Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Res Nullius Law Journal KRTHA BHAYANGKARA USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Jurnal Medika: Medika
Musa Darwin Pane
Unknown Affiliation
Religion Humanities Dentistry Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
KEBIJAKAN HUKUMAN MATI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HAK ASASI MANUSIA Musa Darwin Pane
Res Nullius Law Journal Vol 1 No 1 (2019): Volume 1 No 1 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (383.796 KB) | DOI: 10.34010/rnlj.v1i1.2493

Abstract

Hukuman mati merupakan salah satu jenis hukuman yang sudah diberlakukan sejak lama dan pertama kali diatur dalam undang-undang raja Hamurabi di Babilonia pada abad ke-19 AD. Indonesia hingga saat ini merupakan salah satu negara yang masih memberlakukan hukuman mati bagi para pelaku kejahatan tertentu yang termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes). Hukum positif di Indonesia saat ini sebagian besar berasal dari hukum Belanda pada era jaman kolonial, termasuk hukum pidana yang mengatur hukuman mati, walaupun pemerintah Belanda telah menghapuskan hukuman mati pada tahun 1870. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana kebijakan hukuman mati ditinjau dari Hak Asasi Manusia ? dan 2) Bagaimana efektivitas hukuman mati bagi pelaku kejahatan di Indonesia ?. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis dan diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan hukuman mati ditinjau dari perspektif hukum positif dan Hak Asasi Manusia. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian dilakukan dalam dua tahap, yaitu penelitian lepustakaan (library research) dan data Lapangan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan dua cara, yaitu studi dokumen dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa : 1) Kebijakan hukuman mati apabila ditinjau dari Hak Asasi Manusia sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Hal ini dikarenakan hak hidup merupakan hak asasi yang paling hakiki. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis bagi bangsa Indonesia telah menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya; dan 2) Hukuman mati yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan di Indonesia pada kenyataannya sangat tidak efektif. Hal ini terlihat antara lain pada kejahatan narkoba. Para pelaku kejahatan narkoba banyak yang telah dihukum mati namun kejahatan narkoba semakin meningkat baik dari segi kualitas maupun kuantitas
TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA Musa Darwin Pane; Rahim, Alvina
USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 6 No. 1 (2025): Januari
Publisher : LPPM STAI Muhammadiyah Probolinggo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46773/usrah.v6i1.1639

Abstract

The policy of diversion in the juvenile criminal justice system is a step forward in criminal law that aims to shift the resolution of children's cases from the formal judicial path to a restorative approach. This policy is based on the principle of the best protection for children and children's rights as regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA). This study aims to analyse the legal basis, implementation, and challenges faced in the application of diversion in Indonesia. The research method used is a normative approach with a study of legislation and legal concepts. The results show that diversion is an effective mechanism for reducing the adverse effects of the judicial system on children and supports the achievement of restorative justice. However, in practice, obstacles are still found, such as a lack of understanding on the part of law enforcement officials, differences in the interpretation of legal provisions, and limitations in supporting facilities and infrastructure. Therefore, cooperation between various parties, including law enforcement officials, the community, and families, is needed to ensure the effectiveness of the diversion policy in the child criminal justice system in Indonesia. Keywords:  Diversion; Juvenile Criminal Justice System; Restorative Justic
Legal Protection for Street Children in Connection With State Responsibility from the Pancasila Perspective Sahat Maruli Tua Situmeang; Musa Darwin Pane; Subagyo Sri Utomo; Diah Pudjiastuti
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 19 No. 1 (2025): KRTHA BHAYANGKARA: APRIL 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v19i1.3151

Abstract

This study aims to determine the legal protection of street children associated with state responsibility and to find out what efforts should be made by the government in dealing with the phenomenon of street children in order to realize social welfare in the perspective of Pancasila. The approach method in this research is a normative juridical approach. The specification of the research used descriptive analytical method. The results of this study conclude that the laws and regulations currently used to eradicate and overcome the rampant street children are not sufficient, namely the occurrence of a legal vacuum, especially in parenting patterns in their biological families, where the failure of parenting is manifested by violence experienced by children, both violence and violence. physically and psychologically as well as prevention of child marriage which results in victims. The efforts made by the government in alleviating and tackling street children are the establishment of a child social welfare program (PKSA), a child social welfare institution (LKSA), a child protection task force (Satgas PA), where these efforts are felt to be not optimal. Based on this, the authors are of the view that in order to realize social welfare in the perspective of Pancasila is through institutional strengthening of the Social Service and Child Protection Commission, as well as institutional strengthening both through government administration and non-government administration, such as strengthening the functions of the Rukun Tetangga and Rukun Warga as well as coaching the community in an effort to prevention of the phenomenon of street children as well as strengthening regulations, namely reformulation and reconstruction of policies reformulation of laws and regulations relating to child protection.
Penyuluhan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan Malaysia di Shah Alam Malaysia Wahyudi; Febilita Wulan Sari; Hetty Hassanah; Sahat Maruli T. Situmeang; Musa Darwin Pane
Jurnal Medika: Medika Vol. 4 No. 4 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/3djh9v65

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia bertempat pada Fakulti Undang-Undang Universiti Teknologi MARA, Shah Alam, Selangor Malaysia. Penyuluhan hukum tentang perlindungan data pribadi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga privasi di era digital. Kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia dan Malaysia, serta mendorong pemahaman atas hak dan kewajiban individu maupun entitas dalam pengelolaan data. Dalam penyuluhan ini, metode yang digunakan meliputi ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi kasus. Materi mencakup landasan hukum, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan Personal Data Protection Act (PDPA) di Malaysia, serta implikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terkait isu perlindungan data pribadi, terutama dalam mengenali risiko penyalahgunaan data dan langkah preventif yang dapat dilakukan. Penyuluhan ini diharapkan menjadi pijakan awal untuk membangun budaya perlindungan data pribadi yang lebih kuat di masyarakat lintas negara.
Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Siber dalam Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia Sahat Maruli Tua Situmeang; Wahyudi Wahyudi; Musa Darwin Pane
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 2 No. 1 (2024): Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v2i1.1942

Abstract

Online gambling in Indonesia has become a massive cybercrime, with financial turnover reaching IDR 976.8 trillion during 2017–2025. Behind these figures lie individual and family victims suffering material and immaterial losses, yet they are often positioned as offenders rather than protected parties. This study aims to analyze the legal framework for protecting online gambling victims, identify juridical and factual constraints in its implementation, and formulate an ideal protection model. The research employs a normative juridical method with statutory, case, and conceptual approaches. The findings indicate that Indonesian positive law does not recognize online gambling players as "victims" entitled to restitution and rehabilitation; instead, they face criminal threats under Article 303 bis of the Criminal Code and Article 27 of the ITE Law. Key constraints include the absence of an explicit definition, social stigma, weak recovery mechanisms, and minimal inter-agency coordination. This study recommends regulatory revision to distinguish between operators and victim-players, expansion of the victim definition under the Witness and Victim Protection Law (UU LPSK), and the establishment of integrated complaint and rehabilitation services under the coordination of the Ministry of Communication and Informatics (Kemenkominfo) and BSSN.
Co-Authors Diah Pudjiastuti Febilita Wulan Sari Hetty Hassanah, Hetty Rahim, Alvina Sahat Maruli T. Situmeang Sahat Maruli Tua Situmeang Subagyo Sri Utomo Wahyudi Wahyudi Wahyudi Wahyudi