Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.936
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kedokteran dan Kesehatan : Publikasi Ilmiah Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Jurnal Fakta Hukum (JFH) JPNM : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Indonesian Journal of Law and Justice JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Jurnal Padamu Negeri CARONG: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi Jurnal Cakrawala Akademika Jurnal Hukum Perdata dan Bisnis Jurnal Didaktik Matematika Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia
Sri Handayani
Universitas Sriwijaya
Religion Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Public Health Social Sciences Other

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

 1   2   3   4 
LEGALITAS PENGGUNAAN SMART CONTRACT BERBASIS BLOCKCHAIN DALAM PERJANJIAN BISNIS DIGITAL DI INDONESIA Lourdes Fir Tondhi Sihotang; Silviani Silviani; Sri Handayani
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 3 No. 2 (2026): JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK (JMIA)  April 2026
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v3i2.9518

Abstract

The development of blockchain technology has given rise to new innovations in the legal and business fields, one of which is smart contracts. Smart contracts are digital agreements that are executed automatically based on program code without the need for a third-party intermediary. In digital business practices, the use of smart contracts offers efficiency, transparency, and transaction security. However, their implementation in Indonesia still raises legal issues, particularly regarding legality and legal certainty. This study aims to analyze the legality of using blockchain-based smart contracts in digital business agreements in Indonesia. The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach. The results show that smart contracts can, in principle, be recognized as valid agreements as long as they meet the requirements for valid agreements and the provisions of electronic agreements under Indonesian law. However, specific regulations are needed to provide more comprehensive legal certainty.
Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Praktik Kecurangan Pelaku Usaha di Era Digital Sri Handayani; Muhammad Dikal Bhara Praja; Maulana Yusuf
Jurnal Fakta Hukum Vol 4 No 2 (2026): Maret
Publisher : LPPM UNIVERSITAS Pertiba Pangkalpinang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jfh.v4i2.245

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mendorong peningkatan aktivitas perdagangan secara daring yang memberikan kemudahan bagi konsumen dalam memperoleh barang dan jasa. Namun, kemajuan tersebut juga menimbulkan berbagai permasalahan, salah satunya praktik kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha, seperti penipuan transaksi, informasi produk yang tidak sesuai, serta penyalahgunaan data pribadi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik kecurangan pelaku usaha di era digital. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui kajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan serta literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen telah diatur melalui berbagai ketentuan hukum yang memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, keamanan dalam bertransaksi, serta mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi kerugian. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala dalam penegakan hukum akibat perkembangan teknologi yang sangat cepat dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang lebih efektif, serta edukasi kepada masyarakat guna mewujudkan perlindungan konsumen yang optimal di era digital.
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Konsumen Dalam Barang yang Tidak Sesuai Deskripsi Pada Marketplace Bunga Sari; Dea Tamba; Sri Handayani
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 3 (2026): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i3.5615

Abstract

Pesatnya transaksi di platform marketplace memicu peningkatan keluhan konsumen terkait barang yang tidak sesuai deskripsi, yang sering kali bersinggungan dengan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme perlindungan hukum HKI bagi konsumen di marketplace dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan adanya urgensi harmonisasi antara UUPK, UU HKI, dan nilai Pancasila untuk mengatasi ketimpangan daya tawar antara platform dan konsumen. Diperlukan rekonstruksi tanggung jawab platform serta penguatan literasi digital guna memitigasi risiko kerugian di ekosistem digital.
Aspek Hukum Persaingan Usaha dalam Ekosistem Ekonomi Digital: Tinjauan terhadap Praktik Monopoli Marketplace Crani Surya Chandra; Michelle Bethany Mamio Gultom; Sri Handayani
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 3 (2026): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i3.5618

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan dalam aktivitas perdagangan, terutama melalui kehadiran marketplace sebagai platform yang memudahkan proses jual beli secara daring. Di sisi lain, pertumbuhan marketplace yang semakin pesat juga meinimbulkan kekhawatiran terhadap potensi praktik monopoli yang dapat mempengaruhi persaingan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum persaingan usaha dalam ekosistem ekonomi digital dengan meininjau kemungkinan terjadinya praktik monopoli pada marketplace. Metode yang digunakan adalah peneilitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta kajian konseptual mengenai persaingan usaha di bidang perdagangan digital. Data diperoleh meilalui studi kepuistakaan yang bersuimber dari buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modeil bisnis marketplace berpotensi menciptakan dominasi pasar melalui penguasaan data pengguna, jaringan platform yang luas, serta kendali terhadap sistem transaksi dalam platform. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan agar tercipta persaingan usaha yang sehat dalam ekosistem ekonomi digital.
Efektivitas Perlindungan Hukum dalam Pengaduan Pelayanan Publik dan Dampaknya terhadap Pembangunan Ekonomi Moza Mutiara Savana; Rani Christi Anggraini; Sri Handayani
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 3 (2026): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i3.5619

