Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.431
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Diponegoro Law Journal FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Penelitian Hukum De Jure Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Varia Justicia JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Pasopati : Pengabdian Masyarakat dan Inovasi Pengembangan Teknologi
Aju Putrijanti
Faculty Of Law Diponegoro University
Aerospace Engineering Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Earth & Planetary Sciences Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
TRAGEDI KANJURUHAN DAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PELAKSANAAN PROSEDUR ADMINISTRASI NEGARA Kartika Widya Utama; Yudhitiya Dyah Sukmadewi; Retno Saraswati; Aju Putrijanti
Masalah-Masalah Hukum Vol 51, No 4 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.51.4.2022.414-421

Abstract

Tragedi kelam dalam dunia persepakbolaan Indonesia terjadi di Kanjuruhan, 125 (seratus dua puluh lima) orang suporter Arema Malang meninggal dunia dan 330 (tiga ratus tiga puluh) orang terluka. Salah satu isu yang disorot oleh masyarakat adalah penggunaan gas air mata oleh pihak kepolisian. Penggunaan gas air mata dituduh sebagai faktor utama banyaknya korban jiwa, padahal dalam peraturan FIFA telah diatur larangan untuk membawa dan menggunakan gas air mata atau senjata api dalam pengamanan stadion. Di sisi lain Kepolisian Republik Indonesia memiliki acuan tersendiri dalam upaya pengendalian massa. Perbedaan prosedur inilah yang akan dibahas dalam artikel ini, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran apakah tindakan Kepolisian dalam melepaskan gas air mata merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang atau merupakan perbuatan yang sah dan legal menggunakan perspektif hukum administrasi negara.
Environmental Court and Principle of Good Environmental Governance in Enforcing Environmental Law Aju Putrijanti; Irma Cahyaningtyas
Varia Justicia Vol 19 No 1 (2023): Vol 19 No.1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/variajusticia.v19i1.8885

Abstract

Environment dispute settlement carried out by general and administrative court, depends on the object of disputes. Government has to based on principle of good environmental governance when issue the permit and policies. The issues are the urgency to build environmental court and implementation of principle of good environmental governance. Method use is juridical normative, primary data used are regulations, secondary data are expert opinions, articles. Data analysis qualitatively and describe in descriptive analysis. Environmental court will be under Administrative Court as special court, which comprises of private, penal and administrative chamber. Implementation of principle of good environmental governance through issue permit, policies and supported by strengthen law enforcement. Regulations as based of law to build environmental court has to be synchronized with relevant regulations in order to enforce the environmental law enforcement and gives environmental justice. Novelty in this research is build environmental court to strengthen environmental law enforcement.
Harmonisasi Hukum UU Peratun dan UU ITE dalam Ketentuan Alat Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti Tambahan dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara Pratama Herry Herlambang; Yos Johan Utama; Aju Putrijanti
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 6, Nomor 1, Tahun 2024
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v6i1.61-81

Abstract

Alat bukti dalam Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) bersifat enumeratif dan closed-system menghadapi tantangan ketika munculnya alat bukti elektronik yang diatur dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Demi menjamin kepastian hukum mengenai alat bukti elektronik, diperlukan harmonisasi ketentuan alat bukti elektronik ke dalam UU Peratun yang dalam belum di atur bahkan dalam pembaharuan ke-2. Tujuan penelitian ini mengharmonisasi ketentuan alat bukti elektronik dalam UU Peratun dan UU ITE. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang meneliti bahan kepustakaan maupun bahan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan diperlukannya konsep, prosedur verifikasi alat bukti elektronik, dan pembaharuan pada pasal tentang alat bukti dalam UU Peratun sehingga dapat memberikan keabsahan terhadap alat bukti elektronik yang digunakan dalam pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), mengingat perkembangan teknologi menjadi salah satu tantangan dalam memastikan keaslian alat bukti elektronik. Hal terpenting yang harus diperhatikan yaitu proses verifikasi dan kebutuhan atas hukum yang mengakomodasi sahnya alat bukti elektronik dan proses verifikasi alat bukti dalam proses pemeriksaan acara PTUN. Kesimpulan penelitian ini perlu menambahkan ketentuan alat bukti elektronik pada Pasal 100 ayat (1) huruf f dan g serta menambahkan ketentuan verifikasi keaslian alat bukti elektronik pada Pasal 100 ayat (2).
Co-Authors Anida Setya Permatasari Ayunda Novia Jasnasari Brata Yoga Lumbanraja Irma Cahyaningtyas Kadek Cahya Susila Wibawa Kartika Widya Utama Kartika Widya Utama Lapon T Leonard Lapon T. Leonard Lapon Tukan Leonard Nancy Soise Lestari Tampubolon Pratama Herry Herlambang Retno Saraswati Yos Johan Utama Yudhitiya Dyah Sukmadewi, Yudhitiya Dyah