Garuda - Garba Rujukan Digital

Perlindungan Hukum Terhadap Kedudukan Anak yang Lahir dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0208/Pdt.P/2018/PAJT) Alifa Yessi Meilinda; Gemala Dewi
Indonesian Notary Vol 3, No 1 (2021): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (186.492 KB)

Dampak dari perkawinan yang tidak dicatatkan yang berakibat pada status anak yang dilahirkan dari perkawinan masih banyak tidak diperdulikan oleh masyarakat. Pencatatan perkawinan yang diatur oleh peraturan perundangan perkawinan dimaksudkan untuk menjaga agar status perkawinan dan status anak yang dilahirkan sah dan jelas di mata hukum negara dan hukum agama. Selain itu dengan adanya pencatatan secara administratif oleh negara, dimaksudkan agar perkawinan yang merupakan perbuatan hukum penting yang memiliki akibat hukum yang sangat luas dan di kemudian hari perkawinan itu dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta autentik. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kedudukan hukum dan hak anak pada perkawinan yang tidak dicatatkan dan bagaimana pertimbangan hakim dalam mengesahkan kedudukan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0208/Pdt.P/2018/PAJT. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini maka Penulis memakai metode penelitian yuridis normatif dan bersumber pada data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian bahwa dengan adanya penetapan pengadilan atas asal usul anak sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam maka anak berhak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum atas status anak dan berhak menjadi ahli waris ayahnya. Kemudian pertimbangan hakim dalam mengesahkan kedudukan anak bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta-fakta di persidangan dimana telah terjadi perkawinan sah antara Pemohon I dan Pemohon II dan telah lahir anak Pemohon I dan Pemohon II dari perkawinannya.Kata Kunci : Perkawinan, Pencatatan, Kedudukan Hukum.

KEABSAHAN AKTA PERBANKAN SYARI’AH YANG DIBUAT NOTARIS NON MUSLIM PERSFEKTIF HUKUM ISLAM Mutiara Azura Mulyawan; Gemala Dewi
Asy-Syari'ah Vol 23, No 2 (2021): Asy-Syari'ah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v23i2.14057

Abstract: This study aims to describe the authority of a non-muslim notary in making a sharia banking deed and the validity of the deed if the notary who makes and reads the deed is a non-muslim. Through Jurisdical-normative approach, this research found that basically a notary, whether they are moslem or non-moslem, has an authority granted by the Act to make a deed, including sharia banking deed. The most important thing, the notary is able to understand and apply all the principles of Islamic banking as part of sharia economic law. For this reason, Sharia Banking Deed made and read by a non-Muslim Notary remains valid as long as it is based on the Act of Notary. However, according to Islamic Law, regarding to al-Baqarah verse 282 and At-Talaq verse 2, the Sharia Banking Deed is invalid if the deed is drawn up and read by a non-Muslim Notary.Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kewenangan Notaris non muslim dalam pembuatan akta perbankan syariah dan keabsahan akta yang dibuat dan dibacakan oleh Notaris non muslim. Pendekatan yuridis ormatif digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Notaris terhadap pembuatan akta membuat semua Notaris baik muslim ataupun non muslim dapat membuat akta perbankan syariah. Yang terpenting ia mampu mengerti dan memahami segala prinsip-prinsip dan asas-asas perbankan syariah yang memang tunduk pada hukum ekonomi syariah. Secara hukum positif, keabsahan dari suatu Akta Perbankan Syariah yang dibuat dan dibacakan oleh Notaris non muslim tetap sah selama berdasarkan UUJN. Namun, secara Hukum Islam Akta Perbankan Syariah tidak sah jika akta tersebut dibuat dan dibacakan oleh Notaris non muslim dengan merujuk pada al-Baqarah ayat 282 dan at-Talaq ayat 2.

THE APPLICATION OF ISLAMIC BUSINESS CONTRACT IN THE NATIONAL LAW REGULATIONS (THE COMPARISON BETWEEN COUNTRIES WITH CIVIL LAW SYSTEMS AND COMMON LAW SYSTEMS) Dewi, Gemala
Journal of Islamic Law Studies Vol. 4, No. 1
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

With the growth of Islamic banking and finance business in many countries nowadays, the legal aspect is very important to be understood by the parties. This is because in Islamic business law, not only the contract becomes law for the parties, but also to be compliant with Islamic teachings. Otherwise it will be null and void that could cause loss to both sides. However, in some Civil Law system countries there might not be clear rules regarding Islamic contract law. Also, in Common Law system countries, with the character of Islamic law which has specific provisions on the law of contracts needs to comply with the rules in practical Islamic business. In addition, the function of the court in finding the law for dispute settlement in Islamic business transactions becomes a necessity. For this reason, it is important to see how are the countries with the Civil Law and the countries with the Common law system applying Islamic business contract law. In This paper will be compared the application of Islamic business contracts in the national law regulations of two countries, Indonesia (with Civil Law System) and Malaysia (with Common Law system). The main focus of this research is the application of transactions based on sharia principles on the regulations and the legal process by the law enforcers in the compared countries based on their different legal system. The result to be expect is to find the similarities and the differences amongst the two countries.

