Garuda - Garba Rujukan Digital

PERANAN RESTRUKTURISASI DALAM AKAD MURĀBAḤAH (Studi Kasus Putusan Nomor: 0293/Pdt.G/2017/PA.Gtlo) Nurul Afiqah Mutmainnah; Hadi Daeng Mapuna
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v1i2.12990

AbstrakDalam akad murābaḥah, banyak hal yang tidak diduga dapat terjadi oleh para pihak yang melakukan akad tersebut. Salah satunya yaitu adanya cidera janji yang dilakukan oleh nasabah. Dalam praktiknya, sering ditemukan tidak adanya upaya yang dilakukan pihak bank dalam mengatasi persoalan tersebut. Pada hakekatnya ekonomi syariah bukan semata-mata untuk memperoleh keuntungan saja, melainkan menegakkan prinsip ta’awun yaitu saling membantu dan memenuhi antara nasabah dan kreditur dalam menjalankan roda ekonomi syariah. Pihak bank tidak jarang langsung melakukan lelang terhadap hak tanggungan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau Field Research dengan pendekatan Hukum Islam, yaitu pendekatan yang menelaah suatu masalah yang didasarkan atas hukum Islam, baik berasal dari Al-Qur’an dan hadits, maupun kaidah ushul fiqh yang relevan dengan masalah yang akan dibahas. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam praktiknya, sering ditemukan tidak adanya upaya yang dilakukan pihak bank dalam mengatasi persoalan nasabah yang melakukan cidera janji. Pihak bank tidak jarang langsung melakukan lelang terhadap hak tanggungan tanpa melakukan restrukturisasi pembiayaan murābaḥah terlebih dahulu. Seharusnya, dalam menghadapi persoalan tersebut, sebelum melakukan lelang hak tanggungan maka terlebih dahulu bank memberikan solusi yaitu memberi kesempatan kepada pihak nasabah untuk memenuhi kewajibannya dengan melakukan restrukturisasi. Karena keseimbangan antara memaksimalkan keuntungan dan memenuhi prinsip-prinsip syariah adalah fundamental bagi operasi bank syariah.Kata Kunci: Akad murābaḥah, Prinsip Syari’ah, Restrukturisasi.AbstractIn the murābaḥah contract, many unexpected things can happen by those who carry out the covenant. One of them is the breach of promise made by the customer. In practice, it is often found that there is no attempt made by the bank in overcoming this problem. In essence, the sharia economy is not solely for profit, but upholds the principle of ta'awun, namely mutual help and fulfillment between customers and creditors in running the sharia economic wheel. The bank is not uncommon to directly auction the mortgage rights. The type of research used is field research or Field Research with Islamic Law approach, which is an approach that examines a problem that is based on Islamic law, both derived from the Qur'an and hadith, as well as the rules of ushul fiqh that are relevant to the problem to be discussed. The results of this study indicate that in practice, it is often found that there are no efforts made by the bank in overcoming the problems of customers who make promises. The bank is not uncommon to directly auction the mortgage rights without first restructuring murabaha financing. Supposedly, in dealing with this problem, before conducting an auction of mortgage rights, the bank must first provide a solution that is to provide an opportunity for the customer to fulfill their obligations by restructuring. Because the balance between maximizing profits and meeting Islamic principles is fundamental to the operation of Islamic banks.Keywords: Murābaḥah contract, Shari'ah principles, Restructuring.

PENGARUH PENGETAHUAN DAN KEPERCAYAAN MUZAKKI TERHADAP MINAT MEMBAYAR ZAKAT KEPADA BAZNAS DI KABUPATEN PANGKEP Dini Amaliah Amry; Hadi Daeng Mapuna
El-Iqthisadi Volume 3 Nomor 1 Juni 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v3i1 Juni.22139

