Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

1.376

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Penelitian Hukum De Jure Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal Jurnal Pengabdian Masyarakat Bumi Raflesia UNISKA LAW REVIEW Jurnal Abdimas Le Mujtamak AJCD

Mimin mintarsih

Faculty of Law, Islamic University of Jakarta, Jakarta

Author-ID : 2539309

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

The Legal Status of Mut’ah Marriage in Indonesia Mimin mintarsih; Lukman Mahdami
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 21, No 3 (2021): September Edition
Publisher : Law and Human Rights Policy Strategy Agency, Ministry of Law and Human Rights of The Repub

Mut'ah marriages with contract marriages bring a dilemma to society. The society views that this is halal (lawful) and legal, but in essence it does not carry out rights and obligations. The problem of this paper is how do civil cases (of mut'ah marriage) get legal certainty so that the logic of "urgent" becomes a status that can protect the rights and dignity of married couples in Indonesia? The purpose of this paper is to analyze the status of mut'ah marriage law so that it does not become a political contribution in Indonesia. The research method used is normative juridical. The result of this research is that in relation to the basis for practice of mut'ah which is considered an emergency, it is clearly contrary to Islamic law because the real aim and purpose of marriage are permanent. Mut'ah actually destroys human civilization and ethics or implies bad faith. The harm will befall the offspring. Children who are born have no legal certainty because they are considered children born of adultery. This research concludes that mut'ah is contrary to the basic provisions of the Material Law of the Religious Courts on Marriage which strictly prohibits mut'ah marriages (Article 2 paragraph 2 of Law No. 1 Year 1974 concerning marriage), the criminal sanctions are regulated in the Draft Law on the Religious Courts of Marriage Article 39 because it is not recorded and Article 144 concerning sanctions against the perpetrator, and the marriage is null and void by law.

PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK DI DESA CIBODAS KECAMATAN PASIRJAMBU BANDUNG Mimin Mintarsih
Jurnal Abdimas Le Mujtamak Vol 1 No 1 (2021): Le MUJTAMAK 2021 : Januari - Juni
Publisher : Universitas Islam Jakarta

Masyarakat di desa Cibodas Kecamatan Pasirjambu Bandung pada umumnya belum memahami secara benar tentang perlindungan hukum terhadap anak yang berkaitan dengan hak-hak anak dan pencegahan perkawinan usia muda berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu perlu diberikan pengetahuan tentang Perlindungan Hukum terhadap anak melalui penyuluhan hukum untuk mengatasi permasalahan mitra, terkait upaya pencegahan perkawinan usia dini dan pentingnya pencatatan pernikahan sesuai dengan undang-undang dalam rangka melindungi hak-hak anak. Hasil kegiatan ini menunjukkan pentingnya kegiatan penyuluhan tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak anak untuk meningkatkan wawasan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat di Desa Cibodas Kecamatan Pasirjambu Bandung.

Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat terhadap Problematika Tanah di Indonesia dalam Hak Atas Tanah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Bambang Sukamto; Mimin Mintarsih
Jurnal Abdimas Le Mujtamak Vol 2 No 1 (2022): Le MUJTAMAK 2022: Januari - Juni
Publisher : Universitas Islam Jakarta

Persinggungan terkait masalah tanah kerap terjadi antara mansia yang satu dengan manusia yang lain atau bahkan dengan negara. Problematika tanah pun dapat meluas tidak hanya seputar masalah tanah, namun dapat terkait dengan tindak pidana yang menyangkut objek yang ada di atas tanah yang dipersengketakan, seperti tindak pidana terhadap harta benda yang dapat meliputi tanaman atau rumah atau bangunan yang berdiri di atas tanah sengketa tersebut. Artikel ini bertujuan menjelaskan upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap problematikan pertanahan di Indonesia dalam Hak sebagai Hak atas tanah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan melalui penyuluhan. Metode pelaksanaan dengan teknik penyuluhan, yaitu narasumber menyampaikan materi penyuluhan dan dilakukan sesi tanya jawab dengan jumlah peserta 29 orang. Tempat kegiatan di Vila Saung Kebon, Desa Pasirjambu, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung. Hasil kegiatan berupa hasil diskusi masyarakat mengenai status kepemilikan tanah, misalnya pembangunan agrowisata dan proses pendaftaran tanah hingga penerbitan sertifikat. Keberhasilan kegiatan penyuluhan tampak pada antusias peserta mengikuti acara dan semangat berdiskusi hingga acara berakhir.