CAPITAL INVESTMENT: A CASE STUDY OF ACEH PROVINCE, INDONESIA Abdul Hakim; Gemala Dewi
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 24, No 1 (2022): Vol. 24, No. 1, April 2022
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v24i1.26806

The capital investment in Aceh between 2010 and 2017 happens after the conflict and tsunami. Management of capital investment, its growth, and factors inhibiting capital investment after conflict and disaster are the focal points of this study. The purpose of this research is to determine how foreign investors in Aceh are protected under Law Number 25, 2007 and what types of security factors are present in Aceh. This research consisted of normative legal or library research. As normative legal research, only secondary data, which includes primary, secondary, and tertiary legal materials, were utilized. Based on the analysis, the Province of Aceh's management capital investment consisted of management governed by legislation governing Aceh's governance and legislation governing capital investment. In addition, the regional government of Aceh stipulated legislation governing capital investments. The growth of capital investment, both domestic and foreign, exhibited an increase, although it was not statistically significant. This slow growth was caused by security insurance, inadequate infrastructure, and the lack of legal certainty in conflict, earthquake, and tsunami-affected regions.

Peran dan Tantangan UU Zakat Terhadap Penguatan Nilai Ketuhanan dalam Negara Hukum Pancasila Denita, Devara; Dewi, Gemala
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v5i2.3229

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis peran dan tantangan dalam eksistensi Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat terhadap penguatan nilai ketuhanan di masyarakat Indonesia sebagai negara hukum Pancasila. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan yuridis normatif yang bersifat kualitatif melalui penelaahan terkait dengan Undang-Undang yang berlaku dengan menggunakan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Pengelolaan Zakat berfungsi sebagai instrumen hukum yang menguatkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam praktik kenegaraan dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Dengan adanya regulasi yang mengatur pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat secara resmi, negara memfasilitasi pelaksanaan ajaran agama Islam yang merupakan salah satu manifestasi nilai Ketuhanan dalam Pancasila yang mewujudkan hak spiritual bangsa Indonesia. Beberapa tantangan dalam eksistensi Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang mempengaruhi penguatan nilai ketuhanan dalam negara hukum Pancasila diantaranya kepatuhan dan penegakan hukum, fragmentasi regulasi, perbedaan pandangan agama, transparansi dan akuntabilitas dan kapasitas lembaga pengelola.

Analisis Permasalahan Konseptual Bunga Pinjaman Pemegang Saham pada Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2010 Bintoro, Wandha Benny; Dewi, Gemala
Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol 28 No 1 (2025): Al-Qanun, Vol. 28, No. 1, Juni 2025
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alqanun.2025.28.1.27-38

The Article 12 of Government Regulation No. 94 of 2010 (“PP No. 94/2010”) has conceptual problems as it forces the imposition of interest on loans given by shareholders to the limited liability company Taxpayer. The purpose of this study is to analyze the imposition of loan interest accroding to the concept of loan in Indonesian Civil Code and the application of Islamic Law in Indonesia associated with the spiritual rights as the Moslem citizen to implement Islamic law under the Indonesian Constitution. The results of the study indicate that imposing the interest is not a mandatory requirement of loan according to the Indonesian Civil Code and this also is contrary to Article 29 of the Indonesian Constitution because it prevents the parties from implementing Islamic law by not imposing loan interest (riba). Based on the study results, the provisions in Article 12 of PP No. 94/2010 need to be amended to solve the conceptual problem of implementing shareholder loan interest.

Implementasi Corporate Social Responsibility PT. Sarana Multigriya Finansial Dalam Mendukung SDGs Menurut Maqashid Syariah Fitri. S, Aufa Saffanah; Dewi, Gemala
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 19 No 02 (2022): Istinbath : Jurnal Hukum
Publisher : Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/istinbath.v19i02.4725