AbstractThis research discusses the effect of muzakki's knowledge and trust on interest in paying zakat to BAZNAS Pangkep district and BAZNAS Pangkep district's efforts in increasing muzakki's trust and interest in paying zakat to BAZNAS Pangkep district. This type of research is field research using qualitative methods where carried out with a normative, sociological and phenomenological theological approach with data sources from the Pangkep Regency Amil Zakat Agency, then the data collection methods carried out were observation, interviews, documentation, then data management techniques were carried out through several stages including: data reduction, data management and testing The validity of the data. The results of this study indicate that the National Amil Zakat Agency as an official zakat institution has an important influence in providing public knowledge about zakat, especially in Pangkep Regency. t is minimal, because there are still many people who are not interested in paying zakat to government institutions that are official or formal, one of which is the National Amil Zakat Agency (BAZNAS).Keywords: Influence, Muzakki, National Amil Zakat Agency.Abstrak Penelitian ini membahas tentang pengaruh pengetahuan dan kepercayaan muzakki terhadap minat membayar zakat kepada BAZNAS kabupaten Pangkep dan upaya BAZNAS kabupaten Pangkep dalam meningkatkan kepercayaan dan minat muzaki untuk membayar zakat kepada BAZNAS kabupaten Pangkep.Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) menggunakan metode kualitatif dimana dilakukan dengan pendekatan teologis normatif, sosiologis dan fenomenologi dengan sumber data dari Badan Amil Zakat Kabupaten Pangkep, selanjutnya metode pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, kemudian tekhnik pengelolaan data dilakukan melalui beberapa tahapan diantaranya: reduksi data, melakukan pengelolaan data dan pengujian keabsahan data. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Badan Amil zakat Nasional sebagai lembaga zakat secara resmi mempunyai pengaruh penting dalam memberikan pengetahuan masyarakat tentang zakat khususnya di kabupaten Pangkep bisa dikatakan masih sangat minim, dikarenakan masih banyak masyarakat yang kurang berminat dalam membayar zakat kepada lembaga pemerintah yang secara resmi atau formal salah satunya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).Kata Kunci : Badan Amil Zakat Nasional, Muzakki, Pengaruh.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HANGUSNYA PANJAR DALAM SEWA-MENYEWA RUKO Nurul Islamiyah; Hadi Daeng Mapuna
El-Iqthisadi Volume 3 Nomor 2 Desember 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v0i0.26079

AbstrakIslam menganggap penting urusan muamalah. Islam juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Manusia diciptakan oleh sang pencipta dengan berbekal kekuatan yang luar biasa. Namun kekuatan itu tersembunyi di balik dari manusia itu sendiri. Sewa menyewa (ijarah) merupakan suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Bertransaksi dengan akad ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tujuan akad ijarah dari pihak penyewa adalah pemanfaatan fungsi barang secara optimal. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dan normatif syar’i. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: mekanisme dalam sistem sewa-menyewa tersebut diperlukan adanya pengecekan atas objek sewa-menyewa baik fisik bangunan maupun sertifikat. Ditinjau dari hukum Islam tentang sewa menyewa dianjurkan dikarenakan dapat memberikan manfaat terhadap orang lain hal ini termasuk dalam tolong menolong antar sesama manusia. Dalam sistem sewa menyewa diperlukan adanya akad karena hal tersebut akan mengikat dalam sebuah perjanjian sewa-menyewa. Hukum Islam tentang kasus hangusnya uang panjar, hal yang dilakukan oleh pemilik ruko Kusuma Bangsa dalam melakukan penghangusan pada panjar dikarenakan penyewa telah mendapatkan manfaat dari ruko tersebut maka sudah sepatutnya penyewa membayar atas apa yang telah dirasakan berdasarkan dari pendapat Imam Malik apabila telah diperoleh manfaat maka panjar tersebut telah menjadi hak pemilik ruko tersebut.Kata Kunci: Hukum Islam, Panjar, Sewa-menyewa (Ijarah) AbstractIslam attaches great importance to muamalah affairs. Islam also regulates the relationship between humans and other humans. Humans were created by the creator with extraordinary powers. But that power is hidden behind from the man himself. Leasing (ijarah) is a type of contract to take benefits by way of replacement. Transactions with ijarah contracts are a form of muamalah activity carried out by humans to meet the needs of life. The purpose of the ijarah contract on the part of the lessee is the optimal use of the function of the goods. The type of research conducted is field research, using qualitative research methods. The approach taken in this study uses an empirical and syar'i normative approach. The results of this study indicate that: the mechanism in the leasing system requires checking of the object of the lease, both physical buildings and certificates. Judging from Islamic law regarding renting is recommended because it can provide benefits to others, this includes helping fellow human beings. In a leasing system, a contract is required because it will be binding in a lease agreement. Islamic law regarding the case of forfeiture of down payment, what is done by the owner of the Kusuma Bangsa shophouse in scorching the down payment because the tenant has benefited from the shop, then the tenant should pay for what has been felt based on Imam Malik's opinion, if the benefits have been obtained, then the down payment has become the right of the shop owner.Keywords: Down Payment, Islamic Law, Lease (Ijarah)

