Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

Dialektika Praktik Perubahan Konstitusi Melalui Penafsiran Hakim dan Kebiasaan Ketatanegaraan Pasca Reformasi Naufaldi Hidayat, Rayhan; Oktari, Tanti
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 12 No 1 (2023): (June)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.vi.37172

Abstract

Gelombang reformasi tahun 1998 di Indonesia menjadi titik awal dimulainya perubahan mendasar terhadap sistem ketatanegaraan. Perubahan norma-norma konstitusi pada akhirnya dilaksanakan dengan prosedur amendemen formal melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat. Upaya demokratis tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 37 UUD NRI 1945 yang mengatur perihal prasyarat dan tata cara perubahan pasal per pasal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika yang terjadi terhadap siklus perubahan konstitusi sebagai ikhtiar negara Indonesia menuju konsep ideal negara hukum demokratis pasca reformasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum doktrinal dengan basis utama aspek doktrin mengenai perubahan norma konstitusi, kemudian dikaitkan dengan fakta praktis sebagai dialektika di tengah-tengah kehidupan bernegara pasca reformasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan UUD NRI 1945 pasca reformasi belum usai dan masih terus berlangsung. Akan tetapi, tata cara yang digunakan sudah tidak lagi berdasarkan sistem amendemen formal dengan mengubah pasal-pasal melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat, melainkan banyak terjadi dengan cara penafsiran konstitusional oleh hakim dan kebiasaan ketatanegaraan. Tiga aspek yang menjadi penyebabnya, yaitu rijiditas prosedur pada ketentuan Pasal 37 UUD NRI 1945, pembentukan Mahkamah Konstitusi dan praktik ketatanegaraan yang terus berkembang. Implikasi praktis daripadanya ialah prosedur amendemen formal mulai ditinggalkan dan beralih pada penafsiran konstitusional serta kebiasaan. Formulasi norma tidak lagi mengalami perubahan, tetapi pemaknaan dan pengaplikasian terhadapnya dikembangkan secara pesat untuk menyesuaikan dengan kebutuhan ketatanegaraan. Oleh karena itu, perlu dilengkapi dengan penentuan cetak biru tujuan negara Indonesia secara normatif beserta penegakan etika konstitusi agar tren praktik tersebut tidak melenceng dari cita bangsa Indonesia atas dasar Pancasila. Keywords: Perubahan Konstitusi; UUD NRI 1945; Penafsiran Hakim; Kebiasaan Ketatanegaraan; Reformasi
Memperkuat Keterwakilan Kelompok Marjinal dalam Parlemen melalui Pendekatan Asimetris Rayhan Naufaldi Hidayat; Nurul Etika; Syifa Conita
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.360

Abstract

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki peran strategis dalam menjaga akuntabilitas demokrasi melalui pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Namun demikian, dominasi partai politik dalam struktur parlemen sering kali melemahkan representasi substantif dan membatasi efektivitas fungsi pengawasan. Anggota DPR dalam banyak kasus lebih mengutamakan kepentingan partai dibandingkan aspirasi konstituen, sehingga berbagai kelompok masyarakat tidak memperoleh representasi yang memadai dalam proses pengambilan keputusan politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena dominasi partai politik dalam parlemen Indonesia serta mengeksplorasi kemungkinan penerapan konsep representasi asimetris sebagai mekanisme alternatif untuk memperkuat representasi demokratis dan fungsi pengawasan DPR. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Analisis dilakukan terhadap ketentuan konstitusional mengenai sistem representasi dan fungsi pengawasan DPR, serta praktik representasi kelompok minoritas di beberapa negara demokrasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi partai politik dalam proses parlementer telah berkontribusi terhadap terbatasnya representasi kelompok marginal seperti perempuan, masyarakat adat, pekerja informal, dan penyandang disabilitas. Penerapan mekanisme representasi asimetris seperti reserved seats dan kuota minoritas berpotensi menjadi koreksi institusional untuk meningkatkan inklusivitas sistem perwakilan serta memperkuat fungsi pengawasan parlemen agar lebih mencerminkan kepentingan publik secara luas.
Keragaman Sistem Pengisian Jabatan Kepala Daerah Sebagai Manifestasi Demokrasi: Perbandingan Antara Australia, Belgia, dan Hungaria Natalia Nanda Eka Dewi; Rayhan Naufaldi Hidayat
JIMLY LEGAL YUSTISIA JOURNAL Vol. 2 No. 1 (2024): Volume 2 Number 1 December 2024
Publisher : Jimly School of Law and Government

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The manifestation of democracy in one country is certainly not the same as in another. Democracy is the process of creating and maintaining a civil society by respecting, striving for, and realizing the values to which a society aspires. Indonesia is undergoing a dynamic process in the implementation of its democracy, and what has been done should be evaluated in the direction of a more ideal democracy. In the practice of local government administration, both in Indonesia and a number of other countries such as Australia, Belgium and Hungary, there is a wide variety of systems for filling regional head positions. However, until now there is no standard measure to determine that a system of filling regional head positions by direct election would be more democratic than an indirect election system. A system certainly has its own advantages and disadvantages. Therefore, comparing the success of the system for filling regional head positions in many countries can be a good lesson for filling the constitutional gap in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.
Strengthening the Constitutional Court’s Authority to Adjudicate on Disputes Regarding the Result of Regional Head Election In Indonesia: an Urgency to Clarify the Constitutional Framework Rayhan Naufaldi Hidayat; Mohammad - Novrizal
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i1.4022

