Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.318
P-Index
This Author published in this journals
All Journal BINAMULIA HUKUM Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmiah Publika Jurnal Kewarganegaraan Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Binamulia Hukum
Dwi Atmoko
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
ENDORSEMENT AGREEMENTS ON INSTAGRAM SOCIAL MEDIA RELATED TO ARTICLE 7 OF LAW NUMBER 8 OF 1999 CONCERNING CONSUMER PROTECTION Dwi Atmoko
Journal Indonesia Law and Policy Review Vol 3 No 3 (2022): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), June 2022
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (146.87 KB) | DOI: 10.56371/jirpl.v3i3.90

Abstract

The development of this technology is increasingly making people think more and more change, especially in economic activity. The form of economic activity that is affected is buying and selling activities in obtaining income or income or profits. In this day and age, after the presence of social media, there are many marketing techniques that can be used. One of the new marketing techniques is endorsements. This endorsement agreement is made in written form on direct massage Instagram, and it is legal according to Article 1320 of the Civil Code. The research method is carried out by descriptive analysis, with the approach used is a normative juridical approach. The results show that the form of legal protection in the endorsement agreement is that if there is a default or the implementation is not in accordance with the agreement, the celebgram as a business actor must replace the goods that have been sent and replace the money that has been sent, but in practice it is the online shop that is harmed.
STATUS DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI DALAM PERSFEKTIF HUKUM POSITIF Dwi Atmoko
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10, No 2 (2022): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i2.7793

Abstract

Perkawinan beda agama memang bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia yang multikultural. Perkawinan tersebut telah terjadi di kalangan masyarakat (di berbagai dimensi sosialnya) dan sudah berlangsung sejak lama. Sekarang ini perkawinan yang tidak dibatasi oleh batas negara adalah suatu yang biasa terjadi karena dunia sekarang sudah seperti desa kecil. Akan tetapi karena perkawinan bukan hanya urusan pribadi (privat) tetapi juga menjadi urusan negara (publik), sehingga negara berhak mengatur tata cara perkawinan warga negaranya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan.  Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sistemnya tidak mengatur secara tegas bahkan tidak ada hukum yang mengatur tentang adanya perkawinan beda agama. Perkawinan Beda Agama menurut pemahaman para ahli dan praktisi hukum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 secara garis besar dapat dijumpai tiga pandangan yaitu Pertama, perkawinan beda agama tidak dapat dibenarkan dan merupakan pelanggaran terhadap UUP Pasal 2 ayat (1): Kedua, perkawinan beda agama adalah diperbolehkan, sah dan dapat dilangsungkan karena telah tercakup dalam perkawinan campuran, sebagaiman tertulis dalam Pasal 57 UUP,  Ketiga, UUP tidak mengatur masalah perkawinan antaragama. Bentuk atau cara perkawinan antar agama yang dilangsungkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia ini telah menimbulkan kontroversi bagi para ahli hukum.
RESPONSIBILITY OF BUSINESS ACTIVITIES IN ELECTRONIC TRANSACTIONS THROUGH THE INTERNET SITE VIEWING FROM THE LEGAL PERSPECTIVE OF CONSUMER PROTECTION Dwi Atmoko
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2022): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v6i2.7464

Abstract

At first the internet network could only be used by the educational environment (colleges) and research institutions. Then in 1995, the new internet can be used for the public. With the application can make it easier for people to access information on the internet. After the opening of the internet for the public interest, more and more business applications have sprung up on the internet. Users of electronic systems, also known as consumers, can quickly find out about information developments in various parts of the world. By relying solely on search engines such as Google and Yahoo, electronic system users around the world have easy internet access to various kinds of information. Compared to books and libraries, the internet symbolizes the spread (decentralization), knowledge (knowledge) of information and data to the extreme. The internet can also be used by the government in providing public services. The internet is the easiest means to meet the needs of finding information that consumers want.
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan Dwi Atmoko; Amalia Syauket
BINAMULIA HUKUM Vol 11 No 2 (2022): Binamulia Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v11i2.732

Abstract

Korupsi di Indonesia bukan lagi sebagai masalah baru dalam persoalan hukum bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk Indonesia. Bahkan masalah perkembangan korupsi di Indonesia saat ini sudah demikian parahnya dan menjadi masalah yang luar biasa karena sudah menjangkit dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang merusak dan mengancam sendi-sendi kehidupan bangsa. Tindak pidana korupsi pada zaman dahulu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang karena dinamika yang berkembang dalam masyarakat, maka selanjutnya peraturan tersebut mengalami perubahan di mana lebih kepada bersifat khusus atau lex specialis yang selanjutnya kemudian diatur untuk pertama kali dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam perjalanannya kegiatan korupsi dilakukan oleh para pemegang kekuasaan tertinggi yang memiliki jabatan, yang mana jabatan tersebut kebanyakan merupakan hasil dari pemenang pemilu dalam suatu partai. Dalam UU PTPK. dinyatakan bahwa orang yang melakukan korupsi harus mengganti kerugian negara, dikarenakan dampak ekonomi dan sosial suatu wilayah yang ditimbulkannya pada keuangan negara. Pada perjalanannya penambahan vonis penjara bagi para koruptor yang berat tentu saja memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi, yang di mana dengan hal tersebut diharapkan tindak pidana korupsi dapat berkurang.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Tinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Selatan) Reza Ayu Pratiwi; Ika Dewi Sartika Saimima; Dwi Atmoko
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4795