ADAT AMPIKALE: Asuransi Ala Masyarakat Bugis di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo Hadi Daeng Mapuna
Al-Risalah VOLUME 19 NO 2, NOVEMBER (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

The Ampikale custom is a custom adopted by the Bugis community in Pammana District, Wajo Regency. The custom concept of Ampikale is that a person sets aside part of his inheritance to be used as a preparation for the cost of living in old age, the cost of care in case of illness and services for those caring for him until he dies. The basic concept of Ampikale has some similarities with the basic concept of insurance, which is the purpose, setting aside some of the assets or money and having people who will receive services. Therefore it can be said that the custom of Ampikale is insurance in the style of the Bugis community, Pammana District, Wajo Regency. How is the relationship between the custom concept of Ampikale and the basic concept of insurance, will be discussed in this paper.

PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MEMINIMALISIR RESEPSI PERNIKAHAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 Astri Fuji; Qadir Gassing; Hadi Daeng Mapuna
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i2.23729

The main problem in this study is the Role of the Office of Religious Affairs in Minimizing Wedding Receptions During the Covid-19 Pandemic (Case Study in Manggala District, Antang, Makassar City). The main problem is divided into two sub-problems: 1. What is the level of development of wedding receptions in Manggala District, Antang Makassar City during the Covid-19 pandemic? 2. How is the community's response to the role of KUA in Manggala District, Antang Makassar City in minimizing wedding receptions? Descriptive Qualitative Research is the type of research used in this paper, namely in the form of field research. The sources of data for this research are the surrounding community who have held wedding receptions during the Covid-19 pandemic and resource persons related to the title of the study. Data collection methods used are observation, interviews and documentation. The results of the study, the wedding reception is a form of self-existence by the Bugis Makassar custom which is still maintained in the community. The implications of this study: 1) The person who will conduct the wedding reception first consults or communicates with the village priest, head of KUA or local government to find out what is allowed and not allowed in the event. 2) The couple or family concerned who want to get married and plan to hold a reception must meet the health protocol requirements, so that the reception runs smoothly and wisely. Keywords: Wedding, Reception, Covid-19 Pandemic.

PELAKSANAAN PERNIKAHAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 Raodatul Jannah; Abd. Halim Talli; Hadi Daeng Mapuna
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i2.23784

Abstrak Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana implikasi Surat Edaran Kementrian Agama terhadap pelaksanaan pernikahan dengan sub masalah adalah (1) Bagaimana pelaksanaan pernikahan pada masa pandemik covid 19 di KUA Tellulimpoe dan; (2) Bagaimana ketentuan pelaksanaan pernikahan dalam Surat Edaran Kementrian Agama No:P-002/Dj.III/Hk.007/6/2020. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pernikahan berdasarkan sistem yang berlaku di Kantor Urusan Agama tidak mengalami perubahan sistem baik pada masa pademi dan sebelum pandemi. Penelitian ini juga menunjukkan implikasi yang ditimbulkan dari surat edaran kementrian agama dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu: (1)Implikasi yang mengarah pada publik dan orang-orang yang terlibat. (2)Implikasi yang mempengaruhi keadaan dalam aktivitas pelaksanaan pernikahan baik sekrang dan mungkin akan datang, dan.(3)Implikasi yang berpengaruh terhdap sektor pembiayaan yang harus ditanggung oleh orang yang terlibat dalam hal ini pemilik hajat. Kata Kunci: Pernikahan, Pandemi, KUA Abstract The main problem of this research is how the implications of the Circular of the Ministry of Religion for the implementation of marriage with sub problems are (1) How is the implementation of marriage during the covid 19 pandemic at KUA Tellulimpoe and; (2) What are the provisions for the implementation of marriage in the Circular Letter of the Ministry of Religion No: P-002/Dj.III/Hk.007/6/2020. The results of this study indicate that the implementation of marriage based on the system that applies at the Office of Religious Affairs does not experience system changes both during the pandemic and before the pandemic. This study also shows the implications of the circular letter of the ministry of religion can be seen from several aspects, namely: (1) Implications that lead to the public and the people involved. (2) Implications that affect the situation in the implementation of marriage activities both now and maybe in the future, and. (3) Implications that affect the financing sector that must be borne by the people involved in this case the owner of the intention. Keywords: Marriage, Pandemic, KUA