Abstract Corporate Social Responsibility (CSR) is often understood as a social activity (charity), charity fund program, or revolving fund. CSR is a company obligation that is regulated in-laws and related regulations guided by ISO 26000. In this case, the author reviews the link between SDGs and the implementation of the CSR or CSR program of PT. Sarana Multigriya Financial (Persero) according to maqashid sharia. The research method used in this research is the empirical-juridical research method, with a maqashid sharia research approach. The results of the study show that the CSR or CSR programs run by SMF, namely Homestay Financing, House Development in Slums, and Social Programs are not only profit-oriented and philanthropic activities, but also carry the concept of sustainable development (SDGs) from upstream to downstream. The impact is the alignment of the implementation of the CSR program or CSR SMF with maqashid sharia, namely protecting religion, soul, mind, property, and offspring. Keywords: Corporate Social Responsibility (CSR), ISO 26000, SDGs, Maqashid Syariah Abstrak Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) seringkali dipahami sebagai kegiatan sosial (charity), program dana belas kasihan ataupun dana bergulir. Padahal, CSR merupakan sebuah kewajiban perusahaan yang diatur dalam undang-undang, peraturan terkait, dan berpedoman pada ISO 26000. Dalam hal ini penulis meninjau kaitan SDGs dengan implementasi program TJSL atau CSR PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero) menurut maqashid syariah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan penelitian maqashid syariah. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa program TJSL atau CSR yang dijalankan oleh SMF yakni Pembiayaan Homestay, Pengembangan Rumah di Daerah Kumuh dan Program Sosial tidak hanya sekedar profit oriented dan aktivitas filantropi, namun juga mengusung konsep pembangunan berkelanjutan (SDGs) dari hulu ke hilir. Dampaknya adalah keselarasan penerapan program TJSL atau CSR SMF dengan maqashid syariah yaitu melindungi agama, jiwa, pikiran, harta dan keturunan. Kata kunci: Corporate Social Responsibility (CSR), ISO 26000, SDGs, Maqashid Syariah

Peran dan Tantangan UU Zakat Terhadap Penguatan Nilai Ketuhanan dalam Negara Hukum Pancasila Denita, Devara; Dewi, Gemala
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v5i2.3229

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis peran dan tantangan dalam eksistensi Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat terhadap penguatan nilai ketuhanan di masyarakat Indonesia sebagai negara hukum Pancasila. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan yuridis normatif yang bersifat kualitatif melalui penelaahan terkait dengan Undang-Undang yang berlaku dengan menggunakan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Pengelolaan Zakat berfungsi sebagai instrumen hukum yang menguatkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam praktik kenegaraan dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Dengan adanya regulasi yang mengatur pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat secara resmi, negara memfasilitasi pelaksanaan ajaran agama Islam yang merupakan salah satu manifestasi nilai Ketuhanan dalam Pancasila yang mewujudkan hak spiritual bangsa Indonesia. Beberapa tantangan dalam eksistensi Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang mempengaruhi penguatan nilai ketuhanan dalam negara hukum Pancasila diantaranya kepatuhan dan penegakan hukum, fragmentasi regulasi, perbedaan pandangan agama, transparansi dan akuntabilitas dan kapasitas lembaga pengelola.

Efektivitas Hukum Larangan Riba Terhadap Metode Pembayaran Online Dhoni, Arma; Dewi, Gemala
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i9.14675

Artikel ini bermaksud untuk mengkaji system pembayaran kredit dalam perspektif ekonomi Islam. Dengan menggunakan studi kasus SPayLater. Artikel ini menyimpulkan bahwa SPayLater mengandung riba. Metode yang dipakai dalam penelitian berdasarkan data kualitatif. Dalam Islam, ada aturan khusus terkait pembayaran cicilan seperti ini mengingat utang sangat dekat dengan riba bila terdapat keuntungan di dalamnya. Tetapi walaupun SPayLater ini terdapat kemungkinan mengandung riba, perilaku berbelanja menggunakan SPayLater justru tidaklah rendah dengan berbagai macam kemudahan yang ditawarkan dan kebutuhan pada masyarakat membuat fenomena ini perlu digali tentang hukum nya agar menjadi lebih jelas.

Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam peraturan wakaf di Indonesia sebagai regulator dan operator Septadiono, Muhammad Irvan; Dewi, Gemala
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/63ch8k59

Sebagaimana diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, BWI adalah lembaga strategis yang melakukan pengelolaan dan pengembangan wakaf di Indonesia. Undang-undang tersebut menempatkan BWI dalam posisi unik sebagai regulator sekaligus operator wakaf. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kedudukan hukum BWI dalam sistem peraturan wakaf di Indonesia dan menemukan kelebihan dan kekurangan dari posisi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doktrinal) dengan metode perundang-undangan dan perbandingan hukum. Data primer berasal dari peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia, AS, dan Arab Saudi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian didapatkan melalui studi kepustakaan. Temuan penelitian menunjukan kelebihan dan kekurangan peran ganda BWI. Kelebihan keberadaan BWI menjadi lembaga yang memiliki kewenangan regulator sekaligus operator menjadikan BWI sangat spesial, karena dapat melakukan pengaturan sekaligus mengelola objek wakaf. Hal ini memungkinkan dalam implementasinya BWI juga mendapatkan bantuan operasinal dari Pemerintah. Adapun kekurangan dari peran ganda BWI tersebut adalah status independensi BWI yang masih lemah karena pemerintah dapat mengintervensi dalam operasionalnya. Sehingga, terdapat benturan kepentingan conflict of interest yang perlu menjadi perhatian BWI sebagai lembaga pengelola wakaf.

Title

Found 20 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 20 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 20 Documents
Search