Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

Alat Bukti Forensik dalam Pembuktian Perkara Perdata Perspektif Kepastian Hukum dan Due Process of Law M. Rey Kautsar Putra; Muhammad Iqbal Edward; Sri Handayani
JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Vol. 4 No. 2 (2026): May : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin (ACCEPTED)
Publisher : SM Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59945/jpnm.v4i2.1139

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi peradilan telah membawa perubahan signifikan dalam sistem pembuktian perkara perdata di Indonesia, khususnya terkait penggunaan alat bukti forensik dan dokumen elektronik dalam persidangan berbasis e-Court. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran alat bukti forensik dalam pembuktian perkara perdata, penggunaannya dalam sistem e-Court ditinjau dari prinsip due process of law, perlindungan hukumnya, serta kekuatan pembuktiannya dalam sistem hukum acara perdata Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, yang bersumber pada peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan jurnal ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alat bukti forensik, khususnya forensik digital, memiliki peran strategis dalam memastikan keaslian, integritas, dan keandalan dokumen elektronik sebagaimana diakui dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta regulasi Mahkamah Agung mengenai e-Court. Namun demikian, belum adanya standar teknis dan pedoman normatif yang komprehensif mengenai prosedur forensik dalam hukum acara perdata berpotensi menimbulkan perbedaan penilaian hakim terhadap validitas dan kekuatan pembuktiannya. Dalam praktiknya, kekuatan pembuktian alat bukti forensik masih sangat dipengaruhi oleh keterangan ahli serta keyakinan hakim dalam kerangka teori pembuktian yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan standar teknis forensik guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam proses peradilan perdata di era digital.
Rekayasa Ulasan Produk dalam Marketplace Digital sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Konsumen M. Chafrico Firdaus Arasyi; Achmad Bagas Fahrial Hakmi; Sri Handayani
JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Vol. 4 No. 2 (2026): May : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin (ACCEPTED)
Publisher : SM Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59945/jpnm.v4i2.1212

Abstract

Penelitian ini menganalisis praktik rekayasa ulasan produk dalam marketplace digital sebagai bentuk pelanggaran hak konsumen dan menelaah bentuk perlindungan hukum yang tersedia. Kajian ini dilatarbelakangi oleh maraknya ulasan palsu yang dibuat untuk menaikkan reputasi produk secara tidak wajar sehingga konsumen menerima informasi yang menyesatkan saat akan membeli barang. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang dianalisis meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta literatur ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekayasa ulasan dapat berupa pembuatan ulasan palsu, pemberian rating tanpa pembelian, penghapusan ulasan negatif, dan pemberian insentif untuk menghasilkan ulasan positif. Praktik tersebut berpotensi melanggar hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur serta menurunkan kepercayaan terhadap sistem marketplace. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari platform, peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha dan konsumen, serta penegakan hukum yang efektif agar perlindungan konsumen dalam transaksi digital dapat terwujud secara optimal. Temuan ini menegaskan pentingnya integritas informasi sebagai dasar keputusan pembelian di ruang digital.
Penerapan Hukum Syariah dalam Aktivitas Perdagangan: Perspektif Ekonomi Islam Kontemporer Zulpan Kurniawan; Ahmad Muflih Makarim; Sri Handayani
CARONG: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2025): April, Contemporary Social Studies: Examining Social Dynamics, Cultural Identit
Publisher : Universitas Serambi Mekkah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/rmpgq150

Abstract

Trade is an economic activity that continues to evolve in line with the dynamics of the times. In the context of Muslim society, the implementation of Sharia law in trading practices becomes crucial to ensure that every transaction aligns with Islamic principles. This article aims to examine how the principles of Sharia law are applied in contemporary trade activities, including in digital spaces such as e-commerce. Using a literature review approach, this study explores recent literature on the topic. The findings indicate that the principles of justice, honesty, prohibition of usury, and transparency remain the fundamental pillars in Sharia trade practices. On the other hand, challenges such as a lack of Sharia literacy, suboptimal regulations, and the dominance of conventional systems continue to be major obstacles in its implementation. Nevertheless, the potential for the development of Sharia-compliant trade remains vast, especially with the right education, digital tools, and support from the government and Islamic financial institutions.
Fenomena TikTok Shop dan TikTok Live sebagai Dampak Economic Decline Post-Covid Adzra Fathonah; Kayla Khairunisa; Sri Handayani
CARONG: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2025): April, Contemporary Social Studies: Examining Social Dynamics, Cultural Identit
Publisher : Universitas Serambi Mekkah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/e20pct08

