Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Formulation of Underage Marriage in The Perspective of Islamic Law and Legal Sociology Humaeroh; Zakaria Syafei; Nurul Ma’rifah
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 17 No. 3 (2023): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v17i3.795

Abstract

The child's independence in pursuing ideals and realizing success for the future is a desire for parents and the country. This can be achieved when the child has carried out a good learning process that can be taken through the formal or informal level. However, the irony that occurs if a child's dream of becoming a person is useful for the future, religion, and the state must be cut off with what happens, such as marriages that are still not on time or underage marriages.  This research aims to analyze underage marriages from the perspective of Islamic law and understand the benchmarks of legal awareness in society to minimize the occurrence of underage marriages and to know the implications of underage marriages. This study is library research using a qualitative approach.  The results show that Marriage is a strong bond or mitsqon golidhon carried out by couples who have met the age limit or baligh, but marriages, carried out by someone who is underage must be based on a recommendation through a marriage dispensation issued by a religious court. Second, community indicators in realizing legal knowledge and understanding will form a stable legal attitude so that they can apply patterns of legal behavior. Third, the implications of underage marriage include the disruption of compulsory education, Fulfillment of subsistence, which is not optimal for the families, diversion of responsibility to parents because they have not been able to work properly, Reproductive health conditions are still vulnerable due to lack of good nutrition and give rise to poverty and vulnerability to divorce.
Konflik Sosial Perkara Waris Anak Non Muslim Perspektif Kompilasi Hukum Islam Sunardi, Ahmad; Zakaria Syafei; Iin Ratna Sumirat; Anis Fauzi
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i3.1702

Abstract

Berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf C Kompilasi Hukum Islam (KHI), ahli waris diartikan sebagai pihak yang pada saat pewaris meninggal memiliki ikatan darah atau ikatan perkawinan dengan pewaris, memeluk agama Islam, serta tidak termasuk dalam kategori yang terhalang secara hukum untuk menerima warisan. Ketiga unsur tersebut merupakan syarat yang melekat dalam sistem kewarisan Islam. Pemilihan pendekatan hukum normatif oleh peneliti didasarkan pada kenyataan bahwa Pasal 209 KHI tidak mengatur secara khusus mengenai hak waris anak kandung non-Muslim terhadap harta peninggalan ayahnya. Putusan Mahkamah Agung yang memberikan kesempatan bagi ahli waris non-Muslim untuk memperoleh bagian melalui mekanisme wasiat wajibah dapat dipahami sebagai upaya pengembangan kajian hukum kewarisan di Indonesia, sekaligus sebagai refleksi terhadap hukum kewarisan dalam tradisi Islam. Hal ini disebabkan karena di mayoritas negara Muslim, pemberian wasiat wajibah hanya berlaku bagi cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu, bukan bagi ahli waris yang beragama non-Muslim. Pemberian bagian harta kepada anak kandung non-Muslim melalui konsep wasiat wajibah pada hakikatnya menegaskan bahwa pihak yang berbeda agama dengan pewaris tetap memiliki kemungkinan memperoleh harta peninggalan pewaris Muslim, dengan besaran yang setara dengan bagian seorang anak perempuan menurut ketentuan kewarisan.