SISTEM PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN PADA PERBANKAN SYARIAH DALAM PRESFEKTIF HUKUM ISLAM Adi Nurhani Mufrih; Nur Taufiq Sanusi; Hadi Daeng Mapuna
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 1 Nomor 3 April 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v2i2.15551

AbstrakSistem pengawasan OJK pada perbankan syariah dalam penerapannya dengan memberikan perizinan, mengintegrasikan seluruh ketentuan, dan mengintegrasikan perizinan satu pintu.. Ditinjau dari hukum Islam sistem pengawasan OJK pada perbankan syariah hanya dalam bentuk memberikan aturan dan ketentuan terkait pengelolaan dan perizinan perbankan dalam hal ini melakukan penyawasan secara langsung dengan mengeluarkan peraturan OJK, dan pengawasan secara tidak langsung dengan bekerjasama dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk mengawasi kepatuhan perbankan terhadap ketentuan dan prinsip-prinsip syariah yang di gunakan. Secara tidak langsung OJK bertindak sebagai Lembaga Al-Hisbah yakni istilah lembaga pengawas yang mengawasi perjalan pasar, dan DPS yang dibentuk oleh OJK bersama DSN sebagai Muhtasib yakni seorang yang diutus untuk melakukan pengawasan secara langsung dalam sektor perbankan syariah pada setiap bank syariah. Namun dalam hal ini OJK hanya memberikan kewenangan kepada DPS hanya sebatas mengontrol dan memberikan penilaian terhadap pelaksanaan konsep syariah pada sektor perbankan syariah, dan tidak memilki otoritas untuk memberikan ketentuan serta kebijakan atau menghakimi, dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan pada bank syariah. Tentu dengan perkembangan dan peningkatan ekonomi syariah di Indonesia ini perlunya untuk selalu diawasi secara khusus dan DPS yang bertindak sebagai Muhtasib dalam pengawasan dan DPS diberikan kewenangan khusus selain mengontrol dan menilai, melainkan juga memberikan kebijakan, dan ketentuan terkait perizinan sebelum, dan sedang berjalannya kegiatan pada sektor perbankan syariah.Kata Kunci: Hukum Islam, Otoritas Jasa Keuangan, Perbankan Syariah, Sistem Pengawasan. Abstractthe implementation of the OJK supervisory system in Islamic banking by providing licensing, integrating all provisions, and integrating one-stop licensing In terms of Islamic law, the OJK supervision system in sharia banking is only in the form of providing rules and regulations related to banking management and licensing, in this case conducting direct supervision by issuing OJK regulations, and indirect supervision in collaboration with the National Sharia Council (DSN) to establish a Sharia Supervisory Board (DPS) to oversee banking compliance with the provisions and principles of sharia used OJK indirectly acts as the Al-Hisbah Institution, which is the term for a supervisory agency that oversees market travel, and the DPS formed by the OJK together with DSN as Muhtasib, namely a person sent to conduct direct supervision in the Islamic banking sector at each Islamic bank. However, in this case the OJK only gives DPS authority to control and provide an assessment of the implementation of the sharia concept in the Islamic banking sector, and does not have the authority to provide provisions and policies or to judge, in supervising the implementation of activities at Islamic banks. Of course with the development and improvement of the sharia economy in Indonesia, it is necessary to always be specially supervised and DPS which acts as Muhtasib in supervision and DPS is given special authority besides controlling and assessing, but also providing policies and provisions related to permits before, and ongoing activities at Islamic banking sector.Keywords: Financial Services Authority, Islamic Banking, Islamic Law, Supervision System.

