Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.405
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ILMIAH UNSTAR ROTE JURNAL ILMIAH UNSTAR ROTE
Canisius Ibu
Universitas Nusa Lontar Rote
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Canisius OPTIMALISASI PEMUSNAHAN BENDA RAMPASAN TINDAK PIDANA UMUM DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI ROTE NDAO unstar Rote; Canisius Ibu
JURNAL ILMIAH UNSTAR ROTE Vol 1 No 2 (2021): JURNAL ILMIAH ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA (MARET - AGUSTUS 2021)
Publisher : CV. Jamin Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1234/jiur.v1i2 Mei.33

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemusnahan benda rampasan dari tindak pidana umum dan untuk mengetahui bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan pemusnahan benda rampasan di Kejaksaan Negeri Rote Ndao. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris secara Normatif. Data penelitian diperoleh melalui teknik wawancara dan tudi kepustakaan. Hasil pengambilan data diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.. Benda rampasan tercatat dengan baik di Kantor Kejaksaan Negeri Rote Ndao sesuai dengan buku register perkara dan tertera juga pada laporan bulanan selain itu benda rampasan tercatat dengan baik di Kantor Kejaksaan Negeri Rote Ndao tidak ada yang hilang karena ada tempat penyimpanan yang aman. Semua benda rampasan tersimpan di Ruang atau Gudang Penyimpanan Barang Bukti di Kantor Kejaksaan Negeri Rote Ndao. Sekalipun tempat Penyimpanan Benda rampasan di Kantor Kejaksaan Negeri Rote Ndao masih kurang layak karena keterbatasan Kecilnya Gedung Kantor, sehingga barang rampasan tersebut bisa sampai menumpuk. Benda rampasan di Kantor Kejaksaan Negeri Rote Ndao di Jaga dan awasi oleh semua Staf Seksi Tindak Pidana Umum, ditambah lagi dengan petugas Security Kantor. Benda rampasan atau barang-barang sitaan di Kantor Kejaksaan Negeri Rote Ndao harus dimusnahkan karena sesuai dengan perintah undang-undah melalui putusan pengadilan supaya tidak digunakan lagi untuk tindak pidana atau kejahatan lainnya. Benda rampasan atau barang-barang sitaan di Kantor Kejaksaan Negeri Rote Ndao semuanya dimusnahkan apabila sesuai dengan putusan Pengadilan, namun jika ada putusan yang memerintahkan dilelang untuk Negara ataupun dikembalikan kepada pemiliknya maka itu juga harus dilaksanakan
Canisius OPTIMALISASI PEMUSNAHAN BENDA RAMPASAN TINDAK PIDANA UMUM DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI ROTE NDAO unstar Rote; Canisius Ibu
JURNAL ILMIAH UNSTAR ROTE Vol 1 No 2 (2021): JURNAL ILMIAH ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA (MARET - AGUSTUS 2021)
Publisher : CV. Jamin Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1234/jiur.v1i2 Mei.33

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemusnahan benda rampasan dari tindak pidana umum dan untuk mengetahui bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan pemusnahan benda rampasan di Kejaksaan Negeri Rote Ndao. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris secara Normatif. Data penelitian diperoleh melalui teknik wawancara dan tudi kepustakaan. Hasil pengambilan data diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.. Benda rampasan tercatat dengan baik di Kantor Kejaksaan Negeri Rote Ndao sesuai dengan buku register perkara dan tertera juga pada laporan bulanan selain itu benda rampasan tercatat dengan baik di Kantor Kejaksaan Negeri Rote Ndao tidak ada yang hilang karena ada tempat penyimpanan yang aman. Semua benda rampasan tersimpan di Ruang atau Gudang Penyimpanan Barang Bukti di Kantor Kejaksaan Negeri Rote Ndao. Sekalipun tempat Penyimpanan Benda rampasan di Kantor Kejaksaan Negeri Rote Ndao masih kurang layak karena keterbatasan Kecilnya Gedung Kantor, sehingga barang rampasan tersebut bisa sampai menumpuk. Benda rampasan di Kantor Kejaksaan Negeri Rote Ndao di Jaga dan awasi oleh semua Staf Seksi Tindak Pidana Umum, ditambah lagi dengan petugas Security Kantor. Benda rampasan atau barang-barang sitaan di Kantor Kejaksaan Negeri Rote Ndao harus dimusnahkan karena sesuai dengan perintah undang-undah melalui putusan pengadilan supaya tidak digunakan lagi untuk tindak pidana atau kejahatan lainnya. Benda rampasan atau barang-barang sitaan di Kantor Kejaksaan Negeri Rote Ndao semuanya dimusnahkan apabila sesuai dengan putusan Pengadilan, namun jika ada putusan yang memerintahkan dilelang untuk Negara ataupun dikembalikan kepada pemiliknya maka itu juga harus dilaksanakan
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERAN POLISI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA RINGAN DI WILAYAH DESA DAIAMA KECAMATAN LANDU LEKO KABUPATEN ROTE NDAO Canisius Ibu; Daniel Babu
JURNAL ILMIAH UNSTAR ROTE Vol 2 No 1 (2026): JURNAL ILMIAH UNSTAR ROTE EDISI 4 FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA TAHUN 2026
Publisher : Universitas Nusa Lontar Rote

