Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Res Nullius Law Journal KRTHA BHAYANGKARA USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam MILRev: Metro Islamic Law Review Jurnal Medika: Medika
Musa Darwin Pane
Unknown Affiliation
Religion Humanities Dentistry Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
KEBIJAKAN HUKUMAN MATI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HAK ASASI MANUSIA Musa Darwin Pane
Res Nullius Law Journal Vol 1 No 1 (2019): Volume 1 No 1 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (383.796 KB) | DOI: 10.34010/rnlj.v1i1.2493

Abstract

Hukuman mati merupakan salah satu jenis hukuman yang sudah diberlakukan sejak lama dan pertama kali diatur dalam undang-undang raja Hamurabi di Babilonia pada abad ke-19 AD. Indonesia hingga saat ini merupakan salah satu negara yang masih memberlakukan hukuman mati bagi para pelaku kejahatan tertentu yang termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes). Hukum positif di Indonesia saat ini sebagian besar berasal dari hukum Belanda pada era jaman kolonial, termasuk hukum pidana yang mengatur hukuman mati, walaupun pemerintah Belanda telah menghapuskan hukuman mati pada tahun 1870. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana kebijakan hukuman mati ditinjau dari Hak Asasi Manusia ? dan 2) Bagaimana efektivitas hukuman mati bagi pelaku kejahatan di Indonesia ?. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis dan diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan hukuman mati ditinjau dari perspektif hukum positif dan Hak Asasi Manusia. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian dilakukan dalam dua tahap, yaitu penelitian lepustakaan (library research) dan data Lapangan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan dua cara, yaitu studi dokumen dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa : 1) Kebijakan hukuman mati apabila ditinjau dari Hak Asasi Manusia sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Hal ini dikarenakan hak hidup merupakan hak asasi yang paling hakiki. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis bagi bangsa Indonesia telah menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya; dan 2) Hukuman mati yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan di Indonesia pada kenyataannya sangat tidak efektif. Hal ini terlihat antara lain pada kejahatan narkoba. Para pelaku kejahatan narkoba banyak yang telah dihukum mati namun kejahatan narkoba semakin meningkat baik dari segi kualitas maupun kuantitas
TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA Musa Darwin Pane; Rahim, Alvina
USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 6 No. 1 (2025): Januari
Publisher : LPPM STAI Muhammadiyah Probolinggo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46773/usrah.v6i1.1639

Abstract

The policy of diversion in the juvenile criminal justice system is a step forward in criminal law that aims to shift the resolution of children's cases from the formal judicial path to a restorative approach. This policy is based on the principle of the best protection for children and children's rights as regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA). This study aims to analyse the legal basis, implementation, and challenges faced in the application of diversion in Indonesia. The research method used is a normative approach with a study of legislation and legal concepts. The results show that diversion is an effective mechanism for reducing the adverse effects of the judicial system on children and supports the achievement of restorative justice. However, in practice, obstacles are still found, such as a lack of understanding on the part of law enforcement officials, differences in the interpretation of legal provisions, and limitations in supporting facilities and infrastructure. Therefore, cooperation between various parties, including law enforcement officials, the community, and families, is needed to ensure the effectiveness of the diversion policy in the child criminal justice system in Indonesia. Keywords:  Diversion; Juvenile Criminal Justice System; Restorative Justic
Legal Protection for Street Children in Connection With State Responsibility from the Pancasila Perspective Sahat Maruli Tua Situmeang; Musa Darwin Pane; Subagyo Sri Utomo; Diah Pudjiastuti
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 19 No. 1 (2025): KRTHA BHAYANGKARA: APRIL 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v19i1.3151