TANGGUNG JAWAB PEGADAIAN SYARIAH ATAS HILANG ATAU RUSAKNYA BARANG JAMINAN DALAM PRESFEKTIF HUKUM ISLAM Ahmad Fatur Rahman; Hadi Daeng Mapuna
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 3 April 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v2i1.16207

AbstrakPokok pemasalahan yang dijadikan sebagai dasar dalam pembahasan skripsi ini adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban Pegadaian Syariah apabila barang jaminan (marhun) yang dititipkan nasabah mengalami kerusakan atau hilang dan apakah pertanggungjawaban ganti kerugian yang diberikan oleh Pegadaian Syariah Cabang Kota Palopo tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.Hasil penelitian menunjukan bahwa pertanggungjawaban yang diberikan oleh Pegadaian Syariah telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yaitu dengan besaran ganti kerugian sebesar 95% dari nilai taksiran barang jaminan (marhun) atau sesuai dengan kesepakatan bersama antara nasabah dan pihak pegadaian. Dalam penyelesaian terhadap kerugian nasabah tersebut dilakukan dengan kekeluargaan. Antisipasi yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Kota Palopo selain dari tempat penyimpanan yang dijaga ketat juga adanya asuransi yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah terhadap barang jaminan, dimana asuransi ini tidak dibebankan kepada nasabah melainkan perjanjian terpisah antara pihak Pegadaian Syariah dengan Asuransi.Kata Kunci: Barang Jaminan, Hukum Islam, Pegadaian Syariah. AbstractThe main problem that is used as the basis for the discussion of this thesis is what is the form of Sharia pawnshop accountability if the collateral (marhun) entrusted by the customer is damaged or lost and whether the liability for compensation provided by the Palopo City Branch Sharia Pegadaian is in accordance with the provisions of Islamic law. The results show that the responsibility provided by Sharia Pawnshops is in accordance with the provisions of Islamic law, namely the amount of compensation of 95% of the estimated value of collateral (marhun) or according to mutual agreement between the customer and the pawnshop. Settlement of customer losses is carried out with kinship. Anticipation made by the Palopo City Branch Sharia Pawnshop aside from the tightly guarded storage area also the existence of insurance carried out by Sharia Pawnshops on collateral, where this insurance is not borne by the customer but a separate agreement between the Sharia Pawnshop and Insurance.Keywords: Collateral, Islamic Law, Sharia Pawnshop.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PADA MARKETPLACE ONLINE LAZADA Sumarni Arny; Hadi Daeng Mapuna; Muhammad Anis
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 4 Juli 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i3.21658

AbstrakPokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli yang dilakukan secara online. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian literatur (library research), dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) pelaksanaan jual beli pada marketplace online Lazada dijalankan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang diberikan oleh Lazada, mulai dari melakukan pendaftaran, mengikuti persyaratan dan melakukan proses jual beli sehingga pembeli bisa berbelanja sesuai dengan jenis barang yang dipilih, sampai proses konfirmasi barang akan dikirim ke alamat dituju. Jika barang yang datang tidak sesuai dan/atau rusak maka konsumen boleh melakukan pengembalian dana atau penukaran barang. 2) menurut hukum Islam jual beli online khususnya jual beli yang dilakukan pada marketplace Lazada diperbolehkan dalam hukum Islam, karena sesuai dengan jual beli secara hukum Islam berdasarkan dalil-dalil al-Qur’an, as-Sunnah dan ijma. Dalam sistem jual beli secara online sama dengan sistem jual beli salam atau biasa disebut dengan jual beli dengan sistem pemesanan terlebih dulu, dan sudah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli salam serta transaksi dalam sistem jual beli online ini tidak mengandung unsur gharar atau ketidakjelasan.Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli Online, LazadaAbstract: The main problem in this study is how to review Islamic law on buying and selling online. The type of research used in this study is a type of literature research (library research), using qualitative research methods with the research approach used is normative. The results of the study indicate that: 1) the implementation of buying and selling on the Lazada online marketplace is carried out in accordance with the provisions and procedures provided by Lazada, starting from registering, following the requirements and carrying out the buying and selling process so that buyers can shop according to the type of goods selected, to the process of buying and selling. Confirmation of goods will be sent to the destination address. If the goods that arrive do not match and/or are damaged, the consumer may refund or exchange the goods. 2) according to Islamic law, buying and selling online, especially buying and selling carried out on the Lazada marketplace, is allowed in Islamic law, because it is in accordance with Islamic law buying and selling based on the arguments of the Qur'an, as-Sunnah and ijma. The online buying and selling system is the same as the salam buying and selling system or commonly referred to as buying and selling with a pre-order system, and has fulfilled the pillars and conditions in the sale and purchase of greetings and transactions in this online buying and selling system do not contain elements of gharar or ambiguity. Keywords: Islamic Law, Lazada, Online Buying and Selling.