Abstract

Abstrak Penelitian ini berfokus pada hambatan-hambatan yang dihadapi serta upaya perlindungan hukum oleh petugas kepolisian dalam melindungi korban kekerasan seksual anak di wilayah Kepolisian Metropolitan Jakarta Selatan. Penelitian ini juga meninjau perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Penelitian menemukan bahwa banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak dilaporkan atau direkam karena sikap masyarakat yang menganggap masalah tersebut sebagai masalah keluarga yang sebaiknya tidak diungkapkan kepada orang luar. Selain itu, penelitian menemukan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak biasanya adalah kerabat dekat, tetangga, atau kenalan korban. Modus operandi pelaku seringkali melibatkan paksaan, intimidasi, atau manipulasi. Penelitian juga menemukan bahwa terdapat kekurangan dalam kejelasan prosedur hukum dan regulasi untuk melindungi korban kekerasan seksual anak. Penelitian menyarankan bahwa perbaikan dalam prosedur hukum dan kesadaran masyarakat diperlukan untuk mengurangi jumlah korban kekerasan seksual anak. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Kekerasan Seksual, UU no 17 Tahun 2016
PENYULUHAN HUKUM OPTIMALISASI UPAYA PENCEGAHAN KENAKALAN DAN KRIMINALITAS ANAK Apriyanto; Lusia Sulastri; Dwi Atmoko
Abdi Bhara Vol 2 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/abhara.v2i1.2266

Abstract

Pengabdian masyarakat yang dilaksanakan dengan Tema Optimalisasi Upaya Pencegahan Kenakalan dan Kriminalitas Anak yang dilaksanakan di SMKBina Karya Mandiri Bekasi Jawa Barat yang ditujukan kepada para siswa yang usianya masih remaja bertujuan untuk memberikan pemahaman tentangkenakalan remaja dan krimininalitas yang mungkin dilakukan oleh remaja, hal ini berkaitan dengan upaya pencegahan terjadinya hal tersebut. Metodeyang digunakan dalam penyuluhan ini adalah dengan cara ceramah dan diskusi kemudian diakhiri dengan tanya jawab. Hasil yang diperoleh daripengabdian kepada masyarakat ini yaitu para siswa dan guru lebih peka terhadap permasalahan hukum khususnya yang berkaitan dengan kenakalan remaja saat ini. Selain itu, diharapkan dengan adanya pengabdian kepada masyarakat ini para orang tua khususnya yang memiliki anak umur remajalebih memperhatikan dan lebih mengawasi kegiatan-kegiatan yang dianggap menyimpang. Karena remaja merupakan masa peralihan antara anak-anak dan dewasa, pada masa ini ada juga keraguan terhadap peran yang akan dilakukan. Remaja bukan lagi seorang anak dan juga bukan orang dewasa. Remaja mulai mencoba-coba bertindak dan berperilaku seperti orang dewasa, misalnya merokok, minum-minuman keras, menggunakan obat-obatan, dan terlibat dalam perbuatan seks. Tindakan ini tidak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku di masyarakat.
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan Dwi Atmoko; Amalia Syauket
Binamulia Hukum Vol. 11 No. 2 (2022): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v11i2.301

Abstract

Korupsi di Indonesia bukan lagi sebagai masalah baru dalam persoalan hukum bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk Indonesia. Bahkan masalah perkembangan korupsi di Indonesia saat ini sudah demikian parahnya dan menjadi masalah yang luar biasa karena sudah menjangkit dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Tindak pidana korupsi pada zaman dahulu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang karena dinamika yang berkembang dalam masyarakat, maka selanjutnya peraturan tersebut mengalami perubahan di mana lebih kepada bersifat khusus atau lex specialis yang selanjutnya kemudian diatur untuk pertama kali dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam perjalanannya kegiatan korupsi dilakukan oleh para pemegang kekuasaan tertinggi yang memiliki jabatan, yang mana jabatan tersebut kebanyakan merupakan hasil dari pemenang pemilu dalam suatu partai. Dalam UU PTPK. dinyatakan bahwa orang yang melakukan korupsi harus mengganti kerugian negara, dikarenakan dampak ekonomi dan sosial suatu wilayah yang ditimbulkannya pada keuangan negara. Pada perjalanannya penambahan vonis penjara bagi para koruptor yang berat tentu saja memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi, yang di mana dengan hal tersebut diharapkan tindak pidana korupsi dapat berkurang.
Co-Authors Amalia Syauket Apriyanto Lusia Sulastri Niru Anita Sinaga Reza Ayu Pratiwi Saimima, Ika Dewi Sartika