PEMBERDAYAAN KOPERASI TERHADAP MASYARAKAT DESA PASIRJAMBU KECAMATAN PASIRJAMBU KABUPATEN BANDUNG DALAM RANGKA PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT Farhana; Mimin Mintarsih
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bumi Raflesia Vol. 5 No. 2 (2022): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bumi Raflesia
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Koperasi merupakan sistim perekonomian yang berbasis kerakayatan maka koperasi menjadi harapan dalam mewujudkan peningkatan ekonomi bangsa yang berdaya saing dan berorientasi pada pembangunan yang merata, adil dan Makmur. Permasalahannya yaitu daya Koperasi di Pasir Jambu belum berkembang secara maksimal karena modal usaha dan lapangan usaha yang terbatas dan sifatnya temporer serta monoton, segmen pasar dan daya dukung organisasi serta sistem pengelolaan dan sumber daya manusia lemah. Diharapkan dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui melalui memberdayakan koperasi yang ada di Desa Pasirjambu Bandung Jawa Barat, dapat menjadi sarana ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun hasil yang ditemukan, bahwa masih banyak masyarakat kurang memahami peranan dan manfaat Koperasi. Hal ini diketahui dari hasil angket tentang pemahaman masyarakat terhadap koperasi yang dilaksanakan sebelum penyuluhan. Peserta yang hadir dalam penyuluhan sebanyak 50 peserta dari berbagai unsur dalam masyarakat. Pelaksanaan penyuluhan dilaksanakan di GOR Pasirjambu yang lokasinya tidak jauh dari kantor koperasi. Kesimpulan ada perubahan pengetahuan atau pemahaman masyarakat yang mengikuti penyuluhan, hal ini dapat dilihat dari hasil angket untuk mengukur pemahaman terhadap koperasi. Peningkatan pengetahuan atau pemahaman diharapkan dapat membangun motivasi masyarakat untuk menjadi anggota koperasi dan yang sudah anggota menjadi anggota yang aktif. Kata Kunci: Koperasi, Masyarakat, Peningkatan, Pemberdayaan

Misconduct in The Judicial Process: Advocates as Bribery Offenders Rambe, Epi Santri Dewi; Mintarsih, Mimin
UNISKA LAW REVIEW Vol 5 No 1 (2024): Uniska Law Review
Publisher : Faculty of Law, Kadiri Islamic University (UNISKA) Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/ulr.v5i1.5809

Advocates are one of the law enforcement tools. Meanwhile, in some cases, advocates still commit bribery crimes while carrying out their duties. This study aims to analyze the practice of irregularities in the judicial process carried out by Advocates and analyze the application of sanctions for Advocates who are perpetrators of bribery crimes. The research method used is normative juridical with a regulation-legislation approach and a case approach. The results show that irregularities in the judicial process often occur with advocates involved in bribery crimes, thereby damaging the integrity of the legal system and reducing public trust in law enforcement. In Indonesia's positive law, several criminal provisions can be applied to advocates who commit bribery crimes, namely the Criminal Code (Article 209, Article 418, Article 419, Article 420 (1) and (2)), the TPS Law (Article 3), the PTPK Law (Article 5 (1), Article 6 (1), Article 6 (1) letter b, Article 12 letter d, Article 13). In addition, for Advocates who commit bribery crimes, sanctions can be applied based on the Indonesian Code of Ethics for Advocates as the highest law for the profession in carrying out their duties. As a noble and honorable profession, advocates who are perpetrators of bribery crimes have harmed the dignity and honor of their profession. It can be concluded that the implementation of sanctions for advocates involved in bribery crimes in Indonesia is divided into two types: the application of sanctions based on Indonesia's criminal law and the Indonesian Code of Ethics for Advocates. Both regulate the legal consequences for these crimes from different perspectives but aim to solve irregularities in the judicial process.