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1234/jiur.v2i1.105

Abstract

Pelaksaan penyelidikan maupun penyidikan seringkali penyidik menggunakan tindakan tindakan yang menimbukan rasa cemas bakhan ketakutan yang berlebihan bagi masyarakat. Persepsi masyarakat digunakan untuk mengukur kompetensi penyidik dalam melaksanakan perannya menangani tindak pidana ringan di Desa Daiama, Kecamatan Landu Leko, Kabupaten Rote Ndao. Tujuannya mendapatkan pendapat masyarakat secara langsung tentang kinerja polisi dalam menyelesaikan kasus tindak pidana ringan secara adil dan memberikan rasa aman bagi masyarakat di desa Daiama. Metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner kepada 30 responden serta wawancara mendalam pada tanggal 8–9 Agustus 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki persepsi positif terhadap peran kepolisian, terutama dalam penegakan hukum, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat. Namun, masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan personel dan kecenderungan masyarakat menyelesaikan perkara ringan melalui musyawarah adat atau Restoratif justice (RJ). Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan kerja sama antara pihak kepolisian dan masyarakat untuk memperkuat kepercayaan publik dan efektivitas penanganan kasus pidana ringan.
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERAN POLISI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA RINGAN DI WILAYAH DESA DAIAMA KECAMATAN LANDU LEKO KABUPATEN ROTE NDAO Canisius Ibu; Daniel Babu
JURNAL ILMIAH UNSTAR ROTE Vol 2 No 1 (2026): JURNAL ILMIAH UNSTAR ROTE EDISI 4 FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA TAHUN 2026
Publisher : Universitas Nusa Lontar Rote

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1234/jiur.v2i1.105

Abstract

Pelaksaan penyelidikan maupun penyidikan seringkali penyidik menggunakan tindakan tindakan yang menimbukan rasa cemas bakhan ketakutan yang berlebihan bagi masyarakat. Persepsi masyarakat digunakan untuk mengukur kompetensi penyidik dalam melaksanakan perannya menangani tindak pidana ringan di Desa Daiama, Kecamatan Landu Leko, Kabupaten Rote Ndao. Tujuannya mendapatkan pendapat masyarakat secara langsung tentang kinerja polisi dalam menyelesaikan kasus tindak pidana ringan secara adil dan memberikan rasa aman bagi masyarakat di desa Daiama. Metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner kepada 30 responden serta wawancara mendalam pada tanggal 8–9 Agustus 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki persepsi positif terhadap peran kepolisian, terutama dalam penegakan hukum, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat. Namun, masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan personel dan kecenderungan masyarakat menyelesaikan perkara ringan melalui musyawarah adat atau Restoratif justice (RJ). Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan kerja sama antara pihak kepolisian dan masyarakat untuk memperkuat kepercayaan publik dan efektivitas penanganan kasus pidana ringan.
PENGARUH KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIJATUHI SANKSI HUKUMAN DISIPLIN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO Canisius Ibu
JURNAL ILMIAH UNSTAR ROTE Vol 1 No 3 (2025): JURNAL SOSIAL DAN HUMANIORA EDISI 3 TAHUN 2025
Publisher : Universitas Nusa Lontar Rote

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1234/jiur.v1i3.87

Abstract

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang lalai dalam melaksanakan tugas, seperti tidak menjalankan pekerjaan yang dibebankan tanpa alasan yang sah atau meninggalkan tugas tanpa pemberitahuan, akan dikenai sanksi hukuman disiplin. Hukuman disiplin ringan meliputi teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Sementara itu, pelanggaran berupa tidak masuk kerja atau tidak melaksanakan tugas tepat waktu dapat dikenai hukuman disiplin sedang, seperti penundaan kenaikan gaji berkala dan penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun. Pemberian sanksi disiplin diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja PNS. Rumusan masalah penelitian ini adalah sejauhmana pengaruh penjatuhan sanksi hukuman disiplin terhadap kinerja PNS. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kinerja PNS yang dijatuhi sanksi disiplin serta pengaruh sanksi tersebut terhadap kinerja PNS di Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao. Menurut Ridwan dan Engkos Ahmad Kuncoro (2007), kinerja merupakan tingkat keberhasilan seseorang dalam melaksanakan tugas selama periode tertentu. Disiplin PNS diartikan sebagai kesanggupan untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan sesuai peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 24 PNS yang dijatuhi sanksi, sebagian besar menerima hukuman disiplin ringan, sedangkan hukuman disiplin berat hanya dialami oleh dua orang. Mayoritas PNS, baik yang pernah maupun yang belum menerima sanksi, tidak menyetujui penerapan hukuman disiplin karena dianggap kurang adil dan tidak sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Dari sisi kinerja, sebagian besar PNS belum memiliki target waktu kerja yang jelas, sehingga pekerjaan sering terlambat dan hasil kerja belum optimal. Kondisi ini menyebabkan tingkat kepuasan dan kepercayaan diri PNS terhadap kinerjanya masih tergolong rendah.
PERAN PEMERINTAH DESA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA DAIAMA KECAMATAN LANDU LEKO KABUPATEN ROTE NDAO Canisius Ibu
JURNAL ILMIAH UNSTAR ROTE Vol 1 No 1 (2025): PKM UNIVERSITAS NUSA LONBTAR ROTE TAHUN 2025
Publisher : Universitas Nusa Lontar Rote

