Garuda - Garba Rujukan Digital

PELAKSANAAN PERJANJIAN TERAPEUTIK ANTARA PASIEN YANG MENGALAMI KEGAWATDARURATAN DENGAN RS BHAYANGKARA SEMARANG Sarah Quroti A’yun*, Dewi Hendrawati, Aminah
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (566.558 KB)

Saat ini, kita erat dengan istilah perjanjian terapeutik atau yang biasa dikenal masyarakat sebagai informed consent. Dari informed consent tersebut terkadang kita kurang memahami jika kejadian yang terjadi pada pasien yang mengalami keadaan gawat darurat. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian terapeutik pada pasien dengan keadaan gawat darurat yang terjadi di RS Bhayangkara Semarang. Salah satu masalah yang timbul adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang informed consent itu sendiri. Penulisan hukum ini menggunakan metodologi penulisan hukum yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Yaitu suatu jenis penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan atau melukiskan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampil atau sebagaimana adanya dan penulis akan menganalisa berdasarkan peraturan-peraturan yang ada. Dasar dari perjanjian terapeutik adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta undang-undang maupun peraturan lain yang berkaitan dengan perjanjian terapeutik. Hasil penelitian, pelaksanaan perjanjian terapeutik di RS Bhayangkara Semarang berjalan dengan baik. Keluhan yang masuk berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan dan perjanjian terapeutik masih bisa ditindak lanjuti dengan baik melalui mediasi. Mengenai kurangnya pemahaman masyarakat tentang perjanjian terapeutik, diharapkan pihak rumah sakit terutama dokter dapat memberitahukan informasi secara lebih menyeluruh dan ditulis secara lengkap dalam surat persetujuan tindakan medis.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN BPJS KESEHATAN DI RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN Afghan Nanda*, Aminah, Sonhaji
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (463.609 KB)

Masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan BPJS Kesehatan di Indonesia yang masih tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Hal ini tentunya sangat merugikan pihak yang seharusnya dilindungi yaitu peserta BPJS Kesehatan Konsumen perlu dilindungi, karena konsumen dianggap memiliki suatu “kedudukan” yang tidak seimbang dengan para pelaku usaha.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan deskritif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam menganalisis dan mengumpulkan data dilakukan dengan analisis kualitatif. Pelindungan hukum pasien sebagai konsumen dalam pelayanan kesehatan terhadap kualitas pelayanan di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten dalam kategori baik dengan implikasi baik. Hal ini dapat diindikasikan dari penilaian mereka terhadap penerapan biaya pelayanan secara gratis, kualitas produk pelayanan yang cukup baik, ketersediaan sarana prasarana yang lengkap, serta petugas yang kompeten di bidanganya. Jaminan upaya hukum pasien apabila merasa dirugikan hak-haknya sudah dilaksanakan oleh tenaga kesehatan serta rumah sakit dengan implikasi baik, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kotak surat yang disediakan oleh rumah sakit sebagai saranan menampung keluhan-keluahan pasien, pasien juga dapat mengadukan keluhannya kepada dokter atau perawat apabila merasa dirugikan dengan pelayanan. Rumah Sakit juga harus selalu mementingkan aspek perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen jasa dalam pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit yaitu dengan selalu mementingkan hak-hak dari pasien.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEMADAMAN LISTRIK OLEH PT. PLN (PERSERO) WILAYAH JAWA TENGAH AREA SALATIGA Awang Bayu Aji*, Siti Malikhatun Badriyah, Aminah
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (411.272 KB)

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis perlindungan hukum yang diterima oleh konsumen akibat pemadaman listrik yang dilakukan oleh PT.PLN (Persero) wilayah Jawa Tengah area Salatiga dan diatur oleh Undang-Undang. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan, yaitu: Pertama, Pelaksaan pemenuhan pelayanan PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan Salatiga terhadap konsumen pelanggan listrik sudah tergolong baik. Tetapi tidak menutup kemungkinan akan adanya hambatan yang dialami oleh PT. PLN (Persero) dalam pemenuhan kewajiban kepada konsumen tersebut seperti faktor cuaca yang menyebabkan kerusakan pada instalasi gardu listrik, kurangnya defisit tenaga listrik, Perawatan dan pemeliharaan instalasi unit gardu listrik, dan juga karena ulah pelanggan yang tidak membayar listrik tepat pada waktu yang telah ditentukan. Kedua, Sebagian Pelanggan PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan Salatiga tidak mengetahui akan adanya penggantian kompensasi akibat adanya pemadaman listrik. Ganti rugi sebesar 10% sesuai yang terdapat pada SK Dirjen Listrik dan Pemanfatan Energi Nomor 16-12/43/600.3/2003 tentang tata cara pengurangan tagihan listrik akibat tidak terpenuhinya standar mutu pelayanan pada PT PLN. Ganti rugi ini diberikan kepada pelanggan yang mengajukan proses ganti rugi dan akan dibayarkan pada tagihan listrik bulan selanjutnya.

