Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM Diponegoro Law Journal Diponegoro Journal of Accounting Jurnal Pranata Hukum Spektrum Hukum Jurnal Hukum Novelty Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum SIGn Jurnal Hukum LEGAL BRIEF Media Bina Ilmiah Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
Aminah
Fakultas Hukum, Diponegoro University
Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
ASPEK ASAS RESIPROSITAS DALAM PENGAKUAN SAHNYA PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN WARGA NEGARA ASING Adhika Putra Susilo*, Aminah, Herni Widanarti
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (748.698 KB)

Abstract

Perkawinan campuran antara WNI dan WNA yang dilakukan di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi sebuah perbincangan yang menarik, adanya faktor keinginan untuk lebih mendalami mengenai budaya setempat dan kemudian adalah faktor keturunan. Kemudian faktor yang ketiga inilah banyak akibat hukum yang lahir dalam konteks keperdataan termasuk di dalamnya bagaimana pelaksanaan perkawinan campuran (prosedur perkawinan campuran itu dilaksanakan) dan bagaimana sahnya perkawinan campuran dilihat dari hukum di masing-masing negara. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui pengaturan asas reprositas dalam hukum perdata internasional di Indonesia dan untuk mengetahui apakah asas resiprositas bisa diterapkan dalam pencatatan perkawinan campuran antara warga negara asing dengan warga negara Indonesia.Metode yang digunakan dalam metode ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka melalui studi dan diperoleh dari literatur yang menguraikan pendapat sarjana, dan artikel yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Bahan hukum primer dalam penulisan hukum ini meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.Tidak ada ketentuan tertulis mengenai pengaturan asas resiprositas dalam hukum perdata internasional di Indonesia. Yang ada hanya ketentuan dalam pasal 3 A.B. yang menentukan bahwa hukum perdata dalam arti kata lazim dan hukum dagang, untuk orang asing dan warga Negara sama adanya, kecuali jika diadakan pegecualian-pengecualian. Pasal ini hanya menyinggung adanya persamaan perlakukan di bidang perdata antara warganegara dan orang asing. Dan tidak ada ketentuan bahwa harus diadakan peraturan tertulis sebelum dapat dipertanggungjawabkan oleh hakim dalam perkara perdata.  Hasil penelitian dalam pengaturan asas resiprositas didalam  Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam menangani perkawinan Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) belum berjalan dengan baik. Perkawinan berbeda kewarganegaraan dapat disahkan walaupun ketentuan tentang pengakuan sahnya masih mengandung banyak pertanyaan termasuk pertanyaan mengenai ketertiban umum dalam hukum perdata internasional. Namun bagaimanapun cara menyikapinya, hal yang paling mudah yang dilakukan pasangan yang akan menikah biasanya salah satu pihak akan pindah kewarganegaraan untuk memudahkan proses perkawinan agar perkawinannya sah menurut hukum yang berlaku di masing-masing negara.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA PENYIARAN BERLANGGANAN (TV BERLANGGANAN) DENGAN PERUBAHAN HARGA PAKET BERLANGGANAN SECARA SEPIHAK OLEH LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGANAN Ayu Permata Sari*, Suradi, Aminah
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (570.526 KB)

Abstract

Perkembangan teknologi mendorong masyarakat untuk mendapat informasi secara cepat. Hal tersebutpun membuat pertelevisian di Indonesia berkembang pesat sehingga muncul televisi berbayar yang sangat diminati oleh konsumen, untuk berlangganan televisi berbayar konsumen harus menyetujui perjanjian baku yang telah dibuat oleh lembaga penyiaran berlangganan selaku pelaku usaha. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian timbal balik yang pada dasarnya menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha terkadang mengenyampingkan kepentingan konsumen hal tersebut dapat dilihat dari pencantuman klausula baku yang dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang terdapat pada perjanjian tersebut. Konsumen yang dirugikan akibat perbuatan pelaku usaha yang bertentangan dengan perjanjian dapat melakukan upaya perlindungan konsumen baik melalui jalurr hukum ataupun non-hukum. 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG MASKAPAI PENERBANGAN YANG MENGALAMI OVERSEAT (STUDI KASUS : PUTUSAN PN PERKARA NOMOR 260/PDT.G/2014/PN.JKT.PST) Noviana Laora Silalahi*, Bambang Eko Turisno, Aminah
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (513.035 KB)