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum dalam mekanisme pengaduan pelayanan publik serta dampaknya terhadap pembangunan ekonomi. Pelayanan publik yang berkualitas merupakan elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, mekanisme pengaduan pelayanan publik masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan akses, rendahnya tingkat pemahaman hukum masyarakat, serta lambatnya respons dan tindak lanjut dari instansi terkait.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pengaduan pelayanan publik telah diatur dalam berbagai regulasi yang berlaku. Meskipun demikian, implementasinya belum berjalan secara optimal karena masih terdapat hambatan dalam aspek koordinasi antarinstansi, transparansi proses, serta efektivitas pengawasan.Dengan demikian, efektivitas perlindungan hukum dalam mekanisme pengaduan pelayanan publik memiliki peran strategis dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, hal ini juga berkontribusi dalam mendorong iklim investasi yang lebih kondusif serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum dalam mekanisme pengaduan pelayanan publik serta dampaknya terhadap pembangunan ekonomi. Pelayanan publik yang berkualitas merupakan elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, mekanisme pengaduan pelayanan publik masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan akses, rendahnya tingkat pemahaman hukum masyarakat, serta lambatnya respons dan tindak lanjut dari instansi terkait.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pengaduan pelayanan publik telah diatur dalam berbagai regulasi yang berlaku. Meskipun demikian, implementasinya belum berjalan secara optimal karena masih terdapat hambatan dalam aspek koordinasi antarinstansi, transparansi proses, serta efektivitas pengawasan.Dengan demikian, efektivitas perlindungan hukum dalam mekanisme pengaduan pelayanan publik memiliki peran strategis dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, hal ini juga berkontribusi dalam mendorong iklim investasi yang lebih kondusif serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Problematika Hukum Bisnis: Dampak Pelanggaran Atas Upah Lembur Bagi Perusahaan Ruth Elvira Eirene Sinambela; Evelyne Ranti Maynina Br. Ginting; Sri Handayani
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 3 (2026): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i3.5621

Abstract

Pekerjaan merupakan aktivitas esensial manusia untuk menghasilkan barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan hidup. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, hubungan kerja melibatkan pemberi kerja dan pekerja, di mana pekerja berhak menerima upah sebagai imbalan atas jasa yang diberikan. Perusahaan memiliki kewajiban hukum untuk membayar upah lembur apabila mempekerjakan karyawan melebihi durasi jam kerja normal yang telah disepakati dalam perjanjian kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi hak atas upah lembur serta mengidentifikasi dampak yang dihadapi perusahaan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran hak upah lembur dapat berdampak negative bagi perusahaan, termasuk sanksi administratif, potensi perselisihan hubungan industrial, hingga rusaknya reputasi perusahaan. Implementasi regulasi secara konsisten sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan menciptakan iklim kerja yang kondusif.
Analisis Hukum Persaingan Usaha terhadap Merger Tokopedia dan TikTok Shop dalam Ekosistem Ekonomi Digital di Indonesia Rahmatul Saban; Nirwina; Sri Handayani
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 3 (2026): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i3.5622

Abstract

The rapid development of the digital economy in Indonesia has transformed business competition, particularly in the increasingly concentrated e-commerce sector. One significant phenomenon is the merger between TikTok Shop and Tokopedia, which raises concerns regarding market structure and competitive dynamics. This study aims to analyze the merger from the perspective of Indonesian competition law, particularly under Law Number 5 of 1999. This research employs a normative legal method with a case study approach, utilizing legal documents, statutory regulations, and relevant literature. The findings indicate that the merger has the potential to increase market concentration and strengthen market power through the integration of digital ecosystems, including social commerce, user data, and network effects. However, from a legal standpoint, the merger cannot be categorized as monopolistic as long as it remains under regulatory supervision. This study contributes to the development of digital competition law by emphasizing the need for analytical approaches that extend beyond market structure to include data control and platform ecosystems. The implication is that competition authorities must adopt adaptive regulatory frameworks to address the complexities of digital markets
Peran Hukum Bisnis dalam Pembentukan dan Pelaksanaan Perjanjian Usaha Salsabilla Balkis Luthfiyah; Annisa Fadla Syaharani; Sri Handayani
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 3 (2026): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i3.5623