Abstract

The development of the digital economy has driven a major transformation in how Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) market and sell their products, particularly through social media platforms such as TikTok. This study aims to examine the role of TikTok Shop in enhancing the competitiveness of local MSMEs amidst shifting consumer behavior in the post-pandemic era. Using a literature review method from various relevant journals and articles, the study finds that TikTok Shop offers significant opportunities for MSMEs to reach broader markets through short video content, live streaming features, and seamless transaction systems. TikTok Live has proven effective in fostering emotional engagement and consumer trust through real-time interaction and product visualization. However, challenges such as competition with large brands and the need to follow fast-changing trends also emerge as consequences of rapid digitalization. The findings suggest that TikTok Shop contributes positively to MSMEs' digital adaptation and promotes local economic growth in the digital era.
Penegakan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Siber sebagai Dampak Perkembangan Teknologi Informasi Nisrina Khairunisa Permana; Anisa Ramadhanti; Sri Handayani
JOURNAL OF HEALTH LAW Vol. 2 No. 1 (2026): JOURNAL OF HEALTH LAW
Publisher : CV. Q2 Lantera Ilmiah Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52120/JLH.v21i1.001

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam aktivitas ekonomi, sosial, dan pemerintahan. Transformasi digital yang semakin masif juga memunculkan bentuk-bentuk kejahatan baru yang memanfaatkan teknologi informasi, yang dikenal sebagai kejahatan siber (cybercrime). Kejahatan ini meliputi berbagai bentuk seperti penipuan online, peretasan sistem komputer, pencurian data pribadi, penyebaran konten ilegal, hingga serangan siber yang bersifat lintas negara. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan serius bagi sistem penegakan hukum pidana karena karakteristik kejahatan siber yang kompleks, anonim, serta melampaui batas yurisdiksi negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum pidana terhadap kejahatan siber di Indonesia serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam penanganannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus melalui analisis terhadap berbagai regulasi terkait, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang relatif memadai untuk menanggulangi kejahatan siber, implementasi penegakan hukumnya masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain keterbatasan kemampuan teknis aparat penegak hukum, kesulitan pembuktian digital, serta sifat transnasional dari kejahatan siber. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta kerja sama internasional yang lebih intensif untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana terhadap kejahatan siber di era digital.  
Kepastian Hukum Penanaman Modal Asing dalam Kebijakan Hilirisasi Sumber Daya Alam di Indonesia: Antara Kepentingan Nasional dan Perlindungan Investor M. Yunus Alfian; Roy Octario Farhan; Sri Handayani; Muhammad Syaifuddin; Tetha Murty
Indonesian Journal of Innovation Science and Knowledge Vol. 3 No. 4 (2026): IJISK 2026
Publisher : Fakultas Pendidikan Ilmu Keguruan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/ijisk.v3i4.786

Abstract

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumberdaya alam, namun memiliki keterbatasan kemampuan dalam upaya mengolah kekayaan tersebut agar memiliki nilai tambah yang lebih besar bagi menunjang perekonomian negara. Keterbatasan tersebut tidak saja berupa kemampuan teknologi dan keahlian sumberdaya manusia, namun juga memiliki keterbatasan modal. Sehingga berbagai bentuk kekayaan sumberdaya alam lebih banyak diekspoitasi dan diekspor ke luar negeri dalam bentuk bahan mentah. Dalam satu dekade terakhir, pemerintah gencar mencanangkan kebijakan hilirisasi, yaitu produk sumberdaya alam yang dimiliki Indonesia, agar diolah di dalam negeri dan melarang ekspor dalam bentuk bahan mentah. Hal ini untuk menarik investor agar membangun industri pengolahan di dalam negeri, yang selain membawa modal, juga membawa teknologi ke Indonesia, sehingga diharapkan ada transfers of knowledge bagi SDM Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan tujuan untuk menganalisis apa saja yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan perekonomian demi kesejahteraan rakyat Indonesia, namun sekaligus memberikan jaminan perlindungan hukum bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia pada prinsipnya telah melakukan upaya perlindungan hukum bagi investor melalui mekanisme peraturan perundang-undangan, selain upaya tersebut pada hakekatnya untuk meningkatkan perekonomian Indonesia demi meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga kepentingan nasional
Kedudukan Hukum Tangkapan Layar Percakapan Melalui Aplikasi WhatsApp sebagai Perluasan Alat Bukti Tulisan dalam Perkara Wanprestasi: Analisis Putusan Nomor 258/Pdt.G/2023/PN Blb (Perspektif Hukum Acara Perdata) Lily Sujatmiko; Nabilla Zumarnis; Berliana Cahya Fatimah; Sri Handayani
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v5i2.8476

Abstract

Evidence is a fundamental element in the legal proof process that serves as the basis for judges to examine, assess, and decide cases in court. Along with the advancement of information technology, the form of evidence has evolved, including digital evidence such as screenshots of conversations through digital communication applications like WhatsApp. This study aims to analyze the legal position and evidentiary value of digital conversation screenshots within the Indonesian legal system. The research method uses a normative juridical approach by examining laws and regulations, legal doctrines, and relevant court decisions. The results indicate that screenshots of conversations have legal recognition as electronic evidence; however, their evidentiary strength is limited and requires support from other forms of evidence. Judges apply the principle of Unus Testis Nullus Testis, meaning that screenshots cannot stand alone as sole evidence and must be supported by additional legal proof to fulfill the requirements of valid, complete, and convincing legal evidence.
Urgensi Keterangan Ahli dalam Memperkuat Kebenaran Bukti Digital: (Analisis Putusan Nomor 439 B/Pdt.Sus-Arbt/2016) Angel Violita; Amelia Ruthmaya Tampubolon; Keisha Islami Pasha; Sri Handayani
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v5i1.8561

