Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

TINJAUAN YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERBUATAN MELAWAN ATASAN (INSUBORDINASI) DI LINGKUNGAN PENGADILAN MILITER III – 16 MAKASSAR Fijannatin Aliah; Jamal Jamil
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 3
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v2i3.21486

Abstract

AbstrakPokok permasalahan di skripsi ini adalah Tinjauan Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Perbuatan Melawan Atasan (Insubordinasi) di Pengadilan Militer. Selanjutnya Sub masalah ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu : 1) Bagaimana Proses Tindak Insubordinasi di Lingkungan Pengadilan Militer III – 16 Makassar, 2) Bagaimana Penerapan Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Terdakwa, 3) Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Perbuatan Melawan Atasan di Lingkungan Pengadilan Militer III – 16 Makassar. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif Deskriptif yaitu berupa penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah Yuridis-Normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tinjauan yuridis dan hukum Islam terhadap perbuatan melawan atasan di lingkungan Pengadilan Militer mencakup beberapa proses tindak pidana bagi anggota militer itu ada beberapa tingkat yang membedakan ialah kekuasaan pengadilan yang mengadili. Pertimbangan seorang hakim di pengadilan militer haruslah berkaitan erat dengan putusan yang akan diberikan bertujuan untuk memberikan rasa keadilan bagi terdakwa dan juga korbannya. Menurut hukum Islam  seorang prajurit yang tidak patuh dan melawan atasan dapat di sebut pembangkang, karena kepatuhan kepada atasan merupakan suatu keharusan. Implikasi dari penelitian ini adalah setiap komandan di masing – masing kesatuan dapat memberi strategi pembinaan kembali anggotanya,hakim militer dalam mempertimbangkan disarankan untuk lebih mengedepankan rasa keadilan,dan dalam hukum Islam disiplin nya seorang anggota  dapat menumbuhkan kesadaran untuk selalu mematuhi peraturan dan sandi korsa nya.Kata Kunci: Perbuatan Melawan Atasan, Pengadilan Militer, Hukum IslamAbstractThe main problem of this investigation is the Juridical Review and Islamic Law Against Acts Against Superiors (Insubordination) in Military Courts. Furthermore, this sub-problem is divided into three parts, namely: 1) How is the Process of Acts of Insubordination in the Military Court III-16 Makassar, 2) How is the Application of Judge Consideration Law in Imposing Sanctions Against the Defendant, 3) What is the View of Islamic Law on Actions Against Superiors in Military Court Environment III – 16 Makassar. This type of research uses descriptive qualitative research in the form of field research with the research approach used is juridical-normative. The results of this study indicate that the juridical and Islamic legal review of acts against superiors in the Military Court environment includes several criminal proceedings for members of the military. The consideration of a judge in a military court must be closely related to the decision that will be given in order to provide a sense of justice for the defendant and also the victim. According to Islamic law, a soldier who disobeys and fights against his superiors can be called a dissident, because obedience to his superiors is a must. The implication of this research is that each commander in each unit can provide a strategy for rebuilding its members, military judges in considering are advised to prioritize a sense of justice, and in Islamic law discipline a member can raise awareness to always obey the rules and code of the korsa.Keywords : acts against superiors, military courts, Islamic Law
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-hak Narapidana Perempuan Iin Srianturi; Rahman Syamsuddin; Jamal Jamil
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i1.22526

Abstract

Penelitian ini membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap hak narapidana perempuan, sumber data Pidana perempuan di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi barat. Hak narapidana perempuan sebagai warga negara indoesia yang hilang kemerdekaannya karena melakukan tindak pidana, haruslah dilakukan sesuai dengan Hak Asasi Manusia. Setiap narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan harus mendapatkan pemenuhan terhadap hak-haknya dan Lembaga Pemasyarakatan dituntut untuk memenuhi hak-hak para narapidana. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk mendidik narapidana untuk mendidik narapidana agar lebih baik kemudian dikembalikan kemasyarakat Selain menjamin hak-hak perempuan, islam juga menjaga kaum perempuan dari segala hal yang dapat menodai kehormatannya, menjatuhkan wibawa dan merendahkan martabatnya. Islam tidak mengenal diskriminasi atau penganakemasan terhadap satu golongan tertentu. Semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Adapun yang membedakan adalah tingkat keimanannya. Didalam dunia islam, wanita memliki kedudukan yang mulia Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau Field Research dengan menggunakan pendekatan Hukum Islam, yang berasal dari alQuran, yang relevan dengan masalah yang di bahas. Pengumpulan data digunakan metode wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan disimpulkan.Kata Kunci : Hak, Narapida, Perempuan
PIJAKAN HUKUM FORMIL PERADILAN AGAMA YANG BERLANDASKAN KAIDAH-KAIDAH FIQHIYAH Jamal Jamil
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 1 (2014): al-qadau
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v1i1.631

