Handayani, Sri Wahyu
Faculty Of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Kosmik Hukum

JAMINAN PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PENYELENGGARAAN SERIKAT PEKERJA SEBAGAI HAK AZASI MANUSIA Sri Wahyu Handayani
Kosmik Hukum Vol 16, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v16i1.1271

Abstract

Kebebasan berserikat sebagai hak dasar tidak bisa dilepaskan dari pendekatan realitas kehidupan sosial dan politik dengan berbagai aspeknya seperti aspek ekonomi, pendidikan, agama dan sebagainya. Alasannya karena aspek-aspek tersebutlah yang sangat berperan membuat manusia kehilangan banyak kesempatan memperoleh kebebasan dirinya, sehingga diperlukan suatu kepastian jaminan dari pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk melindungi pekerja/buruh dalam berorganisasi untuk berjuang mendapatkan kelayakan hidup seperti yang dijanjikan oleh pemerintah. Jaminan ini sangatlah penting mengingat kaum pekerja/buruh adalah kaum marjinal yang cenderung tidak memiliki bargaining position power dalam bernegosiasi menghadapi pihak pengusaha. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan metode pendekatan mengkaji bahan-bahan pustaka sehingga data yang digunakan adalah data sekunder. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan kajian analitik terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksananya yang mengatur mengenai jaminan pemerintah negara Republik Indonesia terhadap penyelenggaraan serikat pekerja sehingga diperoleh suatu kesimpulan mengenai penegakan hukum dalam penyelenggaraan serikat pekerja. Kata kunci: Jaminan, Serikat Pekerja, hak-hak pekerja
Digital Measurement Model as a Support Tool for the Validity of Village Land Administration Data Sri Wahyu Handayani; Bahar Elfudllatsani; Mohammad Irham Akbar
Kosmik Hukum Vol 25, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v25i1.25281

Abstract

This research aims to recommend the implementation of the digital measurement model on Village Devices and Land Data Collectors (PULDATAN) so that the collection of land data, both physical and juridical, serves as a means to support the validity of village land data. This aims to support the National Program for Complete Systematic Land Registration as mandated by Article 19 of Law Number 5 of 1960 on the Basic Agrarian Law. The location of this research is conducted in Panembangan Village, Cilongok District, Banyumas Regency. The research on the model of implementing digital measurement in village administration was conducted through the following stages: 1. Updating the Juridical Data of Village Land; 2. Updating the Physical Data of Village Land; 3. Computerization and Digitalization of Village Land Administration. The method used in this research is the empirical juridical method. This research aims to review the application of digital measurement as a form of implementing land administration law in villages to support the validity of land data in the villages. This research produces a digital measurement model in villages to prevent agrarian disputes/conflicts. The validity of village land data is the initial gateway to land administration order.