Abstract

This study analyzes the urgency of digital expert testimony in strengthening the validity of electronic evidence in civil procedure law amid rapid technological transformation. The increasing use of digital communications, electronic transactions, and online documentation has given rise to new evidence in civil disputes, while its intangible and easily manipulated nature raises doubts about its authenticity and reliability. This study will focus on Decision Number 439 B/Pdt.Sus-Arbt/2016. The study relies on primary legal sources, legislation, court decisions, and secondary legal literature analyzed qualitatively. The findings show that electronic evidence is legally admissible when it meets the requirements of accessibility, integrity, authenticity, and accountability, but its probative value is highly dependent on technical validation. In the case analyzed, the petitioner's challenge to print the chat evidence was rejected because the allegations of manipulation were unsubstantiated and no expert testimony was presented to support the claim. This shows that expert testimony plays a decisive role in explaining technical aspects beyond the knowledge of the court and in strengthening the court's conviction. This study concludes that digital experts serve as a bridge between technological complexity and legal assessment, ensuring that digital evidence is evaluated objectively. The implication for courts and related parties is must prioritize the involvement of experts to promote legal certainty, factual truth, and fair dispute resolution.
Penerapan Asas Konsensualisme dalam E-Payment QRIS sebagai Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata Virna Agustin Sibarani; Karenina Fernandya; Nakhesya Nurlaili Andrini; Sri Handayani
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 3 (2026): Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v5i3.8580

Abstract

The development of financial technology has driven significant transformations in the non-cash payment system in Indonesia, one of which is through the use of the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). The use of QRIS in civil transactions relates not only to the technical aspects of payments but also has legal implications in the civil realm, particularly regarding the application of the principle of consensualism and the status of electronic evidence in the Indonesian civil procedural law system. This study aims to analyze the application of the principle of consensualism in QRIS e-payment transactions as electronic evidence in civil procedural law. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results indicate that QRIS transactions meet the principle of consensualism due to the agreement of the parties, and QRIS can be qualified as a valid electronic document as long as it meets the requirements for electronic system reliability and information integrity as stipulated in laws and regulations. However, the evidentiary power of QRIS is not perfect and requires the support of other evidence, with the final assessment resting with the judge based on the principle of independent evidence in civil procedural law.
Co-Authors Achmad Bagas Fahrial Hakmi Adelia Dini Adhira Khansah Az-zahra Adristi Faiza Setiadi Adzra Fathonah Afifa Faras Mitha Ahmad Muflih Makarim Ahnaf Daffi Abdillah Alifia Rizqta Putri Amelia Ruthmaya Tampubolon Angel Violita Anggun Husnul Khotimah Anisa Ramadhanti Annisa Fadla Syaharani Ari Fathurrahman Arini Ramadhani Berliana Cahya Fatimah Bunga Sari Crani Surya Chandra Dea Tamba Desti Eka Putri Iqbal Satria Difa Ardini Elshinta Elshinta Erial Bahar Erina Nurpita Evelyne Ranti Maynina Br. Ginting Fadhiilah Ayu Ramadhani Faldin Abimayu Haura Hafizha Hulyah Naznin Ichi Kirana Lara Sati Indah Denisa Apriani Jeni Putri Cahaya Karenina Fernandya Kayla Angelina Kayla Khairunisa Keisha Islami Pasha Lily Sujatmiko Listi Oktavia Safitri Lourdes Fir Tondhi Sihotang M. Atha Al Faiha M. Chafrico Firdaus Arasyi M. Rey Kautsar Putra M. Yunus Alfian Maulana Yusuf Michelle Bethany Mamio Gultom Mona Asifa Syariah Moza Mutiara Savana Muhammad Dikal Bhara Praja Muhammad Haidar Ramadhan Muhammad Iqbal Edward Muhammad Satria Asyura Muhammad Syaifuddin Nabilla Zumarnis Nadine Ramadhani Nadlyra Utami Putri Nakhesya Nurlaili Andrini Nasya Aprianisha Nirwina Nisrina Khairunisa Permana Novia Sekar Ramadhani Olivia Amanda Putri Andini Rahmatul Saban Rani Christi Anggraini Rani Safitri Ratu Ilma Indra Putri Rico Ridho Kurniawan Rovenesia Yosephin Harianja Roy Octario Farhan Ruth Elvira Eirene Sinambela Salsabilla Balkis Luthfiyah Sheiva Ramadhani Al Bahri Silviani Silviani Siti Mei Rahmawati Sitti Zahra Somakim, Somakim Tetha Murty Tri Arysca Mardalena Tri Puspitasari Virna Agustin Sibarani Yolanda Esti Ningtiyas Yuliyana Zhafirah Thalia Carissa Zulpan Kurniawan