Abstract

To uphold substantive law or procedural law required often called formal law. The procedural law is a provision for setting out how the law (substantive) that materialized or can be applied / implemented to meet the subject deeds. Without judicial procedure there is no substantive legal benefits. To enforce the provisions of criminal law required criminal procedural law, for civil law the existing civil procedural law. The procedural law should be controlled by legal practitioners, police, prosecutors, lawyers and judges. Supremacy of law should start from law enforcement itself. The most important it is to begin from the most high-officials of the supreme court ([MA]) should really implement it strictly legal material. will come to pass new laws that actually among subordinates is necessary to know the rules or Qaeda in proceedings in court, the main event of religious courts.
IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PNS (Suatu Analisis Hukum Islam terhadap PP No.10/1983 - Jo PP 45/1990 Jamal Jamil
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 2 (2014): Al-Qadau
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v1i2.636

Abstract

The situation and living of the household servants is one of the factors important role in efforts to help improve service tasks, then the life of civil servants must be supported by a harmonious family life, so that the execution of his duty not to be disturbed by family problems. Therefore issued PP. No10 of 1983-jo PP 45/1990 on Marriage License and Percerailan for civil servants. Government regulation is substantially more difficult for civil servants to be polygamous and will do divorce than the UUP. And forbids civil servants to live together outside marriage. With the release of PP. was, civil servants who will perform polygamous marriage and divorce must obtain permission from officials. The requirement of a permit from government officials was intended to prevent the occurrence of polygamy and divorce.
PERADILAN AGAMA DI INDONESIA Historya of Existence Jamal Jamil
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 5 No 1 (2018)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v5i1.5649

Abstract

Penelitian ini membahas tentang pengaruh yang ditimbulkan hukum kolonial Belanda terhadap perkembangan Peradilan Agama di Indonesia Penelitian ini merupakan library research (penelitian pustaka) yakni menelah berbagai referensi yang relevan dengan masalah yang diteliti, menggunakan pendekatan yuridis dan historis. Metode pengumpulan bersumber dari literatur yang terkait dengan permasalahan, disajikan secara deskriptif. Kehadiran hukum kolonial Belanda berdampak positif bagi peradilan agama di Indoneia, karena sebagai rujukan lahirnya perundang-undangan peradilan agama di Indonesia. Tanpa adanya beberapa dasar hukum yang telah ditetapkan pada zaman kolonial Belanda, maka sejarah peradilan agama tidak mempunyai dasar hukum yang menggambarkan kondisi peradilan agama pada zaman penjajahan yang pada akhirnya dapat membentuk undang-undang.
Hukum Materil Perkawinan di Indonesia Jamal Jamil
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 2 (2017)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v4i2.5752

Abstract

Materil hukum perkawinan dalam Peradilan Agama merupakan subtansi dalam pelaksanaan hukum Islam itu sendiri, karena tidaklah mungkin dalam sebuah putusan yang dihasilkan oleh Badan Peradilan Agama tanpa merujuk pada Undang-Undang yang diberlakukan oleh sebuah Negara. Kehadiran Hukum materil perkawinan akan membawa ruh yang segar dalam mengimplementasikan kewenangan Peradilan Agama itu sendiri. Ada tiga kekhususan Pengadilan Agama, pertama; sebagai badan peradilan bagi yang muslim. Kedua; sebagai peradilan yang mengimplementasikan hukum syariah dengan undang-undang Negara, keputusan hakim, doktrin hukum. Ketiga; sebagai badan peradilan yang menegakkan hukum perdata dalam prakteknya
PELAKSANAAN IBADAH BERJAMAAH SAAT PANDEMIC COVID-19 Muhammad Fiqri Khaikal; Patimah; Jamal Jamil
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i2.23192

