Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN MELALUI ALOKASI DANA DESA DI DESA WILAMACI KECAMATAN MONTA KABUPATEN BIMA Kamaluddin Kamaluddin
Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan Vol. 9 No. 1 (2022): Mei : Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan
Publisher : Universitas Mbojo Bima - Nusa Tenggara Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59050/jkk.v9i1.93

Abstract

Penelitian ini berjudul “Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Melalui Alokasi Dana Desa di Desa Wilamaci Kecamatan Monta Kabupaten Bima”. Masalah yang dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dari Alokasi Dana Desa di Desa Wilamaci Kecamatan Monta Kabupaten Bima. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan dari Alokasi Dana Desa di Desa Wilamaci Kecamatan Monta Kabupaten Bima. Jenis penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informannya adalah staf Desa Wilamaci, Ketua dan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Wilamaci, pengurus PKK, RW, RT, tokoh­tokoh masyarakat Desa Wilamaci, masyarakat Desa Wilamaci, serta masyarakat lainnya di Desa Wilamaci Kecamatan Monta. Penentuan informan dalam penelitin ini penulis menggunakan teknik snowball sampling. Kemudian teknik analisis yang digunakan yaitu analisis secara deskriptif kualitatif, yang dimulai dari reduksi data, display data, dan verifikasi dan pengambilan kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat diungkapkan dalam penelitian ini yakni: Pertama, masyarakat sangat aktif dalam pertemuan/rapat, partisipasi masyarakat dalam mengajukan usulan ketika rapat berlangsung, maupun partisipasi masyarakat dalam mengusulkan program. Kedua, masyarakat turut ikutserta dalam pengambilan keputusan tersebut. Ketiga, partisipasi masyarakat yang berwujud dalam memberikan sumbangan tenaga, sumbangan material/uang, sumbangan pemikiran, dan partisipasi masyarakat dalam pembuatan jadwal kerja bhakti sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka hasil yang diperoleh menjawab sudah aktif.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DI WILAYAH DESA MARIA KECAMATAN WAWO KABUPATEN BIMA Kamaluddin
Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan Vol. 5 No. 1 (2018): Mei : Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan
Publisher : Universitas Mbojo Bima - Nusa Tenggara Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hasil karya yang berjudul : Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Wilayah Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimanakah Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Wilayah Desa maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa dan Faktor-Faktor apa yang mempengaruhi implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Wilayah Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima. Penelitian ini dikategorikan penelitian survei dengan tipe penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini 142 orang. Sebagai sampel ditentukan secara simple random sampling dengan mengambil 30 % dari total populasi dan dibulatkan menjadi 50 orang. Di samping itu dilakukan observasi dan pengumpulan dokumen di lapangan. Data dan informasi yang diperoleh dianalisa secara deskriptif kualitatif. Hasil pembahasan dan penulisan karya ini dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama : Pelaksanaan kebijakan Penggunaan alokasi dana desa di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima berhasil dilaksanakan sesuai dengan penilain responden 48,30%. Kesimpulan tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara peneliti dengan penilaian responden berhasil dilaksanakan. Meski tidak bisa dipungkiri masih terdapat berbagai hal yang mesti ditingkatkan terutama partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa tersebut. Kedua; Faktor Komunikasi/intesitas sosialisasi, kemampuan sumberdaya manusia, sikap dan struktur birokrasi ini berpengaruh terhadap pelaksanaan Kebijakan Penggunaan alokasi dana desa, Hal ini sesuai dengan penilaian responden 47,75%. Kesimpulan tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara peneliti dengan penilaian responden bahwa faktor komunikasi/intesitas sosialisasi, kemampauan sumberdaya manusia, sikap pelaksana serta struktur organisasi birokrasi pelaksana tersebut berpengruh terhadap implelementasi kebijakan penggunaan alokasi dana desa.
Kebijakan Pembangunan Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Wilayah Pesisir Kabupaten Bima Kamaluddin Kamaluddin; Muhammad Taufiq; Haeril Haeril
MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang Vol. 20 No. 1 (2023): April : Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/mia.v20i1.657

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima dalam menanggulangi kemiskinan masyarakat pesisir. Pemilihan daerah pesisir sebagai obyek dari pengentasan kemiskinan adalah karena karakteristik lingkungan, ekonomi, sosial, dan budaya yang unik dengan sumber daya alam yang melimpah namun masih banyak masyarakat pesisir yang hidup serba kekurangan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini berada di Dinas Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial Kabupaten Bima, lokasi tersebut sangat strategis dalam melihat studi kasus dan permasalahan yang terjadi. Subyek penelitian ini dipilih melalui purposive sampling. Teknik pengumpulan data terdiri atas observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menjawab berbagai permasalahan di dalam pengentasan kemiskinan nampaknya tidak bisa hanya menggunakan pendekatan satu solusi. Begitu juga untuk kemiskinan masyarakat pesisir di Kabupaten Bima yang memiliki kehidupan kompleks baik secara struktural, kultural maupun natural. Pendekatan secara struktural yaitu lebih ke arah teknis, di mana penyediaan sarana prasarana serta alat produksi yang mendukung dan memperlancar kegiatan produksi masyarakat pesisir. Kemudian pendekatan yang dilakukan secara kultural yaitu memberikan pengetahuan, informasi dan ketrampilan kepada masyarakat pesisir agar terbuka wawasannya sehingga bisa meningkatkan kualitas diri dan lebih berdaya. Selain itu juga perlunya pengembangan kelembagaan dalam bentuk misalnya kelompok nelayan secara permanen sebagai sarana untuk saling berbagi pengalaman, informasi, kerjasama dalam berlayar hingga proses produksi. Yang terakhir pendekatan pengentasan kemiskinan disebabkan karena natural yang terkait dengan alam akibat gangguan iklim dan cuaca dapat di atasi dengan memberikan alternatif-alternatif pekerjaan yang dapat dilakukan selama musim tidak dapat diandalkan untuk berlayar.
Peran Collaborative Governance dalam Pembangunan Desa di Desa Panda Kamaluddin Kamaluddin; Taufik Irfadat; Sajratul Aditia Kamrila
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 3 No. 5: Agustus 2024
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v3i5.4778

Abstract

The purpose of this study was to determine the form of collaboration between village institutions and the village government in carrying out the development of panda village, palibelo sub-district, bima district. With the research method, namely qualitative, the results of the research are that the development of panda village also collaborates and involves BPD, youth organizations, village youth, religious / community leaders. plays a very important and strategic role in national and regional development because it contains elements of equitable development and its effects directly touch the interests of rural communities and in the form of improving welfare. In Village Development, the village government as a subsystem of the Indonesian government system allows the village to have the power, duties and obligations to regulate and manage the interests of its own community, the fulfillment of the authority of duties and obligations in the administration of village government and development requires a village-level source of income. The role of the Panda Village Government in the implementation of village development includes the supply of funds. This means distributing funds from the APBDes (Village Revenue and Expenditure Budget), district government sharing funds, and social assistance program funds such as PNPM to be handed over to the community through the development implementation committee