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan di Desa Daiama, Kecamatan Landu Leko, Kabupaten Rote Ndao, dengan fokus pada penguatan peran pemerintah desa dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Latar belakang kegiatan ini didasarkan pada temuan adanya keterbatasan pemahaman aparatur desa terhadap regulasi terbaru, belum optimalnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan keuangan desa. Kondisi tersebut berpotensi menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik (good governance). Metode pelaksanaan PkM dilakukan melalui koordinasi awal, identifikasi permasalahan, penyuluhan hukum, diskusi interaktif, serta monitoring dan evaluasi bersama pemerintah desa dan masyarakat. Kegiatan penyuluhan melibatkan aparat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan perwakilan warga dari setiap dusun. Materi yang disampaikan meliputi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, serta upaya pencegahan penyalahgunaan dana desa. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran aparatur desa serta masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan dana desa yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, tumbuh komitmen bersama untuk memperkuat partisipasi masyarakat dan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan desa. PkM ini diharapkan menjadi langkah awal dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang efektif, mencegah potensi penyimpangan, serta mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Daiama.
PENGARUH KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIJATUHI SANKSI HUKUMAN DISIPLIN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO Canisius Ibu
JURNAL ILMIAH UNSTAR ROTE Vol 1 No 3 (2025): JURNAL SOSIAL DAN HUMANIORA EDISI 3 TAHUN 2025
Publisher : Universitas Nusa Lontar Rote

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1234/jiur.v1i3.87

Abstract

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang lalai dalam melaksanakan tugas, seperti tidak menjalankan pekerjaan yang dibebankan tanpa alasan yang sah atau meninggalkan tugas tanpa pemberitahuan, akan dikenai sanksi hukuman disiplin. Hukuman disiplin ringan meliputi teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Sementara itu, pelanggaran berupa tidak masuk kerja atau tidak melaksanakan tugas tepat waktu dapat dikenai hukuman disiplin sedang, seperti penundaan kenaikan gaji berkala dan penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun. Pemberian sanksi disiplin diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja PNS. Rumusan masalah penelitian ini adalah sejauhmana pengaruh penjatuhan sanksi hukuman disiplin terhadap kinerja PNS. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kinerja PNS yang dijatuhi sanksi disiplin serta pengaruh sanksi tersebut terhadap kinerja PNS di Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao. Menurut Ridwan dan Engkos Ahmad Kuncoro (2007), kinerja merupakan tingkat keberhasilan seseorang dalam melaksanakan tugas selama periode tertentu. Disiplin PNS diartikan sebagai kesanggupan untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan sesuai peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 24 PNS yang dijatuhi sanksi, sebagian besar menerima hukuman disiplin ringan, sedangkan hukuman disiplin berat hanya dialami oleh dua orang. Mayoritas PNS, baik yang pernah maupun yang belum menerima sanksi, tidak menyetujui penerapan hukuman disiplin karena dianggap kurang adil dan tidak sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Dari sisi kinerja, sebagian besar PNS belum memiliki target waktu kerja yang jelas, sehingga pekerjaan sering terlambat dan hasil kerja belum optimal. Kondisi ini menyebabkan tingkat kepuasan dan kepercayaan diri PNS terhadap kinerjanya masih tergolong rendah.
PERAN PEMERINTAH DESA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA DAIAMA KECAMATAN LANDU LEKO KABUPATEN ROTE NDAO Canisius Ibu
JURNAL ILMIAH UNSTAR ROTE Vol 1 No 1 (2025): PKM UNIVERSITAS NUSA LONBTAR ROTE TAHUN 2025
Publisher : Universitas Nusa Lontar Rote

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan di Desa Daiama, Kecamatan Landu Leko, Kabupaten Rote Ndao, dengan fokus pada penguatan peran pemerintah desa dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Latar belakang kegiatan ini didasarkan pada temuan adanya keterbatasan pemahaman aparatur desa terhadap regulasi terbaru, belum optimalnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan keuangan desa. Kondisi tersebut berpotensi menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik (good governance). Metode pelaksanaan PkM dilakukan melalui koordinasi awal, identifikasi permasalahan, penyuluhan hukum, diskusi interaktif, serta monitoring dan evaluasi bersama pemerintah desa dan masyarakat. Kegiatan penyuluhan melibatkan aparat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan perwakilan warga dari setiap dusun. Materi yang disampaikan meliputi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, serta upaya pencegahan penyalahgunaan dana desa. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran aparatur desa serta masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan dana desa yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, tumbuh komitmen bersama untuk memperkuat partisipasi masyarakat dan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan desa. PkM ini diharapkan menjadi langkah awal dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang efektif, mencegah potensi penyimpangan, serta mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Daiama.
Co-Authors Daniel Babu unstar Rote