Abstract

Abstrak Tulisan ini membahas masalah pelaksanaan ibadah berjamaah saat pandemic Covid-19 di desa Pancana kec. Tante Rilau kab. Barru. Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini antara lain: A) Bagaiman Pelaksanaan Ibadah berjmaah Saat Pandemic Covid-19? B) Bagaimana Pemahaman Masyarakat tentang Pandemic Covid-19? C) Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Ibadah Berjamaah Perspektif Fikih wabah?. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau field research dengan menggunakan metode kualitatif lapangan, yaitu metode yang menggunakan dan menginterpretasikan objek sesuai apa adanya. cara memperoleh data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi langsung dengan pihak terkait. Hasil dari penelitian ini yaitu: 1) Pelaksanaan Ibadah Berjamaah di Desa Pancana Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru tidak terlakasana sebagaimana mestinya diakibatkan Pandemic Covid-19 dan begitu pula cara keagamaan yang lain seperti safari Ramadhan dan festival anak soleh Dll 2) Pemahaman Masyarakat tentang pandemic covid-19 beragam, ada yang berpemahaman hanya sekedar akal-akalan dan ada pula berpemahaman kebenaran 3) Menurut analisis hukum Islam ibadah berjamaah bisa saja tidak dilaksanakan karena situasi darurat. Kata kunci: Ibadah, Pamdemic Covid-19, Wabah. Abstract This research discusses the problem of implementing congregational worship during the Covid-19 pandemic in Pancana village, sub-district. Aunt Rilau kab. Barru. As for the problems in this study, among others: A) How is the implementation of congregational worship during the Covid-19 pandemic? B) How is the public’s understanding of the Covid-19 pandemic? C) What is the Analysis of Islamic Law on the Implementation of Congregational Worship from the Fiqh Perspective of the epidemic?. This research is a field research or field research using field qualitative methods, namely methods that use and interpret objects as they are. How to obtain data from interviews, observations and direct documentation with related parties. The results of this study are: 1) The implementation of Congregational Worship in Pancana Village, Tanete Rilau District, Barru Regency was not carried out properly due to the Covid-19 Pandemic and so were other religious methods such as Ramadan safaris and pious children’s festivals etc. 2) Public understanding of the covid pandemic -19 various, there are those who understand that it is just a trick and some have an understanding of the truth 3) According to the analysis of Islamic law, congregational worship may not be carried out due to an emergency situation Keywords: Worship, Pandemic Covid-19, Plague.
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PINJAM MEMINJAM MELALUI RENTERNIR Nasriadi Muchtar; Patimah; Jamal Jamil
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i2.23541

Abstract

Abstrak Pada dasarnya penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (Field Research) dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan narasumber yang bekerja sebagai debitur dan kreditur, sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah bahan literatur yang relevan dengan pembahasan. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini meng­gunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan ke­simpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi pinjam meminjam di Tamarunang melalui sesama masyarakat mulai pudar dikarenakan sebagian besar dari mereka meminjam melalui renternir, hal ini disebabkan karena mereka butuh dana dengan jumlah besar serta persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing renternir terbilang cukup ringan dan mudah. Praktik pinjam meminjam di Kelurahan Tamarunang Kecamatan Sombaopu Kabupaten Gowa termasuk praktik pinjam meminjam yang dilarang dalam Islam, karena didalamnya terdapat unsur tambahan atau riba nasiah sehingga menguntungkan pemberi pinjaman. Implikasi penelitian ini adalah praktik pinjam meminjam bukan hanya ditinjau dari perspektif Islam tetapi bisa ditinjau dari aspek yang lain. Praktik pinjam meminjam di Kelurahan Tamarunang Kecamatan Sombaopu Kab. Gowa belum sesuai dengan hukum Islam karena masih ada unsur riba di dalamnya. Hal ini mengandung implikasi agar masyarakat Tamarunang bisa menyadari bahwa praktik pinjam meminjam yang mereka lakukan tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mem­berikan gambaran kepada masyarakat Kelurahan Tamarunang Kecamatan Sombaopu Kab. Gowa agar kembali dalam ajaran Islam dalam segi pinjam meminjam. Kata Kunci: Hukum Islam, Pinjam Meminjam, Renternir. Abstract Basically this research is a qualitative descriptive research (Field Research) using a sociological approach. Sources of data used are primary and secondary data sources. The primary data sources in this study were interviews with resource persons who worked as debtors and creditors, while the secondary data in this study were literature materials relevant to the discussion. The data collection methods in this study used the interview, observation and documentation methods. Data analysis techniques used in this research are data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this study indicate that the tradition of borrowing and borrowing in Tamarunang through fellow community members is starting to fade because most of them borrow through moneylenders, this is because they need large amounts of funds and the requirements set by each loan shark are quite light and easy. The practice of borrowing and borrowing in Tamarunang Village, Sombaopu District, Gowa Regency is a borrowing and borrowing practice that is prohibited in Islam, because it contains an additional element or usury that benefits the lender. The implication of this research is that the practice of borrowing and borrowing is not only viewed from an Islamic perspective but can be viewed from other aspects. The practice of borrowing and borrowing in Tamarunang Village, Sombaopu District, Kab. Gowa is not in accordance with Islamic law because there is still an element of usury in it. This implies that the people of Tamarunang can realize that their lending and borrowing practices are not in accordance with Islamic guidelines. Therefore, this study seeks to provide an overview to the people of Tamarunang Village, Sombaopu District, Kab. Gowa to return to Islamic teachings in terms of lending and borrowing. Keywords: Islamic Law, Cash and Credit, Moneylenders.
ANALISIS PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH TERHADAP PERNIKAHAN SIRRI DI PENGADILAN AGAMA BANTAENG Musfira Musfira; Jamal Jamil; Istiqamah Istiqamah
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 2 Januari 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i2.23521