Peningkatan Legal Certainity Produk UMKM Sejahtera Mandiri Pasir Jambu Melalui Pendaftaran Sertifikat Halal Mintarsih, Mimin; Farhana, Farhana; Sekarini, Ratih Ayu; Masuara, Tahta Masita Dinanti; Annur, Ghinia Yusri; Fauza, Annisa Sarah; Putra, Fadhil Athif Ananda; Bahi, Arya Abdi Perdana
Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal Vol 8, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : STMIK Royal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33330/jurdimas.v8i1.3545

Halal certificate existence is a legal certainty particularly for Muslim consumers on product halal assurance. However, many entrepreneurs in Pasirjambu Village, Bandung Regency, have not applied for halal certification due to difficulties and limited knowledge. Therefore, PKM Team from Universitas Islam Jakarta provided training and assistance in registering halal certificates for entrepreneurs who are members of the SEMABU MSME group. This activity uses the Rapid Rural Appraisal (RRA) method to understand the local situation through direct observation and interviews with the target community. In implementing the program, the PKM Team carried out several activities: Counseling, Training, Assistance, Monitoring and Evaluation. The activity results show an increase in the number of products of the SEMABU MSME group that are halal-certified, from only 13 products to 31 halal-certified products. This activity has succeeded in helping business actors in providing halal assurance for the products they sell.Keywords: Halal certification; legal certainty; MSME product. Abstrak: Keberadaan sertifikat halal merupakan salah satu legal certainty khususnya bagi konsumen muslim terhadap jaminan halal produk. Namun banyak pelaku usaha di Desa Pasirjambu Kabupaten Bandung yang tidak mengajukan sertifikasi halal karena kesulitan dan keterbatasan pengetahuan. Oleh karena itu, Tim Pelaksana PKM dari Universitas Islam Jakarta memberikan pelatihan dan pendampingan pendaftaran sertifikat halal untuk para pelaku usaha yang tergabung dalam kelompok UMKM SEMABU. Kegiatan ini menggunakan metode Rapid Rural Appraisal (RRA) untuk memahami situasi setempat melalui observasi dan wawancara langsung kepada masyarakat sasaran. Dalam pelaksanaan program, Tim PKM melaksanakan beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut: Penyuluhan, Pelatihan, Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan jumlah produk kelompok UMKM SEMABU yang tersertifikasi halal, yaitu yang semula hanya 13 produk meningkat menjadi 31 produk tersertifikasi halal. Kegiatan ini telah berhasil membantu para pelaku usaha dalam memberikan jaminan halal produk yang diperjualbelikan.Kata kunci: Kepastian hukum; produk UMKM; sertifikat halal

Child Rights Perspective Against Children in Conflict with The Law Farhana, Farhana; Mintarsih, Mimin; Miskiah, Siti
AMCA Journal of Community Development Vol. 5 No. 1 (2025): AMCA Journal of Community Development
Publisher : AMCA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51773/ajcd.v5i1.212

Children in conflict with the law need special treatment to avoid actions that can hinder the child's development and growth. Children in conflict with the law have human rights. The handling of children in conflict with the law is carried out based on human rights and principles in the best interests of the child. The purpose of the study is to examine the handling of children in conflict with the law in accordance with children's human rights so that children's human rights are protected. By using the literature research method. The Judiciary is the last step to deal with children in conflict with the law in accordance with the principle of last resort. Therefore, the handling of children in conflict with the law through a restorative justice approach is comprehensive and effective handling in accordance with the spirit of the Convention on the Rights of the Child in the present, thus the development of regulations adds responsive and prospective implementing regulations in responding to the era of disruption 4.0 and the era of society 5.0.

Co-Authors Annur, Ghinia Yusri Bahi, Arya Abdi Perdana Bambang Sukamto Farhana Farhana Farhana, Farhana Fauza, Annisa Sarah Lukman Mahdami Masuara, Tahta Masita Dinanti Miskiah, Siti Putra, Fadhil Athif Ananda Rambe, Epi Santri Dewi Sekarini, Ratih Ayu

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search