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum bisnis dalam pembentukan dan pelaksanaan perjanjian usaha. Perjanjian usaha merupakan dasar hukum yang mengatur hubungan kerja sama antara para pihak dalam kegiatan bisnis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan yang bersumber dari jurnal ilmiah, buku, dan peraturan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum bisnis berperan penting dalam memastikan terpenuhinya syarat sah perjanjian serta penerapan asas-asas hukum perjanjian, seperti konsensualisme, itikad baik, dan kepastian hukum. Dalam pelaksanaannya, hukum bisnis menjadi pedoman bagi para pihak untuk menjalankan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab. Apabila terjadi pelanggaran, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Implikasi praktis penelitian ini adalah pentingnya pemahaman hukum bisnis bagi pelaku usaha dalam menyusun perjanjian yang jelas, seimbang, dan memiliki kekuatan hukum, sehingga dapat meminimalkan risiko sengketa serta mendukung keberlangsungan dan stabilitas hubungan bisnis.
Dilema Safe Harbor: Pertanggungjawaban Marketplace terhadap Peredaran Kosmetik Overclaim dan Ilegal Nadine Ramadhani; Faldin Abimayu; Sri Handayani
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 3 (2026): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i3.5625

Abstract

The rapid growth of e-commerce in Indonesia has triggered challenges regarding illegal cosmetics and overclaim practices. This study examines marketplace liability limits under the safe harbor doctrine, referenced against Consumer Protection Laws and BPOM Regulation No. 3 of 2022. The findings reveal that the safe harbor doctrine cannot serve as an absolute shield for marketplaces when they engage in omission regarding reported problematic products. The analysis concludes that the failure of algorithmic verification systems to filter misleading claims constitutes negligence and qualifies as an Unlawful Act (PMH) under Article 1365 of the Indonesian Civil Code . Consequently, real-time curation system integration between the BPOM database and marketplace platforms is essential to ensure consumer rights to honest information.
Hambatan Hukum dalam Kegiatan Ekspor dan Impor Ridho Kurniawan; Rico; Sri Handayani
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 3 (2026): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i3.5629

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk hambatan hukum dalam kegiatan ekspor dan impor serta dampaknya terhadap pelaku usaha dalam perdagangan internasional. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan yang mencakup analisis peraturan perundang-undangan dan sumber akademik terkait perdagangan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan hukum dalam kegiatan ekspor dan impor meliputi prosedur administrasi yang kompleks, perbedaan standar produk antarnegara, kebijakan tarif dan non-tarif, serta inkonsistensi regulasi kepabeanan. Hambatan tersebut berdampak signifikan terhadap pelaku usaha, antara lain menyebabkan keterlambatan proses perdagangan, peningkatan biaya operasional, serta penurunan daya saing produk di pasar global. Selain itu, usaha kecil dan menengah lebih rentan terhadap hambatan tersebut karena keterbatasan sumber daya dan pemahaman hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hambatan hukum masih menjadi isu utama dalam perdagangan internasional sehingga diperlukan penyederhanaan regulasi, harmonisasi standar, serta peningkatan pemahaman hukum bagi pelaku usaha untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perdagangan.
Co-Authors Achmad Bagas Fahrial Hakmi Adelia Dini Adhira Khansah Az-zahra Adristi Faiza Setiadi Adzra Fathonah Afifa Faras Mitha Ahmad Muflih Makarim Ahnaf Daffi Abdillah Alifia Rizqta Putri Anggun Husnul Khotimah Annisa Fadla Syaharani Ari Fathurrahman Arini Ramadhani Bunga Sari Crani Surya Chandra Dea Tamba Desti Eka Putri Iqbal Satria Difa Ardini Elshinta Elshinta Erial Bahar Erina Nurpita Evelyne Ranti Maynina Br. Ginting Fadhiilah Ayu Ramadhani Faldin Abimayu Haura Hafizha Hulyah Naznin Ichi Kirana Lara Sati Indah Denisa Apriani Jeni Putri Cahaya Kayla Angelina Kayla Khairunisa Listi Oktavia Safitri Lourdes Fir Tondhi Sihotang M. Atha Al Faiha M. Chafrico Firdaus Arasyi M. Rey Kautsar Putra Maulana Yusuf Michelle Bethany Mamio Gultom Mona Asifa Syariah Moza Mutiara Savana Muhammad Dikal Bhara Praja Muhammad Haidar Ramadhan Muhammad Iqbal Edward Muhammad Satria Asyura Nadine Ramadhani Nadlyra Utami Putri Nasya Aprianisha Nirwina Novia Sekar Ramadhani Olivia Amanda Putri Andini Rahmatul Saban Rani Christi Anggraini Rani Safitri Ratu Ilma Indra Putri Rico Ridho Kurniawan Rovenesia Yosephin Harianja Ruth Elvira Eirene Sinambela Salsabilla Balkis Luthfiyah Sheiva Ramadhani Al Bahri Silviani Silviani Siti Mei Rahmawati Sitti Zahra Somakim, Somakim Tri Arysca Mardalena Tri Puspitasari Yolanda Esti Ningtiyas Yuliyana Zhafirah Thalia Carissa Zulpan Kurniawan