Halimah Humayrah Tuanaya
Fakultas Hukum Universitas Pamulang

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

TURUNNYA KEKUASAAN REZIM ORDE BARU DALAM PERSPEKTIF TEORI KONFLIK Halimah Humayrah Tuanaya
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 10, No 2 (2019): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v10i2.5470

Abstract

Konflik merupakan realitas sosial yang tidak dapat dihindari. Perbedaan kepentingan antara kelompok penguasa orde baru dan kelompok masyarakat yang didominasi, telah menghasilkan konflik yang berujung gejolak kekerasan. Walaupun secara konseptual konflik memiliki dampak positif dalam menghadirkan perubahan sosial di masyarakat, namun analisa atas tumbangnya rezim orde baru perlu dilakukan guna mencari formula terbaik dalam menyikapi konflik kekuasaan yang mungkin terjadi di kemudian hari. Serangkaian kebijakan yang diambil oleh kelompok penguasa orde baru dalam merespon konflik menjadi masalah yang akan dianalisa pada penelitian ini, sekaligus mencari solusi efektif yang dihasilkan dari penggunaan antithesis konsep teori konflik dalam memandang tumbangnya rezim orde baru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan yang bersifat yuridis-normatif, serta menggunakan bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan; pertama, hal-hal yang menjadi cikal bakal tumbangnya rezim orde baru menurut asumsi teori konflik, seperti dominasi kelompok penguasa orde baru atas pembentukan dan penegakan hukum; tertutupnya ruang negosiasi untuk mencapai konsensus atas konflik kepentingan yang ada; dan lain sebagainya, telah membawa perubahan sosial atas nama reformasi. Kedua, penggunaan antithesis konsep teori konflik, menunjukkan adanya solusi dalam upaya menyikapi konflik kekuasaan, diantaranya dengan membuka ruang-ruang negosiasi dalam menghasilkan konsensus dari berbagai kelompok kepentingan masyarakat.
KASUS BAIQ NURIL MAKNUN DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN (ANALISIS PUTUSAN MA NO. 574K/Pid.Sus/2018) Nursolihi Insani; Halimah Humayrah Tuanaya; Hasan Alzaglady; Tohadi Tohadi
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 11, No 2 (2020): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v11i2.8041

Abstract

Kasus Baiq Nuril Maknun yang dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan MA Nomor 574 K/Pid.Sus/2018tanggal 26 September 2018 mendapat sorotan publik. Putusan tersebut dianggap bertentangan dengan rasa keadilan dalam masyarakat khususnya dari sisi perlindugan hak perempuan. Tujuan penelitian ini untuk menjawab bagaimana pertimbangan dan amar Putusan MA Nomor 574 K/Pid.Sus/2018tanggal 26 September 2018 dan bagaimana dilihat dari perspektif perlindungan hak perempuan. Penelitian ini menggunakan penelitian socio-legal dengan sumber data sekunder sebagai sumber utama diperkuat dengan sumber data primer. Penelitian ini menyimpulkan, pertama, pertimbangan hukum Mahkamah selain mengandung kontradiksi antara pertimbangan satu dengan lainnya, juga hanya melihat secara formal tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa (Baiq Nuril Maknun). Kedua, dalam perspektif keadilan hukum khususnya perlindungan hak perempuan, Putusan MA tersebut juga mengabaikan sisi harkat martabat perempuan yang seharusnya menurut  Perma  No. 3 Tahun 2017 diperhatikan oleh Majelis Hakim (Mahkamah).
Prinsip Tanggungjawab Produk (Product Liability) Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Halimah Humayrah Tuanaya
Pamulang Law Review Vol 4, No 2 (2021): November 2021
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/palrev.v4i2.17745

Abstract

Terdapat berbagai permasalahan hukum terkait perlindungan konsumen dalam implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini mengkhususkan diri berkenaan dengan bagaimana sesungguhnya perlindungan konsumen atas produk cacat yang menyebabkan kerugian pada konsumen di Indonesia. Selain itu, pada penelitian ini juga dibahas bagaimana seharusnya tanggungjawab produsen terhadap produk cacat yang menyebabkan kerugian pada konsumen di Indonesia. Untuk dapat menjawab kedua permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yang sifatnya deskriptif dan eksplanatoris dengan meneliti korelasi atau hubungan antara perlindungan bagi konsumen dan tanggungjawab pelaku usaha atas produk cacat yang menyebabkan kerugian pada konsumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang juga masuk dalam kategori penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktriner atau juga disebut penelitian perpustakaan atau penelitian atas studi dokumen. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Perlindungan bagi konsumen atas produk cacat yang menyebabkan kerugian pada konsumen telah diakomodir dalam peraturan perundang-undangan. Adapun adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan ini, salah satu faktornya adalah aspek budaya; dan (2) Tanggungjawab pelaku usaha terhadap produk cacat yang menyebabkan kerugian pada konsumen, sekalipun belum secara khusus diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun telah diatur dalam KUHPer dan UU Perlindungan Konsumen.
Beleid Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Dalam Administrasi Pertanahan Di Indonesia Dian Eka Prastiwi; Reni Suryani; Wahib Wahib; Halimah Humayrah Tuanaya
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 14, No 1 (2023): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v14i1.29506

Abstract

PTSL adalah upaya pendaftaran tanah pertama kalinya yang dilaksanakan secara serentak terhadap semua objek pendaftaran tanah diseluruh daerah yang ada di Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap kepemilikan ha katas tanah. Tulisaan ini menggambarkan serta menganalisis beleid atau kebijakan pemerintah terhadap pendaftaran tanah sistematis lengkap sebagai upaya untuk mewujudkaan kepastian hukum. Penelitian ini adalah penelitian hukum normative. Peneilitian hukum normative sendiri adalah penelitian kepustakaan atau penggunaan data sekunder. Wujud dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagaai berikut, pertaman, Kegiatan PTSL adalah kegiatan pemerintah yang menjadi jembatan bagi negara unruk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap bidang pertanahan. Dengan adanya kepastian terhadap data fisik dan data yuridis yang berasal dari pemohon ataupun pemilik hak atas tanah yang telah terdaftar didalam buku tanah dengan dibuktikan adanya sertifikat sebagai bentuk publisitas positif terhadap pendaftaran tanah. PTSL sendiri menjadi pilar utama didalam perubahan system pendaftaran tanah jika ditinjau dari publisitas negative berubah menjadi positif sehingga bisa memberikan kepastian hukum terhadap pemilik ha katas tanah. Kedua, adanya pembaharuan mengenai system pendaftaran tanah sesuai dengan tata cara yang termuat dalam Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 dapat memberikan dampak positif bagi pemmerintah dan masyarakat. Terhadap pemerintah adanya perubahan ini bisa mengurangi dampak dari adanya perselisihan tanah, memudahkan dalam membuat kebijakan dibidang pertanahan. Sedangakn bagi masyarakat adanya pembaharuan itu dapat memberikan rasa aman bagi pemilik hak atas tanah, mempermudah masyarakat didalam mendapatkan hak atas tanah, memudahkan untuk peralihan hak, dan untuk mendapatkan harga tertinggi didalam melakukan jual beli tanah.