Utilization the Economic Value of Intellectual Property (Copyright) as Collateral Object in Indonesia Maulida Anggun Nur Rahmi; Aminah
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 5 (2022): Desember: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Intellectual property is the creator's exclusive right, which includes moral rights and economic rights. Economic rights contain economic (commercial) value. Government Regulation Number 24 of 2022 concerning the Creative Economy provides a platform for intellectual property assets to become objects of guarantee for financial institutions, through bank institutions and non-bank financial institutions to maximize their application in business activities. Fiduciary collateral institutions conduct the practice of financing intellectual property asset such as intangible assets as an object of guarantee in bank institutions by utilizing the economic value of intellectual property assets in accordance with the provisions of Article 16 paragraph (3) of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary collateral, which naturally according the requirements of the object as material rights in accordance with the provisions of Article 499 of the Civil Code. Because of a lack of preparation by several relevant stakeholders, obstacles to the implementation of the use of economic value on intellectual property assets in intangible assets (copyright) have become a problem. In addition to the aspect of legal substance (strictness rule of intellectual property assets as objects of guarantee in each legislation), legal structure (lack of preparation of interested parties, especially the role of appraisal and legal audit service agencies in the valuation of intellectual property intangible assets) and legal culture (legal culture education on the introduction and understanding of intellectual property as an object of guarantee) have not been fully fulfilled. Awareness of each related party as well as regulatory reform through implementing regulations are required to ensure that this policy is implemented successfully.

Environmental Law, Populism, and Welfare State: Discourse on Environmental Law in the 21st Century Ladlul Muksinin; Aminah Aminah
LAW REFORM Vol 17, No 1 (2021)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

In the 21st century, the problems of environmental law in various parts of the world are getting more and more alarming. The research results by Elizabeth Fisher (2019) and Sanja Bogojevic (2019) indicate that several environmental law policies have been controlled by populism, as happened in several countries in Europe. Populism is transformed into a movement of people's will which certainly has an impact on the enforcement of environmental laws by various countries around the world. For this reason, this paper intends to discuss the law and to find the definition and influence of populism in protecting environmental laws in the welfare state. The aim was to determine a picture of populism and its influence on the development of environmental law. The result is that populism as an idea or ideology also means a discursive style, and it can also be interpreted as a form of political mobilization. The rise of populism threatens the development of environmental law. Populist attitudes lead to climate skepticism on environmental protection. Environmental protection may provide idealized targets for populists by framing this issue area as an elite project. Individuals who display highly populist attitudes perceive a lack of representation in these issue areas and, therefore, because of the problem of anti-elitism, reject climate and environmental policies. In other words, elite resistance tends to be associated with climate skepticism and lower support for environmental protection.

Akibat Hukum atas Pelanggaran Kewajiban Calon Notaris Magang: Studi Peraturan Perundang-Undangan Fitria Rosalinda; Aminah Aminah
SIGn Jurnal Hukum Vol 5 No 1: April - September 2023
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v5i1.269

This study examines and analyzes the legal consequences of violations of obligations committed by prospective intern Notaries based on Law Number 30 of 2004 and Law Number 2 of 2014. This study uses normative legal research with the statute and conceptual approaches. The collected legal material is then qualitatively analyzed to describe the problem and answer study purposes. The results show that the Article 16A of Law Number 2 of 2014 prescriptively indicates that prospective intern Notaries have attributive authority in doing authentic deeds. On the other hand, it reveals no additional articles providing sanctions if a prospective intern Notary violates this Article 16A of Law Number 2 of 2014. Despite these conditions, prospective intern Notaries ignoring their obligations are not exempt from legal consequences under Article 444 section (1) of Law Number 1 of 2023, Article 1365 of the Civil Code, and Article 12 point 3 of INI Regulation Number 19/PERKUM/INI/2019. Therefore, it is recommended that all stakeholders, including prospective intern Notary and Notary accepting intern, strictly adhere to the legal and regulatory framework governing internships. Further, the House of Representatives could consider for Amendment to Law Number 30 of 2004. In this case, legislation formation must provide more explicit provisions on the limitations and responsibilities of prospective intern Notaries and the consequences of violations. Clarifying these aspects could prevent misunderstandings, enhance the effectiveness of the internship program, and ultimately improve the overall quality and integrity of the Notary profession.

