengan pasien dalam melakukan pelayanan pasien adalah objek dari perjanjiannya berupa upaya atau terapi untuk penyembuhan pasien, perjanjian dokter dengan pasien mempunyai karakteristik tersendiri berbeda dengan perjanjian pada umumnya, dan perjanjian antara dokter dengan pasien bukan termasuk perjanjian resultaats karena objek dari perjanjian bukan hasil pelayanan medis oleh dokter, atau tingkahlaku atau perlakuan pelayanan medis yang dilakukan oleh dokter. Bentuk tanggung jawab dokter dengan pasien dalam melakukan pelayanan kesehatan adalah Seorang dokter dapat dinyatakan melakukan kesalahan. Untuk menetukan seorang pelaku perbuatan melanggar hukum harus membayar ganti rugi, haruslah terdapat hubungan erat antara kesalahan dan ganti rugi yang ditimbulkan. Hubungan hukum dokter dengan pasien mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian atau perikatan hukum syarat-syarat tersebut yaitu antara lain:Pelaku perjanjian harus dapat bertindak sebagai subjek hukum. Perjanjian antara subjek hukum tersebut harus atas dasar sukarela dan tanpa paksaan.Perjanjian tersebut memperjanjikan sesuatu di bidang pelayanan kesehatan.
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MELALUI PENANAMAN MANGROUVE DI KAWASAN PESISIR DAN PANTAI
Nanci Yosepin Simbolon;
Lestari Victoria Sinaga;
Alusianto Hamonangan;
Ria Sintha Devi
JPKM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 3 (2022): Januari
Publisher : LEMBAGA KAJIAN ILMU SOSIAL DAN POLITIK (LKISPOL)
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Penegakan hukum dalam hal pengawasan dan pengendalian pengelolaan kawasan hutan manggrove di pesisir pantai ternyata masih rendah. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hutan mangrove terhadap lingkungan perairan. Kawasan pesisir rentan terhadap abrasi membutuhkan pengelolaan berkelanjutan dan perlindungan hutan mangrove. Komitmen terhadap pelestarian lingkungan kawasan pesisir dan pantai menjadi program terdepan yang dilaksanakan dan dikembangkan di masa depan. Hal ini sebagai bentuk komitmen dan kolaborasi bersama antara akademisi dan masyarakat terhadap upaya perlindungan lingkungan di wilayah pesisir melalui penanaman mangrove.selain itu, kesadaran hukum masyarakat juga muncul secara alamiah dengan pengetahuan dan pemahaman tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara preventif dan represif.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA ILLEGAL FISHING DI WILAYAH LAUT INDONESIA BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA
Sumitro Sitinjak;
Ahmad Ridwan Dalimunthe;
Lestari Victoria Sinaga
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 3 No 1 (2021): EDISI BULAN JANUARI 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v3i1.1878
Wilayah laut merupakan wilayah yang memiliki sumber daya alam yang sangat besar dan bermanfaat bagi masyarakat. Di bulan Januari tahun 2021, Kementrian KKP Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) telah melakukan penyidikan terhadap Tiga kapal ikan berbendera Malaysia yaitu KM. SLFA 5227, KM. PKFB 1845 dan KM. SLFA 5177 ditangkap oleh Kapal Negara milik Badan Keamanan Laut Republik Indonesia KN. BINTANG LAUT-401 yang dinakhodai oleh Kapten Margono. Studi ini bertujuan untuk mencari kendala yang dihadapi kepolisian dalam penanggulangaan tindak pidana pencurian Bagaimana upaya penegakan hukum pidana oleh Lembaga Penegak Hukum di Indonesia terhadap praktik illegal fishing; dan hambatan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana illegal fishing di perairan laut Indonesia. Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Upaya Penegakan Hukum Pidana Oleh Lembaga Penegak Hukum Di Indonesia Terhadap Praktik Ileegal Fishing Selain penerapan KUHAP, dalam penegakan hukum tindak pidana perikanan, dapat juga dilakukan dengan Pendekatan Multi Door Dalam Penegakan Hukum Illegal Fishing. Hambatan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing Di Perairan Laut Indonesia karena lemahnya peraturan perundang undangan yang mengaturnya, serta terbatasnya pengadilan yang ada untuk menangani tindak pidana perikanan. Kurangnya kordinasi antara aparat penegak hukum juga menjadi penghambat penegakan hukum tindak pidana perikanan.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MEMBERIKAN BANTUAN MENYEMBUNYIKAN PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri No. 66/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim)
Siswanto Sp;
Shandra Sari;
Lestari Victoria Sinaga
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2022): EDISI BULAN JULI 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.1727
Metode penelitian ini adalah yuridis normative.Adapun rumusan masalah yang diteliti adalah Bagaimana Penerapan hukuman bagi pelaku tindak pidana teroris dalam perkara pidana Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN.Jkt dan Analisis Kasus Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim.Adapun hasilnya Penerapan hukuman bagi pelaku tindak pidana teroris dalam perkara pidana Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN.Jkt. Timur atas nama terdakwaMuhammad Tomy Als Tomy Als Abu Nia Bin Azwir Koto; memang harus sesuai dengan hukum yang mengatur, baik itu perbuatan percobaan, menyembunyikan informasi tentang terorisme dan memberikan bantuan terhadap terorisme. Penerapan hukum sesuai dengan Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merupakan hal yang baik dan bijaksana jika mengacu pada tujuan pembentukan Undang-Undang terorisme itu sendiri.Dimana dengan memberlakukan pemidanaan diyakini sebagai tujuan yang menimbulkan efek jera bagi pelaku itu sendiri sehingga meminimalisir terjadinya hal yang serupa. Karena pada ketentuannya hukum tidak membeda-bedakan namun memandang setiap orang itu sama dan hukum harus ditegakkan pada pelanggar. Dengan demikian penulis setuju terhadap putusan hakim yang menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan sanksi 5(lima) tahun penjara. Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terhadap kesalahan terdakwa yang telah melanggar dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi mengenai lamanya hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan karenanya Majelis Hakim akan memutuskan sendiri lamanya pidana yang akan dijalani oleh terdakwa dengan berdasarkan dari keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa dan lamanya hukuman tersebut selengkapnya dalam amar putusan ini.