Abstract

This study aims to determine the legal protection of street children associated with state responsibility and to find out what efforts should be made by the government in dealing with the phenomenon of street children in order to realize social welfare in the perspective of Pancasila. The approach method in this research is a normative juridical approach. The specification of the research used descriptive analytical method. The results of this study conclude that the laws and regulations currently used to eradicate and overcome the rampant street children are not sufficient, namely the occurrence of a legal vacuum, especially in parenting patterns in their biological families, where the failure of parenting is manifested by violence experienced by children, both violence and violence. physically and psychologically as well as prevention of child marriage which results in victims. The efforts made by the government in alleviating and tackling street children are the establishment of a child social welfare program (PKSA), a child social welfare institution (LKSA), a child protection task force (Satgas PA), where these efforts are felt to be not optimal. Based on this, the authors are of the view that in order to realize social welfare in the perspective of Pancasila is through institutional strengthening of the Social Service and Child Protection Commission, as well as institutional strengthening both through government administration and non-government administration, such as strengthening the functions of the Rukun Tetangga and Rukun Warga as well as coaching the community in an effort to prevention of the phenomenon of street children as well as strengthening regulations, namely reformulation and reconstruction of policies reformulation of laws and regulations relating to child protection.
Penyuluhan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan Malaysia di Shah Alam Malaysia Wahyudi; Febilita Wulan Sari; Hetty Hassanah; Sahat Maruli T. Situmeang; Musa Darwin Pane
Jurnal Medika: Medika Vol. 4 No. 4 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/3djh9v65

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia bertempat pada Fakulti Undang-Undang Universiti Teknologi MARA, Shah Alam, Selangor Malaysia. Penyuluhan hukum tentang perlindungan data pribadi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga privasi di era digital. Kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia dan Malaysia, serta mendorong pemahaman atas hak dan kewajiban individu maupun entitas dalam pengelolaan data. Dalam penyuluhan ini, metode yang digunakan meliputi ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi kasus. Materi mencakup landasan hukum, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan Personal Data Protection Act (PDPA) di Malaysia, serta implikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terkait isu perlindungan data pribadi, terutama dalam mengenali risiko penyalahgunaan data dan langkah preventif yang dapat dilakukan. Penyuluhan ini diharapkan menjadi pijakan awal untuk membangun budaya perlindungan data pribadi yang lebih kuat di masyarakat lintas negara.
Contemporary Human Rights Safeguards in Islamic Law Justice: A Comparative Study in Indonesia, Saudi Arabia, and Egypt Sahat Maruli Tua Situmeang; Athari Farhani; Subagyo Sri Utomo; Musa Darwin Pane
MILRev: Metro Islamic Law Review Vol. 5 No. 1 (2026): MilRev: Metro Islamic Law Review
Publisher : Faculty of Sharia, UIN Jurai Siwo Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/milrev.v5i1.13066

Abstract

This study examines the protection of human rights in the context of arrest, detention, and judicial remedies from the perspectives of Islamic law and contemporary legal systems through a comparative analysis of Indonesia, Saudi Arabia, and Egypt. Employing a normative legal research method, the study draws upon authoritative legal sources, including international human rights instruments such as the Universal Declaration of Human Rights (1948) and the International Covenant on Civil and Political Rights, as well as relevant national legislation in the three jurisdictions. The findings reveal distinct models in the integration of Islamic legal principles within state legal frameworks. Indonesia represents a constitutional democratic model with a relatively high degree of justiciability, reflected in robust judicial review mechanisms and stronger guarantees of due process. In contrast, Saudi Arabia embodies a centralized monarchical system, where judicial independence and oversight of administrative detention remain comparatively limited. Egypt, meanwhile, exhibits a hybrid model that combines civil law traditions with Islamic legal influences, resulting in a moderate level of judicial independence. Importantly, the study demonstrates that the alignment between core Islamic legal principles—such as justice (‘adl), the presumption of innocence, the prohibition of arbitrary detention, and access to legal remedies—and contemporary human rights standards is not merely normative; rather, it is operationalized through three key mechanisms: the contextual reinterpretation of fiqh, the codification of norms into national legislation, and the strengthening of judicial practices through rulings that uphold due process of law. This research contributes to the scholarly discourse by offering a comparative framework that bridges Islamic jurisprudence and modern human rights law, while also proposing practical pathways for legal harmonization. It recommends the systematic integration of Islamic legal values into contemporary human rights protection through adaptive reinterpretation, legislative reform, and the strengthening of judicial independence and institutional capacity.
Co-Authors Athari Farhani Diah Pudjiastuti Febilita Wulan Sari Hetty Hassanah, Hetty Rahim, Alvina Sahat Maruli T. Situmeang Sahat Maruli Tua Situmeang Subagyo Sri Utomo Wahyudi Wahyudi