Abstract

Since the Constitutional Court is the guardian of democracy and the constitution, it is responsible for ensuring that elections in Indonesia are held in a democratic manner. The power rotation process must be carried out calmly and collectedly, without any significant breaches of people's fundamental rights or acts of violence. The instrument of authority is a necessary component for the Constitutional Court to achieve all of the goals stated in the text. The functioning of the Constitutional Court's authority to resolve disputes relating to the outcomes of Indonesia's regional head elections will be further examined in this research. Then, in order to determine the necessary treatments, a worldwide comparison of the increasing symptoms with those of other countries will be carried out. The research methodology used is doctrinal legal study using a comparative constitutional research strategy. The findings demonstrated the weakness of the Constitutional Court's authority to resolve disputes over the outcomes of regional head elections. It was observed that there were three distinct interpretations of the norms that formed the basis for legitimacy, which resulted in progressive changes to this authority. The Republic of Indonesia's 1945 Constitution's ambiguous normative framework for regional head elections has led to ongoing interpretations It is really unique in light of the fact that the constitutions of 43 of 72 unitary nations in the world fully regulate election procedures and the course of dispute settlement in the event of a dispute. In fact, they specifically mention in one or more of the Constitutional Court's complete authority articles the nature of authority and the scope of elections. It is imperative to promptly establish the precedent with clear legal politics declaring that regional head elections are elections in order to guarantee that the Constitutional Court hears the majority of cases.
Menentang Parlementarisasi Partai Politik di DPR Melalui Representasi Asimetris bagi Kelompok Marginal Rayhan Naufaldi Hidayat; Imas Novita Juaningsih; Neti Hasiah
Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 4 No. 4 JULI 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Indonesian House of Representatives (DPR) plays a strategic role in maintaining democratic accountability through its oversight function. However, the domination of political parties within parliamentary structures often weakens substantive representation and limits the effectiveness of legislative oversight. Members of parliament frequently prioritize party directives over the interests of their constituents, resulting in the marginalization of various social groups in the political decision-making process. This research examines the phenomenon of party domination in the Indonesian parliament and explores the potential of asymmetric representation as an alternative institutional mechanism to strengthen democratic representation and oversight. This study uses normative legal research with statutory, conceptual, and comparative approaches. The research analyzes constitutional provisions related to parliamentary representation and oversight while examining comparative practices of minority representation in several democratic systems.The findings suggest that the dominance of political parties in parliamentary processes has contributed to the limited representation of marginalized groups, such as women, indigenous peoples, informal workers, and persons with disabilities. The introduction of asymmetric representation mechanisms, including reserved seats and minority quotas, may serve as an institutional corrective to enhance inclusivity and strengthen the oversight function of parliament. Strengthening representation is essential to ensure that parliamentary oversight reflects broader public interests rather than partisan agendas
MENGURAI FILOSOFI DI BALIK TRADISI KONSTITUSIONAL MASYARAKAT MĀORI Hidayat, Rayhan Naufaldi; Hasiah, Neti
RIO LAW JURNAL Vol 7, No 1 (2026): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v7i1.2087

Abstract

ABSTRACTThe Māori people are a social entity with historical origins in the Polynesian peoples of New Zealand. This study will tentatively outline what has developed and is believed to constitute the Māori constitutional tradition. The discussion will cover several key aspects of law and philosophy that have influenced the development of constitutional thought and practice there. The methodology employed is based on a non-doctrinal framework with a historical approach that contextualises the Māori constitutional tradition. A review of the literature reveals a collective interconnection between several key principles, such as whanaungatanga, manaakitanga, mana, tapu and utu, which underpin the development of the Māori legal system and constitutionalism. The exercise of public power within the Māori belief system is constrained by a system of values that must be collectively observed. Essentially, this maintains a balance between structure, rights, behaviour and relationships with community members, as well as spiritual harmony with nature.Keywords: Indigenous CommunitiesThe Māori people; New Zealand; Constitutional traditions. ABSTRAKMasyarakat Māori merupakan suatu entitas sosial yang memiliki asal usul sejarah dari rumpun polinesia di Selandia Baru. Studi ini akan menggambarkan secara tentatif apa yang tumbuh dan diyakini menjadi tradisi konstitusional Māori. Penjelasan akan mencakup beberapa aspek utama hukum dan filsafat yang turut mempengaruhi perkembangan pemikiran dan praktik konstitusional di sana. Metode yang digunakan berbasis kerangka non-doktrinal dengan pendekatan historis yang melatarbelakangi tradisi konstitusional Māori. Penulusuran literatur menunjukkan adanya keterkaitan kolektif dari beberapa prinsip utama, sebut saja seperti whanaungatanga, manaakitanga, mana, tapu dan utu yang mendasari perkembangan sistem hukum dan konstitusionalisme Māori. Pelaksanaan kekuasaan publik dalam keyakinan Māori akan dibatasi oleh sistem nilai yang wajib ditaati bersama. Hakikatnya akan menjaga keseimbangan struktur, hak, perilaku dan hubungannya dengan anggota komunitas maupun dalam arti keserasian spiritual dengan alam.Kata Kunci: Komunitas Adat; Masyarakat Māori; Selandia Baru; Tradisi Konstitusional.