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI PADA ONLINE MARKETPLACE SHOPEE Sukrianti; Hadi Daeng Mapuna
El-Iqthisadi Volume 4 Nomor 1 Juni 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.29685

Abstrak Penelitian ini membahas tentang bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi jual beli pada online marketplace Shopee, dengan rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana sistem jual beli pada online marketplace, dan Bagaimana ketentuan jual beli berdasarkan Hukum ekonomi syariah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui sistem jual beli pada online marketplace shopee, dan untuk mengetahui bagaimana ketentuan jual beli berdasarkan hukum ekonomi syariah. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari sumber tertulis, mencakup buku-buku, kitab fiqih, jurnal, ensiklopedia, internet, dan karya-karya tulis lainnya yang dikumpulkan dengan mengutip dan menganalisis terhadap literatur yang memiliki relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas dan menyimpulkannya. Transaksi jual beli online marketplace Shopee untuk dapat melakukan transaksi jual beli, maka calon pengguna terlebih dahulu melakukan pendaftaran atau login di aplikasi, transaksi jual beli pada online marketplace Shopee memiliki beberapa metode transaksi pembayaran seperti transfer, COD, Shopeepay, pembayaran di gerai minimarket, SpyLater, Cicilan kartu Kredit. Sehingga setiap metode pembayaran memiliki hukum masing-masing untuk digunakan seperti transfer, COD, Shopeepay, pembayaran di gerai minimarket itu sah digunakan atau halal karena metode ini menggunakan akad salam sebagai dasar hukum sedangkan SPyLater, Cicilan kartu Kredit itu tidak boleh atau haram karena didalamnya mengandung unsur riba diamana ada bunga di setiap keterlambatan pembayaran. Kata Kunci : Hukum Ekonomi Syariah, Jual beli, Online Marketplace Abstract This study discusses the views of Islamic economic law on buying and selling transactions on the Shopee online marketplace, with the following problem formulation: How is the buying and selling system in the online marketplace, and How are the terms of buying and selling based on Islamic economic law. The purpose of this study is to find out the buying and selling system in the online marketplace shopee, and to find out how the terms of buying and selling are based on sharia economic law. The type of research method used is library research, which is a research whose data sources are obtained from written sources, including books, fiqh books, journals, encyclopedias, internet, and other written works collected by citing and analyze the literature that has relevance to the problems discussed, then review and conclude. Shopee marketplace online buying and selling transactions to be able to make buying and selling transactions, prospective users first register or log in to the application, buying and selling transactions on the Shopee online marketplace have several payment transaction methods such as transfers, COD, Shopeepay, payments at minimarket outlets, SpyLater , Credit card installments. So that each payment method has its own laws to use such as transfer, COD, Shopeepay, payments at minimarket outlets are legal or halal because this method uses a salam contract as the legal basis while SPyLater, Credit card installments are not allowed or forbidden because it contains element of usury where there is interest in each late payment. Keywords: Buying and selling, Online Marketplace, Sharia Economic Law.

Title

Found 23 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 23 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 23 Documents
Search