TANGGUNG JAWAB YURIDIS NOTARIS DALAM PENYIMPANAN MINUTA AKTA Andi Putra Marbun; Aminah
Media Bina Ilmiah Vol. 18 No. 2: September 2023
Publisher : LPSDI Bina Patria

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini membahas tentang tanggung jawab yuridis notaris dalam penyimpanan minuta akta. Notaris sebagai pejabat yang memiliki tugas membuat akta autentik memiliki tanggung jawab yang sangat penting dalam menjaga dan menyimpan minuta akta tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi tanggung jawab yuridis notaris dalam menjalankan tugas penyimpanan minuta akta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur yang relevan dengan tanggung jawab notaris dalam penyimpanan minuta akta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris memiliki tanggung jawab yuridis yang jelas dalam penyimpanan minuta akta. Tanggung jawab tersebut meliputi kewajiban notaris untuk menyimpan minuta akta dengan aman, menjaga kerahasiaan minuta akta, dan memastikan integritas dan keaslian minuta akta tersebut. Notaris juga harus memastikan bahwa minuta akta dapat diakses jika diperlukan oleh pihak yang berkepentingan. Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh notaris dalam menjalankan tanggung jawab penyimpanan minuta akta. Kendala tersebut meliputi keterbatasan ruang penyimpanan, risiko kerusakan atau kehilangan minuta akta, serta kebutuhan untuk memastikan keamanan fisik dan keamanan elektronik minuta akta. Dalam rangka meningkatkan tanggung jawab yuridis notaris dalam penyimpanan minuta akta, diperlukan langkah-langkah seperti peningkatan pengawasan dan audit internal, penggunaan teknologi informasi yang aman untuk penyimpanan elektronik minuta akta, serta peningkatan kesadaran dan pemahaman notaris akan tanggung jawabnya dalam menjaga keamanan dan integritas minuta akta.

Efektivitas Peraturan Perundang-Undangan dalam Bidang Pengelolaan Kawasan Rawa Tripa Muhammad Nahyan Zulfikar; Aminah Aminah
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 22, No 2 (2020): Vol. 22, No. 2, Agustus 2020
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v22i2.17118

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan paradigma antroposentrisme menuju paradigma ekosentrisme dan efektivitas peraturan perundang-undangan dibi-dang lingkungan hidup di Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa paradigma ekosentrisme merupakan sebuah solusi yang tepat terhadap krisis pemikiran saat ini. Pada dasarnya, alam sama pentingnya dengan manusia. Pasal 87 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengakomodir konsepsi pencemar membayar. Namun pada tataran implementasinya, dari 11 kasus pembakaran hutan di Indonesia, salah satunya di Provinsi Aceh yaitu, pembakaran hutan lindung Rawa Tripa sebagai-mana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Aceh dengan Qanun No. 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh 2013-2033 kawasan lindung Aceh di Kabupaten Nagan Raya oleh PT. Kalista Alam yang sudah diputuskan oleh pengadilan dari tingkat pertama sampai upaya hukum luar biasa masih belum dieksekusi oleh pengadilan. The Effectiveness of Laws and Regulations in Managing Tripa Swamp Area This study aims to analyze the change of anthropocentrism paradigm towards the ecocentrism paradigm and the effectiveness of environmental legislation in Aceh Province. This study uses a normative legal research method with a statutory and case approach. The results showed that the ecocentrism paradigm is an appropriate solution to the current crisis of thought. Basically nature is as important as humans. Article 87 paragraph (1) of Law No. 32/2009 concerning Environmental Management has accommodated the concept of paying pollutants. However, at the implementation level, one of 11 cases of forest fires in Indonesia occurred in Aceh Province, namely the burning of Tripa Swamp forest in which the area has been determined by the Aceh Government by Qanun No. 19/2013 concerning Aceh regional spatial plan 2013-2033 as the protected area (kawasan lindung) in Nagan Raya Regency. The case of forest fires by PT. Kalista Alam has been decided by the court from the first instance to extraordinary legal remedies but it has not been executed by the court.

Title

Found 28 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 28 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 28 Documents
Search