Abstract

Transportasi merupakan salah satu jenis kegiatan yang berhubungan kebutuhan manusia. Salah satu kualitas pelayanan konsumen pada transportasi adalah tidak terangkutnya penumpang dengan alasan kapasitas pesawat udara, contohnya adalah overseat yang merupakan kelebihan kapasitas penumpang. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami overseat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim atas kasus dalam putusan Nomor 260/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam menyusun penulisan hukum ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari wawancara dan studi kepustakaan. Analisis yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan kepada penumpang yang mengalami overseat berupa ganti rugi. Ganti yang rugi yang berupa tiket penerbangan, tiket penerbangan ke maskapai yang berbeda, penginapan dan transportasi kepada penumpang yang mengalami overseat. Dalam kasus Hari Sunaryadi dan PT. Lion Air, Majelis Hakim memutus kepada tergugat adalah wanprestasi dan membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 5.107.700,00.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MAVRODI MONDIAL MONEYBOX MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Moh Fauzan Adityo Maramis*, Aminah, Rinitami Njatrijani
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (644.665 KB)

Abstract

Mavrodi Mondial Moneybox merupakan suatu perusahaan penyediaan jasa yang berbasis investasi yang menggunakan teknologi informasi atau program yang diperkenalkan di Indonesia dengan menawarkan profit atau keuntungan yang sangat tinggi bagi setiap investor yang telah menanamkan dananya. Investasi yang dilakukan melalui sistem online sehingga menghubungkan pelaku usaha dan investor selaku konsumen secara tidak langsung.Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan hukum yaitu alasan mengapa Mavrodi Mondial Moneybox diberhentikan dalam dunia investasi di Indonesia yang berdasar pada Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan serta bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang berdasar pada  Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang nomor 21 tahun 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan.Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dimana penulis meneliti data primer yang berupa hasil dari wawancara dengan konsumen Mavrodi Mondial Moneybox dan data sekunder  yang diperoleh  dari buku-buku atau literatur dan perundang-undangan.Berdasar  penelitian yang penulis lakukan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan oleh Mavrodi Mondial Moneybox tidak sesuai dengan Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan dimana persyaratannya mengharuskan agar suatu badan usaha harus memiliki kejelasan terhadap susunan keorganisasian, kepengurusan,permodalan dan kepemilikan maka perusahaan ini patut untuk diberhentikan dalam dunia investasi di Indonesia dan kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan tidak sesuai dengan Pasal 7 huruf a dan f Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena kegiatan yang dilakukan dapat dikategorikan tidak mempunyai iktikad baik karena tidak memberikan kompensasi/ganti kerugian sehingga konsumen tidak mendapatkan perlindungan hukum, serta menurut Pasal 16 Undang-Undang nomor 21 tahun 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan, kegiatan yang dilakukan dinyatakan sebagai investasi illegal dimana kegiatan yang dilakukan tanpa izin dari OJK selaku lembaga pengawasan keuangan dan selanjutnya untuk melindungi konsumen perusahaan tersebut ditutup.Berdasar pada penjelasan dan pembahasan,penulis menyarankan hendaknya pemerintah membuat regulasi atau peraturan yang khusus terhadap kegiatan investasi dalam perekonomian agar dapat mengurangi kecurangan yang dapat merugikan investor selaku konsumen dalam dunia investasi di Indonesia.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PENGGUNA JASA TRANSPORTASI ONLINE DARI TINDAKAN PENYALAHGUNAAN PIHAK PENYEDIA JASA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Geistiar Yoga Pratama*, Suradi, Aminah
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (631.199 KB)