Abstract

AbstrakPokok permasalahan penelitian ini adalah Analisis Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri di Pengadilan Agama Bantaeng. Adapun sub masalah yakni: 1) Bagaimana pelaksanaan persidangan itsbat nikah terhadap pernikahan sirri di Pengadilan Agama Bantaeng? 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara itsbat nikah? Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Bantaeng yang ditetapkan/dikabulkan adalah pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun pernikahan, dan sesuai dengan ketentuan tertentu yang berhak untuk mengajukan itsbat nikah yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3). Kemudian prosedurnya sudah sesuai berdasarkan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II serta Peraturan lainnya. Namun yang menjadi faktor tingginya permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Bantaeng khususnya pada tahun 2019 sebesar 26,71% dengan jumlah 136 itsbat nikah yang telah diputuskan yaitu minimnya pemahaman masyarakat tentang pencatatan nikah, sehingga pernikahan sirri sering terjadi, dan beberapa faktor lainnya.Kata Kunci: Itsbat Nikah, Pelaksanaan, Pengadilan.AbstractThe main problem of this research is the Analysis of the Implementation of Itsbat Marriage on Sirri's Marriage at the Bantaeng Religious Court. The sub-problems are: 1) How is the implementation of the marriage itsbat trial against sirri marriages at the Bantaeng Religious Court? 2) How is the judge's consideration in resolving the marriage itsbat case? The results of this study indicate that the application for itsbat marriage at the Bantaeng Religious Court that is determined/accepted is a marriage that meets the requirements and pillars of marriage, and in accordance with certain provisions who are entitled to apply for a marriage certificate which is described in the Compilation of Islamic Law Article 7 paragraph (3). Then the procedure is in accordance with the Guidebook for the Implementation of Duties and Administration of Religious Courts Book II and other regulations. However, what is a factor in the high application for marriage itsbat at the Bantaeng Religious Court, especially in 2019, is 26.71% with a total of 136 marriage certificates that have been decided, namely the lack of public understanding about marriage registration, so that sirri marriages often occur, and several other factors.Keywords: Implementation, Religious Courts, The Itsbat of Marriage.
Peranan Ilmu Falak Dalam Penentuan Waktu Imsak Di Indonesia wasfa latifah; Jamal Jamil
HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak Vol 1 No 2 (2020): Juni 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/hisabuna.v1i2.15016

Abstract

Penentuan waktu imsak di Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk dipahami dan di implementasikan di masyarakat karena imsak berhubungan dengan waktu dimulainya puasa baik puasa di bulan ramadan maupun puasa sunnah serta untuk mengetahui waktu dimulainya salat subuh. Penetapan salat subuh di setiap wilayah memiliki waktu yang berbeda, perbedaan ini disebabkan karena setiap wilayah memiliki data astronomi yang berbeda dari lintang hingga bujur suatu tempat maka dari itu dibutuhkan waktu ihtiyath. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini sangat membantu masyarakat terkhusus mahasiswa ilmu Falak dalam penetapan waktu imsak dan waktu salat subuh. Metode yang dapat digunakan dalam penentuan waktu imsak dan waktu salat yaitu hisab atau perhitungan yang menggunakan data-data astronomi dan rukyat yang memperhatikan ciri-ciri dari setiap fajar.