Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al Ahkam Jurnal Cahaya Mandalika Arus Jurnal Sosial dan Humaniora
Iin Ratna Sumirat
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia Iin Ratna Sumirat
Al Ahkam Vol. 13 No. 2 (2017): Juli-Desember 2017
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/ajh.v13i2.1809

Abstract

Perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia di Indonesia masih memprihatinkan yang terlihat dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia, antara lain dalam bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, dan kesewenang-wenangan. Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Adanya kekhawatiran munculnya berbagai bentuk manipulasi dan exploitasi manusia, khususnya terhadap perempuan dan anak-anak sebagai akibat maraknya kejahatan perdagangan manusia memang bukan tanpa alasan. Banyak contoh yang dapat diberikan perempuan dan anak-anak, yang seharusnya memperoleh perlakuan yang layak justru sebaliknya dieksploitasi untuk tujuan-tujuan tertentu. Kondisi hukum yang demikian mengakibatkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia di Indonesia masih memprihatinkan yang terlihat dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia, antara lain dalam bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, dan kesewenang-wenangan.Kata kunci: Kekerasan, trafficking,ekploitasi
Sumbangan Islam dalam Pembentukan Hukum Perlindungan Konsumen Nasional Iin Ratna Sumirat
Al Ahkam Vol. 9 No. 2 (2013): Juli-Desember 2013
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/ajh.v9i2.2864

Abstract

.
Penegakkan Hukum Rasa Keadilan Masyarakat Suatu Sumbangan Pemikiran Iin Ratna Sumirat
Al Ahkam Vol. 8 No. 1 (2012): Januari-Juni 2012
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/ajh.v8i1.2875

Abstract

.
Kedudukan Anak Zina dan Pengangkatan Anak Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Iin Ratna Sumirat
Al Ahkam Vol. 6 No. 2 (2010): Juli-Desember 2010
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/ajh.v6i2.2790

Abstract

.
Mekanisme Tindak Pidana Pemilihan Umum Dalam Perspektif Negara Hukum Iin Ratna Sumirat; Arif Rahman
Al Ahkam Vol. 16 No. 1 (2020): Januari-Juni 2020
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/ajh.v16i1.2586

Abstract

Negara hukum (Rechtsstaat) adalah konsep yang berparadigma bahwa Negara dan alat kekuasaannya (pemerintah) tak dibenarkan bertindak atas kekuasaannya belaka, melainkan harus ditumpukan pada dasar kebenaran hukum yang telah dipositifkan ialah undang-undang yang pada gilirannya berdiri tegak diatas kebenaran hukum undang-undang yang paling dasar, ialah Undang-Undang Dasar. Negara hukum dan demokrasi merupakan mekanisme kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Kedua mekanisme tersebut saling berhubungan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan, karena pada satu sisi demokrasi memeberikan landasan dan mekanisme keukuasaan berdasarkan prinsip kesamaan dan kesederajatan manusia, pada sisi lain negara hukum memberikan patokan bahwa yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia tetapi hukum
Desentralisasi dan Perkembangan Peraturan-Peraturan Daerah (Perda-Perda) Bernuansa Syariah Iin Ratna Sumirat
Al Ahkam Vol. 11 No. 2 (2015): Juli-Desember 2015
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/ajh.v11i2.2852

Abstract

.
Tinjauan Sosio Kultural Terhadap Dilema Sistem Perkawinan Suku Baduy Luar Khafidhotulumah, Siti; Masykur; Iin Ratna Sumirat
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v5i2.3025

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan membahas Sistem Perkawinan Dalam Tinjauan Yuridis yang berada di Baduy Luar Desa Kanakes Kecamatan Leuwidamar, Penelitian dan tulisan ini dibuat dan disusun dengan metode penelitian empiris yang menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan Jaro (Kepala Kampung) dan masyarakat adat Baduy. Perkawinan merupakan hukum alam yang harus terjadi dan dilakukan oleh setiap manusia tanpa terkecuali. Sistem hukum perkawinan pada masyarakat adat Baduy yaitu perkawinan Monogami yang artinya seorang laki-laki Baduy tidak boleh beristri lebih dari seorang dan perkawinan poligami merupakan suatu hal yang tabu. Selain itu juga faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat adat Baduy pada hukum adat diantaranya factor agama dan kepercayaan, faktor sosial dan budaya, faktor hukum adat dan agama.
Konflik Sosial Perkara Waris Anak Non Muslim Perspektif Kompilasi Hukum Islam Sunardi, Ahmad; Zakaria Syafei; Iin Ratna Sumirat; Anis Fauzi
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i3.1702

Abstract

Berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf C Kompilasi Hukum Islam (KHI), ahli waris diartikan sebagai pihak yang pada saat pewaris meninggal memiliki ikatan darah atau ikatan perkawinan dengan pewaris, memeluk agama Islam, serta tidak termasuk dalam kategori yang terhalang secara hukum untuk menerima warisan. Ketiga unsur tersebut merupakan syarat yang melekat dalam sistem kewarisan Islam. Pemilihan pendekatan hukum normatif oleh peneliti didasarkan pada kenyataan bahwa Pasal 209 KHI tidak mengatur secara khusus mengenai hak waris anak kandung non-Muslim terhadap harta peninggalan ayahnya. Putusan Mahkamah Agung yang memberikan kesempatan bagi ahli waris non-Muslim untuk memperoleh bagian melalui mekanisme wasiat wajibah dapat dipahami sebagai upaya pengembangan kajian hukum kewarisan di Indonesia, sekaligus sebagai refleksi terhadap hukum kewarisan dalam tradisi Islam. Hal ini disebabkan karena di mayoritas negara Muslim, pemberian wasiat wajibah hanya berlaku bagi cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu, bukan bagi ahli waris yang beragama non-Muslim. Pemberian bagian harta kepada anak kandung non-Muslim melalui konsep wasiat wajibah pada hakikatnya menegaskan bahwa pihak yang berbeda agama dengan pewaris tetap memiliki kemungkinan memperoleh harta peninggalan pewaris Muslim, dengan besaran yang setara dengan bagian seorang anak perempuan menurut ketentuan kewarisan.
Co-Authors Ahmad Sunardi, Ahmad Anis Fauzi Khafidhotulumah, Siti Masykur Solly Aryza Zakaria Syafei