Abstract

Memberikan penilaian terhadap kualitas suatu produk barang atau jasa merupakan hak seorang konsumen. Begitu juga dengan kerahasiaan data pribadi dari konsumen yang harus dilindungi. Dalam kasus penyalahgunaan data pribadi pengguna jasa transportasi online (konsumen), pihak penyedia jasa (driver) secara mudah dapat memanfaatkan data pribadi konsumen untuk hal-hal diluar proses layanan, salah satunya adalah mengirim pesan berupa ancaman karena tidak terima atas penilaian yang diberikan konsumen kepadanya. Oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data pribadi tersebut serta perlu adanya modifikasi sistem penggunaan data pribadi jasa transportasi online.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENGGUNAAN TAKSI UBER DITINJAU DARI UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Dian Ranu Ismawan*, Suradi, Aminah
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (385.006 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum antara pelaku usaha taksi uber dengan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha taksi uber dalam hal terjadi kecelakaan dan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam hal konsumen mengalami kerugian. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa pelaku usaha taksi uber dengan konsumen tidak berhubungan secara langsung. Sebelum pelaku usaha taksi uber bertemu dengan konsumen terlebih dahulu dihubungkan melalui aplikasi uber yang disediakan oleh Perusahaan Uber. Hubungan hukum antara pelaku usaha uber dengan konsumen terjadi karena adanya suatu perjanjian pengangkutan, sedangkan dalam hal terjadi kecelakaan, tanggung jawab pelaku usaha taksi uber adalah mengganti semua kerugian yang dialami konsumen sampai konsumen sembuh. Bagi pelaku usaha taksi uber yang melakukan tindakan kriminal maka oleh Perusahaan Uber Jakarta pelaku usaha taksi uber tersebut akan dikeluarkan dari anggota uber Jakarta dan pelaku usaha taksi uber tersebut akan dilaporkan kepada pihak Kepolisian agar diproses lebih lanjut. Penelitian ini merekomendasikan agar Perusahaan Uber Jakarta mengurus ijin beroperasi terlebih dahulu untuk mendapatkan status hukumnya sebagai angkutan resmi. Sehingga hubungan antara pelaku usaha taksi uber dengan konsumen terdapat kepastian hukum. 
ANALISIS PELAKSANAAN LELANG TERHADAP BENDA JAMINAN HAK TANGGUNGAN ATAS PENGAJUAN KREDIT SEBAGAI AKIBAT WANPRESTASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 (STUDI KASUS PADA PUTUSAN NOMOR: 457/PDT.G/2014/PN.SMG) Ireina Permata Nugraha*, Rinitami Njatrijani, Aminah
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (362.58 KB)

Abstract

Banyak kredit mengalami kemacetan dalam pelunasannya. Untuk menjaga hubungan hukum antara bank dengan nasabah maka harus ada penyelamatan atas kredit yang bermasalah tersebut. Sebagai upaya menjaga kestabilan fungsi bank itu sendiri. Salah satunya sengketa antara PT. Bank Negara Indonesia dengan CV. Sumber Jaya motor dimana BNI melakukan lelang atas benda jaminan CV.Sumber Jaya motor. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang didapat, menunjukkan BNI melakukan penyelamatan kredit melalui 3R terlebih dahulu jika tidak ada itikad baik dari nasabah untuk melunasi hutangnya maka akan dilakukan somasi. Hingga pemberian somasi ketiga tidak kunjung ada itikad baik maka BNI melakukan lelang berdasarkan Pasal 14 UUHT melalui kekuasaan sendiri. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 457/Pdt.G/2014/PN.Smg. BNI memiliki hak preference dalam menerima pelunasan dengan menjual benda jaminan sesuai dengan UUHT. Pelaksanaan lelang dilakukan karena kreditor tidak memenuhi klasifikasi kredit yang dapat diselamatkan melelaui 3R. Lelang akan dilakukan apabila sudah ada langkah penyelamatan kredit terlebih dahulu dengan cara melayangkan peringatan kepada kreditur serta penyelamatan melalui 3R, serta melakukan cross default dan cross collateral dalam klausul perjanjian kredit dalam rangka pencegahan kredit bermasalah serta penyelesaian non litigasi antara kreditur dengan debitur.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBANGUNAN APARTEMEN UTTARA YOGYAKARTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Amarendra S.*, Aminah, R. Suharto
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (420.399 KB)

Abstract

Rumah tinggal merupakan salah satu kebutuhan terpenting manusia. Apartemen atau rumah susun menjadi jalan keluar bagi kepadatan penduduk yang sangat tinggi yang tidak sebanding dengan luasan lahan yang tersedia. Pembangunan Apartemen Uttara di Yogyakarta tidak disetujui oleh warga Karangwuni karena ketakutan akan dampak-dampak yang terjadi selama pembangunan apartemen maupun saat apartemen telah berdiri. Kasus penolakan tersebut akan ditinjau dengan menggunakan instrumen yuridis Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA EKSPEDISI PENGIRIMAN BARANG PT JNE DI SEMARANG Hosea Irlano Mamuaya*, Aminah, Suradi
Diponegoro Law Journal Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (483.235 KB)

Abstract

Pengangkutan secara umum dapat didefinisikan bahwa pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan baang dan atau dari suatu tempat ketempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar angkutan. Jasa pengiriman barang dan perdagangan memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. Berkembangnya perdangangan sangat dipengaruhi oleh lahirnya jasa pengiriman barang. Jasa pengiriman barangjuga berperan serta dalam pertumbuhan perdagangan luar dan dalam negeri.Perumusan tujuan penelitian merupakan pencerminan arah dan penjabaran strategi terhadap masalah yang muncul dalam penulisan, sekaligus agar penulisan yang sedang dilaksanakan tidak menyimpang dari tujuan semula. Kemudian dirumuskan tujuan dari penulisan ini adalah mengetahui perlindungan hukum dan pelaksanaan ganti rugi terhadap konsumen pengguna jasa pengiriman barang PT JNE.Metode pendektan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis empiris. Sedangkan spesifikasi penelitiannya bersifat deskriptif analitis yang dimaksud untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum.Berdasarkan penelitian yang diperoleh bahwa dalam hal ini mengenai pertanggung jawaban apabila terjadi sesuatu pada barang tersebut sebelum sampai tujuan atau keterlambatan pengiriman atau apabila terjadi hal-hal yang lain maka pihak perusahaan wajib mengganti kerugian yang diakibatkan perusahaanya. dan apabila terjadi kehilangan atau kerusakan yang parah maka perusahaan akan memberikan ganti rugi sesuai dengan harga barang tersebut atau dilakukan negoisasi mengenai kesepatan ganti rugi tersebut.
ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM PERJANJIAN SEWA-MENYEWA SAFE DEPOSIT BOX PADA BANK MAYBANK INDONESIA Devina Janice*, Rinitami Njatrijani, Aminah
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (521.242 KB)

Abstract

Eksistensi jasa safe deposit box pada Bank Maybank Indonesia diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. SDB digunakan oleh nasabah untuk menyimpan barang berharga yang hubungan hukumnya dengan bank didasari oleh perjanjian sewa-menyewa yang diatur dalam Pasal 1548 KUH Perdata. Perjanjian sewa-menyewa SDB merupakan perjanjian baku yang didalamnya terdapat klausul eksonerasi. Klausul eksonerasi membatasi atau menghapus pertanggungjawaban yang seharusnya dibebankan kepada pihak bank, sehingga ketika terjadi kehilangan barang di dalam SDB, tanggung jawab serta kerugian ditanggung oleh nasabah sebagai penyewa. Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penyelenggaraan jasa SDB di Bank Maybank Indonesia, akibat hukum perjanjian sewa-menyewa SDB, serta perlindungan hukum bagi nasabah pengguna jasa SDB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pelaksanaan jasa SDB di Bank Maybank Indonesia berdasarkan Standard Operating Procedure yang mengacu kepada UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, PBI Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, dan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Di dalam perjanjian sewa-menyewa SDB tersebut terdapat 8 jenis wanprestasi baik dari pihak bank atau nasabah. Perlindungan hukum untuk nasabah pengguna jasa SDB berdasarkan kepada undang-undang dan peraturan terkait.
Co-Authors Andi Putra Marbun Fitria Rosalinda Ladlul Muksinin Maulida Anggun Nur Rahmi Muh Isra Bil ali Muhammad Nahyan Zulfikar Muhammad Nahyan Zulfikar Riska Riska Sandy Kurnia Christmas Zulaikha Zulaikha